Minimalisasi Dampak Negatif Kenaikan BBM

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/03/05/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Minimalisasi Dampak Negatif Kenaikan BBM
 

Kasdin Sihotang 

KEPUTUSAN pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) telah 
diberlakukan per 1 Maret 2005 lalu. Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 
dan Jusuf Kalla, keputusan ini merupakan keputusan kedua yang memberatkan 
masyarakat setelah keputusan menaikkan harga gas dan Pertamax menjelang akhir 
tahun 2004 lalu. Keputusan yang tidak populis ini, tidak bisa disangkal, 
memiliki berbagai dampak negatif. 

Pertama, dari segi ekonomi, masyarakat yang berekonomi pas-pasan akan semakin 
mengalami kesusahan karena merekalah yang terkena langsung imbas dari kenaikan 
BBM tersebut, bukan para pejabat atau para pengusaha. 

Kendati orang-orang yang disebutkan terakhir ini terkena dampak kebijakan 
tersebut, mereka masih memiliki akses untuk menutupi akibatnya, sementara 
masyarakat yang berekonomi pas-pasan justru tidak. Merekalah yang akan menjadi 
korban dalam kebijakan ini. 

Argumen pemerintah bahwa dasar dari kebijakan ini adalah untuk membantu 
masyarakat yang miskin adalah sah-sah saja. Tetapi jangan lupa, sangat sedikit 
pejabat yang konsisten dengan apa yang diomongkannya alias "omdo" (omong 
doang). Bahkan sangat banyak pejabat tidak pernah berusaha merealisasikan apa 
yang dijanjikan atau diprogramkannya. 

Omongan atau programnya sering hanya sebatas hitam di atas putih, dan dipakai 
sekadar untuk meredakan perlawanan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap 
kebijakannya. Sesudah perlawanan itu reda, sesuatu yang lain dengan omongannya 
diupayakan. 

Hemat penulis, bangsa ini sudah kenyang dengan kebiasaan buruk pejabat seperti 
ini sejak zaman dahulu. Kelemahan masyarakat sebagai bangsa yang mudah lupa 
justru dimanfaatkan para elite untuk mempertahankan kebiasaan buruk ini. 

Singkatnya, sangat ragu apakah argumen di balik kebijakan itu sungguh-sungguh 
bisa diwujudkan mengingat mentalitas korup sudah merasuki sebagian besar elite 
politik. 

Kedua, dari segi sosial, keputusan tidak populis ini akan mengubah dinamika 
bermasyarakat. Demonstrasi yang sudah sekian bulan mereda akan marak lagi. Itu 
berarti Jakarta (dan kota-kota besar lainnya) akan semakin sering lagi dilanda 
kemacetan. 

Muaranya, para karyawan yang akan berangkat kerja di sekitar jalur-jalur 
demonstran akan semakin bertambah stres karena terjebak dalam kemacetan. Tentu 
para demonstran secara moral tidak dapat disalahkan begitu saja dalam hal ini, 
sebab apa yang mereka lakukan merupakan reaksi terhadap aksi (baca: kebijakan) 
yang ada. 

Implikasi sosial lain dari kebijakan tak populis ini adalah kemungkinan akan 
bertambahnya aksi kejahatan, khususnya di kota-kota besar. Hal ini seiring 
dengan bertambahnya angka pengangguran. Biaya hidup yang semakin membengkak 
sementara mendapatkan uang amat susah, bisa membuat pelaku kejahatan semakin 
nekat dan kalap, bertindak brutal terhadap korban. 

Berita dua minggu lalu, kejahatan menimpa dua mahasiswa dari perguruan tinggi 
yang berbeda di Jakarta, sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda itu. Dalam dua 
kasus itu, pelaku tindak kejahatan tidak segan-segan lagi menghabisi nyawa 
korbannya. 

Ketiga, dari segi etis dalam pengertian kepercayaan keputusan ini semakin 
mengurangi kepercayaan rakyat terhadap eksistensi penguasa, karena di mata 
masyarakat, Yudhoyono-Kalla telah membuat kebijakan yang menyusahkan. Harapan 
masyarakat bahwa Yudhoyono-Kalla sebagai figur perubahan semakin lama semakin 
sirna. Padahal kenaikan Yudhoyono-Kalla ke kursi RI 1 dan RI 2 justru sebagian 
besar bermodalkan social capital ini, meminjam terminologi Francis Fukuyama. 


Aneka Langkah 

Pertanyaan yang relevan dijawab tentunya bagaimana mengatasi berbagai dampak 
negatif di atas. Dengan pertanyaan lain, langkah-langkah apa yang perlu diberi 
perhatian secara serius untuk meminimalisasi berbagai akibat di atas. Terkait 
dengan ini, penulis melihat empat poin yang paling penting. 

Pertama, keseriusan pemerintah untuk memberlakukan pemerintahan yang bersih. 
Itu berarti upaya untuk memberantas korupsi dan kolusi serta nepotisme (KKN) 
perlu dinyatakan. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla sudah berlangsung lebih dari 
seratus hari. Tetapi pemberantasan KKN masih belum menandakan sesuatu yang 
menggembirakan di mata masyarakat. 

Bahwa ada geliat hukum dengan adanya berita-berita pemanggilan mantan-mantan 
pejabat atau anggota dewan yang bermasalah tidak bisa disangkal. Akan tetapi, 
hasil dari tindakan hukum ini belum maksimal dan transparan. Masyarakat belum 
pernah mendapat informasi berapa kekayaan koruptor telah disita negara dan 
digunakan untuk membiayai pembangunan. 

Hemat penulis, kalau pemerintahan Yudhoyono-Kalla masih tetap ingin dipercayai 
rakyat, upaya ini sangat penting. Yudhoyono-Kalla telah berikhtiar kehilangan 
popularitas di mata masyarakat karena kebijakan yang kurang popular ini. 

Mengapa ikhtiar yang sama tidak diberlakukan Presiden Yudhoyono kepada para 
pejabat-pejabat atau mantan pejabat yang bermasalah? Artinya, Yudhoyono jangan 
hanya berani kehilangan popularitas di mata masyarakat karena kebijakan yang 
tidak popular ini. 


Presiden juga harus berani kehilangan pamor di kalangan pejabat-pejabat atau 
mantan pejabat bermasa- lah karena sesuatu yang benar dan demi masyarakat 
banyak. 

Kedua, terkait dengan butir pertama, pemerintah perlu membuat kebijakan bagi 
aparatur negara, khususnya para pejabat eksekutif, legislatif serta yudikatif, 
agar mengedepankan efisiensi dalam seluruh ruang gerak kerja mereka. 

Ini merupakan tuntutan moral yang harus dikumandangkan. Adalah hal yang tidak 
adil jika hanya rakyat yang diminta berkorban dan mengencangkan ikat pinggang 
sampai mati, sementara para pejabat dibiarkan lenggang-lenggok menghabiskan 
uang negara. 

Secara etis, pejabat harus pertama-tama menjadi contoh di depan mata 
masyarakat, karena menurut Plato, pemimpin itu harus memberikan teladan bagi 
orang yang dipimpinnya. Karena itu, Presiden Yudhoyono harus berani memberikan 
sanksi bagi pejabat-pejabat yang menggunakan uang negara untuk kegiatan yang 
tidak memiliki arti penting, atau kegiatan-kegiatan negara yang 
menghambur-hamburkan uang negara, misalnya kunjungan ke luar negeri. 

Ketiga, selain kebijakan efisiensi, perlu pula dikumandangkan sebuah budaya 
pelayanan di kalangan pejabat dan aparatur negara dalam urusan-urusan publik. 
Artinya, disiplin dan keseriusan para aparat untuk memberikan pelayanan 
maksimal kepada masyarakat, baik di pusat maupun di daerah, perlu ditingkatkan. 

Apa yang pernah dikumandangkan oleh Max Weber, bahwa jabatan apa pun merupakan 
sebuah pelayanan kepada masyarakat, sudah waktunya disosialisasikan kepada 
seluruh aparatur negara. Yang terpenting, pelayanan ini harus benar-benar bebas 
dari uang pelicin karena urusan-urusan seperi inilah sangat memberatkan 
masyarakat. 

Keempat, kontrol yang besar dan upaya yang benar dalam penyaluran dana 
kompensasi yang telah ditetapkan. Sebagaimana diberitakan harian ini, 
Departemen Pekerjaan Umum akan menyalurkan Rp 3,342 triliun dana kompensasi 
pengurangan subsidi bahan bakar minyak kepada 11.140 desa di 32 provinsi. Kalau 
dibagi menurut desa, itu berarti setiap desa akan dapat Rp 300 juta. 

Dana kompensasi tersebut merupakan bagian dari pengurangan subsidi BBM yang 
mencapai Rp 20,3 triliun, di antaranya Rp 10 triliun dikompensasikan bagi 
masyarakat yang tidak mampu yang diwujudkan dalam berbagai bidang (Pembaruan, 
2/3). 

Dana tersebut tidak sedikit. Kalau disalurkan ke yang sebenarnya, jumlah uang 
ini memang cukup membantu. Akan tetapi, mentalitas yang sudah busuk justru 
sangat tidak memungkinkan tercapainya tujuan ini sebagaimana juga 
dikarikaturkan harian ini pada edisi yang disebutkan di atas. Untuk itulah, 
hemat penulis, amat diperlukan kontrol yang ketat dan maksimal agar tujuan yang 
diharapkan sungguh-sungguh tercapai. 

Itu berarti tugas aparat para pejabat negara di tingkat atas tidak sebatas 
mengeluarkan kebijakan yang memberatkan, melainkan harus berkelanjutan, yakni 
turun tangan mengawasi secara langsung penyaluran dana kompensasi tersebut 
bersama dengan seluruh elemen masyarakat. 


Penutup 

Menurut hemat penulis, kalau keempat hal minimal di atas secara serius 
dilaksanakan, berbagai dampak negatif yang disebutkan di atas secara 
pelan-pelan dapat diminimalisasi. Bagi pemerintahan Yudhoyono-Kalla, ini 
merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin. 

Pemimpin yang tidak hanya mampu mengambil kebijakan yang memberatkan rakyat, 
melainkan juga pemimpin yang mampu menggembirakan rakyat melalui 
terobosan-terobosan baru. Terobosan itu di antaranya memberantas KKN secara 
serius dan tuntas, membudayakan pemerintahan yang bersih, dan menegakkan hukum 
serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal ini tentu sangat 
dibutuhkan kepekaan etis yang luar biasa besar. 


Penulis adalah dosen Etika Bisnis, Filsafat Ekonomi dan Filsafat Manusia serta 
Kepala BKAK Unika Atma Jaya, Jakarta 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 5/3/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx