Pendidikan Gratis Harus Berkelanjutan

MEDIA INDONESIA
      Senin, 21 Maret 2005

      DIKBUD

      Pendidikan Gratis Harus Berkelanjutan

      Perlu Penjelasan ke Masyarakat
     
      JAKARTA (Media): Upaya mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh siswa 
sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia harus dilakukan secara 
berkesinambungan dan dengan perhatian penuh.

      Pengamat pendidikan Djauzak Ahmad mengatakan hal itu ketika dihubungi 
Media, kemarin.

      Pernyataan Djauzak itu berkaitan dengan keputusan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono untuk menggratiskan pendidikan seluruh siswa SDN di seluruh Indonesia.

      ''Menggratiskan pendidikan dasar itu tidak dapat dilakukan secara 
terputus-putus. Untuk itu, perlu dirancang pola distribusi anggaran yang tepat 
agar dana untuk menggratiskan pendidikan dasar itu tidak sampai putus di tengah 
jalan, karena hanya akan menjadi sia-sia saja,'' kata Djauzak.

      Ia menambahkan, dengan keterbatasan anggaran pendidikan yang dimiliki 
mustahil pemerintah mampu memenuhi semua keperluan siswa SDN dalam proses 
belajar mengajar. Karena itu, usul Djauzak, perlu dirumuskan secara benar pola 
penganggaran dan distribusi bantuan pendidikan itu.

      ''Kalau melihat dari jumlah anggaran pendidikan saat ini pemerintah tidak 
memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan SDN secara keseluruhan. 
Namun, jika ada keseriusan dalam mewujudkan pendidikan gratis itu, perlu 
dipikirkan suatu cara agar dana pendidikan mendapatkan alokasi tambahan dari 
sektor lain,'' katanya.

      Mantan Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional 
(Depdiknas) itu menilai sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama 
dalam menata kembali bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya bidang 
pendidikan mendapatkan anggaran yang lebih besar dalam pengimplementasian 
program-program kerjanya.

      Selain menambah alokasi anggaran, Djauzak menilai efisiensi pendanaan 
pendidikan yang selama ini telah sedemikian buruk perlu ditata kembali. 
Menurutnya, banyak sekali beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh orang 
tua siswa, meski sebetulnya pengeluaran tersebut tidak berkaitan dengan proses 
belajar mengajar itu sendiri.

      ''Bisa dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia menjadi mahal bukan karena 
hal yang memang diperlukan dalam proses belajar. Misalnya beban seragam 
sekolah, uang gedung, BP3, uang buku, dan masih banyak lagi jenis pungutan 
lainnya,'' kata Djauzak.

      Perlu sosialisasi

      Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sutjipto, di 
Jakarta, kemarin, mengatakan pemerintah harus menegaskan kepada masyarakat 
mengenai definisi penggratisan pendidikan di SDN itu.

      ''Gratis yang dimaksudkan bagi seluruh SDN itu harus diberitahukan secara 
jelas batasannya. Apakah gratis dengan hanya menanggung SPP saja atau termasuk 
seluruh kebutuhan pendidikan siswa selama menuntaskan pendidikannya di tingkat 
dasar,'' kata Sutjipto.

      Dalam pandangannya, anggaran pendidikan tahun 2005 belum memungkinkan 
negara untuk menanggung pendidikan dasar secara total bagi siswa SDN. 
Karenanya, menurut Sutjipto, pola beasiswa merupakan hal yang paling realistis 
yang dapat dikembangkan pemerintah.

      ''Menggratiskan semua siswa SDN perlu dipikirkan kembali, karena kalau 
memang sebuah sekolah sudah mampu untuk membiayai pendidikannya sendiri, 
penggratisan itu tidak diperlukan lagi,'' kata Sutjipto.

      Ia menilai penggratisan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dilakukan 
secara terbatas, mengingat minimnya anggaran yang dimiliki untuk menggratiskan 
seluruh siswa SDN.

      Survei wajib belajar

      Sementara itu, berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan Dinas Pendidikan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/3) disebutkan bahwa sebanyak 153.683 
anak berusia 7-15 tahun di Jawa Barat belum dan tidak bersekolah.

      Data yang dihimpun Dinas Pendidikan tersebut menunjukkan sebanyak 121.586 
anak yang tidak bersekolah itu masih berminat untuk melanjutkan pendidikannya.

      Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dadang Dally menjelaskan data 
sementara yang terkumpul itu merupakan data yang dibawa pejabat teras 
(Kasubdin, Kabag, dan Kabalai) Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diterjunkan 
secara serentak ke Kabupaten/Kota selama dua hari (17-18 Maret).

      ''Pendataan tersebut merupakan langkah ketiga dari program Percepatan 
Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa 
Barat,'' kata Dally.

      Pendataan yang dilakukan oleh Tim Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas 
Pendidikan Jawa Barat itu menyebutkan sebanyak 85.789 anak yang tidak 
bersekolah berasal dari keluarga kurang mampu berusia 7-15 tahun.

      ''Berdasarkan data yang masuk, rata-rata pendataan anak usia 7-15 tahun 
yang tidak dan belum sekolah dari keluarga kurang mampu di Kabupaten/Kota 
se-Jawa Barat sudah mencapai 72,18 %,'' kata Penanggung Jawab SIM, Tri Budi 
Yudo. (Tmi/X-11)
     


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx