Subject: Air Bersih Bebas Bakteri dan Zat Kimia - msg#01688

Previous Message by Date:

100 Laskar Hizbullah Siap Amankan Solo

Media Indonesia Selasa, 22 Maret 2005 NUSANTARA 100 Laskar Hizbullah Siap Amankan Solo Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres BANJARMASIN (Media): Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung lebih rawan dari pemilihan presiden. Penyebabnya, hubungan emosional rakyat lebih dekat kepada calon kepala daerah daripada calon presiden. "Kalau dibandingkan pemilihan presiden, pilkada lebih mengandung kerawanan. Hal itu disebabkan calon presiden berada jauh dari masyarakat, sedangkan calon kepala daerah cukup dekat," kata Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Tursandi Alwi, yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Depdagri, di Banjarmasin, kemarin. Dengan berada di daerah, para calon kepala daerah tersebut telah memiliki hubungan serta kedekatan dengan masyarakat yang ada di daerah itu. Akibatnya keterikatan emosional antarindividu pun sangat kuat. Seperti yang terjadi di Kalsel, yang maju sebagai calon ada yang berasal dari pejabat, sehingga pegawai negeri sipil (PNS) di bawahnya memiliki hubungan kedekatan dengan calon bersangkutan. Pada gilirannya tak bisa dipungkiri, keterlibatan para PNS menyukseskan calon atasannya begitu kuat. Padahal sudah beberapa kali diingatkan bahwa PNS tidak etis ikut dukung-mendukung. Hubungan emosional yang kuat antara masyarakat dan calon yang maju ke pilkada itu, telah melahirkan pengotakan kekuatan dan dukungan antarkelompok terhadap para calon tersebut. Pada akhirnya antarkelompok yang saling mendukung tersebut bisa terjadi gesekan. "Kalau itu tidak dicermati dan diantisipasi bisa menimbulkan kerawanan," kata Tursandi dalam dialog yang dihadiri Danrem 101/Antasari dan Kapolda Kalsel tersebut. Berbeda dengan Pejabat Gubernur, Komandan Korem 101 Antasari Kol Junianto Haroen menjamin proses pilkada di wilayah Kalsel berlangsung aman dan terkendali. Keyakinannya itu muncul karena dia menyadari bahwa rasa kebangsaan masyarakat Kalsel cukup tinggi, seperti diperlihatkan saat pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Diambil alih Sementara itu, kepolisian akan mengambil alih penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Jika terjadi pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana dalam pelaksanaan pilkada nanti, maka penanganannya segera akan diambil alih oleh Polri. Memang awalnya akan ditangani Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada, namun segera akan diambil alih oleh kepolisian," ujar Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Bambang Aris Sampurno Jati, di Yogyakarta, kemarin. Untuk itu, Polda DIY harus mempersiapkan sejumlah polisi penyidik khusus, guna menangani tindak pidana dalam pilkada. Para polisi itu akan diberi pelatihan di bidangnya masing-masing secara profesional, sehingga bisa menggantikan tugas yang seharusnya menjadi wewenang Panwas Pilkada. "Mereka dilatih supaya menguasai bidang tugas masing-masing secara profesional," sambungnya. Apel Laskar Hizbullah Di Solo, sekitar seratus orang laskar Corps Hizbullah Yon 99 Divisi Sunan Bonang, Solo, kemarin, melakukan gelar pasukan di Mapolwil dan Mapolresta Surakarta. Aksi ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap jajaran kepolisian dalam pengamanan pilkada secara langsung di Kota Solo. Panglima Corps Hizbullah Sunan Bonang, Solo, Yani Rusmanto, dalam kesempatan itu mengimbau agar seluruh warga masyarakat kota Solo, saling bekerja sama membantu pelaksanaan pilkadal di Kota Bengawan ini dengan tertib. Kepada mereka yang mencalonkan diri, diingatkan agar dapat menerima kekalahan atau meluapkan kemenangan dengan tidak berlebihan. Sebab, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan di kota Solo. "Kami siap menerjunkan satu peleton, sejumlah 500 personil untuk mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan Solo selama pilkadal berlangsung," tegasnya. Usai melakukan gelar pasukan di dua tempat tersebut, laskar Hizbullah selanjutnya melakukan aksi pawai keliling Kota Solo. Pawai ratusan laskar yang dilakukan dengan berjalan kaki sembari membawa tongkat bambu ini, melalui jalur-jalur utama di Kota Solo. Dari Manahan, mereka menyisir Jalan Ahmad Yani untuk selanjutnya menuju ke Jalan Slamet Riyadi, dan berakhir di kawasan Gladak. Aksi ratusan laskar berpakaian hitam-hitam dan hijau ini, sempat menyita perhatian warga masyarakat Solo. Sebab, mereka mengira aksi ini merupakan unjuk rasa menyikapi persoalan Blok Ambalat, yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Sementara itu, Gubernur Bali, Dewa Made Beratha mengingatkan para kandidat yang ikut pilkada dan partai politik (parpol) menghindari terjadinya konflik dan pengerahan massa yang berlebihan dalam pelaksanaan Pilkada. "Pengerahan massa yang berlebihan perlu dipertimbangkan dengan matang oleh seluruh komponen masyarakat, agar Pilkada dapat terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," pinta gubernur, ketika melantik dan serah terima jabatan Penjabat Wali Kota Denpasar dari AA Ngurah Puspayoga kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar Made Westra, di Denpasar, kemarin. Gubernur mengakui banyak hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, terutama menciptakan suasana kondusif, sekaligus menghindari terjadinya konflik yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kegiatan masyarakat. Agenda Pilkada langsung secara nasional harus dijaga dan dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Daerah, untuk pengembangan sistem politik yang demokratis. Momentum pilkada langsung dapat menjadi wahana pembelajaran politik, guna meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pimpinan daerahnya secara demokratis. Di Jember, sebanyak dua ribu personil Polwil telah disiapkan untuk mengamankan Pilkada di tiga Kabupaten, yakni Jember, Banyuwangi dan Situbondo, pada bulan Juni 2005. (FR/IH/VI/Ant/P-3) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Date:

Pilkada: Proyek para Penguasa?

MEDIA INDONESIA Selasa, 22 Maret 2005 OPINI Pilkada: Proyek para Penguasa? M Nasir Djamil, Anggota F-PKS DPR KELUHAN yang hampir merata didengar dari KPUD se-Indonesia menjelang pelaksanaan pilkada, Juni, adalah soal tipisnya anggaran. Bahkan, ada sejumlah daerah yang sama sekali belum memiliki dana. Meskipun demikian, banyak daerah yang sanggup untuk menggelar hajatan demokrasi itu dengan dana tipis, alias pilkada yang hemat. Tampaknya keinginan untuk mewujudkan 'paket hemat' dalam pilkada belum seperti yang diharapkan. Paling tidak hal itu terlihat dari pengajuan rencana anggaran untuk pilkada yang diajukan Departemen Dalam Negeri kepada Panitia Anggaran Komisi II DPR, setelah mengalami perubahan. Bahkan mereka mensinyalir bahwa Depdagri telah sengaja memanfaatkan pilkada sebagai 'proyek' mencari untung. Benarkah? Sebelum menjawab apakah ada indikasi pemborosan, penyelewengan, KKN, dan sinyalemen bahwa ajang pilkada dijadikan 'proyek' untuk mencari 'uang lebih', maka ada sejumlah catatan yang patut dicermati menyangkut dengan anggaran. Pertama, kekuasaan untuk menentukan pengeluaran adalah kekuasaan untuk menciptakan sesuatu. Maksudnya bahwa pengeluaran uang negara berkorelasi dengan apa yang diinginkan oleh penguasa. Kedua, anggaran menentukan tujuan, merupakan keputusan kebijakan, dan mengendalikan pengeluaran dana milik masyarakat. Klausul ini menyadarkan kita bahwa usulan anggaran sebenarnya secara nyata menggambarkan tujuan anggaran itu sendiri. Apakah dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran atau menggunakan 'manajemen by feeling. Dan yang tak kalah penting, saat merancang suatu anggaran perlu dibangun sebuah kesadaran bahwa dana-dana yang sedang kita usulkan pada hakikatnya ad alah milik publik. Menilik karikatural di atas dan mencermati usulan anggaran pilkada yang diajukan Depdagri ke Panitia Anggaran DPR sebesar Rp1,255,74 triliun untuk 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, patut dikritisi secara rasional dan argumentatif. Angka tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai Rp576,45 miliar, belanja barang dan jasa Rp209,02 miliar, belanja operasi Rp408,52 miliar, dan belanja kontingensi Rp61,75 miliar. Selain kebutuhan di atas, diperlukan tambahan dana dalam bentuk insentif khusus untuk daerah pemekaran yang mempunyai celah fiskal positif (2 provinsi dan 33 jika bupaten/kota) sebesar Rp116,43 miliar. Hal lain adalah adanya usulan anggaran yang dalam penilaian saya tidak efisien dan bukan menjadi wewenang pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini terlihat dari proyeksi kebutuhan dukungan anggaran untuk fasilitasi dan supervisi, seperti dana sosialisasi Rp48,164 miliar, dana pembinaan teknis Rp12,119 miliar, dana monitoring serta evaluasi pilkadal Rp17,099 dan updating data kependudukan, seperti melakukan pemutakhiran data P4B untuk penyajian data penduduk potensial pemilih pilkada Rp7,898 miliar, dan untuk konversi dan pemutakhiran data P4B untuk mendukung pilkada sebesar Rp54,993 miliar. Padahal wewenang pengawasan menurut UU No 32 tahun 2004 Pasal 66 ayat 4 berada di tangan Panitia Pengawas Pemilihan. Sedangkan wewenang evaluasi menurut UU No 32/2004 berada di tangan KPUD. Sedangkan bimbingan teknis dan supervisi seharusnya diberikan kepada KPU Nasional untuk menjamin standarisasi kualitas pelaksanaan pilkadal. Begitupun, untuk mengklaim bahwa hal-hal di atas adalah tugas dan tanggung jawab Depdagri, mereka menjadikan Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 217 ayat (1). Bagi saya, pasal ini bukanlah sesuatu yang kemudian dapat 'disambung-sambungkan' menurut selera penguasa. Pertanyaannya, apakah anggaran yang diajukan Depdagri tersebut di atas nantinya akan diserahkan kepada KPUD atau KPU. Kalau demikian halnya, maka Depdagri dalam hal ini hanya pihak yang mengajukan anggaran. Namun kalau yang terjadi sebaliknya, maka ini sebuah pelanggaran terhadap undang -undang dan peraturan pemerintah. Lalu, soal usulan anggaran untuk administrasi kependudukan. Keppres No 88/2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan RI, betul mengatur bahwa tugas itu wewenang pemerintah. Pasal 22 huruf l UU 32/2004 juga menyebut hal itu. Namun dalam UU 32/2004 tidak mengatur sama sekali bahwa untuk membuat daftar pemilih dibutuhkan data penduduk yang dimutakhirkan. Yang digunakan untuk membuat daftar pemilih sementara adalah daftar pemilih dari pemilu terakhir (Pasal 70 (1) UU 32/2004). Pemutakhiran dan pembuatan daftar tambahan dan kemudian dijadikan daftar pemilih tetap setelah melalui uji publik, adalah wewenang KPUD melalui PPS yang dibantu RT/RW (Pasal 74 UU 32/2004). Jadi pemerintah telah menetapkan dirinya sendiri untuk melibatkan diri dalam pembentukan daftar pemilih pilkada dengan memutakhirkan data penduduk yang dimiliki untuk membuat data penduduk potensial pemilih pilkada (DP4). Kalaupun tetap ingin dilakukan, sudah seharusnya tidak diajukan sebagai dana pilkada, karena kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung seperti yang diatur dalam UU 32/2004. Perlu dipertanyakan mengapa pemerintah ngotot untuk melakukan hal ini. Mungkin terkait dengan keinginan untuk menggunakan NIK? Pemerintah juga perlu terbuka menjelaskan mengapa harus nomor ini? Mengapa nomor pemilih yang telah dikembangkan untuk Pemilu 2004 tidak digunakan oleh pemerintah? Kalau nomor ini tidak terlihat urgensi untuk pilkada, tidak perlu dilakukan sekarang oleh pemerintah. Akhirnya, kartu pemilih baru juga tidak diperlukan. Dengan perkiraan pemilih pilkada 2005 ada 87 juta, maka akan diperlukan paling tidak Rp34,8 miliar hanya untuk kartu pemilih. Itu pun dengan perkiraan harga per kartu Rp400. Hal lain yang masih belum rasional adalah usulan anggaran untuk pengadaan teknologi informasi, seperti Storage EVA senilai Rp15 miliar lebih. Patut juga dipertanyakan apakah Depdagri telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Telematika Nasional dan Kementerian Informasi dan Komunikasi dalam hal pengadaan dan penggunaan IT untuk pilkada? Begitu juga usulan dana sosialisasi sebesar Rp48 miliar lebih. Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi ini banyak yang mubazir. Bahkan sosialisasi secara langsung untuk masyarakat justru tidak ada. Padahal masyarakat (grass root) adalah elemen yang paling prioritas untuk mendapat sosialisasi. Karena mereka biasanya mudah diintimidasi, diprovokasi, dan dimobilisasi kepada hal-hal yang nantinya akan menguntung calon kepala daerah yang ikut pilkada. Karena ada sejumlah aturan main dalam pilkada yang berpotensi me njadi konflik. Karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, maka sudah saatnya agar Depdagri menanggalkan 'manajemen by feeling'dalam menyusun dan merencanakan anggaran pilkada. Depdagri harus memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Itulah sebabnya saya menyarankan agar dipertimbangkan kembali pos-pos dimana pengurangan dana sangat mungkin dilakukan. Lalu, carilah kemungkinan dimana hasil yang diperoleh bisa lebih baik dengan pengeluaran yang lebih sedikit.*** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Previous Message by Thread:

100 Laskar Hizbullah Siap Amankan Solo

Media Indonesia Selasa, 22 Maret 2005 NUSANTARA 100 Laskar Hizbullah Siap Amankan Solo Pilkada Lebih Rawan dari Pilpres BANJARMASIN (Media): Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung lebih rawan dari pemilihan presiden. Penyebabnya, hubungan emosional rakyat lebih dekat kepada calon kepala daerah daripada calon presiden. "Kalau dibandingkan pemilihan presiden, pilkada lebih mengandung kerawanan. Hal itu disebabkan calon presiden berada jauh dari masyarakat, sedangkan calon kepala daerah cukup dekat," kata Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Tursandi Alwi, yang juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Depdagri, di Banjarmasin, kemarin. Dengan berada di daerah, para calon kepala daerah tersebut telah memiliki hubungan serta kedekatan dengan masyarakat yang ada di daerah itu. Akibatnya keterikatan emosional antarindividu pun sangat kuat. Seperti yang terjadi di Kalsel, yang maju sebagai calon ada yang berasal dari pejabat, sehingga pegawai negeri sipil (PNS) di bawahnya memiliki hubungan kedekatan dengan calon bersangkutan. Pada gilirannya tak bisa dipungkiri, keterlibatan para PNS menyukseskan calon atasannya begitu kuat. Padahal sudah beberapa kali diingatkan bahwa PNS tidak etis ikut dukung-mendukung. Hubungan emosional yang kuat antara masyarakat dan calon yang maju ke pilkada itu, telah melahirkan pengotakan kekuatan dan dukungan antarkelompok terhadap para calon tersebut. Pada akhirnya antarkelompok yang saling mendukung tersebut bisa terjadi gesekan. "Kalau itu tidak dicermati dan diantisipasi bisa menimbulkan kerawanan," kata Tursandi dalam dialog yang dihadiri Danrem 101/Antasari dan Kapolda Kalsel tersebut. Berbeda dengan Pejabat Gubernur, Komandan Korem 101 Antasari Kol Junianto Haroen menjamin proses pilkada di wilayah Kalsel berlangsung aman dan terkendali. Keyakinannya itu muncul karena dia menyadari bahwa rasa kebangsaan masyarakat Kalsel cukup tinggi, seperti diperlihatkan saat pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Diambil alih Sementara itu, kepolisian akan mengambil alih penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Jika terjadi pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana dalam pelaksanaan pilkada nanti, maka penanganannya segera akan diambil alih oleh Polri. Memang awalnya akan ditangani Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada, namun segera akan diambil alih oleh kepolisian," ujar Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Brigjen Bambang Aris Sampurno Jati, di Yogyakarta, kemarin. Untuk itu, Polda DIY harus mempersiapkan sejumlah polisi penyidik khusus, guna menangani tindak pidana dalam pilkada. Para polisi itu akan diberi pelatihan di bidangnya masing-masing secara profesional, sehingga bisa menggantikan tugas yang seharusnya menjadi wewenang Panwas Pilkada. "Mereka dilatih supaya menguasai bidang tugas masing-masing secara profesional," sambungnya. Apel Laskar Hizbullah Di Solo, sekitar seratus orang laskar Corps Hizbullah Yon 99 Divisi Sunan Bonang, Solo, kemarin, melakukan gelar pasukan di Mapolwil dan Mapolresta Surakarta. Aksi ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap jajaran kepolisian dalam pengamanan pilkada secara langsung di Kota Solo. Panglima Corps Hizbullah Sunan Bonang, Solo, Yani Rusmanto, dalam kesempatan itu mengimbau agar seluruh warga masyarakat kota Solo, saling bekerja sama membantu pelaksanaan pilkadal di Kota Bengawan ini dengan tertib. Kepada mereka yang mencalonkan diri, diingatkan agar dapat menerima kekalahan atau meluapkan kemenangan dengan tidak berlebihan. Sebab, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan di kota Solo. "Kami siap menerjunkan satu peleton, sejumlah 500 personil untuk mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan Solo selama pilkadal berlangsung," tegasnya. Usai melakukan gelar pasukan di dua tempat tersebut, laskar Hizbullah selanjutnya melakukan aksi pawai keliling Kota Solo. Pawai ratusan laskar yang dilakukan dengan berjalan kaki sembari membawa tongkat bambu ini, melalui jalur-jalur utama di Kota Solo. Dari Manahan, mereka menyisir Jalan Ahmad Yani untuk selanjutnya menuju ke Jalan Slamet Riyadi, dan berakhir di kawasan Gladak. Aksi ratusan laskar berpakaian hitam-hitam dan hijau ini, sempat menyita perhatian warga masyarakat Solo. Sebab, mereka mengira aksi ini merupakan unjuk rasa menyikapi persoalan Blok Ambalat, yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Sementara itu, Gubernur Bali, Dewa Made Beratha mengingatkan para kandidat yang ikut pilkada dan partai politik (parpol) menghindari terjadinya konflik dan pengerahan massa yang berlebihan dalam pelaksanaan Pilkada. "Pengerahan massa yang berlebihan perlu dipertimbangkan dengan matang oleh seluruh komponen masyarakat, agar Pilkada dapat terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," pinta gubernur, ketika melantik dan serah terima jabatan Penjabat Wali Kota Denpasar dari AA Ngurah Puspayoga kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar Made Westra, di Denpasar, kemarin. Gubernur mengakui banyak hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, terutama menciptakan suasana kondusif, sekaligus menghindari terjadinya konflik yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kegiatan masyarakat. Agenda Pilkada langsung secara nasional harus dijaga dan dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Daerah, untuk pengembangan sistem politik yang demokratis. Momentum pilkada langsung dapat menjadi wahana pembelajaran politik, guna meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pimpinan daerahnya secara demokratis. Di Jember, sebanyak dua ribu personil Polwil telah disiapkan untuk mengamankan Pilkada di tiga Kabupaten, yakni Jember, Banyuwangi dan Situbondo, pada bulan Juni 2005. (FR/IH/VI/Ant/P-3) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Thread:

Re: Air Bersih Bebas Bakteri dan Zat Kimia/TV KOCAK

lucunya, tv METRO semalam dialog soal Newmont, pembawanya jeng DesyAnwar tamunya Dwiyanto/walhi dan LUHUT Pangaribuan pengacara newmont. Dwiyanto biasa2 saja ujarannya Luhut, sambil goyang2 kaki (isi hati tercermin) bicaranya paelol sayang si DesyAnwar rada bego tak menguasai masalah nah begini mutu Metro dan TV kita pewawancara tak becus lha wong bicara lingkungan kok yang dimejengkan buta kimia dan peraturannya hahaha zaman "perubahan" mr.don't care pulakah ? salam Catatan : Metro ini corong sby-kalla ? --- In ppiindia-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx, "Ambon" <sea@xxxx> wrote: > Media Indonesia > > Selasa, 22 Maret 2005 > > LINGKUNGAN > > Air Bersih Bebas Bakteri dan Zat Kimia > > AIR merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Bila manusia, hewan, dan tumbuhan kekurangan air, maka akan mati. Pokoknya, pengaruh air sangat luas bagi kehidupan, khususnya air untuk makan dan minum. Orang akan dehidrasi atau terserang penyakit bila kekurangan cairan dalam tubuhnya. > > Persoalannya, saat ini kualitas air minum di kota-kota besar di Indonesia masih memprihatinkan. Kepadatan penduduk, tata ruang yang salah dan tingginya eksploitasi sumber daya air sangat berpengaruh pada kualitas air. > > Pendapat itu diungkapkan dua ahli air bersih dan limbah cair Arie Herlambang dan Nusa Idaman Said dari Pusat Pengajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan BPPT kepada Media baru-baru ini. > > Nusa Idaman Said menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan Kepmenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. > > ''Syarat air minum sesuai Permenkes itu harus bebas dari bahan-bahan anorganik dan organik. Dengan kata lain kualitas air minum harus bebas bakteri, zat kimia, racun, limbah berbahaya dan lain sebagainya,'' kata Arie. > > Parameter kualitas air minum yang berhubungan langsung dengan kesehatan sesuai Permenkes tersebut adalah berhubungan dengan mikrobiologi, seperti bakteri E.Coli dan total koliform. Yang berhubungan dengan kimia organik berupa arsenik, flourida, kromium, kadmium, nitrit, sianida dan selenium. > > Sedangkan parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain berupa bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, dan suhu. Untuk parameter kimiawi berupa aluminium, besi, khlorida, mangan, pH, seng, sulfat, tembaga, sisa khlor dan amonia. > > Pencemaran air di kawasan kota-kota besar di Indonesia, lanjut Arie, sangat besar. Berdasarkan data statistik BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta 1998 sekitar 50% rumah tangga menggunakan air ledeng (PDAM), air tanah dengan menggunakan pompa sebesar 42,67%, sumur gali 3,16% dan lainnya 0,63%. > > ''Permasalahan mulai muncul pada produk kualitas air minum. Kualitas air sungai dan air tanah kurang memenuhi syarat. Banyak orang buang sampah, kotoran maupun limbah ke sungai. Bahkan, ada cara lain membuang limbah berbahaya dengan menanam di kedalaman beberapa meter,'' kata Arie. > > Lebih lanjut, ia menjelaskan sumber air bersih di Jakarta berasal dari Sungai Citarum (80%), Cisadane (15%) dan sisanya Ciliwung. Sungai-sungai tersebut melintasi berbagai pedesaan, permukiman, industri, dan transportasi yang cukup padat. Namun, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah, sehingga sungai salah satu sumber daya alam rentan tercemar. > > Di daerah pedesaan pun masyarakat mengalami krisis air layak untuk minum. Penggunaan pestisida berlebihan mencemari air di persawahan yang kemudian mengalir ke sungai dan dimanfaatkan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. > > Tidak sedikit masyarakat desa pun mencuci dengan deterjen di pinggir kali. Demikian juga masyarakat pesisir kesulitan mencari air tawar. Akibatnya, mereka menggunakan air laut dengan kadar garam tinggi. > > ''Sementara itu, teknologi pengolahan air minum yang digunakan PDAM masih tertinggal. Dalam mengolah air baku menjadi air layak minum teknologi yang digunakan PDAM hanya menghilangkan bakteri E. Coli dan besi. Sedangkan kandungan karsinogen tidak pernah dilakukan,'' ujar Arie. > > Air dan kesehatan > > Apa yang dikatakan Arie dibenarkan oleh Nusa yang menyelesaikan program master di bidang Enviromental and Sanitary Enggineering di Universitas Kyoto Jepang. Ia melihat pengelolaan air baku air minum di PDAM masih menyisakan zat karsinogen. > > ''Karena banyaknya zat organik dan nonorganik di dalam air baku, maka PDAM akan memberikan khlor ke dalam air sebagai disinfektan. Jumlah yang diberikan cukup banyak karena disesuaikan dengan jumlah zat organik yang terkandung di air.'' > > Dosis khlor cukup besar itu, lanjut Nusa, bisa bereaksi dengan senyawa lain menjadi khloroform, khlorofenol, dan sebagainya. Selama ini PDAM tidak pernah menganalisa senyawa-senyawa baru akibat pemberian khlor secara berlebihan itu. Padahal, efeknya bisa memunculkan radikal bebas. ''Jadi, munculnya penyakit-penyakit itu sebetulnya disebabkan oleh buruknya kualitas air minum,'' kata Nusa. > > Bahkan, lanjutnya, unsur besi, deterjen, dan polutan lainnya masih dijumpai pada air meskipun penampakannya bening dan bersih. > > Arie menambahkan kontaminasi air minum yang dipasok untuk keperluan masyarakat umum dapat terjadi akibat limbah industri, limbah domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun, korosi dari pemipaan dan juga akibat hasil samping dari proses disinfeksi dengan senyawa khlor. ''Proses kontaminasi dapat terjadi mulai dari sumber air baku, selama proses pengolahan ataupun pada pipa distribusinya.'' > > Oleh sebab itu, lanjut Arie, penduduk Indonesia sampai sekarang pun masih sulit terbebas dari penyakit diare, kolera, disentri hingga tifus. Sebab, penyakit tersebut berhubungan dengan air (waterborne deseases).'' > > Nusa melihat hubungan antara kualitas kesehatan masyarakat dengan air bersih yang dikonsumsi saling terkait. Selain diare, tifus, kolera maupun disentri, penyakit lain yang banyak dijumpai adalah hepatitis A dan poliomelistis anterior akut. > > Kedua peneliti ini menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya zat kimia di dalam air minum. ''Banyak dijumpai masyarakat mengalami keracunan air minum karena adanya senyawa kimia dalam air minum melebihi ambang batas konsentrasi yang diizinkan,'' kata Arie. > > Sebetulnya senyawa kimia ini bisa secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia mencemari air minum. Beberapa zat kimia yang bersifat racun terhadap tubuh manusia adalah logam berat, pestisida, senyawa polutan hidrokarbon, zat-zat radio aktif alami atau buatan dan sebagainya. > > Sebagai contoh adalah nitrat yang biasa ditemukan dalam kegiatan pertanian. Pencemaran nitrat disebabkan air limbah pertanian mengandung senyawa nitrat akibat penggunaan pupuk nitrogen (urea). > > Senyawa nitrat dalam air minum dalam jumlah besar menyebabkan methaemoglobinameia. Penyakit ini adalah kondisi haemoglobin di dalam darah berubah menjadi methaemoglobin, sehingga darah kekurangan oksigen. > > Flourida (F) adalah senyawa kimia yang alami pada air di berbagai konsentrasi. Pada konsentrasi kecil sekitar 1,5 mg/l akan bermanfaat pada kesehatan gigi. Apabila konsentrasi tinggi (lebih dari 2 mg/l) menyebabkan kerusakan gigi (gigi bercak-bercak0. ''Bila lebih besar lagi 3-6 mg/l menyebabkan kerusakan pada tulang. Dosis flourida di dalam air minum maksimal 0,8 mg/l.'' > > Unsur berbahaya lainnya adalah air raksa (merkurium, Hg) adalah logam berat berunsur racun terhadap tubuh. Limbah merkurium akibat industri pernah menimbulkan korban jiwa pada kasus Minamata Jepang, 1950. > > Air minum pun tidak boleh tercemar kadmium (Cd). Air minum biasanya mengandung Cd dengan konsentrasi 1 ug atau kadang-kadang mencapai 5 ug. WHO telah mengeluarkan rekomendasi kadar Cd dalam air minum sebesar 0,01 mg/l sedangkan Peraturan Pemerintah No 20/1990 kadar maksimum Cd dalam air minum sebesar 0,005 mg/l. > > Zat racun lainnya dalam Selenium yang biasa ditemukan di daerah seleniferous (tadah hujan). Di daerah semacam itu kandungan selenium dalam air tanah (sumur) ataupun permukaan bisa tinggi. WHO menetapkan kadar selenium pada air minum sebesar 0,01 mg/l sedangkan Peraturan Pemerintah No 20/1990 merekomendasikan kadar selenium yang diperbolehkan 0,01 mg/l. (Nda/V-1 > > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx