Re: Ini masuk kategori mengeluh juga! Re: Re: Apakah Kita Masih Butuh Pemerintah?!

On Tue, 27 Apr 2004 16:35:22 +0700
ANDI EKA SAKYA <sakya-CHtJu7EPyiNdtzx+TpIdMQ@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> >Departemen (central goverment) iya, tp BUMN kan tidak toh ?
> >
> Gak juga, polanya aja berbeda. Cara yang lazim dilakukan, melalui
> "kawan-sahib-sahabat-almuni" baik separtai taua pun tidak, daijukanlah
> sejumlah dana proyek yang nanti pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN yang
> bersangkutan. Bisakan ? Ujung-ujungnya ?????? 

Dulu saat BUMN dibawah departemen teknis memang begitu, misalkan Depparpostel
beli barang yg membayar adalah Perumtel atau PerumPos (gantian diantara BUMN
dibawah deparpostel). Krn skr semua BUMN dibawah Meneg BUMN apa masih bisa
dilakukan spt itu ?

> Sami mawon, karena tidak banyak BUMN kita yang survive. Apalagi dengan
> kebijakan yang gonta-ganti. 

Ya ada satuhal yg saya nggak ngerti, kenapa semua penghasilan BUMN harus setor
langsung ke kas negara bukan hanya devidennya saja yg disetor kesana. Saya
mengerti bhw cara ini dimaksudkan utk mengurangi kebocoran di BUMN, tp mestinya
diimbangi dg prosedur anggaran yg berbeda dg pengajuan anggaran central
goverment.
 
> >Saya belum nangkep, apa sih untung ruginya pergantian sektor menjadi fungsi ?
> >Apa implikasinya thd anggaran ?
> >
> Fungsi sama dengan sektor dalam kontek penganggaran sebelumnya. Hanya saja
> kalau dulu kalsifikasinya dalam bidang hankam, hukum, pendidikan, ekonomi,
> iptek dlsb. Sekarang sebagian masuk fungsi dan sub-fungsi. Tentu saja ada
> implikasinya di anggaran: sektor = fungsi tetapi tidak sama untuk sektor
> yang kemudian menjadi sub-fungsi.  

Masak sih setiap fungsi dibagi sama rata besarnya anggaran ?

> >Kontrak sosial/politik bisa nggak diterapkan ?
> >
> Mudah-mudahan bisa, asal fungsi kontrol kita berjalan dengan baik. Hari-hari
> yang lalu fungsi kontrol ini berjalan seperti undur-undurnya Harjana di
> Kompas yang dikutip oleh Hermansyah. Coba ikuti saja kalau lagi deal tentang
> anggaran.
> Kemarin Sutiyoso mengatakan siap untuk di sue karena hujan dan banjir hari
> rabu yang lalu. Lalu, tambahnya: silahkan men-class actionkan saya, asal
> mereka tahu bagaimana menangani banjir di Jakarta. ..... Lha, piye iki !?

Pagi ngomong tempe sore ngomong kedele, yg cocok memang diblesekin ke bakul
sampah aja :-)
 
> Insya allah kita mendapatkan pemimpin yang tidak saja jujur, tetapi juga
> santun, sederhana namun juga visioner seperti Cua Lek Pai nya Thailand atau
> seteguh Nelson Mandela dalam berjuang.

Kalau baca sejarah, tidak cukup dg pemimpun yg visioner perlu dibantu oleh
pimpinan lain yg ahli management, y.i. yg mampu menangkap visi sang pemimpin dan
mengimplementasikannya, spt Hayam Wuruk dg Gajah Mada; Ratu Elizabeth I dg
Perdana Menterinya.

> >Apakah kalau gaji naik maka korupsi turun ? Atau kalau dikaitkan dg konteks
> >no. 4 diatas, apakah kalau gaji naik maka produktifitas/kualitas PNS akan
> >naik  ?
> >
> Ndak ada yang menjamin, kalau hanya dinaikkan saja. Tetapi harus disertai
> dengan sangsi-sangsi yang tegas dan jelas aturannya serta diterapkan secara
> adil dan terbuka. 

Apa yg masih kurang di "aturan" nya ? Saya kira bukan soal aturan melainkan yg
mengawasi dan mengeksekusi pelanggar aturan :-)

> Ndak ada yang menjamin produktifitas naik. Tetapi perlu disertai dengan
> kejelasan dan keterukuran kinerjanya. 

Apa ukurannya kalau kerjaannya administratif atau jadi office boy (misalkan) ?

-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah



--[YONSATU - ITB]---------------------------------------------       
Arsip           : <http://news.mahawarman.net>    
News Groups     : gmane.org.region.indonesia.mahawarman      
Other Info      : <http://www.mahawarman.net>