Re: Ini masuk kategori mengeluh juga! Re: Re: Apakah Kita Masih Butuh Pemerintah?!

Bung Andi ysh,

Ada yang lebih parah lagi, dan saya mendengar sendiri dari Dirut sebuah
BUMN, dan beliau juga alumni ITB.
Dia bercerita, bahwa BUMN yang dipimpinnya sudah biasa menjadi sapi
perah oleh para pejabat di pusat dan di daerah.
Kalau kurang pandai2 menyenangkan para pejabat tsb ( tentunya dengan
uang )dengan mudah kursi/kedudukannya bisa dicopot.

Jadi ujung2nya, bukannya para pengambil kebijakan ( penguasa ) tidak
tahu cara mengelola perusahaan dengan cara yang sehat, misalnya hanya
menyetor deviden saja bukan seluruh penghasilan,karena untuk itu tentu
perlu suatu analisa keuangan untuk menentukan mana untuk deviden dan
berapa keutungan yang ditahan,dan ketentuannya diambil atas dasar hasil
audit keuangan yang transparan dan terpercaya.
Tapi masalahnya, memangnya sengaja dibuat tidak transparan (tertutup
)agar supaya kepentingan2 para pengambil kebijakan/penguasa dapat terus
memeras BUMN.
Orang2 yang meng audit dari BPKP atau BPK sudah maklum akan hal ini.
Makin banyak hal2 ganjil temuan BPKP/BPK, maka "Angpau" nya untuk
petugas audit tentu makin besar.
Kalaupun ada tindakan2 paling2 ditingkat seksi kebawah, atau tingkat
departemen yang "kebijakannya" tidak mendapat "restu" dari BOD.

Apa pernah ada BUMN yang diaudit oleh Auditor Publik ??? Apalagi oleh
Auditor Internasional, suatu hal yang mustahil.
Kalau bicara analisa proffesional sebuah perusahaan yang sehat, dalam
mencari dasar dari suatu kebijakan yang diambil untuk perbaikan kedepan,
tentu haruslah semua dimulai dari analisa hasil Audit Keuangan yang
benar, terbuka dan terpercaya.
Tapi kalau hasil Audit Keuangan merupakan hasil rekayasa, kebijakan
apapun pasti salah
Jangan2 kebijakan2 yang diambil atas dasar kepentingan2 tertentu dari
penguasa/atasannya BUMN.

Wassalam,

AFS.

-----Original Message-----
From: ANDI EKA SAKYA [mailto:sakya-CHtJu7EPyiNdtzx+TpIdMQ@xxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Wednesday, April 28, 2004 8:11 AM
To: yonsatu-PA9+dxvo8yQi5wvc6DhUiQ@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [yonsatu] Re: Ini masuk kategori mengeluh juga! Re: Re: Apakah
Kita Masih Butuh Pemerintah?!


>
>Dulu saat BUMN dibawah departemen teknis memang begitu, misalkan 
>Depparpostel beli barang yg membayar adalah Perumtel atau PerumPos 
>(gantian diantara BUMN dibawah deparpostel). Krn skr semua BUMN dibawah

>Meneg BUMN apa masih bisa dilakukan spt itu ?
>
Rasanya kok masih ya. Walaupun tidak seluruhnya bisa disalahkan
BMUN-nya. Dukungan kebijakannya pun terasa masih belum konsisten sejak
1970-an dulu, sehingga mereka (boleh jadi lho ?) tidak bisa membuat
perencanaan jangka menengah (5 tahunan) apalagi jangka panjang (10 - 15
tahunan).
>
>Ya ada satuhal yg saya nggak ngerti, kenapa semua penghasilan BUMN 
>harus setor langsung ke kas negara bukan hanya devidennya saja yg 
>disetor kesana. Saya mengerti bhw cara ini dimaksudkan utk mengurangi 
>kebocoran di BUMN, tp mestinya diimbangi dg prosedur anggaran yg 
>berbeda dg pengajuan anggaran central goverment.
>
Saya juga nggak ngerti. Ada Undang-undang tentang Pendapatan Negara
Bukan Pajak yang memang mewajibkan hal itu yang sampai sekarang belum
dihapus dan malah diperkuat dengan UU yang baru itu. Ada pro dan kontra
dalam penerapan PNBP itu. Mekanisme yang terjadi adalah: uang disetor ke
negara, dan perusahaan bisa saja minta brigding fund yang nanti
diperhitungkan. Prosedur itu melalui KPN. Nah, disini repotnya. Untuk
mengambil di KPN ........ ????? Anda tahulah ! Jadi ndak sepenuhnya
benar juga bahwa mekanisme PNBP mengurangi KKN. Yang pro, bisa
"mengikuti" ya jalan. Yang kontra ya melakukan dengan double account,
biasa kan ??!
>
>
>Masak sih setiap fungsi dibagi sama rata besarnya anggaran ?
>
Ndak juga, tetapi secara konservatif anggaran toh tidak akan naik secara
drastis di setiap departemen. Tetapi itu pun mestinya dilengkapi dengan
kebijakan pemerintah. Namun, kawan-kawan di Bappenas sering pukul rata
aja. Kalau sektor (=fungsi) ya lebih besar dari sub-sektornya
(=sub-fungsi), kan ?!!
>
>
>Kalau baca sejarah, tidak cukup dg pemimpun yg visioner perlu dibantu 
>oleh pimpinan lain yg ahli management, y.i. yg mampu menangkap visi 
>sang
pemimpin dan
>mengimplementasikannya, spt Hayam Wuruk dg Gajah Mada; Ratu Elizabeth I

>dg Perdana Menterinya.
>
>
Lha kalo semua menganggap dirinya mampu menjadi presiden ??? Dalam kupas
tuntas rasanya yang menonjol statemanshipnya (kenegarawanannya),
njawabnya teges dan menjaga etika ndak banyak.
>
>
>Apa ukurannya kalau kerjaannya administratif atau jadi office boy 
>(misalkan) ?
>
Di dalam sdm dan kepegawaian, setiap kali kita disodori job analysis dan
deskripsi yang jelas keterukurannya. Ada kerja rutin, ada yang project
base. Cuman ketika praktek ??? Ada proyek yang hampir 25 tahun ini masih
aja proyek yang rutin dikerja (in!).
>
>
Salam ya.

AES







--[YONSATU - ITB]---------------------------------------------       
Arsip           : <http://news.mahawarman.net>    
News Groups     : gmane.org.region.indonesia.mahawarman      
Other Info      : <http://www.mahawarman.net>  
    



--[YONSATU - ITB]---------------------------------------------       
Arsip           : <http://news.mahawarman.net>    
News Groups     : gmane.org.region.indonesia.mahawarman      
Other Info      : <http://www.mahawarman.net>