Pencabutan Subsidi BBM dan Privatisasi

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/23/o1.htm

Rabu Wage, 23 Maret 2005 
 Artikel


Mayoritas bank penerima dana BLBI, dalam kondisi tidak sehat sebelum krisis 
ekonomi dan telah melanggar Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Pelanggaran 
BMPK merupakan perbuatan tindak pidana. Pada akhirnya diketahui bahwa program 
rekapitalisasi perbankan ini gagal total karena salah konsep dan penyelewengan 
oleh sejumlah konglomerat obligor tersebut. Kebijakan BLBI telah menjerumuskan 
Indonesia. Negara yang sebelumnya tidak memiliki utang domestik sesen pun -- 
kepada warga negara dari tabungan atau pensiun -- kemudian terbebani utang 
obligasi sebesar Rp 640 trilyun (sekitar 72 milyar dolar AS) atau setara total 
utang luar negeri saat ini.

Pencabutan Subsidi BBM dan Privatisasi
Oleh Ngurah Karyadi

 KEBIJAKAN pemerintah untuk mencabut subsidi yang menghasilkan kenaikan harga 
BBM, dan rencananya menyusul tarif dasar listrik dan tarif telepon telah 
mendapat perlawanan yang meluas dari masyarakat. Demikian pula dengan kebijakan 
privatisasi pada beberapa BUMN yang nyata-nyata melanggar mandat UUD 1945 pasal 
33 (ayat 2) dan UU Propenas No.25 tahun 2000. Kedua kebijakan yang diambil 
secara bersamaan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menutupi defisit 
anggaran sejak digulirkanya APBN 2003. 


Situasi Politik dan Ekonomi
Dengan dasar pikiran sistem anggaran berimbang, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan kebijakan pemerintah difokuskan hanya untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan investasi melalui pemberian sejumlah 
stimulus kepada dunia usaha, seperti tarif, fiskal dan sejenisnya. Alokasi 
anggaran tersedot untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan domestik yang 
dibuat oleh rezim Soeharto yang korup. Tawaran moratorium utang pascabencana 
tsunami ditanggapi dengan setengah hati. Dengan asumsi untuk mendapatkan utang 
baru, seperti mengedepan dalam Indonesia Infrastruktur Summit Januari lalu 
kebijakan ini sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat karena lebih berpihak 
pada sejumlah konglomerat hitam dengan adanya pemberian pengampunan (Release 
and Discharge) pada pengutang BLBI.

Sebagaimana diketahui, negara terancam mengalami kerugian hingga Rp 1.000 
trilyun  dan telah membebani APBN tiap tahunnya. Besaran pengurangan subsidi, 
sekitar Rp 25 trilyun, tidak sebanding dengan subsidi yang diberikan pada 
sejumlah bank rekap hingga Rp 60 trilyun. Bahkan, jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan biaya sosial yang ditimbulkan dan perlambatan fundamental ekonomi yang 
sempat dibangun. Sementara itu, alokasi dana kompensasi subsidi dapat 
berkembang menjadi alat politik penguasa, sebagaimana dipraktikkan di masa Orde 
Baru.

Pada saat yang bersamaan pula aparat penyelenggara negara, eksekutif dan 
legislatif, menampilkan pola hidup yang menghamburkan uang negara. Bukankah 
korupsi "gotong royong" di masa pemerintahan Megawati terjadi akibat pola ini? 
Sebuah bentuk keberpihakan yang sangat kontras dengan keadaan masyarakat, yang 
sulit mendapatkan pekerjaan, diancam PHK dan kian miskin tentunya. 
Mudah-mudahan ''pertarungan di DPR'' bukan didasari pertimbangan pragmatis, 
naik gaji dan tunjangan.


Membuka Topeng para Donor

Mencemati sejumlah kebijakan pemerintah tersebut, tampak nyata bahwa kebijakan 
pemerintah saat ini mengikuti agenda kreditor internasional (donor) yang 
diwakili oleh IMF dan CGI, serta berbagai jenis perusahaan transnasional yang 
rajin membonceng kebijakan tersebut. Pengurangan subsidi bagi rakyat, agenda 
privatisasi, serta penjualan aset BPPN dalam waktu singkat yang menjadi 
prasyarat yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) IMF merupakan contoh nyata 
agenda ini.

Dasar perimbangan yang paralel dapat dilihat dalam program rekapitalisasi 
perbankan (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), yang ditujukan untuk menyehatkan 
perbankan nasional yang kolaps di tengah krisis ekonomi 1998, juga merupakan 
rekomendasi IMF. Kenyataannya, mayoritas bank penerima dana BLBI, dalam kondisi 
tidak sehat sebelum krisis ekonomi dan telah melanggar Batas Minimum Pemberian 
Kredit (BMPK). Pelanggaran BMPK merupakan perbuatan tindak pidana. Pada 
akhirnya diketahui bahwa program rekapitalisasi perbankan ini gagal total 
karena salah konsep dan penyelewengan oleh sejumlah konglomerat obligor 
tersebut.

Kebijakan BLBI telah menjerumuskan Indonesia. Negara yang sebelumnya tidak 
memiliki utang domestik sesen pun -- kepada warga negara dari tabungan atau 
pensiun -- kemudian terbebani utang obligasi sebesar Rp 640 trilyun (sekitar 72 
milyar dolar AS) atau setara total utang luar negeri saat ini. Jumlah ini 
kemudian meningkat hingga Rp 1.030 trilyun karena menggelembungnya bunga utang 
tersebut. IMF juga memberikan dukungan bagi rencana pemerintah untuk 
mengeluarkan release and discharge (R&D) bagi sejumlah konglomerat bermasalah.

Rekomendasi yang diberikan kreditor internasional (IMF, CGI, ADB) telah 
memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban 
oleh IMF dan CGI untuk ikut menaggung beban kesalahan tersebut. Rakyat menjadi 
kelompok yang menanggung beban kesalahan tersebut. 

Apa agenda besar kreditor internasional (IMF dan CGI) di balik rekomendasi 
setiap kebijakan pemerintah? Hal ini tidak pernah menjadi perhatian para 
penguasa atau pemerintah.

Keberadaan IMF dan CGI (di mana World Bank menjadi motornya), yang merupakan 
lembaga hasil Washingthon Consensus, mengusung agenda liberalisasi total pada 
sektor perdagangan (pasar bebas) dan sektor keuangan. Sebuah lembaga yang oleh 
J. Stiglis (Peraih Nobel Ekonomi 2002) dikatakan buruk, baik secara ekonomi 
ataupun sosial?

Penghapusan segala bentuk tarif, guna memperlancar lalu lintas perdagangan, 
merupakan bentuk penerapan pasar bebas. Penurunan tarif impor gula dan beras 
merupakan bagian rekomendasi LoI IMF yang kemudian menyebabkan harga dasar 
beras dan gula produksi petani lokal jatuh terpuruk. Demikian pula penghapusan 
tarif ekspor kayu gelondongan (log) yang mendorong meningkatnya pembalakan 
haram/illegal logging (studi WALHI 2001), yang kini baru mulai tersingkap 
ekornya. Kepalanya, entah kapan.


Konsep pasar bebas juga diimplementasikan dengan pencabutan subsidi bagi rakyat 
dan kegiatan ekonomi rakyat (termasuk pada sektor pertanian) membuat keadaan 
makin parah. Prinsip IMF, tidak boleh ada barang yang disubsidi. Liberalisasi 
pasar juga menghilangkan peran negara pada penyediaan fasilitas publik. Ini 
ditampilkan melalui desakan kepada pemerintah untuk melakukan privatisasi 
sejumlah BUMN yang melayani kepentingan umum dan strategis.

Kasus Indonesia, dan negara-negara berkembang dan terjebak utang lainnya, 
berada dalam desakan untuk mengadopsi agenda liberalisasi pasar dan keuangan. 
Yang terjadi kini, agenda liberalisasi yang diusung oleh kekuatan WTO pada 
level global, didorong untuk diimplementasikan pada level kebijakan nasional 
melalui mekanisme utang dan peran kreditor (IMF, CGI). Skenario ini bertujuan 
untuk menempatkan perusahaan multinasional (MNC/TNC) sebagai pengganti peran 
negara dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi di suatu negara, 
termasuk Indonesia. Negara dengan pemerintahnya hanya sebagai simbol?

Pemerintah yang berkuasa saat ini, dan seperti pemerintah sebelumnya, telah 
menjadi alat atas agenda liberalisasi yang dipaksakan oleh IMF dan CGI. Menjadi 
semacam "penari topeng", di pentas kemiskinan dan kerusakan lingkungan di 
negeri ini. Hubungan dengan IMF dan keberadaan CGI sebagai aktor di balik 
kebijakan yang memarginalisasikan rakyat harus segera diakhiri. Penguasa atau 
pemerintah saat ini harus berubah, pro-rakyat dan tidak tunduk pada agenda 
kreditor internasional, sehingga lebih bermartabat di mata warganya. 

Penulis, aktivis NGO

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx