|
|
Subject: Picontoeun! - msg#00277
List: culture.region.indonesia.sunda
Jacobus Kembalikan Uang Tunjangan
Jakarta, Kompas - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jacobus Mayong
Padang, mengembalikan uang tunjangan, sebesar Rp 50 juta, yang sudah
masuk ke rekeningnya ke kas negara.
"Saya serahkan uang ini bukan berarti saya kelebihan uang. Saya ini
bahkan termasuk kalangan miskin untuk golongan pejabat negara. Tapi,
ini soal kepantasan," ucap Jacobus, dari daerah pemilihan Sulawesi
Selatan II, di ruang wartawan DPR, Kamis (22/12).
Dia lalu menyerahkan segepok uang Rp 50.000 kepada Bendahara Bagian
Pengeluaran Sekretariat Jenderal DPR Sumarman untuk selanjutnya
diserahkan ke kas negara. "Wah, Rp 50 juta bisa buat beli mobil tuh,"
ucap seorang wartawan.
Jacobus merasa uang itu tidak pantas dia terima karena sesungguhnya
diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan operasional DPR,
Juli-November 2005. Namun, uang itu baru masuk ke rekening anggota DPR
awal Desember 2005, bersamaan dengan pemberian tunjangan Rp 10 juta
untuk bulan Desember. Dengan begitu, kalau dirinya menerima
seluruhnya, berarti terkesan ada pemberlakuan surut, sementara
kegiatan belum dijalankan.
Dia berharap apa yang dilakukannya ini, kendati mungkin kecil
nilainya, dapat mendorong semua elite bangsa khususnya berintrospeksi
bertepatan dengan perayaan hari kesetiakawanan nasional yang jatuh
tanggal 23 Desember.
Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang
menilai yang dilakukan Jacobus merupakan sebuah ekspresi simpatik. Dia
membayangkan, kalau saja 550 anggota DPR melakukan hal serupa, berarti
akan terkumpul dana Rp 27,5 miliar.
Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (Jawa Timur V) Saifullah
Ma'shum, yang dalam rapat paripurna lalu menolak adanya tambahan
tunjangan operasional Rp 10 juta, juga akan mengembalikan Rp 60 juta,
termasuk yang diterimanya di bulan-bulan selanjutnya. (SUT)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives.
http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Was this page helpful?
Thread at a glance:
Previous Message by Date:
click to view message preview
(Ng)anggur?
Jumlah Penganggur Jauh dari Perkiraan
Jakarta, Kompas - Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance dalam
proyeksi ekonomi tahun 2006 memperkirakan, angka pengangguran terbuka
jauh di atas prediksi pemerintah yang hanya 9,64 juta orang. LIPI
memperkirakan angka pengangguran 12,151 juta orang, sedangkan Indef
memperkirakan 12 juta hingga 12,6 juta orang.
Demikian pemaparan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara
terpisah mengenai gambaran ekonomi Indonesia pada tahun 2006, Kamis
(22/12), di Jakarta. Jumlah ini menunjukkan pertambahan penganggur
sebanyak 800.000 hingga di atas satu juta orang dibandingkan dengan
angka tahun 2005.
Dalam proyeksi LIPI yang disampaikan peneliti ekonomi LIPI, Joko
Suryanto, disebutkan bahwa angkatan kerja yang ada pada tahun 2006
mencapai 109,910 juta orang dan kesempatan yang tersedia hanya 97,759
juta orang. Jumlah penganggur berasal dari "stok" sebanyak 11,650 juta
dan tambahan 500.000 orang sehingga total penganggur mencapai 12,151
juta orang.
Menurut Joko, langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) telah berimbas pada puluhan ribu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Masalah semakin serius karena penganggur adalah tenaga kerja terdidik
sehingga dapat menimbulkan kerawanan gangguan keamanan.
Setiap tahun, menurut Joko, diperkirakan jumlah pencari kerja baru
berkisar dua juta orang, sementara penyerapan tenaga kerja terbatas
karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak mengherankan
jika penganggur akan bertambah pada tahun 2006.
Dalam proyeksi yang disampaikan peneliti Indef, Iman Sugema, dan juga
peneliti Indef lainnya disebutkan, masalah pengangguran merupakan hal
yang tidak terpecahkan selama empat tahun terakhir. Kebijakan
pemerintah masih bertumpu pada upaya stabilisasi makro.
Paradigma itu diperkirakan tidak akan ditinggalkan sehingga angka
pengangguran akan terus bertambah. Paradigma ini diperparah dengan
kenyataan bahwa secara fiskal tidak ada ruang untuk manuver. Sepertiga
anggaran akan dihabiskan untuk membayar utang dan sepertiga
dialokasikan untuk anggaran daerah.
Kebijakan fiskal yang berorientasi pada mengatasi masalah pengangguran
menjadi tidak mungkin. Dampaknya, masalah pengangguran akan semakin parah.
LIPI juga mencatat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 bertambah
akibat kenaikan harga BBM di atas 100 persen. Kenaikan jumlah penduduk
miskin, dengan adanya kenaikan harga BBM, sebesar 47,5 juta. Jika
pemerintah tidak menaikkan harga BBM, angka kemiskinan hanya 37,9 juta
orang.
Daya beli turun
Menurut Joko, kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005
mengakibatkan lonjakan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Jumlah
angkatan kerja yang tidak terserap dan peningkatan jumlah penganggur
berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Koordinator Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Wijaya Adi mengatakan,
tekanan eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia pada
tahun 2006 akan melemah. Namun, target pertumbuhan ekonomi hanya
mencapai 5,6 persen.
"Harga minyak mentah di pasar global tidak akan terlalu berfluktuasi.
Kalaupun ada faktor eksternal yang memengaruhi, misalnya ancaman
terorisme dan wabah virus, dampaknya tak akan terlalu besar," ujar Wijaya.
Menurut dia, kunci utama untuk menstabilkan perekonomian Indonesia
adalah menciptakan koordinasi yang baik antara Wakil Presiden (Wapres)
Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Boediono. Pasalnya, kedua tokoh ini
memiliki karakter yang berbeda.
"Wapres cenderung terbiasa mengambil keputusan dengan cepat, sementara
Menko Perekonomian selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan
keputusan. Jika terjadi friksi dari para pembantu Presiden, maka
ekonomi Indonesia bisa tumbuh hanya 5,4 persen," ujar Wijaya.
LIPI memperkirakan inflasi pada tahun 2006 sekitar 8,1 persen atau
lebih tinggi dari prediksi pemerintah yang memperkirakan 7,0 persen,
sementara suku bunga SBI sebesar 9,6 persen. Nilai tukar rupiah per
dollar AS sebesar Rp 10.000, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp
3.294 triliun, harga minyak mentah sebesar 52 dollar AS per barrel,
defisit anggaran mencapai Rp 27,7 triliun atau 0,8 persen dari PDB.
(MAR/BOY)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives.
http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Next Message by Date:
click to view message preview
Bagir=bageur?
Keur "begér" meureun nya! ;))
Bagir Dipanggil Komisi Yudisial Lagi
Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak datang
untuk diperiksa Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial
memanggil kembali Bagir Manan untuk terakhir kalinya.
"Bagir akan dipanggil lagi tanggal 9 Januari 2006," kata anggota
Komisi Yudisial, Sukotjo Suparto, di Kantor Mahkamah Agung, Kamis
(22/12). Semula Bagir akan diperiksa Kamis kemarin.
Dalam suratnya yang dilayangkan ke Komisi Yudisial, tertanggal 21
Desember 2005, Bagir Manan menyatakan, dirinya sudah memberikan
keterangan kepada KPK. Dia juga mengatakan tak tahu-menahu mengenai
perbuatan para karyawan MA dalam hubungannya dengan Probosutedjo
sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
"Pimpinan MA sudah menggariskan agar seluruh jajaran MA memberikan
akses kepada KPK," kata Bagir dalam suratnya. Menurut dia, bila Komisi
Yudisial masih memerlukan penjelasan, MA akan dengan senang hati
menerima kedatangan Komisi Yudisial di MA.
Sukotjo Suparto menjelaskan, argumen Bagir menunjukkan
ketidakpahamannya atas perundang-undangan yang ada, terutama
Undang-Undang Komisi Yudisial. (VIN)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Previous Message by Thread:
click to view message preview
Pulo?
Baraya,
Ari urang Dubai mah nyieunan pulo keur lahan paimahan, ari urang mah
pulo nu aya disina laleungitan? Aneh!
Mendingan jualan we kitu? Diecer hiji2... sahenteuna aya batian
saeutik2eun mah!
Kang Rudi... cik mana tah dongeng na tu Dubai! Geura prung atuh he he he.
Pulau Kecil Terancam Hilang
Mataram, Kompas - Indonesia terancam kehilangan pulau kecil karena
kini terdapat sekitar 10.000 pulau tanpa nama yang dapat diklaim
negara lain. Dari data Departemen Dalam Negeri berdasarkan laporan
berbagai daerah, hingga tahun 2004 terdata 17.504 pulau dan baru 7.870
di antaranya yang memiliki nama.
Menurut Prof DR Ir Jacub Rais MSc, Guru Besar Emeritus Institut
Teknologi Bandung, Jumat (23/12) di Mataram, dalam acara Sosialisasi
dan Workshop Toponimi Pulau Kecil, kecuali belum punya nama,
pulau-pulau kecil itu tidak sesuai dengan data yang tertulis dan faktual.
Misalnya ada satu pulau di Kalimantan, dalam peta masuk wilayah
Provinsi Kalimantan Timur, namun faktanya berada di wilayah Kalimantan
Barat.
Jacub juga mengatakan, tidak sedikit pulau yang menggunakan nama sama
atau ada kasus satu pulau memiliki lebih dari satu nama. Beberapa
pulau bahkan sudah menjadi milik orang asing. Jika terus dibiarkan,
hal ini bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pulau Miangas di Sulawesi Utara, warganya lebih banyak menjalin
hubungan komunikasi dengan Filipina, ditandai dengan masuknya siaran
televisi negara itu. Di Pulau Karimun, warganya menggunakan mata uang
dollar.
Bercermin pada kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, Jacub menilai
perlu dilakukan pendataan diikuti pemberian nama pada pulau-pulau
kecil. Pendataan ini perlu disusun dalam program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang, lengkap dengan tata ruang seperti alur
pelayaran atau kawasan budi daya.
Dewasa ini ada kecenderungan pemanfaatan ruang muka laut untuk beragam
budi daya yang bisa mengundang konflik kepentingan. Misalnya warga
yang mengapling wilayah laut untuk perikanan karena menganggap itu
wilayah mereka. (Rul)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
Next Message by Thread:
click to view message preview
Bagir=bageur?
Keur "begér" meureun nya! ;))
Bagir Dipanggil Komisi Yudisial Lagi
Jakarta, Kompas - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak datang
untuk diperiksa Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Komisi Yudisial
memanggil kembali Bagir Manan untuk terakhir kalinya.
"Bagir akan dipanggil lagi tanggal 9 Januari 2006," kata anggota
Komisi Yudisial, Sukotjo Suparto, di Kantor Mahkamah Agung, Kamis
(22/12). Semula Bagir akan diperiksa Kamis kemarin.
Dalam suratnya yang dilayangkan ke Komisi Yudisial, tertanggal 21
Desember 2005, Bagir Manan menyatakan, dirinya sudah memberikan
keterangan kepada KPK. Dia juga mengatakan tak tahu-menahu mengenai
perbuatan para karyawan MA dalam hubungannya dengan Probosutedjo
sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
"Pimpinan MA sudah menggariskan agar seluruh jajaran MA memberikan
akses kepada KPK," kata Bagir dalam suratnya. Menurut dia, bila Komisi
Yudisial masih memerlukan penjelasan, MA akan dengan senang hati
menerima kedatangan Komisi Yudisial di MA.
Sukotjo Suparto menjelaskan, argumen Bagir menunjukkan
ketidakpahamannya atas perundang-undangan yang ada, terutama
Undang-Undang Komisi Yudisial. (VIN)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today!
http://us.click.yahoo.com/t7dfYD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/
[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
|
|