Re: Ini masuk kategori mengeluh juga! Re: Re: Apakah Kita Masih Butuh Pemerintah?!

On Tue, 27 Apr 2004 07:33:23 +0700
ANDI EKA SAKYA <sakya-CHtJu7EPyiNdtzx+TpIdMQ@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> >1. Berkonsentrasi pada APBN untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.
> >Saat ini secara garis besar 60% APBN adalah untuk Biaya Rutin
> >Pemerintah, 30% untuk membayar hutang dan hanya 10% untuk Pembangunan.
> >Inilah sebabnya Pemerintah kesulitan menciptakan pertumbuhan ekonomi
> >lebih dari 3-4%.
> >
> Saya kira kita mahfum bahwa semua departemen "hidup" dari anggaran
> pembangunan. 

Departemen (central goverment) iya, tp BUMN kan tidak toh ?

> UU 17/2003 akan menjadikan kedua anggaran (rutin dan pembangunan) menjadi
> satu. Sektor diganti menjadi fungsi dan sub-fungsi.
> Saat ini Dep Keu sedang mengupayakan "contekan pleg IMF" GFS (General
> Financial Statistic) menjadi PP-nya UU No. 17/2003 tentaang Keuangan Negara.
> Nanti, sektor-sektor yang ada (19 atau 20-an ?) diganti menjadi fungsi (10 -
> 11 Agama). Kesepuluh fungsi tersebut pembagiannya berdasarkan fungsi umum
> pemerintahan. Walaupun Dep Keu ngotot (Tim RPP) bahwa itu tidak menjadi
> dasar alokai APBN, tetapi kenyataannya BAPPENAS pun mengikutinya (takut
> kalau dibubarkan!). Apakah negara ini akan maju ? Entahlah, karena sektor
> Iptek misalnya, akan menjadi sub-fungsi pelayanan umum seperti halnya
> sub-fungsi pengumpulan sampah dan pemakaman. Jadi ?

Saya belum nangkep, apa sih untung ruginya pergantian sektor menjadi fungsi ?
Apa implikasinya thd anggaran ?

> >2. Menteri2 yang diangkat dalam Kabinet harus non-partisan, artinya
> >boleh tetap menjadi anggauta Partai, tetapi harus melepaskan jabatan
> >fungsionarisnya ( anggaouta biasa saja)
> >Agar yang bersangkutan tidak terganggu oleh " kebijakan Partai " yang
> >konotasinya menjadi KKN, atau menjadi sumber pembiayaan Partai.
> >
> Setuju saja, tapi emang kita bisa memberi masukan ke presiden agar tidak
> memilih orang-orang yang non-partisan ? Bahwa pengurus partai harus
> melepaskan jabatannya setuju juga untuk mengurangi KKN. Tetapi apakah
> jaminannya bahwa "anggota" partai yang menjadi kabinet tidak akan
> "dikerumuni" oleh "rekan-rekan, sahabat-sahabat" tercintanya, sehingga saat
> ini beredar "SUSU GADIS" atau "SUSU PERAWAN" yang uenak
> tenaaannn................n: SUmbangan SUkarela GAra-gara DISposisi atau
> SUmbangan SUkarela PEngganti RAsa setia kaWAN. Proyek-proyek (DIP) pun
> akhirnya "terpaksa" direorientasikan untuk para "kerumunan" tadi !

Kontrak sosial/politik bisa nggak diterapkan ?

> >4. Rasionalisasi Pegawai2 Departemen, dengan "golden shakehand" ( jangan
> >ada penerimaan pegawai baru dan pegawai lama yang berumur 40 tahun
> >keatas di "pensiunkan dini" dengan imbalan yang sangat menarik )
> >mudah2an, usaha mengurangi pembayaran hutang luar negeri bisa dipakai
> >untuk membiayai rasionalisasi ini.
> >Tenaga2 muda mendapatkan pendidikan (upgrade ) dengan sepenuhnya biaya
> >Pemerintah.
> >Menutup Kanwil2 didaerah sejalan dengan otonomi daerah (OTDA).
> >Target Biaya rutin menjadi 40% APBN.
> >Problem para Menteri terutama adalah kelemahan dukungan aparatnya yang
> >lemah di dalam Departemen ybs,karena terlalu banyak pegawai shg tanggung
> >jawab tumpang tindih, mismanagement dsb,dsb. Yang ujung2nya adalah
> >"integrated KKN" dari bawah hingga keatas, bahkan kadang2 menjadi "built
> >in KKN" dalam struktur Departemen.
> >
> Saya setuju pla dengan gagasan ini. Pertanyaan yang menggantung di dalam
> kepala saya adalah: mengapa DIP yang sekarang ini sudah jauh lebih besar di
> setiap lembaga pemerintah tidak bisa digulirkan ke anggaran rutin untuk
> menambahi gaji para pegawai negeri ? Misalnya jumlah PNS yang 4.5 juta itu
> jadi sepertiganya, dan kita naikkan gaji mereka 2.85 kalinya, sementara
> peraturan diketatkan untuk meredam korupsi. 

Apakah kalau gaji naik maka korupsi turun ? Atau kalau dikaitkan dg konteks no.
4 diatas, apakah kalau gaji naik maka produktifitas/kualitas PNS akan naik  ?


-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah



--[YONSATU - ITB]---------------------------------------------       
Arsip           : <http://news.mahawarman.net>    
News Groups     : gmane.org.region.indonesia.mahawarman      
Other Info      : <http://www.mahawarman.net>