Ujian Nasional Gratis

http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/23/n4.htm
Rabu Wage, 23 Maret 2005 
 Nusantara

Ujian Nasional Gratis 
Jakarta (Bali Post) -


Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo menegaskan, tidak ada 
pungutan biaya apa pun terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN). 
''Sekarang ini, APBN-P sedang disusun dan di dalamnya termasuk mengenai 
pendidikan dan ujian nasional gratis. Kami nyatakan ujian nasional tidak 
dipungut bayaran apa pun,'' kata Mendiknas saat rapat kerja dengan Komisi X DPR 
di Jakarta, Selasa (22/3) kemarin.


Dalam rapat yang dipimpin Anwar Arifin itu, Mendiknas menyatakan saat ini 
Depdiknas telah menganggarkan sekitar Rp 18 trilyun untuk merenovasi bangunan 
sekolah yang rusak. Dari jumlah tersebut, rinciannya Rp 10 trilyun untuk 
sekolah yang rusak berat dan Rp 8 trilyun untuk sekolah yang rusaknya sedang. 


Menjawab pertanyaan anggota Komisi X DPR tentang peningkatan minat baca, 
Mendiknas menyambut positif adanya peningkatan anggaran untuk pengadaan 
perpustakaan, baik di sekolah atau tempat umum. ''Hal itu bagus untuk 
peningkatan minat baca anak sekolah kita. Namun terkadang, kita terhalang pada 
realitas, ada hal-hal yang lebih serius yang harus kita prioritaskan. Contohnya 
adalah bangunan sekolah yang nyaris roboh,'' jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat menyelenggarakan UN pada Mei 2005. Ujian 
Nasional dilaksanakan oleh lembaga independen dan hasilnya tidak menentukan 
kelulusan. ''UN akan tetap dilaksanakan bulan Mei 2005 dan payung hukumnya PP 
tentang Standar Nasional Pendidikan,'' kata Mendiknas.


Menurutnya, pemerintah dan DPR sepakat kembali kepada UU Sisdiknas di mana 
pemerintah harus menyelesaikan 14 peraturan pemerintah. Salah satunya, PP 
tentang standar nasional pendidikan. ''Kami tidak ingin pelaksanaan UN 
membingungkan masyarakat. Untuk persiapannya tidak perlu anggaran baru, cukup 
pakai anggaran rutin,'' tandas Mendiknas.

Anggota Komisi X DPR Heri Akhmadi mengatakan hasil UN tidak akan mempengaruhi 
kelulusan, hanya sebagai salah satu evaluasi dalam Standar Nasional Pendidikan. 
''Yang ditolak DPR, UN yang melanggar UU makanya DPR mendesak pemerintah segera 
mengeluarkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya diatur 
tentang UN,'' kata Heri.

Sementara untuk anggaran, lanjutnya, DPR mendesak pemerintah segera mengajukan 
APBN Perubahan tahun 2005 atau mengalihkan pos anggaran yang ada tanpa 
melanggar peraturan perundang-undangan. ''Upaya DPR sebagai lembaga pengawas 
sudah optimal, karena sudah disepakati dua hal penting. Pertama, UN 
dilaksanakan bukan oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga independen. Kedua, UN 
tidak menentukan kelulusan,'' jelasnya. (010)

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx