Dari KPU ke Aji Mumpung Re: Re: [anggota] KPU (Re: Re: Kablevision (Re: Koneksi Internet dan Cuti Paksa dari Listserver [ Re: Re: Daftar peserta Kunjungan ke Bosscha]))

Syafril Hermansyah <syafril-OWdeXufdmv3Nl5DuOh8T8A@xxxxxxxxxxxxxxxx> 04/23/2004 
06:41 wrote:

>...ternyata DepKeu ini sdh punya aturan yg berlaku sdh
>lama sekali, y.i. budget ATK dihitung per kepala (pegawai tetap), dan
>besarnya adalah Rp. 1.000,- per kepala/bulan. Nah di lembaga itu cuma
>ada 30 karyawan, jadi budgetnya ATK yg bisa dia dapat max. Rp. 30.000,-
>saja per bulan ... mana cukup ?

Kok Depkeu begitu ya?, semuanya disama ratain.  Mustinya kan organisasi 
itu bisa juga dikelompok2kan pada organisasi yang volume penggunaan ATKnya 
tinggi dan yang volume penggunaan ATKnya rendah.  Sehingga standard Rp. 
1.000.-  per kepala/bulan itu musti dikaliin lagi dengan suatu 'weighting 
factor'.  Kalau penentuan standard itu nggak dirubah, maka akal2an yang 
anda tulis dibawah ini, ya akan terus terjadi:

>Jadi dg terpaksa dia harus menggelembungkan biaya pembelian alat
>peralatan diluar ATK, buat proyek konsultasi (entah beneran entah
>fiktif) dan melakukan renovasi ruangan; untuk menutupi overhead cost
>dibagian lain.

Yang seperti ini, seperti anda juga bilang, kan rawan menimbulkan korupsi, 
akibat dana yang berlebih.  Memang 'cita-cita'nya sih tadinya kan buat 
beli ATK.  Tapi karena godaan, bisa aja nggak jadi dibeliin ATK, melainkan 
masuk ke kantong sendiri lewat kwitansi fiktif.

Repotnya, kita sudah mengenal istilah 'mumpung'.  Jadi, kalau ya nggak 
kuat2 prinsip, maka setiap fasilitas apa aja yang gratisan ya disantap 
aja.  Misalnya, karena di kantor tidak ada pembatasan pemakaian ATK, maka 
setiap orang seenak udelnya sendiri memakai ATK itu untuk keperluan 
pribadi (dengan nyolong2 tentunya).  Akibatnya biaya ATK jadi membengkak 
melampau kebutuhan normal.

Hal yang sama juga dalam hal pengajuan anggaran.  Mumpung masih bisa 'sama 
sama tau' bahwa akal2an untuk memperolah biaya operasional adalah dengan 
cara memasukkannya kedalam biaya investasi, maka ya masukkan aja extra 
cost yang guedee sekali ke pengajuan anggaran investasi.  Kenapa gede, 
soalnya nanti pasti akan dipotong oleh DepKeu.  Kalau dipotong, kan masih 
ada sisa,  Kalau nggak dipotong (sekalipun ini rada mustahil), berarti 
kelebihan dananya besar sekali, maka banyak yang bisa dipakai untuk beli 
ATK itu, atau .... lari ke kantong sendiri (baik sebagian atau 
seluruhnya).

Praktek begini kan sudah menjadi semacam 'norm' di organisasi2/lembaga2 
pemerintahan/BUMN.  Para suppliernya yang pada pinter akhirnya 
memanfaatkan peluang 'mark -up' ini dengan iming2 'ang-pauw', baik itu 
diminta oleh si 'buyer',  maupun nggak.  Tapi, soal 'angpauw' ini 
keliatannya juga sudah menjadi 'norm' dalam dunia bisnis di republik kita 
ini, sampai2 dunia peradilan dan kepolisianpun disebut bisnis, karena 
adanya 'angpauw' ini.

Yang rugi adalah rakyat kecil yang nggak bisa ber 'aji mumpung'.  Kalaupun 
bisa, karena sudah keburu menjadi 'norm', ya mereka cuma bisa kecil2an 
aja, yaitu majekin orang kecil lagi.  Yang rugi berikutnya ya, negara, 
karena banyak duit yang hilang untuk hal2 yang nggak produktif, sementara 
negara itu kan duitnya kalau nggak dari pajak ya dari ngutang. 

Yang untung cuma orang2 yang bisa 'beraji mumpung' dengan sekali pukul 
bisa hidup 1 sampe 7 generasi.  Untuk menyadarkan mereka ini, apalagi 
menyeretnya ke pengadilan sulitanya minta ampun.  Malah, orang kecil yang 
coba2 melakukannya justru masuk penjara seperti yang dialami oleh kakak 
mas Saiful Hakim.  Di sebuah BUMN, ribuan karyawannya harus rela di PHK 
dengan cara yang nggak manusiawi, dan hanya dapat hidup selama 4 tahun 
kalau harus mengandalkan pesangon yang diperoleh.  Sementara kita tahu 
sendiri, saat ini 30 juta rakyat Indonesia sedang berkutat untun cari 
kerja.  Sementara para bekas pejabat yang membuat BUMN ini sekarat, yang 
selama memegang jabatan hanya 'beraji mumpung', sekarang tenang2 saja 
menikmati hari pensiunnya, atau penugasannya di tempat lain, dengan 
innocentnya.  Lumayan kan hasil 'aji mumpungnya' bisa dipake buat 1 sampe 
7 generasi.  Ini baru 2 kasus.  Padahal kasus yang sudah dan sedang 
terjadi, saya yakin puluhan ribu kalau nggak jutaan, kalau yang kecil2 
juga dihitung.

Sudah jelas Indonesia kita ini menderita sakit keras.  Musti ada dokter 
yang sangat ahli yang bisa menyembuhkannya.  Disamping itu, Indonesianya 
sendiri, dus pemimpin dan rakyatnya, juga musti punya kemauan untuk 
sembuh.  Kalau nggak, yaaa, tau sendiri aja resikonya.  Mudah2an penyakit 
yang diderita Indonesia belum separah AIDS, yang membuat daya tahan tubuh 
seseorang secara perlahan tapi pasti makin lemah dan akhirnya ya terpaksa 
mencium tanah.

Diantara kita yang sudah bisa hidup cukup dan nyaman dengan cara2 
terhormat, ya tentu bravo.  Anda tidak merugikan siapa2.  Anda berhak 
untuk menikmati prestasi anda itu dengan senang hati dan riang gembira dan 
have a lot of fun.  Dan saya percaya bahwa alumni Yon I adalah para 
pekerja keras yang berjiwa ksatria dan terhormat itu.  Semoga kita semua 
selalu menjadi contoh dimanapun kita berada.

Salam hangat,
HermanSyah XIV.








Syafril Hermansyah <syafril-OWdeXufdmv3Nl5DuOh8T8A@xxxxxxxxxxxxxxxx>
04/23/2004 06:41
Please respond to yonsatu

 
        To:     yonsatu-PA9+dxvo8yQi5wvc6DhUiQ@xxxxxxxxxxxxxxxx
        cc: 
        Subject:        [yonsatu] Re: [anggota] KPU   (Re: Re: Kablevision   
(Re: Koneksi Internet 
dan Cuti Paksa dari Listserver [ Re: Re: Daftar peserta Kunjungan ke 
Bosscha]))


On Thu, 22 Apr 2004 23:42:57 +0700
"Akhmad Bukhari Saleh" <absaleh-AognTR6Re/Oez0ei9/+7zw@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

[ saya pindah ke milis yonsatu yg lebih sesuai utk diskusi ini, maaf
  tulisan ini panjang]

> Justru itu, maksud saya memang seharusnya KPU saja, sebagai lembaga
> formal, yang bikin quick count dengan stratified random sampling a'la
> NDI dan LP3ES itu, kalau toh hanya untuk sekedar show informasi
> tambahan yang informal.

Itu jadi kerjaan 2 kali Pak, kalau yg sekarangkan data collectionnya
satu, beda antara yg manual dg yg melalui komputer cuma dimasalah data
flow of data entrynya  saja. Dg demikian bisa digunakan sbg cross check
karena data yg sama dan formula yg sama mestinya menghasilkan output yg
sama (mirip dg kalau saya membuat spreadsheet tabel, saya selalu membuat
crosscheck, Total Row harus sama dg Total Column).

Kalau sistem komputer hasilnya tidak cocok dg sistem manual maka pasti
ada yg salah (bisa salah satu bisa keduanya), karena raw data sama maka
hasilnya harus sama. Kesalahan bisa terjadi di formula atau data slip
atau hal lain, dan ini akan membantu learning curve di next event.

Kalau kita pakai 2 metode yg berbeda maka tidak bisa mendapatkan
learning curve, yg bisa dilakukan cuma "saling menyalahkan".
 
> Daripada gaya-gayaan dengan show informasi yang informal juga, yang
> tetapinya seharga 200 milyar, lantas gagal total...

Ha..ha..ha.. kalau memang betul duit segitu semuanya digunakan utk
keperluan IT sih ya boros dan tidak sesuai dg objective yg ingin
didapat, dan tidak akan ada operator yg mengeluh "... kerja bakti nih
..." atau " ... ini kerjaan cuci piring ...".

Besar dugaan saya sebagian dana itu digunakan utk "kickback" untuk
keperluan lain (bukan di korupsi melainkan dipakai utk job lain,
misalkan cetak ulang formulir, kartu suara yg sdh over budget).
Masalahnya tinggal "budget mana yg perlu digelembungkan", untuk menutupi
kekurangan budget di project lain. Cash Flow (budget) Manager atau Audit
Manager di perusahaan-2x swastapun mengenal hal ini dg baik walau case
atau penyebabnya berbeda jauh dg yg terjadi di pemerintahan (salah satu
sebab s/w utk cash flow management itu mahal, ya akibat harus bisa
menangani banyak kasus ad hoc macam ini).

Di Pemerintahan itu banyak dilakukan "cross budgeting" yg dengan sangat
terpaksa dilakukan mereka karena sistem yg diterapkan departemen
keuangan.
Ini cerita nyata yg disampaikan salah satu customer saya. Dia ini
tadinya kerja di perusahaan swasta besar (customer saya juga), lalu dia
pindah ke Lembaga Non Struktural Pemerintah yg dibentuk melalui Keppres
dg persetujuan DPR.

Dia membuat budget untuk ATK (alat tulis kantor) seperti kertas,
toner utk printer, CD media dan keperluan kantor yg kecil-2x seperti utk
beli kopi, teh, dispenser dll. Saat diajukan ke Departemen Keuangan,
budgetnya ditolak, ternyata DepKeu ini sdh punya aturan yg berlaku sdh
lama sekali, y.i. budget ATK dihitung per kepala (pegawai tetap), dan
besarnya adalah Rp. 1.000,- per kepala/bulan. Nah di lembaga itu cuma
ada 30 karyawan, jadi budgetnya ATK yg bisa dia dapat max. Rp. 30.000,-
saja per bulan ... mana cukup ?

Anehnya kalau untuk beli alat peralatan baru (mis. beli Komputer,
merombak tampilan atau renovasi ruang/gedung)  berapapun besarnya DepKeu
ini OK-2x saja, demikian pula kalau utk "biaya konsultan", sementara
biaya pemeliharaan sama seretnya dg biaya ATK.
Jadi dg terpaksa dia harus menggelembungkan biaya pembelian alat
peralatan diluar ATK, buat proyek konsultasi (entah beneran entah
fiktif) dan melakukan renovasi ruangan; untuk menutupi overhead cost
dibagian lain.
Saya tahu betul orang ini jujur, akan tetapi kalau dia lama harus pegang
dana non budgeter di bank accountnya, maka tidak tahu saya berapa lama
dia tidak tergiur utk melakukan korupsi.

Pihak DepKeu menyadari juga soal ini, anehnya alih-2x dia membereskan
soal aturan mainnya yg goblok itu malahan mereka sering melakukan cut
budgeting dari project yg diusulkan tanpa memikirkan atau menanyakan
dampak dari pemotongan budget itu.

Misalkan saja dana utk IT KPU ini (back to the topic) budget atau
anggaran yg diajukan awalnya lebih dari 200 milyar mestinya, akan tetapi
karena dipotong jadi 200 milyar saja maka tidak semua mata kegiatan bisa
dilakukan, tidak semua alat peralatan bisa dibeli akibatnya ya sistemnya
tidak jalan normal.

Ibaratnya kita ajukan anggaran untuk membuat masakan gado-2x, akan
tetapi anggaran untuk beli minyak tanah tidak di approve, maka dg amat
sangat terpaksa kita tidak membuat gado-2x (yg perlu direbus) melainkan
membuat Karedok (yg mentahan semua). Mirip sih kelihatannya saat jadi,
akan tetapi "rasa" nya kan beda jauh :-))))

Itu baru masalah pengajuan anggaran, soal realisasinya bisa lebih pusing
kepala lagi. Karena anggaran sudah disetujui, maka kepala proyek lalu
melakukan tender/pengadaan dan membuat jadwal implementasi.
Pemenang sdh ditentukan, demikian pula jadwalnya akan tetapi dana tidak
kunjung turun shg tidak bisa membayar down payment ...wah piye iki ?

Sebelum jaman krisis moneter dulu, supplier bisa beli barang dg
pembayaran dibelakang atau Open L/C shg pembayaran bisa dilakukan sesuai
dg jadwal pengiriman barang baik FOB atau CIF, nah sekarang ini semuanya
harus dibeli cash in advance. Dulu kurs 1 USD = 2000 IDR, sekarang 1 USD
= 8500 IDR, dulu SPK bisa dijadikan jaminan kredit ke Bank, sekarang
mana ada Bank yg mau terima. Jadi keputusan yg realistis adalah ya
terima down payment dulu utk nambah-2x beli raw material (yg harus
dibayar in advance).

Saya tidak tahu persisnya problem di masalah distribusi kartu/surat dan
box suara yg telat kemarin ini, akan tetapi besar dugaan saya soal
lambatnya dana yg turun ini yg menjadi kendala.


-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah






--[YONSATU - ITB]---------------------------------------------       
Arsip           : <http://news.mahawarman.net>    
News Groups     : gmane.org.region.indonesia.mahawarman      
Other Info      : <http://www.mahawarman.net>