Kronologi 100 Hari Pemerintahan Yudhoyono

http://www.tempointeraktif.com/hg/timeline/2005/01/31/tml,20050131-
01,id.html

Senin, 31 Januari 2005 | 17:56 WIB 

Hari ke-1, 20 Oktober 2004
Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden RI ke- 6 oleh MPR 
RI 2004-2009. Sore itu juga SBY resmi tinggal di Istana. 

21 Oktober 2004
Presiden Yudhoyono melantik Kabinet Indonesia Bersatu di Istana 
Negara. 

22 Oktober 2004
- SBY memimpin sidang kabinet pertama. Sejumlah aturan main 
ditetapkan bagi para menteri, antara lain larangan berpolemik di luar 
sidang. 
- Jaksa Agung akan membuka kasus-kasus lama yang pernah di-SP3-kan, 
di antaranya kasus Ginandjar Kartasasmita. 

24 Oktober 2004
- Rakor para menteri bidang politik, hukum, dan keamanan memutuskan: 
penangkapan dua tersangka sejumlah aksi pengeboman, Dr. Azahari 
Husein dan Noor Din Mohammad Top, merupakan prioritas dalam 100 hari 
ke depan. 

25 Oktober 2004
- Menteri Kehutanan M.S. Kaban berjanji memberantas praktik 
penebangan liar (illegal logging) tanpa kompromi. 
- Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan akan melakukan 
reprofiling terhadap utang luar negeri. Tujuannya, agar pemerintah 
masih memiliki dana untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan 
rakyat. 
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Hamid Awaluddin 
mengeluarkan kebijakan untuk mengirim narapidana kasus korupsi ke 
Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. 
- Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo membeberkan komitmen 
dan strateginya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bambang merilis 
tiga program awal: pendidikan gratis, kemudahan akses ke pendidikan 
tinggi bagi semua pihak, dan kesejahteraan guru. 

26 Oktober 2004
- Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menandaskan, pemerintahan baru 
tidak akan mencabut keputusan pemberian surat keterangan lunas oleh 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada para pengutang 
kakap. 
- Aburizal juga mengatakan PT Pertamina (Persero) wajib mengikuti 
pemerintah apabila diputuskan perusahaan itu harus membayar klaim US$ 
299 juta kepada Karaha Bodas Company. 
- Presiden Yudhoyono memastikan untuk mengawasi penuntasan kasus-
kasus korupsi di Kejaksaan Agung setiap hari. 

27 Oktober 2004
- Presiden Yudhoyono meminta Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan 
penerimaan pajak. 
- Presiden Yudhoyono mengajukan surat ke DPR meminta pembatalan 
usulan pergantian Panglima TNI. 

29 Oktober 2004
Presiden Yudhoyono mengisyaratkan tidak akan ada kenaikan harga bahan 
bakar minyak, kendati membubungnya harga minyak dunia akhir-akhir ini 
telah membuat dana subsidi negara kian membengkak. 

31 Oktober 2004
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat akan memanfaatkan 
keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menanggulangi 
kemiskinan. Pemerintah juga akan menggunakan potensi lainnya, seperti 
penggunaan dana Surat Utang Pemerintah (SUP) 005, yang berjumlah Rp 
2,25 triliun dan penggunaan sisa dana kredit yang di BRI sebesar Rp 
1,5 triliun. 
- Pemerintah tengah menggodok rencana aksi nasional gerakan 
pemberantasan korupsi. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ditunjuk 
sebagai koordinator pembahasan rencana aksi tersebut. 

1 November 2004
- Kementerian BUMN merancang peta baru (new road map) untuk 
pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) selama lima 
tahun ke depan. 
- Markas Besar Polri mengumpulkan bukti awal kasus manipulasi 
kekayaan mantan Jaksa Agung MA Rahman. 
- Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu mengunjungi Nanggroe 
Aceh Darussalam untuk mencari masukan dan kondisi riil di lapangan 
sebelum memutuskan nasib status darurat sipil provinsi ini yang akan 
berakhir pada 19 November. 
- Presiden Yudhoyono menginstruksikan semua menteri, Panglima TNI, 
Kepala Polri, Jaksa Agung, dan kepala lembaga pemerintah 
nondepartemen agar tidak menghadiri undangan rapat di DPR sehubungan 
dengan kemelut di DPR. 
- Fahmi Idris tiba di Kuala Lumpur untuk bernegoisasi soal 
perpanjangan amnesti dan pemulangan TKI. 

2 November 2004
- Pemerintah mempertimbangkan menaikkan harga bahan bakar minyak 
(BBM) dalam negeri setelah 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu. 
- Terpidana kasus cessie Bank Bali, Pande Lubis dan terpidana kasus 
tukar guling Goro-Bulog, Beddu Amang masuk daftar untuk dikirim ke 
Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 

4 November 2004
- Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang tata cara penghapusan buku bersyarat dan hapus tagih terhadap 
kredit macet. 
- Menteri Pertanian Anton Apriantono meminta Departemen Perdagangan 
tetap mempertahankan kebijakan tata niaga gula kristal putih. 
- Presiden Yudhoyono memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum 
dan Keamanan Widodo AS. dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto 
menggelar operasi pemulihan keamanan di daerah Puncak Jaya, Papua, 
dengan bijak dan hati-hati agar tidak menimbulkan korban warga sipil. 

6 November 2004
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tiga strategi di 
bidang ekonomi kepada kalangan dunia perbankan nasional. 

9 November 2004
- Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui ada resistensi dalam 
pembentukan Komisi Pengawasan Kejaksaan. Ada anggapan kehadiran 
komisi ini akan mencelakakan para jaksa. 

10 November 2004
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengirimkan surat 
peringatan kepada Direktur Utama PT Pertamina (persero) Widya Purnama 
karena Widya dianggap telah melakukan pelanggaran ketentuan anggaran 
dasar perseroan. 
- Rancangan restrukturisasi Sekretariat Negara sudah final dibahas, 
tinggal menunggu persetujuan SBY. Dengan struktur baru ini, Setneg 
akan membawahkan hampir semua sekretariat di lingkungan lembaga 
kepresidenan. 

11 November 2004
- Presiden SBY terbang ke Kairo untuk menghadiri pemakaman Yasser 
Arafat. Indonesia resmi menyatakan belasungkawa kepada Palestina.
- Malaysia akhirnya menyetujui perpanjangan amnesti bagi TKI illegal 
setelah loby yang dilakukan oleh Fahmi Idris. 
- Aburizal Bakri mengatakan pemerintah akan menghapus subsidi minyak 
pada tahun 2005. 

12 November 2004
- Rapat Kabinet terbatas yang dipimpin Jusuf Kalla di Istana Presiden 
memutuskan untuk melanjutkan pemerlakuan Darurat Sipil di Naggroe 
Aceh Darusalam. 

15 November 2004 
- Presiden SBY mempertimbangkan untuk merangkul kelompok-kelompok 
separatis Aceh dan Papua guna sama-sama membangun Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).

17 November 2004
- Pemerintah dan DPR sepakat memperjuangkan status darurat sipil di 
Aceh maksimal selama 6 bulan.
- Presiden Yudhoyono menginstruksikan Menko Polhukam bersama Polri 
untuk menyelidiki kematian Munir.

18 November 2004
- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 2/2004 tentang 
Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat 
Sipil di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 
- Presiden meminta kepolisian untuk melaksanakan peyelidiki dan 
investigasi terhadap kecelakaan di tol Jagorawi yang terjadi sebelum 
iringan presiden melintas.

20 November 2004
- Presiden Yudhoyono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC yang 
berlangsung di ibukota Santiago, Cile. 
- Presiden SBY menegaskan Indonesia tetap bersedia menerima pinjaman 
luar negeri, tapi persyaratannya jangan aneh-aneh dan tidak boleh 
merugikan kepentingan nasional.

21 November 2004
- Menteri Agama meniadakan kebijakan pelaksanaan ibadah haji bagi 
pejabat atas biaya dinas.
- Pemerintah melalui Menko Kesra Alwi Shihab menyatakan akan segera 
menerbitkan peraturan untuk mengatur tayangan televisi dan media 
siaran lainnya yang salah satu butir penting dalam aturannya adalah 
larangan menyiarkan tayangan porno dan mistik.

24 November 2004
- Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN), Taufik Effendi 
menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap aparat PNS yang 
naik pangkat sebelum waktunya atau pangkat nagabonar dengan 
memalsukan dokumen serta berkolusi dengan aparat terkait.
- Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mengkaji 
untuk mempertahankan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
(APBN). 

27 November 2004
- Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan persetujuan tindakan 
kepolisian terhadap kepala daerah yang terkait dengan tindak pidana 
korupsi. 
- Departemen Pertanian menargetkan dalam lima tahun ke depan sektor 
pertanian mampu menyumbang devisa bagi negara sebanyak sembilan 
miliar dolar AS terutama dari ekspor produk pertanian olahan.
- Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin meminta seluruh kepala kantor 
imigrasi agar menunda keberangkatan Sujiono Timan ke luar negeri. 

28 November 2004
- Pemerintah bersedia mencari jalan tengah penyelesaian sengketa 
dengan Cemex. Syaratnya, produsen semen asal Meksiko itu harus 
menarik kembali pengaduannya dari arbitrase internasional. 

29 November 2004
- Kejaksaan Agung mengatakan akan membuka dua kasus korupsi yang 
telah di SP3-kan. Dua perkara itu adalah Technical Assistance 
Contract yang menjadikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Ginandjar Kartasasmita sebagai salah satu tersangka. Perkara lainnya 
yang akan dibuka adalah salah satu kasus bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia (BLBI). 
- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta pemerintah dan Kongres 
Amerika Serikat agar tidak terus-menerus menerapkan standar ganda 
terhadap Indonesia. 
- Rudi Sutopo, tersangka pembobol BNI, divonis 15 tahun penjara. 

30 November 2004
- Pemerintah menuntaskan penerbitan surat utang negara tahun ini 
dengan lelang obligasi seri FR0025 yang dibanjiri pembeli sehari 
sebelumnya. 
- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengimbau agar masyarakat 
Papua tidak mengikuti kegiatan apa pun yang terkait dengan peringatan 
hari kemerdekaan Papua. 

3 Desember 2004
- Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mendukung keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi untuk tetap melarang kegiatan 
ekspor pasir laut ke Singapura. 
- Pemerintah sedang mencari 10-20 orang profesional sukses yang 
bersedia memimpin badan usaha milik negara strategis.
- Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Direktur Utama PT 
Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu 15 tahun penjara. 

6 Desember 2004
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyesalkan banyaknya laporan dugaan 
tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum, 
baik kepolisian maupun kejaksaan.
- Komisi Antikorupsi memasukkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam 
Abdullah Puteh ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. 

8 Desember 2004
- Kejaksaan Agung resmi menetapkan Sudjiono Timan sebagai buron 
setelah tim eksekutor gagal menemukan terpidana 15 tahun penjara itu. 

9 Desember 2004
- PT Perusahaan Pengelola Aset akan menyetor Rp 5,2 triliun kepada 
pemerintah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 2004. 
- Pemerintah mempertimbangkan untuk melaporkan indikasi korupsi, 
kolusi, dan nepotisme yang mengakibatkan macetnya kredit dari 
rekening dana investasi (RDI) di sejumlah badan usaha milik negara. 
- Presiden SBY mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun pemberantasan 
korupsi. 
- Pemerintah akan mengubah asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 2005. 
- Departemen Dalam Negeri masih menggodok konsep Majelis Rakyat Papua 
dengan melibatkan pemerintah daerah tersebut. 

10 Desember 2004
- Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Suryadharma Ali 
meminta Bank Indonesia agar mencairkan surat utang pemerintah dalam 
rekening 005 sebesar Rp 2,2 triliun untuk membiayai kredit sektor 
usaha mikro, kecil, dan menengah. 
- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku akan mempelajari 
dugaan suap dalam pembelian tank Scorpion pada 1994. Dalam kasus ini, 
Alvis, produsen tank canggih dari Inggris itu, dituduh memberi uang 
pelicin kepada putri mantan presiden Soeharto, Nyonya Siti Hardijanti 
Rukmana (Tutut). 

12 Desember 2004
- Departemen Tenaga Kerja dan aparat Polda Metro Jaya menggerebek 
empat penampunagn TKI ilegal di daerah Jakarta Timur. 

13 Desember 2004
- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, 
pemerintah akan memberi insentif pajak untuk menarik para investor 
yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. 
- Pemerintah berencana membentuk Komisi Pengawasan Pajak dan Bea-
Cukai. 
- Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri memeriksa intensif tiga 
polisi yang diduga membantu pembuatan perpanjangan paspor Sudjiono 
Timan, mantan Direktur Utama Bahana Utama Usaha Indonesia (BPUI), 
yang kini buron. 

14 Desember 2004
- Pemerintah akan segera membentuk Secondary Mortgage Facilitiy (SMF) 
atau fasilitas pembiayaan sekunder perumahan, dengan estimasi dan 
alokasi dana dalam RAPBN 2005 sebesar Rp 1 triliun. 
- Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi Rp 32 Miliar di 
Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur semakin berkembang. 
- Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dengan tegas menolak adanya 
permintaan penundaan SK Tata Niaga Gula. 

17 Desember 2004 
- Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam jumpa persnya di 
departemen luar negeri, mengatakan Indonesia menolak konsep Zona 
Informasi Maritim Australia atau AMIZ. 
- Pemerintah sangat menyesalkan terseretnya beberapa Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dalam kasus Bank Global. 

19 Desember 2004
- Pertamina menaikkan harga elpiji sebesar 42 persen, dari Rp 3.000 
menjadi Rp 4.250 per kilogram. Selain itu, harga Pertamax juga 
dinaikkan 62 persen menjadi Rp 4.000 per liter, dan Pertamax Plus 
naik 52 persen menjadi Rp 4.200 per liter. 

20 Desember 2004
- Menko Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan, pemerintah 
tidak bisa mengintervensi kenaikan harga elpiji. 
- Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Mayjen (Purn.) Aqlani Maza 
mengatakan pembelian peralatan pertahanan harus melalui 1 pintu, 
yakni Menteri Pertahanan. 

21 Desember 204
- Pemerintah mulai hari ini kembali menerapkan harmonisasi tarif bea 
masuk kepada beberapa barang impor. 
- Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak akan 
ikut campur dalam penentuan tarif penerbangan. 

22 Desember 2004
- Pemerintah menyambut baik kenaikan rating utang luar negeri 
Indonesia dari B menjadi B+ oleh lembaga pemeringkat utang 
internasional Standard and Poor's. 
- Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program voucher untuk 
menangani masalah pengangguran di kalangan pemuda. 
- Pemerintah berencana melakukan operasi pasar untuk menghindari 
terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM). Langkah ini dilakukan 
untuk mengantisipasi berbagai spekulasi menyusul rencana pemerintah 
menaikkan harga BBM pada awal tahun depan. 
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 5,5 
persen dengan sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi dan investasi. 
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pembentukan tim 
investigasi kasus kematian aktivis hak azasi manusia, Munir. 

23 Desember 2004
- Pemerintah menetapkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk APBN 
2005 adalah sebesar Rp 30-35 triliun, dengan asumsi harga minyak 
dunia mencapai US$ 30-35 per barel. 
- Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2005 mencapai Rp 25 triliun. 

25 Desember 2004
- Menteri Riset dan Teknologi (menristek) Kusmayanto Kadiman 
menegaskan bahwa kesimpulan Tim Verifikasi soal pencemaran PT Newmont 
Minahasa Raya (NMR) di Teluk Buyat sudah final. 

26 Desember 2004
- Aceh dan Sumatera Utara diguncang gempa dan tsunami. Wakil Presiden 
Jusuf Kalla langsung menggelar rapat kabinet darurat guna membahas 
langkah-langkah penanganan bencana. 
- Pemerintah menetapkan bencana di Aceh dan Sumut sebagai bencana 
nasional. Bantuan makanan, obat-obatan dan tenda darurat beserta 
dokter dan paramedis akan menuju Aceh besok pagi. 
- Presiden memerintahkan seluruh jajaran menteri terkait segera 
memobilisasi seluruh sumber dayanya untuk memberikan bantuan kepada 
korban.

28 Desember 2004
- Presiden Susilo Bambang Yudoyono memprioritaskan empat langkah 
terpadu untuk tangulangi bencana gempa di Propinsi Sumatra Utara dan 
Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Prioritas tersebut adalah perbaikan 
komunikasi, distribusi bahan logistik dan obat-obatan, relokasi 
pengungsi dan pencarian orang hilang dan jenazah. 
- Pemerintah akan memberlakukan sistem akreditasi bagi sekolah 
tingkat TK sampai dengan SLTA termasuk SLB baik negeri maupun swasta 
yang bersifat nasional. 
- Departemen Perdagangan menetapkan penurunan biaya produksi dan 
perdagangan sebagai prioritas, untuk menaikkan daya saing sektor 
perdagangan Indonesia. 

29 Desember 2004
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan penerimaan semua 
bantuan untuk Aceh hanya melalui satu pintu, yakni Menteri Koordinasi 
Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). 
- Pemerintah akan menganggarkan Rp 1,35 triliun dana program darurat 
penanganan bencana Aceh. 

31 Desember 2004
- Pemerintah akan membebaskan biaya masuk dan pajak impor atas 
pengeluaran barang dari kawasan berikat dan pengusaha penerima 
fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disumbangkan 
untuk korban bencana alam dan gelombang tsunami di Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalan dan Sumatra Utara. 
- Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan pemerintah pusat akan 
mengambil alih kekosongan hukum yang terjadi di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam (NAD) setelah gelombang Tsunami menyapu dan 
melumpuhkan provinsi itu. 
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan 
pemerintah akan menindak tegas aparatur negara yang melakukan 
penyalahgunaan dana bantuan korban gempa bumi dan tsunami di Propinsi 
Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara berkaitan dengan 
kecurigaan beberapa pihak adanya indikasi penyelewengan dana bantuan 
tersebut.

4 Januari 2004
- Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan mengambil 
inisiatif mengajukan pengurangan utang dalam forum Paris Club dan 
CGI. 
- Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua orang terdakwa pengadaan 
tanah pembangunan Pelabuhan Tual, Maluku Utara yang terindikasi 
merugikan negara senilai Rp 10,8 miliar. Harun Let Let, mantan Kepala 
Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kapten 
Tarcicius Walla, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
meninggalkan KPK menuju rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat, dengan 
didampingi kuasa hukumnya.

6 Januari 2004
- Pemerintah akan membangun 123 ribu rumah sederhana untuk penduduk 
yang menjadi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. Rumah-rumah tersebut akan diberikan secara 
gratis kepada penduduk miskin korban bencana. 
- Menteri Kehutanan menyatakan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 
806 milyar untuk merehabilitasi mangrove akibat bencana tsunami di 
Aceh. 

7 Januari 2004
- Menteri Pertahanan telah mencabut usulan pembelian satu skuadron 
Sukhoi (16 unit) dan 24 unit helikopter jenis Mi buatan Rusia senilai 
total Rp 8 triliun lebih yang diajukan ke komisi I DPR, 29 Desember 
lalu. 

9 Januari 2004
- Demi upaya rehabilitasi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
membuka kemungkinan pembicaraan perdamaian dengan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM). 
- Presiden Yudhoyono menugaskan Panglima TNI Jenderal Endriartono 
Sutarto untuk mengkoordinasi pasukan asing yang membantu penanganan 
bencana di Aceh. 

10 Januari 2004
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi 
menyatakan pemerintah akan memberikan beasiswa sebesar Rp 400 ribu 
hingga Rp 500 ribu ke tiap murid di daerah pasca bencana-Aceh dan 
Sumatera Utara-per bulannya. 
- Menindaklanjuti tawaran damai yang disampaikan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam beberapa kali kesempatan, Presiden memanggil 
enam duta besar guna dimintai pendapatnya soal upaya perdamaian di 
Aceh. 

11 Januari 2004
- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengungkapkan pihaknya 
sudah merencanakan secepat mungkin menghilangkan ketergantungan 
terhadap bantuan asing dalam upaya memulihkan kondisi di Aceh, akibat 
gempa dan gelombang Tsunami. 
- Menghadapi sidang Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF) pada Februari, melewati jalur diplomasi Indonesia berusaha 
keluar dari daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam 
pencucian uang. 

13 Januari 2004
- Bank Indonesia (BI) secara resmi mencabut izin usaha PT Bank Global 
Internasional. Pemerintah akan melakukan pembayaran dana nasabah 
paling lambat mulai tiga minggu terhitung hari ini, Kamis 13 Januari. 

14 Januari 2004
- Kejaksaan Agung akan membuka kembali pelaksanaan proyek Technical 
Assistance Contract (TAC) dengan tersangka bekas Menteri Pertambangan 
dan Energi Ginandjar Kartasasmita. 

15 Januari 2005
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pemerintah memberi 
kesempatan kepada siapa saja yang ingin memberi bantuan kemanusian 
bagi Indonesia, termasuk pasukan militer asing. DPR juga menghimbau 
pemerintah tidak terburu-buru menetapkan batas waktu bantuan 
tersebut. 
- Jaksa Agung Abdul Rahman mengungkapkan, permohonan dari berbagai 
kejaksaan untuk memeriksa pejabat daerah berkait dengan kasus 
korupsi, menumpuk di mejanya. 

16 Januari 2005
- Pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia masih dalam 
pembahasan kongres AS. Kendala tercapainya pencabutan embargo karena 
masih ada stigma yang negatif terhadap TNI. 

17 Januari 2995
- SBY membuka Infrastructure Summit di Jakarta.
- Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan pengiriman delegasi 
RI ke empat negara Eropa yaitu Jerman, Perancis, Inggris dan Italia 
sebagai wujud diplomasi politik dan diplomasi kemanusiaan. 

18 Januari 2005
- 91 proyek yang ditawarkan pemerintah dalam pembangunan 
infrastruktur, semuanya diminati para investor, baik dalam maupun 
luar negeri. 
- Juru Bicara Departemen Luar Negeri Yuri Oktavian Thamrin 
membenarkan Singapura telah mengekspor 1.762 karung yang berisi 
limbah bahan beracun berbahaya (B3) ke Indonesia lewat Batam. 

20 Januari 2004
- Negara donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia 
(CGI) meminta Indonesia membuat target waktu (time-line) dalam 
memberantas korupsi. 
- Pemerintah mendapatkan komitmen pinjaman dari Consultative Group on 
Indonesia (CGI) sebesar USD 2,8 miliar. Selain itu masih ada dana 
khusus penanggulangan bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara 
sebesar USD 1,7 miliar yang terdiri dari hibah USD 1,2 miliar dan 
pinjaman lunak jangka panjang sebesar USD 750 juta. 
- Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memutuskan untuk menyelidiki 
kasus penyuapan yang melibatkan 140 pejabat Departemen Pertanian dan 
Kementrian Lingkungan Hidup dengan Monsanto. 
- Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2005 mencapai 0,7 sampai 1 persen dari Produk Domestik 
Bruto (PDB). 

23 Januari 2004
- Pemerintah berencana untuk menyewa tanah warga untuk membangun 
barak pengungsian. Selama ini pemerintah telah membangun barak dengan 
menggunaan tanah milik Perintah Daerah maupun milik TNI. 
- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku telah meminta 
prajuritnya tidak lagi menyerang basis-basis Gerakan Aceh Merdeka. 

24 Januari 2005
- Pemerintah menargetkan 26 Maret 2005 sebagai batas waktu terakhir 
pelaksanaan Tanggap Darurat atau Emergency Relief di Aceh dan 
Sumatera Utara. 
- Badan Otorita Khusus Aceh dan Nias akan efektif bekerja setelah 
selesai operasi tanggap darurat pada 26 Maret. 

25 Januari 2005
- Dari hasil proses lelang, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara 
(SUN) atau obligasi negara seri FR0027 sebesar Rp 5 triliun. SUN ini 
memiliki jatuh tempo 10 tahun dengan tingkat kupon sebesar 9,5 
persen. 







------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx