Riau Masuk Lima Provinsi Terkorup + Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut

 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/daerah/1636757.htm
Riau Masuk Lima Provinsi Terkorup 


Pekanbaru, Kompas - Provinsi Riau dilaporkan termasuk dalam lima besar urutan 
penemuan tingkat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 
Bersama Riau, empat provinsi lainnya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 
Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Data tersebut termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN), tetapi tidak dijelaskan besaran dan urutannya. Menurut Direktur LHKPN 
Muhammad Yasin, Selasa (22/3), kebocoran atau penyalahgunaan anggaran di Riau 
sepanjang tahun 2004 sangat tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.

Dalam paparan data tersebut juga dijelaskan, di Riau terdapat 432 kasus yang 
sekarang tengah dalam proses penyidikan Komite Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 
309 kasus di antaranya sudah diproses di tingkat kejaksaan. Sementara 91 kasus 
lainnya dalam tahap penyidikan di kepolisian, yang sudah menerbitkan Surat 
Perintah Dimulai Penyidikan. Total kebocoran uang negara ditengarai telah 
melebihi Rp 2,7 triliun.

Dilaporkan juga, LHKPN di tingkat provinsi hingga kini belum berjalan maksimal 
karena kurangnya tekanan pengawasan dari masyarakat, seperti terjadi di 
Provinsi Riau. Padahal, adanya LHKPN dapat menciptakan efisiensi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan serta menghindari terjadinya praktik KKN sesuai 
dengan apa yang sudah digariskan melalui TAP MPR/XI/1998 tentang 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

LHKPN diharapkan mampu menciptakan transparansi perilaku penyelenggara 
pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, masyarakat 
diharapkan mengetahui besar kekayaan pejabat negara/ pemerintah daerah yang 
menduduki jabatan strategis dalam mengelola keuangan untuk pembangunan.

Data dalam LHKPN dibuat berdasarkan tolok ukur tertentu, antara lain, 
membandingkan pengelolaan keuangan serupa di beberapa negara lain. Untuk 
investasi, misalnya, secara internasional biaya tambahan yang disediakan 
investor dalam menanam modal maksimal hanya 3 persen dari total jumlah dana 
yang dikucurkan.

Akan tetapi, di Indonesia besaran biaya tersebut dapat mencapai 5 persen. Tak 
jarang, besaran dana membengkak akibat adanya penambahan biaya yang tidak jelas 
alokasinya berdalih pengurusan perizinan usaha. Jelas, kondisi ini tidak akan 
menguntungkan untuk pengembangan investasi di Indonesia.

Penyalahgunaan

Di Provinsi Riau, kasus penyalahgunaan uang negara sepanjang tahun 2004 berasal 
dari beberapa sektor, antara lain, izin usaha, pajak, dispensasi usaha, 
pungutan liar oknum aparat, mark up pengadaan barang, dan teknis pembayaran 
termin proyek.

Tahun 2005 praktik penyalahgunaan diindikasikan tetap terjadi di Riau. 
Kekhawatiran ini tampak sejak awal pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Riau tahun 2005. Penetapan APBD yang mencapai Rp 2,5 triliun ini 
mengundang kritik dan menebarkan kekhawatiran karena terdapat banyak peluang 
untuk terjadi penggelembungan anggaran.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nurdien menunjukkan, dalam Undang-Undang 
Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 Ayat (1) dinyatakan bahwa dalam 
rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah (kepala daerah 
dan kepala dinas-Red) adalah selaku pengguna anggaran yang menyusun rancangan 
kerja dan anggaran satuan kerja (RASK) perangkat daerah tahun berikutnya.

Namun, pemerintah daerah setempat tidak mencantumkan RASK dalam RAPBD. Menurut 
Nurdien, ini dapat menjadi pemicu kesempatan mark up anggaran. Sejumlah item 
anggaran, seperti pada bidang administrasi umum, anggaran biaya kepala daerah 
dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta badan informasi, dan kesatuan 
bangsa, dianggap masih sangat fantastis dan seharusnya dapat diperkecil 25-50 
persen. (NEL)

++++

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/daerah/1636827.htm

Provinsi Riau Menuju Krisis Air Bersih Akut 


Pekanbaru, Kompas - Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan yang semula berupa 
hutan primer menjadi areal tanaman monokultur mengakibatkan sumber air bersih 
di Provinsi Riau terkuras habis. Krisis air bersih parah dan berkepanjangan 
akan menimpa wilayah ini dalam 10-15 tahun ke depan. Awal masa krisis ini telah 
dimulai beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dengan tidak terpenuhinya lagi 
kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Riau.

Berdasarkan data terakhir hingga pertengahan Maret 2005 dari Pusat Kajian Rona 
Lingkungan dan Sumber Daya Alam Universitas Riau, seluruh masyarakat Riau 
menggantungkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari persediaan air tanah. Namun, 
perluasan perkebunan kelapa sawit selama 20 tahun terakhir berdampak negatif 
terhadap keseimbangan persediaan air tanah.

"Total luas lahan perkebunan saat ini mencapai 1,8 juta hektar atau meningkat 
tiga kali lipat dibanding tahun 1980-an. Sedikitnya 235 juta pohon kelapa sawit 
setiap hari menyerap 2,8 miliar liter air tanah. Berkurangnya air tanah ini 
diperparah oleh kerusakan lingkungan sungai-sungai di Riau yang menyebabkan 
airnya tak lagi layak dikonsumsi," kata Direktur Pusat Kajian Rona Lingkungan 
dan Sumber Daya Alam Universitas Riau Ariful Amri.

Dia mengungkapkan, 95 persen dari 4,3 juta areal hutan alam di Riau telah 
rusak. Sebagian besar disebabkan oleh penggundulan hutan baik legal maupun 
tidak. Sementara pemanfaatan untuk perkebunan terus dilakukan, rehabilitasi 
masih sedikit. Saat ini di empat daerah aliran sungai (DAS) utama di Riau 
kondisinya sudah memprihatinkan. Dua minggu hujan, pasti banjir. Dua minggu 
terik, kekeringan muncul.

Berdasarkan data dari Rona Lingkungan Unri, di empat DAS Kampar, Indragiri, 
Rokan, dan Siak secara normal dulu terjadi siklus banjir besar lima tahun 
sekali. Namun, sejak tahun 2000 hingga 2004, banjir terjadi setiap tahun.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang pesat sama sekali tidak menolong. 
Bahkan tanaman ini termasuk rakus air dengan kemampuan menyerap 12 liter per 
batang per hari.

Padahal, ketersediaan air tanah menjadi solusi bagi masyarakat Riau sebagai 
sumber pemenuhan air bersih. Sepuluh tahun terakhir air sungai yang menjadi 
sumber air telah tercemar dengan berdirinya ratusan industri di sepanjang tepi 
sungai. Kucuran jutaan meter kubik limbah menyebabkan air sungai tak layak 
dikonsumsi.

Kekurangan air bersih

Berkurangnya areal hutan hingga 60 persen lebih juga mengakibatkan perubahan 
cuaca menjadi tidak menentu. Jika lima tahun lalu masyarakat masih dapat 
mengharapkan air bersih dari hujan selama lima-enam bulan pada musim penghujan, 
kini hal ini tidak dapat diharapkan lagi. Kemarau dirasakan lebih panjang 
dibanding musim hujan.

Krisis air bersih akibat tidak menentunya cuaca, antara lain terjadi di 
Kecamatan Rangsang Barat, Kota Selatpanjang, Kabupaten Bengkalis, yang telah 
menginjak bulan ketiga. Lebih dari 4.000 warga di sedikitnya tiga desa 
kekurangan air bersih karena hujan baru turun dua kali sepanjang Januari hingga 
Maret.(nel)


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx