Bercermin dari Kontroversi BBM

Republika
elasa, 22 Maret 2005

Bercermin dari Kontroversi BBM 

Sunarsip
Direktur Center for Indonesian Reform


Entah benar atau salah pengamatan ini, kita melihat telah terjadi perubahan 
yang begitu besar di raut wajah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara sebelum 
beliau menjadi presiden dengan sesudah menjadi presiden. Wajah SBY kini tampak 
lebih tua (dibandingkan usianya), wajahnya kelihatan sangat letih, dan matanya 
pun terlihat sangat lelah dan terlihat sangat kurang tidur. Penampilannya pun, 
kini tampak terlihat kalah gagah dibandingkan saat sebelum menjadi presiden. 
Tampaknya, beliau begitu bekerja keras dalam mengatasi persoalan bangsa yang 
begitu besar ini.

Kita semuaa memahami bahwa ketika SBY dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 
2004 lalu, satu demi satu persoalan mendera bangsa ini. Mulai dari gempa di 
Papua, NTT, hingga gempa bumi dan gelombang tsunami mahadahsyat di Aceh dan 
Sumatra Utara. Terakhir tersiar kabar tentang kelaparan di NTT. Semua ini, mau 
tidak mau memang telah menyita perhatian dan memaksa SBY turun tangan sendiri 
untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi berbagai persoalan rakyat. Dan, 
tampaknya berbagai upaya yang telah dilakukannya tersebut sangat luar biasa 
besarnya.

Namun, di tengah keseriusan dan kerja keras SBY dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan bangsa ini, penulis melihat bahwa upaya (effort) dari para 
pembantunya terlihat tertinggal jauh di belakang SBY. Bahkan dalam beberapa 
kasus, terkesan telah terjadi sentralisasi beban yang semestinya dapat 
diselesaikan di level pembantu presiden, namun akhirnya SBY sendiri yang harus 
turun tangan.

Pemaksaan akademik vs kearifan
Di luar masalah di atas, para pembantu presiden pun terlihat kurang cermat 
dalam memutuskan sebuah kebijakan tertentu. Dalam kasus kebijakan kenaikan 
harga BBM yang dikeluarkan pada 1 Maret 2005, misalnya, sesungguhnya 
argumentasi akademik untuk melakukan kebijakan tersebut memang dapat diterima. 
Fakta yang sering diungkap bahwa kebijakan subsidi BBM melalui subsidi harga 
yang dikatakan telah salah sasaran adalah benar adanya dan memang sulit 
dibantah. 

Namun, sebagai sebuah kebijakan, terutama jika kebijakan itu menyangkut hajat 
hidup rakyat miskin, tentunya tidak hanya didasarkan pada data akademik semata. 
Perlu pertimbangan nonakademik yang mendalam, terutama yang menyangkut wisdom 
(kebajikan dan kearifan), agar kebijakan tersebut memang benar-benar tepat dan 
dilakukan di waktu (timing) yang tepat. Oleh karena itu, seharusnya jangan 
terjadi suatu pemaksaan akademik untuk menggolkan sebuah kebijakan, tanpa 
terlebih dulu memahami suasana batin dan rasa keadilan dari masyarakat yang 
menanggung akibat kebijakan tersebut. 

Dalam kasus kebijakan kenaikan harga BBM ini, unsur pemaksaan akademiknya lebih 
menonjol dibandingkan pemahaman suasana batin dan rasa keadilan masyarakat. 
Bagaimana penjelasannya? Sebagaimana disebutkan di atas, sesungguhnya kita 
menyadari bahwa dilihat dari sisi ekonomi argumentasi kebijakan kenaikan harga 
BBM memang benar. Kondisi perminyakan kita saat ini memang tidak memungkinkan 
adanya subsidi harga BBM secara berlebihan, dan oleh karenanya perlu dikurangi 
secara bertahap. Kondisi tersebut adalah, Indonesia kini ternyata bukanlah 
negara net exporter minyak bumi. Dengan kondisi ini, sesungguhnya yang harus 
dilakukan adalah justru dengan melakukan penghematan BBM dan segera melakukan 
upaya sistematis untuk menggali potensi bahan bakar di luar BBM. Dan agar 
terjadi penghematan BBM, maka subsidi harga BBM memang harus dikurangi atau 
dengan menerapkan pajak atas penggunaan BBM dengan ko
 nsekuensi harga BBM menjadi mahal.

Aemua yang memahami ekonomi, mengetahui betul tentang hal ini. Namun, 
menghilangkan sebagian besar beban tersebut dari masyarakat yang menikmati 
subsidi tanpa ada kepastian dan keyakinan akan menerima manfaat dari program 
kompensasi juga bukan merupakan pilihan yang adil. Dan menilik dari beberapa 
studi yang ada, yang terjadi selama ini program kompensasi BBM mengalami 
ketidakefektifan. Studi Hamonangan Ritonga menyebutkan, berdasarkan hasil 
Susenas 2004, penyaluran bantuan-bantuan untuk penduduk miskin hanya dinikmati 
sebagian kecil penduduk miskin, bahkan sebaliknya sebagian besar dinikmati oleh 
penduduk tidak miskin. Hasil Susenas tahun 2004 ini juga tidak berbeda jauh 
dengan hasil Susenas 2002 dan 2003.

Di samping itu, masyarakat pun mengetahui bahwa masih banyak bentuk 
ketidakadilan ekonomi yang masih terus berlangsung yang membutuhkan keseriusan 
untuk mengoreksinya. Dengan demikian, esensi yang dipersoalkan orang bukanlah 
terletak pada kebijakan kenaikan harga BBM-nya, tetapi hal-hal lain yang tidak 
dapat dipisahkan dari kebijakan tersebut. Kalau dianalogikan, kebijakan subsidi 
BBM adalah subsistem dari suatu sistem keadilan ekonomi. Dengan demikian, jika 
pemerintah melakukan kebijakan yang dapat berdampak pada berkurangnya keadilan 
ekonomi di satu subsistem -yaitu kebijakan pencabutan subsidi harga BBM yang 
selama ini telah lama berlaku- maka di saat yang sama pemerintah pun harus 
dapat menjamin bahwa pemerintah dapat mewujudkan suatu keadilan di subsistem 
keadilan ekonomi lainnya.

Pemerintah perlu menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Dan 
penulis melihat bahwa dalam 100 hari kemarin, tidak terlihat adanya shock 
terapy yang dapat meyakinkan masyakarat bahwa koruptor dapat dipenjarakan 
bahkan dihukum mati. Institusi hukum kita, baik kejaksaan, kepolisian, 
peradilan, dan KPK terlihat tidak fokus dalam menangani kasus-kasus korupsi 
sehingga dalam 100 hari kemarin tidak dijumpai adanya kasus korupsi yang 
berujung pada putusan.

Di lihat dari timing-nya, kebijakan kenaikan harga BBM juga kurang tepat. Dalam 
kondisi suasana batin masyarakat akibat gempa tsunami di Aceh, mengeluarkan 
kebijakan kenaikan harga BBM dapat melukai perasaan masyarakat yang tertimpa 
musibah. Kesimpulannya adalah, dalam kebijakan kenaikan harga BBM kemarin, 
pertimbangan akademiknya lebih menonjol dibandingkan aspek wisdom-nya.

Sisi lain yang penulis cermati dari kontroversi kebijakan kenaikan harga BBM 
ini, sama dengan kesimpulan penulis di atas, akhirnya persoalan ini pun 
seolah-olah dikembalikan kepada SBY untuk menyelesaikannya. Sebagai bukti, 
betapa sibuknya presiden belakangan ini untuk menjelaskan persoalan BBM ini 
kepada masyarakat dan DPR. Sementara itu, upaya para pembantu presiden yang 
terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini terlihat tidak maksimal. Dan 
bukti yang paling kongkrit dari tidak maksimalnya upaya dari para pembantu 
presiden ini adalah meledaknya kasus BBM di DPR yang akhirnya menimbulkan 
penolakan dari sebagian besar fraksi di DPR yang berbuntut pada kericuhan Rapat 
Paripurna DPR.

Benahi internal pemerintah
Dengan melihat berbagai dinamika pengambilan kebijakan dan kinerja kabinet 
seperti itu, tampaknya perjalanan pemerintahan SBY ini akan tidak berjalan 
mulus. Situasi kurang menguntungkan seperti ini bisa berpotensi menurunkan 
kredibilitas SBY dan menghambat upaya mewujudkan cita-cita dan visi dan misi 
SBY selama usia pemerintahannya. Penulis tidak tahu persis, mengapa perjalanan 
pemerintahan SBY ini tampak begitu berat. Kalau dikatakan bahwa visi yang 
dibawa SBY sangat tinggi, tidaklah sepenuhnya betul. Visi SBY memang tinggi, 
namun tetap achievable dan realistis asal didukung oleh tim yang solid dan 
pekerja keras. 

Sebelum terlambat, sudah saatnya perlu ada pembenahan internal di tubuh 
pemerintah. Di tingkat menteri, effort para menteri harus dimaksimalkan sesuai 
dengan visi dan target yang digariskan oleh Presiden. Kemudian, untuk 
menggerakkan mesin birokrasi agar sejalan dengan visi presiden dan menteri, 
sudah saatnya dilakukan perombakan secara mendasar. Mesin birokrasi lama dengan 
paradigma lama dapat menghambat pencapaian target-target yang tinggi. Mengingat 
begitu beratnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah ke depan, kesatuan 
visi, misi, tindakan, effort, antara presiden beserta para pembantunya menjadi 
hal yang mutlak dilakukan. Sebab tanpa itu semua, situsasi yang kurang kondusif 
seperti saat ini, akan dapat terus terjadi, bahkan berpotensi meluas karena 
pasti akan ada pihak yang memanfaatkan kelemahan kabinet ini. 

Tentunya, kita berharap bahwa perjalanan bangsa ini, terutama masalah ekonomi, 
tidak terus menerus selalu begini coraknya, yaitu selalu diwarnai dengan 
polemik. Sebab, situasi yang penuh polemik ini pasti akan menghambat terjadinya 
perubahan besar mewujudkan keadilan ekonomi. Dan itu, salah satunya sangat 
bergantung dari kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah 
terbuka untuk melakukan refleksi dari berbagai situasi yang belakangan ini 
terjadi, sambil melakukan koreksi diri dan berbenah terhadap hal-hal yang 
memang dirasakan kurang. Wallahu' alam.




[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx