Re: Riset LPEM UI. was : Re: Re: Indonesia vs Malaysia

Ini analisis/diskusi lanjutannya dari Chatib Basri,
member of Freedom Institute. Yang kemaren mampu
beriklan mahal untuk membela kebijakan BBM. :)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/18/ekonomi/1628446.htm
sebagian kutibannya :

Kenaikan Harga BBM
Model LPEM dan Bukti Empiris Sebuah Tanggapan

[...]
Lepas dari hal-hal itu, ada dua hal penting yang
dinyatakan dengan sangat baik oleh IS. Pertama, jika
efek jangka pendek dari reaksi masyarakat mengalami
overshooting, dampaknya pada penduduk miskin akan jauh
lebih parah daripada yang diperkirakan model. Saya
kira ini benar dan kita harus berhati-hati dengan
kemungkinan ini, walau ini hanya terjadi dalam jangka
pendek.

Kedua, soal efektivitas dana kompensasi. Saya kira di
sinilah persoalan kita. Itu sebabnya isu yang
seharusnya diangkat adalah bagaimana mengawasi dana
kompensasi sehingga tepat sasaran di tengah korupsi
yang masif ini. Pengawasan tak bisa diserahkan kepada
pemerintah. Pengawasan harus dilakukan oleh
masyarakat, mahasiswa, LSM, dan DPR. Di sini kita
harus melangkah bersama. Akhirnya, saya sangat
menikmati perdebatan dengan IS.

M Chatib Basri Direktur Riset LPEM-FEUI

--> Esensinya, ada pada bagian : MAMPUKAH PEMERINTAH
MENERTIBKAN APARATNYA, untuk MENGAMANKAN PENYALURAN
DANA KOMPENSASI BBM atau apa pun namanya TERHADAP
KEMUNGKINAN TERJADINYA KEBOCORAN ?

Mengurus kebocoran yang lalu saja belum tuntas,
sekarang mengundang kebocoran baru. 

Pengin tahu potensi kebocorannya ? Bu Sri Mulyani, Ka
Bappenas, beberapa waktu setelah pengumuman kenaikan
BBM mengakui, bahwa SETIAP PROPINSI SUDAH DIKETAHUI
JUMLAH ORANG MISKIN-NYA. Katakanlah sekian puluh juta
pada suatu propinsi. Tapi SIAPA MEREKA ? MANA MEREKA ?
KENAPA MEREKA ? KAPAN MEREKA MISKIN ? Itu kata beliau,
belum jelas. Jadi, skenarionya Bung Gatot, bisa
dilaksanakan dengan aman tenteram, tak dapat diaudit
banyak pihak. Jangan lupa, Anda yang melaksanakan,
saya kebagian hasil bersihnya saja. :D

Ketiga ekonom yang diskusi itupun mengakui,
kemungkinan rawannya kebocoran pada tahap
implementasi. 

salam,

--- GTS <pdifti-PFVPDdsesP7MDBMIYFQBmryscVyMRj84@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote:

> Lho bukankah hasil kajian tersebut semakin membuat
> optimis ?
> 
> Contohnya begini, saya sebagai ketua RT ditanya oleh
> petugas sensus
> kependudukan yang mendata keluarga miskin di RT yang
> saya ketuai, mengingat
> tempat saya tinggal kompleks yang elit, mana ada
> keluarga miskin, lalu saya
> isi saja sebanyak jumlah KK yang ada karena saya
> pikir disetiap rumah pasti
> ada pembantu yang miskin dan di kompleks ada tukang
> sampah yang miskin.
> Apalagi petugas sensus bilang untuk keperluan
> pemberian bantuan, nah tentu
> saja kalau nanti bantuan turun maka pembantu dan
> tukang sampah akan dapat
> jatah bantuan sehingga mengurangi kemiskinan mereka,
> dan saya optimis kalau
> bantuan untuk rakyat miskin akan mengalir,
> pengalaman saya dulu waktu
> mendapat pekerjaan untuk pemberdayaan rakyat miskin,
> dana mengucur deras dan
> saya tinggal mengarang laporan tanpa harus susah
> payah memberdayakan rakyat
> miskin, karena saya optimis tidak akan diaudit.
> 
> Jadi lalau pak witarto bingung mana yang benar, maka
> saya jadi bingung,
> mengapa pak witarto bingung ?
> 
> Rakyat miskin sih dibantu bagaimanapun akan tetap
> menjadi rakyat miskin,
> lalu LPEM UI yang melakukan riset mendapat dana
> darimana (semoga bukan
> dipotong dari bantuan yg didistribusikan atau
> perbedaan harga) dan hasilnya
> semoga bukan disusun sebelum proposal penelitian
> dibuat, atau dengan kata
> lain proposal dibuat berdasarkan laporan penelitian,
> artinya begitu
> disetujui besoknya laporan diserahkan.
> 
> Jadi kita harus OPTIMIS bahwa bangsa Indonesia akan
> tetap menjadi bangsa
> yang besar seperti jaman majapahit !
> 
>  
> 
> GTS
> 
>  
> 
> -----Original Message-----
> From: witarto adi [mailto:witart2001-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx] 
> Sent: 17 Maret 2005 20:09
> To: itb77-DzvTHOYnpihaCN38hz+VB57PR6L3/7vP@xxxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: [itb77] Riset LPEM UI. was : Re: Re:
> Indonesia vs Malaysia
> 
>  
> 
> Wahai bung George T. Santoz, ysh
> 
>  
> 
> Saya hari ini sedang bingung membaca koran. Isinya
> sbb:
> 
>  
> 
> Benarkah Kajian yang Dibuat LPEM?
> Iman Sugema Direktur INDEF
> 
> [...]
> >> Kita coba lihat kenyataannya. Dari hasil Susenas
> akan tampak bahwa
> penerima raskin 
> 
> >> ternyata hanya 25 persen tergolong orang miskin.
> Jumlah beras yang
> diterima mereka 
> 
> >> bukan 20 kilogram per keluarga, tetapi hanya lima
> kilogram. Harga yang
> harus dibayar 
> 
> >> bukan Rp 1.000 per kilogram, tetapi sekitar Rp
> 1.140 per kilogram.
> Artinya, tingkat 
> 
> >> efektivitas penyaluran raskin hanya kurang lebih
> 6 persen. Apakah lazim
> kalau kita 
> 
> >> mengasumsikan tingkat efektivitas 100 persen?
> 
>  
> 
> >> Dari makalah presentasi Menko Perekonomian
> terlihat bahwa angka yang
> digunakan 
> 
> >> adalah berdasarkan tingkat efektivitas 100
> persen. Ini berarti telah
> terjadi kesalahan 
> 
> >> persepsi di kalangan pengambil kebijakan bahwa
> skema kompensasi
> betul-betul 
> 
> >> mengangkat orang miskin. Kesalahannya sederhana:
> Pak Menteri mendapatkan
> angka 
> 
> >> yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
> 
> [...]
> 
>  
> 
> sumber:
>
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/17/ekonomi/1627602.htm
> 
> 
> Ternyata itu merujuk tulisan sebelumnya :
> 
>  
> 
> Kajian LPEM soal Kenaikan Harga BBM dan Kemiskinan 
> Mohamad Ikhsan
> 
> [...]
> >> Siapa yang dimenangkan dan dikalahkan akibat
> kebijakan ini?
> 
>  
> 
> >> Kami juga melakukan simulasi untuk melihat dampak
> distribusi pendapatan
> subsidi BBM. 
> 
> >> Secara logis mengingat distribusi subsidi BBM
> lebih banyak dinikmati
> kelompok keluarga 
> 
> >> mampu, sehingga pencabutan subsidi akan
> memperbaiki distribusi
> pendapatan, tetapi 
> 
> >> meningkatkan kemiskinan. Pencabutan subsidi
> dengan kompensasi akan
> memperbaiki 
> 
> >> distribusi pendapatan, sekaligus penurunan
> tingkat kemiskinan.
> 
>  
> 
> >> Yang paling dimenangkan dari kebijakan ini adalah
> rumah tangga miskin
> yang 
> 
> >> mendapatkan kompensasi dan yang paling dirugikan
> sebetulnya kelompok
> pendapatan 
> 
> >> menengah, yaitu kelompok kelas pendapatan 40
> persen sampai 60 persen
> teratas. Kalau 
> 
> >> mereka membayar pajak pendapatan rumah tangga ini
> sebetulnya sudah
> terkompensasi 
> 
> >> dengan kenaikan pendapatan tidak kena pajak
> sebesar 300 persen sejak
> Januari 2005.
> [...]
> 
>  
> 
> >> Lalu karena keluarga ini mendapatkan beras untuk
> keluarga miskin (raskin)
> 20 kilogram 
> 
> >> dan membayar hanya Rp 1.000 per kilogram,
> keluarga ini secara implisit
> mendapat transfer 
> 
> >> sebesar 20 x (Rp 2.800 - Rp 1.000) = Rp 36.000
> per bulan. Kalaupun beras
> yang diterima 
> 
> >> hanya 10 kilogram, transfer yang diterima adalah
> Rp 18.000 per bulan dan
> jumlahnya 
> 
> >> masih lebih besar dari kenaikan biaya tersebut.
> 
> [...]
> 
=== message truncated ===> No virus found in this
outgoing message.
> Checked by AVG Anti-Virus.
> Version: 7.0.300 / Virus Database: 266.7.3 - Release
> Date: 15-Mar-2005
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


--  
Milis Internal alumni ITB Bandung, angkatan 1977 
Yayasan ITB 77
Yayasan Bhakti Ganesha 
Bank Niaga Cabang Jakarta Tebet  
Rekg No.025.01.23831.00.8 

BCA KCP - Tebet
Rekg No.092.3000850

BNI Cabang Tebet
Rekg No.1175 9942 

Webnews & Online archive:
http://itb77-news.bhaktiganesha.or.id