Kompensasi BBM Vs Kenaikan Harga

Suara Karya


Kompensasi BBM Vs Kenaikan Harga
Oleh Susidarto 


Jumat, (04-03-'05)
Data-data fiktif, mungkin banyak dimunculkan sehubungan dengan adanya dana 
dadakan dari kompensasi BBM. Pengalaman kita selama ini dengan yang namanya 
dana jaring pengaman sosial (JPS), dana kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya, 
tidak pernah jelas. Banyak data fiktif, yang menyebabkan dana tidak sampai ke 
sasaran yang dituju. 

Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) 
sebesar rata-rata 29% pada 1 Maret 2005 lalu, setelah terjadi perdebatan 
panjang dengan kalangan parlemen (DPR-RI), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
sebagai representasi wakil rakyat. Meski hingga saat terakhir masih banyak 
fraksi di DPR yang belum setuju dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut, toh 
pemerintah tetap berjalan dengan rencana semula, yakni mengalihkan subsidi BBM 
dengan konsekuensi kenaikan harga BBM. 

Seperti biasanya, gayung pun bersambutan. Jauh hari sebelum harga BBM 
dinaikkan, harga beberapa kebutuhan pokok (sembako) sudah mulai merambat naik 
terlebih dahulu. Efek psikologis tampaknya sangat kental mewarni rencana 
kenaikan harga BBM. Jadilah akhirnya, tarik menarik kenaikan harga sulit untuk 
dielakkan. Harga kebutuhan pokok seolah berkompetisi mencuri start, untuk naik 
terlebih dahulu sebelum harga BBM naik. 

Fenomena semacam ini jelas memberatkan masyarakat bawah. Meski logika yang 
berlaku adalah ekonomi subsidi harus segera diakhiri, namun tak urung persoalan 
ini juga debatable. Mempertahankan subsidi hanya untuk minyak tanah keperluan 
rumah tangga, misalnya, juga mengakibatkan maraknya penyelundupan dan berbagai 
praktik penimbunan untuk kepentingan oknum pengepul tertentu. Pendek kata, 
dispartitas harga minyak tanah sebagai salah satu komoditas BBM yang masih 
dipertahankan subsidinya, juga akan menciptakan kecurangan dan akhirnya hanya 
memperkaya beberapa gelintir orang. 

Dilema


Di atas kertas (tataran teori), pemerintah memang berkeinginan agar subsidi 
yang salah sasaran bisa dikoreksi, sehingga tepat sasaran dan tepat waktu. Oleh 
sebab itu, dalam konteks ini, pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk 
mengurangi beban masyarakat kecil. Menurut iklan layanan masyarakat yang 
dipersembahkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, dana kompensasi BBM 
yang diberikan kepada masyarakat, setidaknya Rp 16,4 triliun sudah dipersiapkan 
untuk membantu rakyat miskin. 

Dana-dana tersebut menurut iklan layanan masyarakat akan dialokasikan untuk 
beberapa kebutuhan, di antaranya adalah Rp 5,6 triliun untuk beasiswa 
(pendidikan) 9,6 juta siswa miskin (1 siswa menerima Rp 584.000/tahun), Rp 5,4 
triliun untuk subsidi beras bagi 8,6 juta KK miskin (1 KK menerima Rp 628.000/ 
tahun), Rp 3,3 triliun dana bantuan untuk 11 ribu lebih desa tertinggal (1 desa 
menerima Rp 300 juta/tahun), serta Rp 2,1 triliun untuk pengobatan gratis bagi 
36 juta lebih rakyat miskin (I orang menerima Rp 58.000/tahun). 

Jika kita mencermati dana-dana kompensasi yang diterima untuk setiap siswa/KK 
miskin/desa tertinggal atau untuk pengobatan, maka rasa-rasanya dana tersebut 
teramat kecil apabila dibandingkan dengan lonjakan harga barang dan jasa yang 
demikian besarnya. Lihat saja, sebelum, selama dan sesudah kenaikan harga BBM, 
ternyata harga kebutuhan pokok sudah melonjak dengan drastisnya. Periode 
sebelum kenaikan harga BBM misalnya, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar 
tradisonal sudah mulai merangkak naik. 

Bahkan di hari pertama sejak diumumkannya kenaikan harga BBM, beberapa 
perusahaan angkutan (transportasi) langsung saja memberikan respon dengan 
menaikkan tarif angkutan yang berkisar antara 10-50%. Padahal, kalau tarif 
angkutan dinaikkan, maka hampir bisa dipastikan semua komoditas yang memerlukan 
alat angkut (sarana angkutan, yang sudah dinaikkan tarifnya) akan naik 
harganya. Dengan demikian, besar kemungkinannya berbagai komoditas yang 
berhubungan dengan sembako akan naik dengan drastis. 

Fenomena semacam ini jelas tidak akan terhindarkan lagi. Jadilah akhirnya 
kompetisi kenaikan harga tidak sebanding dengan besarnya kompensasi yang 
diberikan kepada masyarakat miskin. Lonjakan kenaikan harga barang dan jasa, 
jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana-dana kompensasi yang diterima 
oleh masyrakat miskin. Lagi pula hitungan-hitungan di atas merupakan hitungan 
ideal, dimana tidak terjadi penyunatan, korupsi, data fiktif dan lain 
sebagainya. Nah, apabila berbagai kecurangan itu terjadi, maka dana kompensasi 
yang akan diterima masyarakat akan bertambah kecil saja. 

Maklum, yang namanya perhitungan statistik kemiskinan di Indonesia sangatlah 
lemah. Data orang miskin yang sudah dihitung, mungkin tidak sama dengan 
realitas yang ada di lapangan. Data-data fiktif, mungkin banyak dimunculkan 
sehubungan dengan adanya dana dadakan dari kompensasi BBM ini. Pengalaman kita 
selama ini dengan yang namanya dana jaring pengaman sosial (JPS), dana 
kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah jelas. Banyak data fiktif, 
yang menyebabkan dana tidak sampai ke sasarn yang dituju). Di dalamnya tidak 
ada pertanggungan jawab yang jelas, serba carut marut. 

Terlebih banyaknya oknum yang ingin ikut bermain di air yang keruh, sering 
mengakibatkan distorsi penyaluran. Orang yang masuk kategori tidak miskin, 
bisa-bisa mendapatkan dana kompensasi karena dia kenal dengan oknum yang 
bertugas membagikan dana tersebut. Sementara itu, masyrakat miskin yang 
sebenarnya justru membutuhkan bantuan dana kompensasi, hanya bisa gigit jari. 
Fenomena semacam ini akan jamak ditemui di lapangan, dan pemerintah jelas sulit 
untuk memonitornya. 

Pendek kata, penyaluran dana kompensasi BBM ini akan dijadikan "proyek" 
tersendiri bagi para mafia, yang selama ini memang suka dengan "bisnis 
kemiskinan". Akhirnya, dana kompensasi BBM ini akan dijadikan bancakan dan 
jarahan yang dilegalkan atas nama pemerintah. Dalam konteks semacam ini memang 
dibutuhkan pengawasan melekat yang ekstra ketat dari semua elemen dan komponen 
masyarakat. Semua pihak harus mengawal dan menjaga dana kompensasi, sehingga 
bisa menetes kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. 

Sembari melakukan pemantauan yang ketat terhadap dana kompensasi BBM, 
pemerintah hendaknya juga bisa mengontrol kenaikan harga barang kebutuhan pokok 
(sembako). Sebab, realitas yang terjadi di lapangan, kenaikan komoditas ini 
sudah diluar jangkauan rasio. Aji-aji mumpung, tampaknya dilakukan oleh para 
spekulan, pengepul, agen dan seterusnya, untuk ikut mendongkrak harga, agar 
keuntungan yang didapatkan semakin besar. Pemerintah sebenarnya bisa berhitung, 
berapa besar pengaruh kenaikan BBM terhadap komoditas tertentu. 

Nah, hitungan semacam ini yang perlu dilakukan terhadap semua item barang 
komoditas penting, sehingga kenaikan harga barang bisa dipertanggungjawabkan. 
Komponen BBM bisa dihitung dari keseluruhan proses produksi, dan akan keluar 
besaran tertentu, dan itu bisa dijadikan patokan untuk menaikkan harga dengan 
prosentase yang sudah terhitung rapi. Itu semua sebenarnya mudah dihitung 
apabila memang ada itikad baik dari kita semua untuk ikut menyukseskan program 
pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM ini. 

Dengan cara semacam ini, kenaikan harga barang dan jasa, akan terkontrol dengan 
baik. Dengan demikian angka inflasi pun akan dapat ditekan, tetap dalam koridor 
single digit. Semua pihak tentunya menginginkan adanya harga-harga yang stabil. 
Atau kalaupun naik tidak terjadi lonjakan yang drastis. Oleh sebab itu, semua 
pihak hendaknya bisa menahan diri, tidak perlu emosi menanggapi kenaikan BBM 
ini. Penyesuaian harga barang dan jasa tetap diperlukan untuk menutup biaya 
produksi. Namun, semuanya harus berdasarkan perhitungan yang matang, tidak 
asal-asalan saja. 

Akhirnya, kenaikan harga BBM adalah bagaikan buah simalakama, di mana ibu mati, 
tidak dimakan ayah mati. Maju kena, mundur pun kena. Itulah realitas yang 
dihadapi bersama. Meski demikian, tidak ada harga mati. Subsidi BBM memang 
secara perlahan harus dikurangi, namun sembari itu juga mengalihkannya kepada 
masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Dalam segala aspek kehidupan, 
mereka perlu dibantu, tidak hanya sekadar pendidikan dan fasilitas kesehatan 
yang murah, namun juga kebutuhan sehari-hari yang murah dan terjangkau. Semoga 
impian itu dapat terwujud dalam waktu dekat, pascakenaikan harga BBM. Semoga. 
*** 

(Penulis adalah praktisi bisnis, pemerhati masalah ekonomi). 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give underprivileged students the materials they need to learn. 
Bring education to life by funding a specific classroom project.
http://us.click.yahoo.com/4F6XtA/_WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx