Indonesia Butuh Terapi Realitas

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/23/opini/1634844.htm

 Indonesia Butuh Terapi Realitas 
Oleh Limas Sutanto
TAHUN lalu, di tengah tebaran janji-janji memikat, rakyat mengganti pemimpin 
puncak pemerintahan lewat pemilu. Peristiwa penting itu bisa disyukuri sebagai 
bagian gerak maju demokratisasi Indonesia. Namun, salah satu kekuatan 
impersonal terpenting yang menggerakkan pemenangan dalam pemilu tahun lalu 
adalah deret pencitraan yang dihias janji-janji, yang intinya adalah perwujudan 
keadilan dan kesejahteraan. Tak pelak, rakyat beramai-ramai menagih perwujudan 
janji-janji itu.

Namun, yang terjadi justru perontokan ilusi-ilusi (disillusionment) karena 
tebaran janji-janji tak kunjung terwujud. Yang terjadi justru kebijakan 
menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak bagi warga miskin. 
Demonstrasi antikenaikan harga BBM masih terus merebak, ditimpali warta krisis 
pangan dan ancaman kelaparan di Lembata, Nusa Tenggara Timur (Kompas, 19-20/3).

Warta itu diperburuk kabar dari Garut bahwa keberlanjutan sekolah anak-anak 
keluarga miskin terancam karena orangtua mereka tidak sanggup menyediakan biaya 
transportasi, sementara dana kompensasi kenaikan harga BBM tidak kunjung turun 
(Kompas, 21/3). Semua fakta ini menegaskan, bangsa Indonesia masih bergelut 
dengan masalah fundamental yang berpusatkan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan 
mendasar.

Ironis. Pada saat bersamaan elite pemimpin Indonesia justru terus melawan gerak 
maju menuju keadilan dan kesejahteraan nyata dan sejati. Gejala-gejalanya 
adalah pemberantasan korupsi yang tersendat, bahkan akhir-akhir ini menunjukkan 
gejala-gejala (symptoms) menggumpal lebih besar dan lebih nyata dalam 
kolaborasi kekuasaan pemerintahan-kekuasaan politis-kekuasaan uang.

Konglomerasi (penggumpalan) ketiga kekuasaan itu terwujud dalam kolaborasi 
pemerintah, elite partai politik (ulahnya terlihat jelas di DPR), dan elite 
bisnis. Siapa pun bisa mengatakan, konglomerasi dan kolaborasi ketiga kekuatan 
itu "sah saja". Namun, masalahnya adalah siapa bisa menjamin penggumpalan 
ketiga kekuatan itu akan mengabdi buat kepentingan seluruh rakyat Indonesia? 
Atau dengan kata lain, siapa bisa menjamin penggumpalan ketiga kekuatan itu 
bukan merupakan gejala resistansi terhadap gerak maju hakiki menuju keadilan 
dan kesejahteraan yang nyata dan sejati?

KETIGA gejala resistansi-ketersendatan pemberantasan korupsi, masih terus 
berlangsungnya korupsi, penggumpalan kekuasaan pemerintahan-kekuasaan 
politis-kekuasaan uang-sebenarnya berakar dalam psikopatologi (kesalahan jiwani 
mendasar) yang terkait masalah pemenuhan aneka kebutuhan manusia. Psikopatologi 
itu bisa dideskripsikan sebagai "pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia yang 
berlangsung nonrealistik dan tanpa penunaian tanggung jawab".

Dalam perebakan psikopatologi itu, kebutuhan-kebutuhan manusia, seperti 
kebutuhan akan kepemilikan bendawi, kebutuhan untuk meraih kekuasaan, dan 
kebutuhan akan kesenangan, berperan sentral. Pada perspektif ini dapat dipahami 
betapa akar psikopatologis dari penerusan korupsi, perlawanan terhadap 
pemberantasan korupsi, dan penggumpalan kekuasaan pemerintahan-kekuasaan 
politis-kekuasaan uang, adalah pemenuhan abeja kebutuhan manusia yang 
berlangsung nonrealistik dan tanpa penunaian tanggung jawab.

Gagasan perbuatan dan perilaku manusia yang hakikatnya merupakan proses 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ditegaskan psikiater Amerika, William Glasser, 
yang lebih dikenal sebagai pelopor terapi realitas (reality therapy). Glasser 
memahami tiap gejala psikopatologis sebagai upaya manusia untuk memenuhi aneka 
kebutuhannya secara nonrealistik dan tanpa penunaian tanggung jawab.

Persoalan pokok pada perspektif ini terkait dengan jalan atau cara yang 
ditempuh manusia guna memenuhi aneka kebutuhan itu. Pemenuhan kebutuhan itu 
akan melahirkan psikopatologi atau gejala-gejala psikopatologis jika ia 
berlangsung secara nonrealistik dan tanpa penunaian tanggung jawab.

Terapi realitas dilaksanakan untuk membantu manusia kembali ke jalan pemenuhan 
kebutuhan yang benar dan efektif, yaitu pemenuhan kebutuhan secara realistik 
dengan penunaian tanggung jawab.

INDONESIA yang dilumuri gejala-gejala resistansi terhadap gerak menuju keadilan 
dan kesejahteraan nyata dan sejati adalah Indonesia yang banyak dikerubungi 
manusia yang terbiasa memenuhi aneka kebutuhannya secara nonrealistik dan tanpa 
penunaian tanggung jawab. Pada titik ini dapat disadari betapa Indonesia butuh 
terapi realitas, yang secara kontekstual bermakna perombakan cara atau jalan 
yang ditempuh para pemimpin pemerintahan dan tiap insan Indonesia untuk 
memenuhi aneka kebutuhannya, dari cara atau jalan yang nonrealistik dan tanpa 
penunaian tanggung jawab, menjadi cara atau jalan yang realistik dengan 
penunaian tanggung jawab.

TERAPI realitas bisa dijalankan dengan mengejawantahkan tiga hal. Pertama, 
keputusan pribadi tiap pemimpin pemerintahan Indonesia untuk menerapkan 
standar-standar kebaikan (patokan nilai-nilai) yang tinggi demi perawatan dan 
penumbuhkembangan keberhargaan diri (self-worth) yang bermakna. Standar 
kebaikan yang tinggi dan keberhargaan diri yang bermakna niscaya menjadi 
komponen hakiki kepribadian setiap pemimpin pemerintahan Indonesia.

Dapat dirasakan betapa selama ini keberadaan kedua komponen hakiki itu 
sedemikian lemah, bahkan mungkin standar kebaikan dan keberhargaan diri belum 
menjadi komponen penting kepribadian insan-insan pemimpin pemerintahan 
Indonesia.

Banyaknya pelanggaran hukum-moral-etika, pelanggaran berat hak asasi manusia, 
serta pembiaran pelanggaran-pelanggaran itu, yang semuanya berlangsung seperti 
tanpa rasa dosa, mengindikasikan standar kebaikan dan keberhargaan diri belum 
menjadi komponen penting kepribadian insan-insan pemimpin pemerintahan 
Indonesia.

Standar kebaikan yang tinggi dan keberhargaan diri juga menjamin evaluasi diri 
yang terus-menerus di tengah kehidupan setiap pemimpin pemerintahan dari hari 
ke hari. Tanpa standar kebaikan tinggi dan keberhargaan diri, evaluasi diri 
tidak pernah berlangsung. Maka gerak maju tidak pernah terjadi dalam kerangka 
kerja yang sadar.

Kedua, keterlibatan mendalam (deep involvement) tiap pemimpin pemerintahan 
dengan kehidupan nyata seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan ini niscaya demi 
pemahaman realitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa pemahaman utuh 
realitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia, pemimpin pemerintahan tidak pernah 
bisa mengejawantahkan perbuatan dan perilaku kepemimpinan yang realistik dan 
bertanggung jawab. Seandainya para pemimpin masa kini hidup di tengah 
keterlibatan mendalam dengan kehidupan rakyat Indonesia, dapat dibayangkan para 
pemimpin pemerintahan tidak akan menelorkan kebijakan menaikkan harga BBM saat 
kehidupan rakyat masih sulit dan anggota DPR tidak akan meminta tambahan honor.

Ketiga, disiplin, yang makna sejatinya adalah keberanian, kerelaan, dan 
kesudian manusia menerima realitas yang bersifat tidak menyenangkan, asalkan 
realitas yang tidak menyenangkan itu terjadi karena dirinya mempertahankan 
standar kebaikan yang tinggi dan keberhargaan diri yang bermakna. Berbekal 
disiplin dalam makna itu, para pemimpin pemerintahan tidak akan menghalalkan 
segala cara dalam upaya mewujudkan aneka keinginan atau sejumlah kebutuhan.

Berbekal disiplin dalam makna itu, pemimpin pemerintahan berani dan bisa 
menindak tegas setiap pelaku tindakan yang salah, semisal pelaku korupsi, 
kendati pelaku korupsi itu adalah kawan dekatnya, bahkan anggota keluarganya 
sendiri.

Bagaimanapun pengejawantahan ketiga hal hakiki itu perlu dipelopori para 
pemimpin pemerintahan. Kepeloporan mereka merupakan keniscayaan untuk 
berlangsungnya terapi atas resistansi Indonesia terhadap gerak maju menuju 
keadilan dan kesejahteraan nyata dan sejati. Terapi itu sudah menjadi 
sedemikian niscaya karena rakyat yang telah banyak ditebari janji-janji 
keadilan dan kesejahteraan telah memasuki tahapan kekecewaan yang nyata 
(disillusionment).

Jika disillusionment tidak segera diterapi, rakyat akan menjadi apatis, lalu 
pada saatnya menjadi hamparan insan yang sulit percaya. Di tengah 
ketidakpercayaan, Indonesia akan terguncang bahkan mengalami regresi atau 
kemunduran. Hal itu akan mengerikan sekali.

Limas Sutanto Psikiater, Kini Studi Pascasarjana Konseling, Bertempat Tinggal 
di Malang


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx