Fw: [Telematika] Email Berita : Infrastruktur, 'Lokomotif' yang Terbengkalai

Teman kita yg di PT. KAI masih mngikuti milis ini ?

--[Begin forwarded message]--

Date: Mon, 6 Dec 2004 10:00:42 +0700
From: <rusdiah-4DLADJoJZZS8rHFcjEY/OA@xxxxxxxxxxxxxxxx>
To: <telematika-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx>,       
<apwkomitel-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [Telematika] Email Berita : Infrastruktur, 'Lokomotif' yang
Terbengkalai


Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di:
rusdiah-4DLADJoJZZS8rHFcjEY/OA@xxxxxxxxxxxxxxxx
----------------------------------------
Pesan Pengirim : 
tahun 1939 zaman Belanda ada 6,811 km bentangan rel kereta api dengan
1314 unit lokomotif, sedangkan saat ini tahun 2000 hanya sisa 4,030 km
dan 530 loko motif.. bener ngak sih... kalau begini bagaimana mimpi
membangun mimpi serat optik dan lain sebagainya, karena mempertahankan
yang ada saja sulit ? salam, rr
----------------------------------------

Senin, 06 Desember 2004 00:00 WIB

Infrastruktur, 'Lokomotif' yang Terbengkalai



PERSOALAN infrastruktur, setelah terpendam selama beberapa tahun
terakhir, kini kembali muncul ke permukaan. Pemerintahan SBY mengangkat
lagi isu ini sebagai prioritas pembangunan. Akankah proyek ini berhasil?

Akhir November lalu, di perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di
Vientiene, Laos, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara
terang-terangan mencanangkan fokus pembangunan Indonesia lima tahun
mendatang pada sektor infrastruktur.

Sektor yang sejak terjadi krisis ekonomi di Indonesia sempat
terbengkalai, sehingga saat ini sektor infrastruktur pula cenderung
menjadi penghambat kegiatan perekonomian saat kita hendak bangkit.

Agenda membangun infrastruktur untuk dijadikan lokomotif pembangunan
nasional yang dicanangkan pemerintahan SBY tidak tanggung-tanggung.
Mulai rencana pembangunan sarana telekomunikasi, jalan, sarana air
bersih, listrik, perumahan, pelabuhan laut dan udara serta beberapa
sarana transportasi lainnya. Biaya yang dibutuhkan menunjukkan angka
yang fantastis yaitu Rp613 triliun (US$72 miliar)!

Sepintas ambisi ini tampak main-main. Pasalnya, rencana berbiaya sangat
tinggi itu dilontarkan saat pemerintah dan DPR sedang mengutak-atik
anggaran agar tidak defisit.

Deputi Infrastruktur Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),
Suyono Dikun mengungkapkan dana hingga ratusan triliun rupiah tersebut
diperuntukkan bagi pembangunan jaringan jalan nasional sepanjang 93.700
kilometer, membangun pembangkit listrik 21.900 Mega Watt, memasang 11
juta sambungan telepon.

Di samping itu, pemerintah juga masih harus mencukupi permintaan 18,7
juta pengguna telepon seluler, pengadaan air minum bagi 30,5 juta
penduduk, dan menyediakan sistem sanitasi bagi 46,9 juta penduduk.

Biaya pembangunan infrastruktur masih lebih tinggi lagi apabila dihitung
juga untuk transportasi termasuk jaringan kereta api, perumahan, energi,
dan irigasi. Apabila seluruhnya harus dihitung, maka dibutuhkan biaya
sekitar US$189,4 miliar atau setara Rp1.610 triliun berdasarkan produk
domestik bruto (PDB) tahun 2002.

Diakui Suyono, pemerintah hanya mampu menyediakan US$40,8 miliar atau
2,33% dari PDB, sehingga masih terdapat gap senilai US$31,2 miliar yang
harus diisi oleh investasi dari sektor swasta dan pola-pola pendanaan
lainnya. Dengan demikian dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur
rata-rata US$6 miliar per tahun dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Apalagi masalah dalam membangun sektor infrastruktur saat ini bukan
semata masalah pendanaan. Tetapi, lebih dari itu dari sisi kebijakan
dalam pengelolaan infrastruktur pun saat ini masih saling tumpang
tindih, antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu contoh kebijakan yang tumpang tindih itu antara lain
penertiban pedagang kaki lima dalam rangka penerapan standar keamanan
pelabuhan internasional (ISPS Code) di Pelabuhan Makassar, Sulawesi
Selatan.

Ketika otorita pelabuhan berupaya menertibkan pedagang kaki lima di area
pelabuhan, malah muncul surat dari Setjen Perhubungan Laut bahwa
pedagang kaki lima masih bisa beroperasi di pelabuhan hingga ada
keputusan pengadilan atas gugatan dari para pedagang.

Begitu pula di sektor infrastruktur jalan, maraknya korupsi di jembatan
timbang yang dioperasikan oleh masing-masing pemerintah daerah ikut
andil dalam percepatan penurunan daya dukung jalan nasional di kawasan
pantai utara Jawa dan lintas timur Sumatra. Akibatnya, setiap tahun ada
saja dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki jalan di pantura
Jawa menjelang Lebaran.

Menyusut

Kondisi infrastruktur di Indonesia bukan lagi bertambah, melainkan malah
menyusut. Lihat saja dari total 2.058 km panjang jalan lintas timur
Sumatra, setiap tahunnya pemerintah harus memperbaiki 972 km yang rusak.
Lebih parah lagi di sektor jalan KA.

Bila pada 1939 Indonesia memiliki panjang rel KA 6.811 km, pada 2000
hanya tercatat 4.030 km. Demikian juga dengan jumlah lokomotif yang pada
1939 tercatat 1.314 unit, pada 2000 hanya tinggal 530 unit. Padahal,
jumlah pengguna jasa kereta api semakin bertambah yang saat ini tercatat
190 juta orang.

Dengan sejumlah sarana dan prasarana yang menyusut itu pun seorang
pejabat Departemen Perhubungan mengakui investasi di sektor transportasi
membutuhkan dana Rp83,5 triliun. Dari sejumlah tersebut sekitar Rp12,2
triliun rencananya dari alokasi APBN 2005. Sisanya sebesar Rp71,28
triliun diharapkan bersumber dari swasta dan BUMN. Kenyataannya dalam
nota keuangan 2005 anggaran Dephub hanya Rp5,5 triliun.

Kondisi tersebut menyebabkan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa sangat
berharap pada partisipasi swasta untuk membangun sarana dan prasarana
transportasi. Berharap dari bantuan asing pun menurut Hatta cukup
riskan, mengingat jumlah utang negara yang sudah lebih dari Rp300
triliun. Belum lagi potensi terjadinya kebocoran dana bantuan yang
berkisar 30-40%.

Kondisi yang sama juga terjadi pada program pembangunan rumah sederhana.
Sampai dengan 2003 jumlah kekurangan rumah sederhana tercatat 15,9 juta
unit. Pertumbuhan kebutuhan rumah setiap tahun diperkirakan mencapai
800.000 unit.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengungkapkan agar pada 2020
masyarakat berpenghasilan rendah mampu memiliki rumah sederhana, setiap
tahun pemerintah harus memprogramkan pembangunan 419.000 unit rumah.
Kenyataannya pemerintah hanya sanggup merencanakan pembangunan 200.000
unit rumah sederhana setiap tahun.

Contoh Thailand

Terlepas dari kendala tersebut Yuke E Susiloputro, arsitek lulusan
Southern California Institute yang juga Presiden Direktur PT Lippo
Cikarang Tbk, pengelola kawasan industri di Cikarang berpendapat,
pembangunan infrastruktur saat ini sebaiknya diawali pada pembangunan
jalan.

Yuke menilai pembangunan telekomunikasi dan teknologi di Indonesia saat
ini sudah cukup pesat dibanding pembangunan jalan. Sehingga akan lebih
baik bila alokasi dana pembangunan infrastruktur dialokasikan pada
pembangunan jalan, untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor.

Pasalnya, saat ini meski di beberapa lokasi di Indonesia sudah ada
kawasan industri dengan fasilitas yang memilik standar internasional,
tetap kalah bersaing dengan negara tetangga hanya karena akses ke
pelabuhan sangat buruk. Selain secara fisik kondisinya semakin tidak
memadai, kemacetan juga merupakan hambatan tersendiri.

Suksesnya, pembangunan infrastruktur di Thailand sebagai lokomotif
kebangkitan perekonomian negara Gajah Putih itu, seharusnya bisa ditiru.
Apalagi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Thailand hampir
sama dengan Indonesia yaitu karena terlalu ekspansifnya pemerintah dan
swasta membangun sektor properti.

''Pascakrisis ekonomi pemerintah Thailand memfokuskan pada pembangunan
infrastruktur, hasilnya bisa dilihat saat ini Thailand lebih kompetitif
sektor perdagangannya dibanding kita,'' ungkap Yuke.

Lalu, bagaimana dengan pendanaannya? Pascakrisis di samping fokus pada
pembangunan infrastruktur, pemerintahan Thailand juga giat dan serius
memberantas korupsi. Dampaknya dalam membangun infrastruktur negara
donor pun rela meminjamkan uangnya. Sebaliknya, karena pascakrisis
ekonomi korupsi di Indonesia semakin menggila. Akibatnya, selain dijauhi
investor, sektor infrastruktur pun terbengkalai. (Sad/E-2)


----------------------------------------
Sumber: Media Indonesia Online
<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?Id=2004120601451316> 

Copyright © 2004 Media Indonesia Online. All rights reserved 



--[End of forwarded message]--


-- 
syafril
-------
Syafril Hermansyah




Berikut kiriman berita dari teman Anda yang beralamat di: rusdiah@xxxxxxxxxx
----------------------------------------
Pesan Pengirim : 
tahun 1939 zaman Belanda ada 6,811 km bentangan rel kereta api dengan 1314 unit lokomotif, sedangkan saat ini tahun 2000 hanya sisa 4,030 km dan 530 loko motif..
bener ngak sih...
kalau begini bagaimana mimpi membangun mimpi serat optik dan lain sebagainya, karena mempertahankan yang ada saja sulit ?
salam, rr
----------------------------------------

Senin, 06 Desember 2004 00:00 WIB

Infrastruktur, 'Lokomotif' yang Terbengkalai

PERSOALAN infrastruktur, setelah terpendam selama beberapa tahun terakhir, kini kembali muncul ke permukaan. Pemerintahan SBY mengangkat lagi isu ini sebagai prioritas pembangunan. Akankah proyek ini berhasil?

Akhir November lalu, di perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Vientiene, Laos, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan mencanangkan fokus pembangunan Indonesia lima tahun mendatang pada sektor infrastruktur.

Sektor yang sejak terjadi krisis ekonomi di Indonesia sempat terbengkalai, sehingga saat ini sektor infrastruktur pula cenderung menjadi penghambat kegiatan perekonomian saat kita hendak bangkit.

Agenda membangun infrastruktur untuk dijadikan lokomotif pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan SBY tidak tanggung-tanggung. Mulai rencana pembangunan sarana telekomunikasi, jalan, sarana air bersih, listrik, perumahan, pelabuhan laut dan udara serta beberapa sarana transportasi lainnya. Biaya yang dibutuhkan menunjukkan angka yang fantastis yaitu Rp613 triliun (US$72 miliar)!

Sepintas ambisi ini tampak main-main. Pasalnya, rencana berbiaya sangat tinggi itu dilontarkan saat pemerintah dan DPR sedang mengutak-atik anggaran agar tidak defisit.

Deputi Infrastruktur Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Suyono Dikun mengungkapkan dana hingga ratusan triliun rupiah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jaringan jalan nasional sepanjang 93.700 kilometer, membangun pembangkit listrik 21.900 Mega Watt, memasang 11 juta sambungan telepon.

Di samping itu, pemerintah juga masih harus mencukupi permintaan 18,7 juta pengguna telepon seluler, pengadaan air minum bagi 30,5 juta penduduk, dan menyediakan sistem sanitasi bagi 46,9 juta penduduk.

Biaya pembangunan infrastruktur masih lebih tinggi lagi apabila dihitung juga untuk transportasi termasuk jaringan kereta api, perumahan, energi, dan irigasi. Apabila seluruhnya harus dihitung, maka dibutuhkan biaya sekitar US$189,4 miliar atau setara Rp1.610 triliun berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tahun 2002.

Diakui Suyono, pemerintah hanya mampu menyediakan US$40,8 miliar atau 2,33% dari PDB, sehingga masih terdapat gap senilai US$31,2 miliar yang harus diisi oleh investasi dari sektor swasta dan pola-pola pendanaan lainnya. Dengan demikian dibutuhkan investasi di bidang infrastruktur rata-rata US$6 miliar per tahun dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Apalagi masalah dalam membangun sektor infrastruktur saat ini bukan semata masalah pendanaan. Tetapi, lebih dari itu dari sisi kebijakan dalam pengelolaan infrastruktur pun saat ini masih saling tumpang tindih, antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu contoh kebijakan yang tumpang tindih itu antara lain penertiban pedagang kaki lima dalam rangka penerapan standar keamanan pelabuhan internasional (ISPS Code) di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketika otorita pelabuhan berupaya menertibkan pedagang kaki lima di area pelabuhan, malah muncul surat dari Setjen Perhubungan Laut bahwa pedagang kaki lima masih bisa beroperasi di pelabuhan hingga ada keputusan pengadilan atas gugatan dari para pedagang.

Begitu pula di sektor infrastruktur jalan, maraknya korupsi di jembatan timbang yang dioperasikan oleh masing-masing pemerintah daerah ikut andil dalam percepatan penurunan daya dukung jalan nasional di kawasan pantai utara Jawa dan lintas timur Sumatra. Akibatnya, setiap tahun ada saja dana yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki jalan di pantura Jawa menjelang Lebaran.

Menyusut

Kondisi infrastruktur di Indonesia bukan lagi bertambah, melainkan malah menyusut. Lihat saja dari total 2.058 km panjang jalan lintas timur Sumatra, setiap tahunnya pemerintah harus memperbaiki 972 km yang rusak. Lebih parah lagi di sektor jalan KA.

Bila pada 1939 Indonesia memiliki panjang rel KA 6.811 km, pada 2000 hanya tercatat 4.030 km. Demikian juga dengan jumlah lokomotif yang pada 1939 tercatat 1.314 unit, pada 2000 hanya tinggal 530 unit. Padahal, jumlah pengguna jasa kereta api semakin bertambah yang saat ini tercatat 190 juta orang.

Dengan sejumlah sarana dan prasarana yang menyusut itu pun seorang pejabat Departemen Perhubungan mengakui investasi di sektor transportasi membutuhkan dana Rp83,5 triliun. Dari sejumlah tersebut sekitar Rp12,2 triliun rencananya dari alokasi APBN 2005. Sisanya sebesar Rp71,28 triliun diharapkan bersumber dari swasta dan BUMN. Kenyataannya dalam nota keuangan 2005 anggaran Dephub hanya Rp5,5 triliun.

Kondisi tersebut menyebabkan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa sangat berharap pada partisipasi swasta untuk membangun sarana dan prasarana transportasi. Berharap dari bantuan asing pun menurut Hatta cukup riskan, mengingat jumlah utang negara yang sudah lebih dari Rp300 triliun. Belum lagi potensi terjadinya kebocoran dana bantuan yang berkisar 30-40%.

Kondisi yang sama juga terjadi pada program pembangunan rumah sederhana. Sampai dengan 2003 jumlah kekurangan rumah sederhana tercatat 15,9 juta unit. Pertumbuhan kebutuhan rumah setiap tahun diperkirakan mencapai 800.000 unit.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengungkapkan agar pada 2020 masyarakat berpenghasilan rendah mampu memiliki rumah sederhana, setiap tahun pemerintah harus memprogramkan pembangunan 419.000 unit rumah. Kenyataannya pemerintah hanya sanggup merencanakan pembangunan 200.000 unit rumah sederhana setiap tahun.

Contoh Thailand

Terlepas dari kendala tersebut Yuke E Susiloputro, arsitek lulusan Southern California Institute yang juga Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, pengelola kawasan industri di Cikarang berpendapat, pembangunan infrastruktur saat ini sebaiknya diawali pada pembangunan jalan.

Yuke menilai pembangunan telekomunikasi dan teknologi di Indonesia saat ini sudah cukup pesat dibanding pembangunan jalan. Sehingga akan lebih baik bila alokasi dana pembangunan infrastruktur dialokasikan pada pembangunan jalan, untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor.

Pasalnya, saat ini meski di beberapa lokasi di Indonesia sudah ada kawasan industri dengan fasilitas yang memilik standar internasional, tetap kalah bersaing dengan negara tetangga hanya karena akses ke pelabuhan sangat buruk. Selain secara fisik kondisinya semakin tidak memadai, kemacetan juga merupakan hambatan tersendiri.

Suksesnya, pembangunan infrastruktur di Thailand sebagai lokomotif kebangkitan perekonomian negara Gajah Putih itu, seharusnya bisa ditiru. Apalagi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Thailand hampir sama dengan Indonesia yaitu karena terlalu ekspansifnya pemerintah dan swasta membangun sektor properti.

''Pascakrisis ekonomi pemerintah Thailand memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, hasilnya bisa dilihat saat ini Thailand lebih kompetitif sektor perdagangannya dibanding kita,'' ungkap Yuke.

Lalu, bagaimana dengan pendanaannya? Pascakrisis di samping fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintahan Thailand juga giat dan serius memberantas korupsi. Dampaknya dalam membangun infrastruktur negara donor pun rela meminjamkan uangnya. Sebaliknya, karena pascakrisis ekonomi korupsi di Indonesia semakin menggila. Akibatnya, selain dijauhi investor, sektor infrastruktur pun terbengkalai. (Sad/E-2)

----------------------------------------
Sumber: Media Indonesia Online

Copyright © 2004 Media Indonesia Online. All rights reserved

Yahoo! Groups Sponsor

ADVERTISEMENT

---

Yahoo! Groups Links

• To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/telematika/
   
• To unsubscribe from this group, send an email to:
  telematika-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
   
• Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.