|
Arah Kebijakan di Bidang Pendidikan Makin Tidak Jelas: msg#00475culture.region.indonesia.ppi-india
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/05/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Arah Kebijakan di Bidang Pendidikan Makin Tidak Jelas JAKARTA - Para rektor dan guru besar eks IKIP bertemu untuk membicarakan masalah arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang semakin tidak jelas. Semua kebijakan baru yang dibuat pemerintah sekarang ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan masalah sebenarnya. Ilmu di bidang pendidikan sudah maju pesat, dan pemerintah tidak memanfaatkan hasil tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan. "Memang pemerintah menjawab persoalan pendidikan, tetapi jawaban itu bukan berlandaskan pertanyaan yang ada. Tiba-tiba pemerintah menjawab persoalan pendidikan dengan membuat peraturan mengenai Badan Hukum Pendidikan (BHP), misalnya," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendi-dikan Indonesia (ISPI) Soedijarto di Jakarta, Kamis (3/3). Pertemuan tersebut dihadiri antara lain rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), rektor Universitas Negeri Makassar dan para guru besar di bidang pendidikan seperti Winarno Surakhmad juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli di bidang pendidikan. Khusus mengenai BHP, peraturan itu pemerintah sama sekali tidak menjawab persoalan kekurangan dana di bidang pendidikan. Dengan gross national product (GNP) per kapita baru 600 dolar AS, konsep BHP sulit untuk dijalankan. Secara terpisah, Rektor Unika Atmajaya Bernadette N Setiadi juga melihat persoalan BHP mencerminkan pemerintah tidak paham persoalan. "Kalau memang ada masalah di universitas negeri, silahkan atur jangan kami yang swasta juga dimasukkan seperti itu. Kami terbiasa mengelola sendiri sehingga tidak perlu dibuatkan payung hukum," katanya di sela-sela acara Media Gathering Unika Atmajaya di Jakarta, Jumat (4/3). Universitas swasta merupakan lembaga pendidikan yang berasal dari masyarakat, sehingga mengatur peran masyarakat setelah berjalan jauh sangat tidak diperlukan. "Kita mempunyai visi dan misi sendiri sehingga kalau itu semua ditampung dalam satu bentuk BHP, sebaiknya dipikirkan baik-baik. Belum tentu akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Persoalan yang muncul di universitas swasta hanya kasus dan tidak bisa dijadikan landasan bahwa semua universitas swasta bermasalah," katanya. Amanat UU Dalam pertemuan para rektor tersebut, juga dipertanyakan keberanian pemerintah untuk tidak melaksanakan amanat UUD 1945. Di bidang lain, seperti masalah pemilihan presiden langsung dan peraturan lainnya pemerintah tidak berani untuk melanggar. Saat dibuat UU mengamanatkan presiden dipilih langsung, dana untuk itu segera tersedia. Begitu juga ketika harus dibuat mahkamah konstitusi, dana untuk itu disediakan. "Kenapa ketika UU mengamanatkan 20 persen untuk pendidikan pemerintah berani menyatakan tahun 2009. Jadi pemerintah hanya berani melanggar peraturan di bidang pendidikan," kata Soedijarto. Kebijakan lain yang juga mengherankan adalah pemberdayaan masyarakat melalui School Based Management (MBS). Dengan memasukkan masyarakat desa terlibat di dunia pendidikan melalui Komite Sekolah, apa benar hal tersebut merupakan cara yang tepat. Kebanyakan masyarakat desa tidak mengenyam pendidikan sehingga masukan seperti apa yang diharapkan sangat tidak jelas. Selain itu, keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan ujian nasional mendapat kritikan tajam. Dengan melaksanakan ujian nasional, menurut guru besar UNJ Ana Suhaenah, menunjukkan bahwa pemerintah hanya peduli pada hasil padahal pemerintah bertanggung jawab pada proses pendidikan itu sendiri. "Tolong jangan ditagih pada ujungnya saja, tapi tagihlah pada diri sendiri apakah pemerintah, yang bertanggung jawab itu sudah melaksanakan proses dengan benar," sesalnya. (AS/B-8) -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 5/3/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
| <Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread> |
|---|---|---|
| Previous by Date: | Minimalisasi Dampak Negatif Kenaikan BBM: 00475, Ambon |
|---|---|
| Next by Date: | Misconception the Root of Our Problems, Says Saudi Businesswoman: 00475, Ambon |
| Previous by Thread: | Minimalisasi Dampak Negatif Kenaikan BBMi: 00475, Ambon |
| Next by Thread: | Misconception the Root of Our Problems, Says Saudi Businesswoman: 00475, Ambon |
| Indexes: | [Date] [Thread] [Top] [All Lists] |
| News | Mail Home | sitemap | FAQ | advertise |