TNI-AD akan Tambah 22 Komando Teritorial

MEDIA INDONESIA
Rabu, 23 Maret 2005

      BERITA UMUM

      TNI-AD akan Tambah 22 Komando Teritorial
     
      JAKARTA (Media): TNI-AD akan menambah 22 komando teritorial (koter). 
Dalam kurun waktu 2005-2009, dibangun 19 markas komando distrik militer 
(makodim) dan tiga markas komando resor militer (makorem).

      Penambahan koter itu diungkapkan KSAD Letnan Jenderal Djoko Santoso dalam 
rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, kemarin.

      Ia menjelaskan, pembentukan 19 makodim masing-masing di Kodam I/Bukit 
Barisan, Kodam VI/Tanjungpura, Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Trikora, dan 
Kodam Iskandar Muda. Sedangkan tiga makorem dibangun di Kepulauan Riau, Bangka 
Belitung, dan Merauke.

      Menurut Djoko Santoso, untuk satuan terpusat, TNI-AD juga akan menambah 
satu divisi infanteri Kostrad di Sorong Kompleks, Abepura Kompleks, dan 
Sulawesi Utara. TNI-AD, katanya, juga akan melanjutkan pembentukan sekolah 
Raider di Kopassus Batujajar, Cimahi, Jawa Barat.

      Selain itu, kata dia, TNI-AD akan menambah enam markas brigade infanteri 
(mabrigif) di Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Tanjungpura, 
Kodam XVI/Pattimura, Kodam XVII/Trikora, dan Kodam Iskandar Muda.

      Menurut KSAD, pihaknya juga menambah 16 batalion infanteri (yonif), 1 
batalion kavaleri (yonkav), 2 detasemen kavaleri (denkav), 2 kompi kavaleri 
(kikav), 2 batalion artileri medan (yonarmed), 1 detasemen peluru kendali 
(denrudal), 1 detasemen zeni tempur (denzipur), dan 2 resimen induk daerah 
militer (rindam).

      Djoko Santoso menjelaskan pembangunan postur TNI-AD 2005-2009 merupakan 
pembangunan tahap II dari program pengembangan postur TNI-AD dalam jangka waktu 
15 tahun mulai 2000-2014.

      Paradigma lama

      Penambahan koter itu mengundang reaksi. Anggota Komisi I DPR Happy Bone 
mengingatkan, penghapusan koter merupakan ujud dari semangat reformasi TNI. 
Oleh karena itu, kata dia, penambahan koter tidak bisa dilakukan secara 
sembarangan.

      Pakar pertahanan dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto yang 
dihubungi Media di Jakarta, tadi malam, menilai TNI-AD masih menggunakan 
paradigma lama.

      Menurut anggota Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Militer itu, 
rencana pembangunan kekuatan TNI-AD untuk kurun waktu 15 tahun, tidak sejalan 
dengan UU TNI. Sebab, kata dia, dalam UU itu disebutkan bahwa gelar kekuatan 
TNI tidak harus paralel dengan sistem administrasi pemerintahan.

      "Fokusnya harus lebih ditujukan ke wilayah rawan konflik, perbatasan, dan 
terpencil," katanya.

      Andi berpendapat, DPR bisa menghentikan rencana pembangunan koter terkait 
penyediaan anggaran.

      Menurut dia, pembentukan koter baru akan menghambat proses reformasi 
militer, sebab yang menjadi tuntutan dalam reformasi TNI adalah restrukturisasi 
komando kewilayahan.

      "Sehingga, tidak dimungkinkan adanya penetrasi militer ke sistem politik 
tingkat daerah dan tidak ada distorsi bisnis militer di daerah yang biasanya 
terkait koter," katanya.

      IMET dipulihkan

      Sementara itu, Menhan Juwono Sudarsono kemarin menemui Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono untuk melaporkan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS), 
11-20 Maret. Di sana ia bertemu enam senator dan empat anggota DPR AS serta 
Sekjen PBB Kofi Annan dan mantan Menhan AS Henry Kissinger.

      Ia menjelaskan, membaiknya hubungan Indonesia dan militer AS ditandai 
dengan telah disepakati masalah pendidikan dan pelatihan (International 
Military Education and Training/IMET). Sedangkan masalah Foreign Military Sales 
(FMS) dan Foreign Military Financing (FMF) belum selesai.

      Menhan mengatakan, program IMET akan dipulihkan 2-3 bulan mendatang. 
Sedangkan FMS dan FMF masih tergantung dari persetujuan tentang pemulihan 
bantuan pendidikan dan latihan, karena dua senator masih menunggu tindak lanjut 
penyelidikan penembakan buruh AS di Indonesia.

      "Kalau mereka yakin penyelidikan ke arah itu sungguh-sungguh membantu FBI 
dalam penyelidikan, kemungkinan besar kita akan bisa meningkat ke masalah FMS 
dan FMF, masalah pembelian dan pembiayaan alat-alat utama sistem senjata buatan 
AS," ungkapnya.

      Pada kesempatan itu, Menhan mengungkapkan komentar dari senator dan 
anggota DPR AS saat mengetahui jumlah anggaran Dephan dan Mabes TNI sebesar 
Rp21 triliun per tahun. Sedangkan Singapura dan Thailand masing-masing Rp45 
triliun dan Rp50 triliun. (Nur/Hnr/Tia/Riz/P-1)
     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx