jihad Pendidikan

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/18/opini/1626747.htm

Jihad Pendidikan
Jaya Suprana

BAGI yang tidak menghayati hakiki maknanya, banyak prestasi yang tercatat di 
Museum Rekor Indonesia atau Muri terkesan remeh, sepele, bahkan janggal. 
Termasuk di antaranya Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai penerima piagam 
penghargaan Muri atas prestasi sebagai kabupaten pertama yang berhasil 
menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi segenap warganya.

NAMUN bagi yang mau dan mampu menghayati maknanya, prestasi Kabupaten 
Jembrana layak dikagumi sebagai Jihad Pendidikan yang merupakan teladan dan 
bukti nyata bahwa menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma bagi setiap 
warga negara Indonesia-sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 versi 
sebelum maupun setelah amandemen-sebenarnya bukan sesuatu utopia nan 
mustahil!

Meski jelas tersurat dan tersirat dalam UUD 1945-versi mana pun-bahwa setiap 
warga memiliki hak atas pendidikan, pada kenyataannya hak atas pendidikan 
itu diingkari dengan fakta bahwa setiap warga Indonesia hanya memiliki 
kewajiban atas pendidikan, dalam makna kewajiban memikul biaya pendidikan, 
bahkan masih ditambah biaya-biaya yang sebenarnya tidak wajib dipikul sebab 
tidak mutlak langsung terkait pada pendidikan, seperti seragam, uang gedung, 
dan buku pelajaran yang terus-menerus diganti dan wajib dibeli. Para 
penyelenggara dan "ahli" pendidikan lazim beranggapan bahwa pendidikan itu 
butuh, bahkan rakus biaya, maka mahal, maka layak divonis sulit bahkan 
mustahil diselenggarakan secara cuma-cuma bagi para warga.

Para guru, jika mendengar angan-angan bahwa pendidikan akan diselenggarakan 
secara gratis, langsung alergi derita- makin-parah akibat khawatir mereka 
juga harus menggratiskan jasa mereka, padahal mereka sudah dipaksa menjadi 
Pahlawan Tanpa Tanda Jasa! Maklum, di masa pendidikan wajib dibayar (mahal 
lagi!) oleh para warga saja, mutu kehidupan para guru-akibat kebocoran 
administratif di sana sini-sudah di bawah garis kemiskinan, bayangkan skala 
malapetaka yang terjadi jika pendidikan malah digratiskan!

Pihak Depdiknas sendiri, termasuk segenap departemen yang tergabung dalam 
koordinasi Kesejahteraan Rakyat, cenderung menganggap bahwa pendidikan 
cuma-cuma masih merupakan utopia, suatu cita- cita mulia yang mungkin baru 
akan berhasil di masa nun jauh di depan, di masa bangsa Indonesia sudah 
masuk kelompok negara maju, seperti Jerman. Kesejahteraan rakyat 
ditingkatkan dulu sampai tingkat tertentu, baru pasal hak warga atas 
pendidikan sesuai yang tertera dalam UUD 1945 benar-benar dapat dijabarkan 
pada kenyataan. Jadi, rakyat disejahterakan dulu, baru boleh berhak untuk 
memperoleh pendidikan, bukan sebaliknya.

Seperti memang sudah lazimnya terjadi pada masalah-masalah nusa dan bangsa 
yang hakiki sekaligus akut, tampaknya hak rakyat atas pendidikan lebih 
banyak diperdebatkan dengan kecenderungan luar biasa enggan ketimbang 
benar-benar diupayakan untuk diselesaikan apalagi sampai tuntas.

Fakta
Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Di kantor 
kabupaten terletak di pantai barat, dengan perbendaharaan wisata relatif 
paling minim maka tergolong kabupaten paling miskin di Bali, masalah 
pendidikan ternyata bukan asyik diperjanjikan atau sibuk diseminarkan, 
tetapi segera dikaji, ditelaah, direncanakan, lalu langsung dijabarkan 
dengan langkah-langkah nyata.

Ketika diangkat menjadi Bupati Jembrana, Prof drg I Gede Winasa bukan 
bingung mencari cara demi memperkaya diri, tetapi demi menyejahterakan 
rakyatnya. Pejabat kabupaten jenis langka ini juga tidak cengeng meratapi 
dana penghasilan daerahnya yang kebetulan termasuk relatif miskin, akibat 
minimnya obyek wisata di tengah gemerlap wisata Pulau Bali, tetapi langsung 
mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dana yang sudah ada, di samping 
ikhtiar mencari atau bahkan mencipta sumber dana (halal!) yang belum ada.

Bupati Jembrana langsung nyata gigih membasmi korupsi, bukan dengan janji 
atau slogan atau sekadar membentuk tim, tetapi dengan keteladanan sikap dan 
perilaku dirinya sendiri, sambil menindak tegas, tanpa kompromi atau pandang 
bulu, siapa saja yang masih nekat berani melakukan korupsi.

I Gede Winasa juga layak memperoleh penghargaan Muri atas prestasi 
satu-satunya bupati yang menuntut gajinya diturunkan. Untuk kendaraan 
dinasnya, Bupati "Tidak Lazim" Jembrana ini juga tidak minta yang baru, 
tetapi cukup Toyota Hardtop tahun 1978 saja.

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jembrana untuk tahun 2003 
yang hanya Rp 232 miliar, Sang Bupati mengalokasikan anggaran pendidikan 
(termasuk gaji PNS-nya) 34,27 persen yang ternyata mampu menjabarkan program 
pendidikan berupa pembebasan biaya pendidikan SD, SLTP, SLTA; pembangunan 
dan pemugaran gedung sekolah; beasiswa untuk para guru guna melanjutkan 
pendidikan; peningkatan kesejahteraan guru lewat peningkatan insentif; 
pemberian bonus tahunan, dan penyelenggaraan Sekolah Kajian.

Bagi yang skeptis, mutu pendidikan merosot akibat penggratisan pendidikan, 
silakan menyimak bukti terukur kinerja pendidikan di Jembrana seperti angka 
drop-out turun menjadi 0,03 persen (nilai rata-rata nasional 1 persen), dan 
hasil ujian akhir sekolah maupun nasional dengan tingkat kelulusan 98,84 
persen termasuk kelompok tertinggi di Indonesia.

Meski demikian, bukan berarti Bupati Jembrana hanya miopik terobsesi masalah 
pendidikan. Sebab, demi kesejahteraan rakyat Jembrana, masih ada program 
pembebasan biaya kesehatan bagi segenap warga, pembebasan biaya penerbitan 
KTP (yang berasuransi!), pemberian dana talangan pertanian di samping 
pembebasan PBB untuk lahan pertanian, pelayanan perizinan satu atap, 
pemberlakuan owner estimate, pemberian bonus tahunan bagi PNS, pemberlakuan 
standardisasi satuan harga barang pembelian pemda, efisiensi kendaraan dan 
rumah dinas, pendirian industri penyulingan air laut menjadi air minum, dan 
aneka langkah spektakuler lainnya.

Makna terakbar prestasi superlatif I Gede Winasa sebagai Bupati Jembrana 
pemrakarsa Jihad Pendidikan adalah membuktikan dengan sikap, perilaku, dan 
langkah nyata bahwa cita-cita terluhur bangsa Indonesia, yakni masyarakat 
adil dan makmur, bukan sekadar suatu slogan impian utopis yang mustahil 
dicapai secara nyata. Apalagi sekadar menyelenggarakan pendidikan secara 
cuma- cuma demi menjunjung tinggi hak setiap warga memperoleh pendidikan 
(masih ditambah fasilitas pelayanan kesehatan gratis), jelas nyata 
dibuktikan di Kabupaten Jembrana-dengan segala kekurangan dan keterbatasan 
dana-apabila benar-benar mau, pasti mampu dilaksanakan. Jika tidak 
dilaksanakan, berarti bukan akibat tidak mampu, tetapi sekadar tidak mau 
belaka.

Jaya Suprana Budayawan 



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx