Perang (Politik) Harga BBM?

MEDIA INDONESIA

      Senin, 21 Maret 2005


      Perang (Politik) Harga BBM?

      Sugiono, Peneliti INDEF, Jakarta
     
      PERGANTIAN pemimpin nasional berdampak terhadap politik anggaran. 
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengikuti alur semangat 
paradigma baru BBM, melainkan kembali kepada paradigma BBM lama. Di sinilah 
muncul perbedaan kepentingan antara DPR yang menggunakan paradigma baru dan 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kembali kepada pragmatisme 
paradigma lama. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak 
mendistribusikan dana kompensasi ala sinterklas sebesar Rp17,875 triliun dan 
nilai ini lebih besar dibandingkan dana kompensasi BBM yang sudah tersedia 
dalam APBN 2005 yang sebesar Rp7,34 triliun.

      Dana kompensasi sebesar 24,83% beban subsidi BBM Rp72 triliun atau 30,82% 
beban subsidi BBM Rp58 triliun ditawarkan pemerintahan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat paling miskin dengan cara mengambil surplus konsumen 
sebesar penerimaan pemerintah, meskipun akan mengurangi tingkat kesejahteraan 
penduduk kelas menengah. Akan tetapi, dana kompensasi tersebut lebih kecil 
dibandingkan penerimaan pemerintah sebesar Rp40,13 triliun (69,18% penghematan 
subsidi BBM Rp58 triliun) atau Rp54,13 triliun (75,17% penghematan subsidi BBM 
Rp72 triliun).

      ***

      Pergantian pemimpin Partai Golkar berdampak terhadap peta politik DPR 
sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah dan peta politik lembaga 
kepresidenan. Ketua DPR Agung Laksono yang terpilih atas jasa koalisi 
kebangsaan mengalami degradasi kekuatan politik yang nyata pascapemimpin Partai 
Golkar. Fraksi PDIP yang semula satu kepentingan dengan Fraksi Golkar, sekarang 
menjadi partai penyeimbang. PPP bersifat fleksibel. PAN dan PKS cenderung 
sebagai penyeimbang. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat dukungan nyata Partai 
Golkar dan jauh lebih besar dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 
mendapat dukungan Partai Demokrat, meskipun lembaga kepresidenan dihasilkan 
pemilihan umum secara langsung dan masyarakat sulit membedakan kontribusi suara 
dan dana kampanye untuk meraih kemenangan pemilu di antara kedua pemimpin 
nasional tersebut.

      Peta politik kukusan terbalik pada lembaga kepresidenan dan perubahan 
peta politik Ketua DPR penting untuk didiskusikan sebagai wacana, tanpa maksud 
berpikir subversif.

      Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden setelah terjadi 
perubahan peta dukungan politik yang nyata (peta politik kukusan menanak nasi), 
meskipun MPR 1998 hasil pemilu tahun 1997 belum seumur jagung telah mengangkat 
Pak Harto menjadi Presiden menjadi 32 tahun. Presiden Abdurrahman Wahid yang 
didukung 11% suara DPR berhalangan melanjutkan kepemimpinan kurang dari 5 
tahun, setelah terjadi perubahan 'peta politik kukusan terbalik' yang tidak 
dapat dipertahankan. Jika pemerintah berhasil mempengaruhi elite PDIP untuk 
mempurnatugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, seperti 
mempurnatugaskan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, maka posisi 
'peta politik kukusan terbalik' lembaga kepresidenan akan semakin nyata.

      Perubahan peta dukungan politik DPR terhadap Agung Laksono terbukti 
berdampak proses pengambilan keputusan kenaikan harga BBM tidak efisien. 
Perubahan peta dukungan politik lembaga kepresidenan terbukti berdampak 
kampanye dan program kerja SBY mengalami kesenjangan. SBY-JK yang terpilih 
karena komitmen anti korupsi, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi 
penduduk miskin, ternyata pemberantasan KKN belum efektif, Inpres No 2 tahun 
2005 merupakan antiklimaks rezim perlindungan harga petani, pemerintah 
mendahulukan program meningkatkan infrastruktur dibandingkan upaya mengentaskan 
kemiskinan, dan efektivitas kenaikan BBM diragukan sebagai instrumen untuk 
mengurangi penduduk miskin.

      Beberapa intelektual memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja 
lembaga kepresidenan, seperti Prof Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, dan 
Revrisond Baswir beberapa waktu yang lalu. Lembaga kepresidenan tentu tidak 
dapat senantiasa dibatasi struktur kabinet neoliberal. Betapa Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono sibuk memonitor dampak negatif kenaikan harga BBM 
pascadinamika resistensi masyarakat dan sibuk mengonsolidasikan kabinet 
pascapenguatan dinamika resistensi DPR.

      Politik parlementer sebagai wujud komitmen mengembangkan demokratisasi, 
tentu tidak dapat ditarik ke belakang begitu saja secara sepihak, tanpa 
perubahan konsensus nasional. Perjuangan ekstrem beberapa anggota PDIP yang 
meyakini upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang meningkat, merupakan tukar 
menukar suara antara politik dan ekonomi, tentu tidak perlu ditertibkan dan 
diseragamkan seperti cara duduk di bangku sekolah (duduk di kursi dengan bentuk 
badan condong ke depan dan tangan dilipat di atas bangku). Parlementaria dan 
demokrasi terpimpin di Indonesia sementara ini memang menghasilkan tingkat 
kesejahteraan ekonomi lebih rendah dibandingkan strategi pembangunan 
pertumbuhan ekonomi yang menggunakan stabilitas politik dan keamanan, tetapi 
Indonesia ke masa depan tidak cukup memadahi hanya bermodalkan dengan 
membesarkan kekuasaan untuk mengatasi persoalan pembangunan ekonomi bangs
 a yang dibimbing utang Rp600 triliun dan berbunga Rp50 triliun, pemberantasan 
KKN yang utopis, serta BBM dan hutan yang menipis.

      ***

      Persoalan resistensi kenaikan harga BBM bukan saja dipicu model simulasi 
yang menggunakan metodologi tidak transparan, melainkan juga berasal dari 
RAPBN. Pemerintah menggunakan asumsi-asumsi dan pertimbangan RAPBN 2005 yang 
optimis, birokrasi bekerja lebih efektif, indikator ekonomi dalam negeri 
menjadi semakin baik dan kondusif, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia yang 
diproyeksikan World Economic Outlook (April 2004) rata-rata menurun dan besar 
pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
harga minyak dunia meningkat. Pungutan pajak direncanakan berkurang, keuangan 
membaik, sumber penerimaan APBN dari utang diturunkan. Rumah tangga, pemerintah 
dan impor diproyeksikan lebih banyak berpuasa, kinerja ekspor meningkat, tetapi 
pertumbuhan ekspor neto melemah dan pembentukan modal meningkat. Ini suatu 
kondisi yang berlawanan, karena pertumbuhan ekonomi 
 diproyeksikan meningkat (produktif dan agresif) dan dibenarkan oleh perilaku 
pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat (PDB menurut lapangan usaha) 
yang secara umum energik, tetapi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan 
agregat (PDB menurut penggunaan) berperilaku sedang berpuasa dan banyak tidur. 
Sebagaimana penyusunan model dan simulasi, maka transparansi politik anggaran 
diperlukan untuk memahami tarik-menarik kepentingan antara partai politik dan 
pemerintah, terutama pada waktu pergantian pemerintahan.***

        


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx