Subject: Amerikanisasi BBM - msg#01630

Previous Message by Date: click to view message preview

Reformasi Total Perpajakan

REPUBLIKA Senin, 21 Maret 2005 Reformasi Total Perpajakan K Subroto Konsultan Pajak Pemerintahan Presiden Yudhoyono tampaknya memberikan perhatian besar pada pembenahan perpajakan. Pembenahan sektor ini, sesuai amanat UU Perpajakan Nasional, akan meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Target penerimaan pajak untuk 2005 sudah mencapai Rp 297,8 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus dipacu untuk meningkatkan pendapatan. Namun, dengan keterbatasan sekarang, sulit bagi DJP memenuhi tantangan itu, apalagi diduga tingkat kebocoran di sana masih mencapai 40 persen. Maka, rasanya sangat tepat apabila Presiden SBY mulai membenahi sektor pajak dengan membuat reformasi perpajakan, yang terkait dengan organisasi, sumber daya manusia, sistem, dan lain-lain. Pembenahan ini harus dilandasi semangat pemberantasan praktik KKN. Perubahan Dengan makin beratnya tugas pemungutan pajak-pajak, penulis memandang status DJP yang saat ini masih menjadi bagian dari Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi. Presiden harus memikirkan untuk segera membentuk instansi pemungut pajak negara yang baru. Sudah mendesak DJP berdiri sendiri dengan tingkat kedudukan yang lebih tinggi (setingkat departemen) namun sebaiknya badan ini berbentuk lembaga nondepartemen yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Dengan kedudukan khusus seperti itu presiden dapat secara langsung memantau kinerja badan ini secara lebih efektif dan berkesinambungan. Diharapkan badan ini juga dapat lebih bebas dalam mengatur dirinya sehingga dalam penyusunan organisasi dan tata kerjanya bisa lebih terfokus pada cara bagaimana melakukan pemungutan pajak yang modern, profesional, dan efektif. Selain itu dengan tingkat kedudukan yang lebih tinggi akan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar dan juga akan lebih nyata dalam menjalankan fungsi mengaturnya. Selain itu dalam mengadakan kerjasama yang diperlukan dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak akan tidak lagi terkendala dengan kedudukannya. Selanjutnya diharapkan badan ini dapat lebih memperbaiki citra dan penampilannya sehingga wajib pajak akan merasa senang dan nyaman apabila berhubungan dengan kantor pajak. Pembenahan kedua adalah tata cara pemungutan pajak yang modern. Dirjen Pajak Hadi Poernomo memang telah menyempurnakan tatacara (sistem) pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya perkembangan tehnologi informasi. Antara lain membentuk Bank Data Pajak, Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Khusus Wajib Pajak Besar (Large Tax Office), pengadaan single identity number (SIN), akses langsung penerimaan pajak kepada presiden, dan lain-lain yang tujuan akhirnya adalah optimalisasi pemungutan pajak. Langkah-langkah ini sangatlah sejalan dengan gagasan pembentukan badan baru pemungut pajak dimana upaya penyempurnaan ini dapat terus dijalankan bahkan harus dikembangkan. Dalam hubungan ini perlu pula dipikirkan untuk mengatur kembali UU Perpajakan kita untuk disesuaikan dengan kebutuhan tatacara pemungutan pajak secara modern, bersih, efektif dan efisien. Pembenahan sistem itu harus disertai dengan peningkatan kemampuan SDM. SDM yang menangani perpajakan harus yang mengetahui ilmu perpajakan. Pasalnya, pajak merupakan ilmu tersendiri yang menyangkut juga bidang ekonomi/akuntansi dan hukum, yang tidak setiap orang menguasainya. Apalagi, bila menyangkut hubungan antarnegara. Pembenahan SDM harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Ini harus diatur berdasarkan prestasi kerja. Standar gaji yang rendah, sementara bidang kerjanya sangat 'basah', akan mendorong petugas pajak melakukan korupsi. Ini bisa terjadi misalnya pada waktu terjadi pemeriksaan pajak, dimana terbuka kesempatan yang sangat nyaman dan aman bagi para petugas pajak untuk mempertunjukkan kelihaiannya bermain 'patgulipat' yang sangat merugikan negara. Peningkatan kesejahteraan ini hanya mungkin dilakukan bilamana badan pemungut pajak itu merupakan institusi yang mandiri dan bersifat otonom. Sementara itu, pemberian perlakuan khusus ini harus diimbangi dengan pengawasan dan sanksi yang efektif dan dapat mempersempit ruang gerak penyelewengan dan yang penting dapat menimbulkan efek jera. Jadi, tidak hanya wajib pajak (WP) saja yang bisa dikenai sanksi. Petugas yang lalai dan bersalah harus diberi sanksi juga yang setimpal. Penambahan dan pembinaan WP Para WP adalah tulang punggung penerimaan pajak. Karenanya, WP perlu diberi perhatian yang lebih wajar. Kita patut prihatin bahwa jumlah WP terdaftar sekarang ini sangat kecil yaitu sekitar 2 juta orang. Bandingkan dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 200 juta. Jumlah WP tak lebih dari 1 persen. Dengan demikian, sudah mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah WP. Untuk itu, diperlukan semacam gugus tugas (task force) khusus untuk mencari/menemukan WP baru. Setelah itu, harus ditanamkan sikap nasionalisme pada setiap WP bahwa membayar pajak adalah merupakan baktinya kepada negara. Mereka harus sadar bahwa keberhasilannya dalam bekerja atau berusaha ditopang oleh berbagai fasilitas negara (misalnya keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya). Sehingga wajarlah bila mereka ikut bergotong royong menanggung biaya penyelenggaraan kehidupan negara. Dalam kaitan ini, penulis menyarankan adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak dengan melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media massa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak tidak boleh lagi dibengkokan, termasuk oleh para pejabatnya yang bermental korup. Adanya kepastian hukum ini pada gilirannya akan menjadi iklim yang kondusif bagi datangnya investor. Para WP pada hakekatnya punya keinginan dan merasa lebih rela serta puas dalam membayar pajak apabila pembayaran itu benar-benar masuk ke kas negara tidak ada yang diselewengkan. Banyak WP yang sekarang ini merasa petugas pajak seolah-olah sebagai ''pemegang saham'' yang berhak menikmati bagian dari pemasukan uang ke kas negara yang dianggapnya sebagai keuntungan. Sosialisasi merupakan hal yang tak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah WP. Untuk jangka pendek, lakukan sosialisasi yang 'beda' dan menarik. Misalnya pergelaran acara 'Arjuna dan Srikandi' pajak belum lama ini. Sementara untuk jangka panjangnya pengenalan dan pemahaman pajak seyogyanya dilakukan melalui jalur pendidikan. Tarif pajak yang kompetitif dan tak memberatkan juga dapat dijadikan salah satu cara untuk menarik WP baru. Bagi WP yang berprestasi, patut dipikirkan semacam penghargaan dan fasilitas khusus untuk mengembangkan usahanya. Peran konsultan pajak Jasa konsultan pajak (tax consultant) telah diakui resmi keberadaannya untuk memberikan jasa konsultasi dan layanan perpajakan kepada WP berdasarkan UU Perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Dengan demikian konsultan pajak adalah juga mereka yang ahli di bidang ilmu perpajakan yang seharusnya punya kedudukan cukup terhormat di masyarakat. Sayangnya, keberadaan konsultan pajak ini ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Jarang sekali dijumpai papan nama konsultan pajak, seolah-olah dianggap tidak ada, beda dengan profesi/jasa lainnya misalnya notaris dan jasa-jasa lain. Ini menunjukkan masih kecilnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap konsultan pajak. Penyebab keadaan ini juga tak lepas dari kepastian hukum yang masih memprihatinkan itu. Dalam praktiknya, ada tiga macam konsultan pajak. Pertama, konsultan pajak 'plat kuning' yakni konsultan pajak yang telah mendapat legitimasi dalam menjalankan usahanya dan telah mendapatkan izin praktik dari pemerintah/DJP. Kedua, konsultan pajak 'plat hitam' yakni konsultan pajak yang tidak mendapatkan legitimasi atau disebut konsultan pajak liar. Keberadaan konsultan ini benar-benar bisa merusak citra konsultan pajak karena pada umumnya lebih mementingkan kepastian kantong dari pada kepastian hukum. Tetapi anehnya mereka diberi pelayanan juga oleh kantor-kantor pajak. Ketiga, konsultan pajak 'plat merah' yaitu para petugas/pejabat pajak yang melakukan praktik konsultan pajak. Dalam kenyataannya masih banyak WP yang memilih jenis ini karena merasa lebih aman atau mungkin lebih murah tarifnya karena bisa diatur. Sebenarnya jenis ini bisa lebih merusak citra perkonsultanan pajak. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan keadaan serba salah bagi konsultan pajak resmi, karena walaupun telah dibekali dengan pengetahuan dan ilmu perpajakan tapi kadang mereka merasa tidak lebih dari perantara atau calo belaka yang pandai bisa tawar menawar tanpa menggunakan ilmunya. Untuk lebih menjamin eksistensi konsultan pajak ini perlu dilakukan penertiban dengan cara tidak memberi peluang lagi bagi praktik konsultan baik yang plat hitam maupun plat merah. Untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan yang mewajibkan WP menggunakan jasa konsultan pajak resmi. Apabila semuanya berjalan sesuai aturan, kita sesungguhnya masih memerlukan lebih banyak konsultan pajak dan ini berarti akan menambah lapangan kerja baru. Selanjutnya bagi konsultan pajak plat hitam perlu diarahkan supaya berganti menjadi plat kuning. Sedang untuk yang plat merah, dengan adanya peningkatan kesejahteraan terhadapnya praktik yang tidak terpuji itu dapat dihilangkan. Untuk lebih memantapkan dan menertibkan keberadaan profesi konsultan pajak ini perlu diatur dalam UU tentang Konsultan Pajak. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Date: click to view message preview

Aru's waters vulnerable to illegal fishing

http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20050321.D07&irec=6 Aru's waters vulnerable to illegal fishing M. Azis Tunny, The Jakarta Post, Ambon An official says illegal fishing has gotten out of control around the 187 islands of the Aru Island regency, Ambon, which comprises 6,325 square kilometers stretching from Wairalau island to Enu island. Aru community leader Soleman Mantaibobir, who is a candidate for regent of the new regency, which was established in 2003, was discussing the problem on Saturday. Soleman said the regency, known as pearl producer, was made up of 187 islands, of which only 89 were inhabited. "Many of the islands are uninhabited and they have been neglected. These islands could contribute to the regency if they were properly managed, such as for tourism or fisheries," Soleman said. Aru Island regency has three districts -- the Aru Islands district, which has 42 villages, the Aru Tengah district with 44 villages and the Aru Selatan district with 32 villages. He said because the regency was made up of so many islands, transportation was a major problem. Soleman asked the Navy and the police to increase their naval and air patrols to cut down on illegal fishing in Aru's waters. "The waters around Aru are rich with fish, but these fish are quickly disappearing due to reckless fishing practices, both legal and illegal," he said. He said that as a new regency, the Aru Island administration needed a great deal of funds to pay for development programs. A naval commander in Ambon, First Admiral Bambang Supeno, told The Jakarta Post it was difficult for the Navy to increase its patrols because there were only five ships in the area. The ships operate in the waters of Ambon, Aru and Maluku Tenggara Barat. The head of the Maluku provincial fisheries office, Romelus Far-Far, told the Post illegal fishing was widespread in the Arafura Sea, which is part of Aru Island regency waters but is under the authority of the central government. He said his office did not have the manpower or equipment to deal with the problem of illegal fishing. "We hope that coordination between naval patrols and police air patrols will help control illegal fishing around Aru," Romelus said. According to data from the fisheries office, there are about 1,400 ships officially operating in the Arafura Sea. However, it is thought there are an equal number or more of unregistered ships operating in the area. Romelus said that because the Arafura Sea was under the jurisdiction of the central government, many fishing boats operating in the sea received permits from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. He said many companies that received a permit to fish in the area copied the permit and doubled the number of boats they operated in area. "By copying the permits, those ships can operate freely. So while we only have a record 1,400 ships, we are sure it there are many more boats than that operating," Romelus said. printer friendly [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Previous Message by Thread: click to view message preview

Reformasi Total Perpajakan

REPUBLIKA Senin, 21 Maret 2005 Reformasi Total Perpajakan K Subroto Konsultan Pajak Pemerintahan Presiden Yudhoyono tampaknya memberikan perhatian besar pada pembenahan perpajakan. Pembenahan sektor ini, sesuai amanat UU Perpajakan Nasional, akan meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Target penerimaan pajak untuk 2005 sudah mencapai Rp 297,8 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus dipacu untuk meningkatkan pendapatan. Namun, dengan keterbatasan sekarang, sulit bagi DJP memenuhi tantangan itu, apalagi diduga tingkat kebocoran di sana masih mencapai 40 persen. Maka, rasanya sangat tepat apabila Presiden SBY mulai membenahi sektor pajak dengan membuat reformasi perpajakan, yang terkait dengan organisasi, sumber daya manusia, sistem, dan lain-lain. Pembenahan ini harus dilandasi semangat pemberantasan praktik KKN. Perubahan Dengan makin beratnya tugas pemungutan pajak-pajak, penulis memandang status DJP yang saat ini masih menjadi bagian dari Departemen Keuangan, sudah tidak memadai lagi. Presiden harus memikirkan untuk segera membentuk instansi pemungut pajak negara yang baru. Sudah mendesak DJP berdiri sendiri dengan tingkat kedudukan yang lebih tinggi (setingkat departemen) namun sebaiknya badan ini berbentuk lembaga nondepartemen yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Dengan kedudukan khusus seperti itu presiden dapat secara langsung memantau kinerja badan ini secara lebih efektif dan berkesinambungan. Diharapkan badan ini juga dapat lebih bebas dalam mengatur dirinya sehingga dalam penyusunan organisasi dan tata kerjanya bisa lebih terfokus pada cara bagaimana melakukan pemungutan pajak yang modern, profesional, dan efektif. Selain itu dengan tingkat kedudukan yang lebih tinggi akan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar dan juga akan lebih nyata dalam menjalankan fungsi mengaturnya. Selain itu dalam mengadakan kerjasama yang diperlukan dengan institusi lain dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak akan tidak lagi terkendala dengan kedudukannya. Selanjutnya diharapkan badan ini dapat lebih memperbaiki citra dan penampilannya sehingga wajib pajak akan merasa senang dan nyaman apabila berhubungan dengan kantor pajak. Pembenahan kedua adalah tata cara pemungutan pajak yang modern. Dirjen Pajak Hadi Poernomo memang telah menyempurnakan tatacara (sistem) pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya perkembangan tehnologi informasi. Antara lain membentuk Bank Data Pajak, Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Khusus Wajib Pajak Besar (Large Tax Office), pengadaan single identity number (SIN), akses langsung penerimaan pajak kepada presiden, dan lain-lain yang tujuan akhirnya adalah optimalisasi pemungutan pajak. Langkah-langkah ini sangatlah sejalan dengan gagasan pembentukan badan baru pemungut pajak dimana upaya penyempurnaan ini dapat terus dijalankan bahkan harus dikembangkan. Dalam hubungan ini perlu pula dipikirkan untuk mengatur kembali UU Perpajakan kita untuk disesuaikan dengan kebutuhan tatacara pemungutan pajak secara modern, bersih, efektif dan efisien. Pembenahan sistem itu harus disertai dengan peningkatan kemampuan SDM. SDM yang menangani perpajakan harus yang mengetahui ilmu perpajakan. Pasalnya, pajak merupakan ilmu tersendiri yang menyangkut juga bidang ekonomi/akuntansi dan hukum, yang tidak setiap orang menguasainya. Apalagi, bila menyangkut hubungan antarnegara. Pembenahan SDM harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Ini harus diatur berdasarkan prestasi kerja. Standar gaji yang rendah, sementara bidang kerjanya sangat 'basah', akan mendorong petugas pajak melakukan korupsi. Ini bisa terjadi misalnya pada waktu terjadi pemeriksaan pajak, dimana terbuka kesempatan yang sangat nyaman dan aman bagi para petugas pajak untuk mempertunjukkan kelihaiannya bermain 'patgulipat' yang sangat merugikan negara. Peningkatan kesejahteraan ini hanya mungkin dilakukan bilamana badan pemungut pajak itu merupakan institusi yang mandiri dan bersifat otonom. Sementara itu, pemberian perlakuan khusus ini harus diimbangi dengan pengawasan dan sanksi yang efektif dan dapat mempersempit ruang gerak penyelewengan dan yang penting dapat menimbulkan efek jera. Jadi, tidak hanya wajib pajak (WP) saja yang bisa dikenai sanksi. Petugas yang lalai dan bersalah harus diberi sanksi juga yang setimpal. Penambahan dan pembinaan WP Para WP adalah tulang punggung penerimaan pajak. Karenanya, WP perlu diberi perhatian yang lebih wajar. Kita patut prihatin bahwa jumlah WP terdaftar sekarang ini sangat kecil yaitu sekitar 2 juta orang. Bandingkan dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 200 juta. Jumlah WP tak lebih dari 1 persen. Dengan demikian, sudah mendesak bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah WP. Untuk itu, diperlukan semacam gugus tugas (task force) khusus untuk mencari/menemukan WP baru. Setelah itu, harus ditanamkan sikap nasionalisme pada setiap WP bahwa membayar pajak adalah merupakan baktinya kepada negara. Mereka harus sadar bahwa keberhasilannya dalam bekerja atau berusaha ditopang oleh berbagai fasilitas negara (misalnya keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya). Sehingga wajarlah bila mereka ikut bergotong royong menanggung biaya penyelenggaraan kehidupan negara. Dalam kaitan ini, penulis menyarankan adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak dengan melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media massa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak tidak boleh lagi dibengkokan, termasuk oleh para pejabatnya yang bermental korup. Adanya kepastian hukum ini pada gilirannya akan menjadi iklim yang kondusif bagi datangnya investor. Para WP pada hakekatnya punya keinginan dan merasa lebih rela serta puas dalam membayar pajak apabila pembayaran itu benar-benar masuk ke kas negara tidak ada yang diselewengkan. Banyak WP yang sekarang ini merasa petugas pajak seolah-olah sebagai ''pemegang saham'' yang berhak menikmati bagian dari pemasukan uang ke kas negara yang dianggapnya sebagai keuntungan. Sosialisasi merupakan hal yang tak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah WP. Untuk jangka pendek, lakukan sosialisasi yang 'beda' dan menarik. Misalnya pergelaran acara 'Arjuna dan Srikandi' pajak belum lama ini. Sementara untuk jangka panjangnya pengenalan dan pemahaman pajak seyogyanya dilakukan melalui jalur pendidikan. Tarif pajak yang kompetitif dan tak memberatkan juga dapat dijadikan salah satu cara untuk menarik WP baru. Bagi WP yang berprestasi, patut dipikirkan semacam penghargaan dan fasilitas khusus untuk mengembangkan usahanya. Peran konsultan pajak Jasa konsultan pajak (tax consultant) telah diakui resmi keberadaannya untuk memberikan jasa konsultasi dan layanan perpajakan kepada WP berdasarkan UU Perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Dengan demikian konsultan pajak adalah juga mereka yang ahli di bidang ilmu perpajakan yang seharusnya punya kedudukan cukup terhormat di masyarakat. Sayangnya, keberadaan konsultan pajak ini ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Jarang sekali dijumpai papan nama konsultan pajak, seolah-olah dianggap tidak ada, beda dengan profesi/jasa lainnya misalnya notaris dan jasa-jasa lain. Ini menunjukkan masih kecilnya pemahaman dan perhatian masyarakat terhadap konsultan pajak. Penyebab keadaan ini juga tak lepas dari kepastian hukum yang masih memprihatinkan itu. Dalam praktiknya, ada tiga macam konsultan pajak. Pertama, konsultan pajak 'plat kuning' yakni konsultan pajak yang telah mendapat legitimasi dalam menjalankan usahanya dan telah mendapatkan izin praktik dari pemerintah/DJP. Kedua, konsultan pajak 'plat hitam' yakni konsultan pajak yang tidak mendapatkan legitimasi atau disebut konsultan pajak liar. Keberadaan konsultan ini benar-benar bisa merusak citra konsultan pajak karena pada umumnya lebih mementingkan kepastian kantong dari pada kepastian hukum. Tetapi anehnya mereka diberi pelayanan juga oleh kantor-kantor pajak. Ketiga, konsultan pajak 'plat merah' yaitu para petugas/pejabat pajak yang melakukan praktik konsultan pajak. Dalam kenyataannya masih banyak WP yang memilih jenis ini karena merasa lebih aman atau mungkin lebih murah tarifnya karena bisa diatur. Sebenarnya jenis ini bisa lebih merusak citra perkonsultanan pajak. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan keadaan serba salah bagi konsultan pajak resmi, karena walaupun telah dibekali dengan pengetahuan dan ilmu perpajakan tapi kadang mereka merasa tidak lebih dari perantara atau calo belaka yang pandai bisa tawar menawar tanpa menggunakan ilmunya. Untuk lebih menjamin eksistensi konsultan pajak ini perlu dilakukan penertiban dengan cara tidak memberi peluang lagi bagi praktik konsultan baik yang plat hitam maupun plat merah. Untuk itu perlu dikeluarkan ketentuan yang mewajibkan WP menggunakan jasa konsultan pajak resmi. Apabila semuanya berjalan sesuai aturan, kita sesungguhnya masih memerlukan lebih banyak konsultan pajak dan ini berarti akan menambah lapangan kerja baru. Selanjutnya bagi konsultan pajak plat hitam perlu diarahkan supaya berganti menjadi plat kuning. Sedang untuk yang plat merah, dengan adanya peningkatan kesejahteraan terhadapnya praktik yang tidak terpuji itu dapat dihilangkan. Untuk lebih memantapkan dan menertibkan keberadaan profesi konsultan pajak ini perlu diatur dalam UU tentang Konsultan Pajak. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education! http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Thread: click to view message preview

RE: Amerikanisasi BBM

USAID menyumbang dan working together dalam menyusun draft UU MiGAS.... Itu namanya dengan umpan teri mempertahankan paus tetap dalam genggaman. ptP -----Original Message----- From: Ambon [mailto:sea-j7nLG5G4Q1HLoDKTGw+V6w@xxxxxxxxxxxxxxxx] Sent: Monday, March 21, 2005 4:00 PM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: [ppiindia] Amerikanisasi BBM Republika Senin, 21 Maret 2005 Amerikanisasi BBM Oleh : Revrisond Baswir Sehubungan dengan itu, para pejabat pemerintah boleh saja mengemukakan 1001 alasan mengenai penyebab ''terpaksa'' dinaikkannya harga BBM. Tetapi sesuai dengan UU Migas No 22/2001, kenaikan harga BBM yang terjadi belakangan mustahil dapat dipisahkan dari tengah berlangsungnya apa yang disebut sebagai liberalisasi industri migas di negeri ini. Artinya, berbeda dengan kenaikan harga BBM sebelum 2001, kenaikkan harga BBM yang terjadi belakang secara tegas digerakkan oleh motivasi untuk menghapuskan subsidi BBM dan menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar internasional. Pertanyaannya, mengapa industri migas harus diliberalisasikan, dan mengapa pula harga BBM harus disesuaikan dengan harga pasar internasional? Jawabannya sangat sederhana. Sebagaimana dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, tujuannya antara lain adalah untuk merangsang masuknya investasi asing ke sektor hilir industri migas di sini. Sebagaimana dikatakannya, 'Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas.... Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003). Karena sejak semula diniatkan untuk mengundang masuknya investor asing, tidak aneh bila hampir semua aspek perumusan kebijakan pemerintah dalam melakukan liberalisasi industri migas dan menaikkan harga BBM, sarat dengan campur tangan asing, khususnya Amerika. Simak, misalnya, pernyataan USAID (United States Agency for International Development) berikut, ''USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.'' Khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, ''The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000.'' (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html). Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disaksikan betapa telah sangat jauhnya pihak asing, khsusunya Amerika, terlibat dalam penyusunan kebijakan industri migas di Indonesia. Selain itu, disadari atau tidak, dapat disaksikan pula betapa telah sangat berkembangnya tradisi untuk menyerahkan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) kepada pihak asing. Sebagaimana diketahui, keterlibatan asing dalam penyusunan RUU tidak hanya dialami oleh UU Migas. Tetapi dialami pula oleh UU Kelistrikan, UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan beberapa produk perundang-undangan lainnya. RUU Kelistrikan disusunkan oleh Bank Dunia, sedangkan RUU BUMN disusunkan oleh Price Waterhouse Coopers. Selanjutnya, khusus mengenai kenaikan harga BBM, simaklah pernyataan USAID mengenai keterlibatan Bank Dunia berikut, ''Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financial and corporate restructuring.'' Dengan latar belakang seperti itu, mudah dimengerti bila dalam iklan layanan masyarakat yang diterbitkan pemerintah dalam rangka sosialisasi penghapusan subsidi BBM, ditemukan sebuah grafik yang berjudul ''Kelompok terkaya menikmati subsidi BBM terbesar,'' yang datanya bersumber dari hasil studi Bank Dunia. Bagaimana halnya dengan kajian dampak ekonomi kenaikan harga BBM? Sebagaimana terungkap dalam sebuah laporan yang berjudul ''Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM,'' yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi, Departemen ESDM pada Desember 2001, kajian tersebut ternyata dibiayai oleh AUSAID (Australia Agency for International Development), melalui International Trade Strategies (ITS) Pte. Ltd., Australia. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give the gift of life to a sick child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx