osdir.com
mailing list archive

Subject: Picontoeun! - msg#00277

List: culture.region.indonesia.sunda

Date: Prev Next Index Thread: Prev Next Index
Jacobus Kembalikan Uang Tunjangan

Jakarta, Kompas - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jacobus Mayong
Padang, mengembalikan uang tunjangan, sebesar Rp 50 juta, yang sudah
masuk ke rekeningnya ke kas negara.

"Saya serahkan uang ini bukan berarti saya kelebihan uang. Saya ini
bahkan termasuk kalangan miskin untuk golongan pejabat negara. Tapi,
ini soal kepantasan," ucap Jacobus, dari daerah pemilihan Sulawesi
Selatan II, di ruang wartawan DPR, Kamis (22/12).

Dia lalu menyerahkan segepok uang Rp 50.000 kepada Bendahara Bagian
Pengeluaran Sekretariat Jenderal DPR Sumarman untuk selanjutnya
diserahkan ke kas negara. "Wah, Rp 50 juta bisa buat beli mobil tuh,"
ucap seorang wartawan.

Jacobus merasa uang itu tidak pantas dia terima karena sesungguhnya
diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan operasional DPR,
Juli-November 2005. Namun, uang itu baru masuk ke rekening anggota DPR
awal Desember 2005, bersamaan dengan pemberian tunjangan Rp 10 juta
untuk bulan Desember. Dengan begitu, kalau dirinya menerima
seluruhnya, berarti terkesan ada pemberlakuan surut, sementara
kegiatan belum dijalankan.

Dia berharap apa yang dilakukannya ini, kendati mungkin kecil
nilainya, dapat mendorong semua elite bangsa khususnya berintrospeksi
bertepatan dengan perayaan hari kesetiakawanan nasional yang jatuh
tanggal 23 Desember.

Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang
menilai yang dilakukan Jacobus merupakan sebuah ekspresi simpatik. Dia
membayangkan, kalau saja 550 anggota DPR melakukan hal serupa, berarti
akan terkumpul dana Rp 27,5 miliar.

Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (Jawa Timur V) Saifullah
Ma'shum, yang dalam rapat paripurna lalu menolak adanya tambahan
tunjangan operasional Rp 10 juta, juga akan mengembalikan Rp 60 juta,
termasuk yang diterimanya di bulan-bulan selanjutnya. (SUT)





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives.
http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]


Was this page helpful?
Yes No
Thread at a glance:

Previous Message by Date: click to view message preview

(Ng)anggur?

Jumlah Penganggur Jauh dari Perkiraan Jakarta, Kompas - Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance dalam proyeksi ekonomi tahun 2006 memperkirakan, angka pengangguran terbuka jauh di atas prediksi pemerintah yang hanya 9,64 juta orang. LIPI memperkirakan angka pengangguran 12,151 juta orang, sedangkan Indef memperkirakan 12 juta hingga 12,6 juta orang. Demikian pemaparan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara terpisah mengenai gambaran ekonomi Indonesia pada tahun 2006, Kamis (22/12), di Jakarta. Jumlah ini menunjukkan pertambahan penganggur sebanyak 800.000 hingga di atas satu juta orang dibandingkan dengan angka tahun 2005. Dalam proyeksi LIPI yang disampaikan peneliti ekonomi LIPI, Joko Suryanto, disebutkan bahwa angkatan kerja yang ada pada tahun 2006 mencapai 109,910 juta orang dan kesempatan yang tersedia hanya 97,759 juta orang. Jumlah penganggur berasal dari "stok" sebanyak 11,650 juta dan tambahan 500.000 orang sehingga total penganggur mencapai 12,151 juta orang. Menurut Joko, langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berimbas pada puluhan ribu pemutusan hubungan kerja (PHK). Masalah semakin serius karena penganggur adalah tenaga kerja terdidik sehingga dapat menimbulkan kerawanan gangguan keamanan. Setiap tahun, menurut Joko, diperkirakan jumlah pencari kerja baru berkisar dua juta orang, sementara penyerapan tenaga kerja terbatas karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak mengherankan jika penganggur akan bertambah pada tahun 2006. Dalam proyeksi yang disampaikan peneliti Indef, Iman Sugema, dan juga peneliti Indef lainnya disebutkan, masalah pengangguran merupakan hal yang tidak terpecahkan selama empat tahun terakhir. Kebijakan pemerintah masih bertumpu pada upaya stabilisasi makro. Paradigma itu diperkirakan tidak akan ditinggalkan sehingga angka pengangguran akan terus bertambah. Paradigma ini diperparah dengan kenyataan bahwa secara fiskal tidak ada ruang untuk manuver. Sepertiga anggaran akan dihabiskan untuk membayar utang dan sepertiga dialokasikan untuk anggaran daerah. Kebijakan fiskal yang berorientasi pada mengatasi masalah pengangguran menjadi tidak mungkin. Dampaknya, masalah pengangguran akan semakin parah. LIPI juga mencatat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 bertambah akibat kenaikan harga BBM di atas 100 persen. Kenaikan jumlah penduduk miskin, dengan adanya kenaikan harga BBM, sebesar 47,5 juta. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, angka kemiskinan hanya 37,9 juta orang. Daya beli turun Menurut Joko, kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005 mengakibatkan lonjakan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dan peningkatan jumlah penganggur berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Koordinator Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Wijaya Adi mengatakan, tekanan eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia pada tahun 2006 akan melemah. Namun, target pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,6 persen. "Harga minyak mentah di pasar global tidak akan terlalu berfluktuasi. Kalaupun ada faktor eksternal yang memengaruhi, misalnya ancaman terorisme dan wabah virus, dampaknya tak akan terlalu besar," ujar Wijaya. Menurut dia, kunci utama untuk menstabilkan perekonomian Indonesia adalah menciptakan koordinasi yang baik antara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Boediono. Pasalnya, kedua tokoh ini memiliki karakter yang berbeda. "Wapres cenderung terbiasa mengambil keputusan dengan cepat, sementara Menko Perekonomian selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Jika terjadi friksi dari para pembantu Presiden, maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh hanya 5,4 persen," ujar Wijaya. LIPI memperkirakan inflasi pada tahun 2006 sekitar 8,1 persen atau lebih tinggi dari prediksi pemerintah yang memperkirakan 7,0 persen, sementara suku bunga SBI sebesar 9,6 persen. Nilai tukar rupiah per dollar AS sebesar Rp 10.000, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 3.294 triliun, harga minyak mentah sebesar 52 dollar AS per barrel, defisit anggaran mencapai Rp 27,7 triliun atau 0,8 persen dari PDB. (MAR/BOY) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives. http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]

Next Message by Date: click to view message preview

Bagir=bageur?

Keur "begér" meureun nya! ;)) Bagir Dipanggil Komisi Yudisial Lagi Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak datang untuk diperiksa Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial memanggil kembali Bagir Manan untuk terakhir kalinya. "Bagir akan dipanggil lagi tanggal 9 Januari 2006," kata anggota Komisi Yudisial, Sukotjo Suparto, di Kantor Mahkamah Agung, Kamis (22/12). Semula Bagir akan diperiksa Kamis kemarin. Dalam suratnya yang dilayangkan ke Komisi Yudisial, tertanggal 21 Desember 2005, Bagir Manan menyatakan, dirinya sudah memberikan keterangan kepada KPK. Dia juga mengatakan tak tahu-menahu mengenai perbuatan para karyawan MA dalam hubungannya dengan Probosutedjo sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. "Pimpinan MA sudah menggariskan agar seluruh jajaran MA memberikan akses kepada KPK," kata Bagir dalam suratnya. Menurut dia, bila Komisi Yudisial masih memerlukan penjelasan, MA akan dengan senang hati menerima kedatangan Komisi Yudisial di MA. Sukotjo Suparto menjelaskan, argumen Bagir menunjukkan ketidakpahamannya atas perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Komisi Yudisial. (VIN) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]

Previous Message by Thread: click to view message preview

Pulo?

Baraya, Ari urang Dubai mah nyieunan pulo keur lahan paimahan, ari urang mah pulo nu aya disina laleungitan? Aneh! Mendingan jualan we kitu? Diecer hiji2... sahenteuna aya batian saeutik2eun mah! Kang Rudi... cik mana tah dongeng na tu Dubai! Geura prung atuh he he he. Pulau Kecil Terancam Hilang Mataram, Kompas - Indonesia terancam kehilangan pulau kecil karena kini terdapat sekitar 10.000 pulau tanpa nama yang dapat diklaim negara lain. Dari data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan berbagai daerah, hingga tahun 2004 terdata 17.504 pulau dan baru 7.870 di antaranya yang memiliki nama. Menurut Prof DR Ir Jacub Rais MSc, Guru Besar Emeritus Institut Teknologi Bandung, Jumat (23/12) di Mataram, dalam acara Sosialisasi dan Workshop Toponimi Pulau Kecil, kecuali belum punya nama, pulau-pulau kecil itu tidak sesuai dengan data yang tertulis dan faktual. Misalnya ada satu pulau di Kalimantan, dalam peta masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, namun faktanya berada di wilayah Kalimantan Barat. Jacub juga mengatakan, tidak sedikit pulau yang menggunakan nama sama atau ada kasus satu pulau memiliki lebih dari satu nama. Beberapa pulau bahkan sudah menjadi milik orang asing. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Miangas di Sulawesi Utara, warganya lebih banyak menjalin hubungan komunikasi dengan Filipina, ditandai dengan masuknya siaran televisi negara itu. Di Pulau Karimun, warganya menggunakan mata uang dollar. Bercermin pada kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, Jacub menilai perlu dilakukan pendataan diikuti pemberian nama pada pulau-pulau kecil. Pendataan ini perlu disusun dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, lengkap dengan tata ruang seperti alur pelayaran atau kawasan budi daya. Dewasa ini ada kecenderungan pemanfaatan ruang muka laut untuk beragam budi daya yang bisa mengundang konflik kepentingan. Misalnya warga yang mengapling wilayah laut untuk perikanan karena menganggap itu wilayah mereka. (Rul) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]

Next Message by Thread: click to view message preview

Bagir=bageur?

Keur "begér" meureun nya! ;)) Bagir Dipanggil Komisi Yudisial Lagi Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak datang untuk diperiksa Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial memanggil kembali Bagir Manan untuk terakhir kalinya. "Bagir akan dipanggil lagi tanggal 9 Januari 2006," kata anggota Komisi Yudisial, Sukotjo Suparto, di Kantor Mahkamah Agung, Kamis (22/12). Semula Bagir akan diperiksa Kamis kemarin. Dalam suratnya yang dilayangkan ke Komisi Yudisial, tertanggal 21 Desember 2005, Bagir Manan menyatakan, dirinya sudah memberikan keterangan kepada KPK. Dia juga mengatakan tak tahu-menahu mengenai perbuatan para karyawan MA dalam hubungannya dengan Probosutedjo sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. "Pimpinan MA sudah menggariskan agar seluruh jajaran MA memberikan akses kepada KPK," kata Bagir dalam suratnya. Menurut dia, bila Komisi Yudisial masih memerlukan penjelasan, MA akan dengan senang hati menerima kedatangan Komisi Yudisial di MA. Sukotjo Suparto menjelaskan, argumen Bagir menunjukkan ketidakpahamannya atas perundang-undangan yang ada, terutama Undang-Undang Komisi Yudisial. (VIN) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Sign up for updates to this mailing list. email:
Loading Comments...
Home | News | Patents | Sitemap | FAQ | advertise

Advertising by