Mendemokratiskan Praktik Teknokrasi

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=159897
Jumat, 04 Mar 2005,

Mendemokratiskan Praktik Teknokrasi 
Oleh Sulfikar Amir *

Angka 100 menjengkelkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walaupun 
diangkat menjadi presiden untuk periode lima tahun, hanya dalam 100 hari 
pertama dia dianggap gagal. Mungkin itu tidak fair, mengingat kompleksitas 
masalah yang dihadapi SBY dan KIB-nya. 

Tetapi, kekecewaan publik bisa dipahami. Sebab, SBY memiliki modal awal yang 
tidak dimiliki presiden sebelumnya, yakni legitimasi politik. Dia terpilih 
sebagai presiden secara demokratis, bukan hasil kongkalikong politisi di 
Senayan. 

Masyarakat mengharapkan pemilihan presiden secara langsung akan berpengaruh 
positif bagi terciptanya keadaan yang lebih baik. Tetapi, yang muncul justru 
distorsi antara yang dijanjikan SBY dalam kampanye dan realitas kebijakan 
publik yang dibuatnya. Lalu, di manakah letak kesalahan demokrasi jika ternyata 
ia tidak berdampak positif bagi kehidupan rakyat secara umum?
***
Gelombang demokratisasi di Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru harus 
disyukuri dan perlu terus dijaga kontinuitasnya. Hanya dengan mekanisme 
demokrasi kesejahteraan sosial ekonomi bisa tersalur secara adil dan merata. 
Tetapi, harus dipahami, kesejahteraan sosial sangat bergantung pada kebijakan 
pemerintah. Di situlah titik krusialnya karena demokrasi di Indonesia tak 
menembus wilayah kebijakan publik yang didominasi para teknokrat yang memiliki 
wewenang penuh dalam menentukan yang "terbaik" bagi publik. Itu adalah ciri 
kuat praktik teknokrasi.

Praktik teknokrasi tentu tidak sepenuhnya negatif. Siapa pun setuju pembuatan 
kebijakan publik membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, 
sehingga mampu memformulasi kebijakan yang tepat bagi masalah dalam masyarakat. 
Tetapi, praktik teknokrasi dalam pembuatan kebijakan publik mengandung sejumlah 
keterbatasan. 

Sebagai produk modernitas, teknokrasi muncul sebagai respons pada 
industrialisasi serta modernisasi. Sebagai anak kandung positivisme, teknokrasi 
berangkat dari asumsi pengetahuan ilmiah merupakan modal dasar penciptaan 
tatanan sosial. Namun, dari pengetahuan ilmiah itulah teknokrasi menemui 
keterbatasannnya, baik epistemologis maupun politis. 

Secara epistemologis, teknokrasi mereduksi makna kebijakan publik semata-mata 
sebagai alat regulasi untuk menyelesaikan masalah sosial melalui penggunaan 
rasionalitas teknis. Cara pandang instrumentalis tersebut bermasalah karena 
realitas sosial ekonomi tak dapat sepenuhnya dipahami melalui rasionalitas 
teknis. 

Berbagai metode pemecahan masalah yang digunakan teknokrat cenderung mereduksi 
kompleksitas sosial yang menyelimuti berbagai masalah di masyarakat ke dalam 
ukuran-ukuran teknis-ekonomis. 

Realitas tereduksi hasil interpretasi teknokrat itu lalu menjadi acuan dalam 
pembuatan kebijakan publik. Akibatnya, berbagai permasalahan nyata di 
masyarakat tidak terselesaikan karena ada diskrepansi antara realitas dan 
interpretasi. 

Secara politis, keterbatasan teknokrasi muncul dari sifatnya yang elitis. 
Elitisme tersebut muncul dari kepercayaan bahwa hanya orang-orang yang memiliki 
pengetahuan teknis-ekonomis yang bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan. 
Anggapan itu memisahkan wilayah teknokrasi dari wilayah politik publik. 
Masalahnya, seperti yang dikatakan ilmuwan politik Frank Fischer, teknokrasi 
tidak pernah lepas dari motivasi kekuasaan. 

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik akhirnya harus 
tunduk pada pihak-pihak yang memiliki akses serta pengaruh kepada teknokrat 
pembuat kebijakan. 

Pada titik ini, pengetahuan ilmiah tidak lagi netral, tetapi telah menjadi alat 
pembenaran bagi sebuah keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu. Dengan 
demikian, unsur elitisme teknokrasi justru memungkinkan terjadinya 
penyalahgunaan wewenang. 

Menyadari keterbatasan serta kontradiksi yang dihasilkan praktik teknokrasi 
dalam pembuatan kebijakan publik, satu-satunya cara untuk menutup berbagai 
kelemahan dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan serta pengetahuan adalah 
dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam proses pembuatan kebijakan 
publik. Di situ, cakupan demokrasi diperluas dari sekadar hak politik ke 
hak-hak untuk mempengaruhi kebijakan publik. 

Dengan demikian, praktik demokrasi tidak berhenti di pemilu, tetapi terus 
beroperasi sebagai fungsi kontrol sosial terhadap apa dan bagaimana 
pemerintahan dijalankan sebagai institusi pelayanan publik. 

Bagaimana mungkin praktik demokrasi diterapkan dalam kebijakan publik? Ada dua 
hal yang mesti dipahami untuk menjawab pertanyaan skeptis tersebut. Pertama, 
penerapan prinsip demokrasi dalam kebijakan publik memiliki bentuk berbeda dari 
proses demokrasi dalam pemilu.

Demokratisasi kebijakan publik berkaitan dengan partisipasi masyarakat luas 
dalam wacana dan penggodokan kebijakan publik. Partisipasi tersebut dilakukan 
melalui berbagai kelompok kepentingan di masyarakat. 

Kedua, dengan masuknya prinsip demokrasi dalam kebijakan publik, tidak berarti 
praktik teknokrasi hilang. Justru keduanya saling bersinergi. Hanya, peran 
teknokrat tak lagi dominan, tetapi menjadi fasilitator wacana kebijakan.

Apa nilai lebih yang ditawarkan demokrasi dalam kebijakan publik? Seperti yang 
ditulis ilmuwan kebijakan publik Charles Lindblom, praktik demokrasi memiliki 
potensi intelegensia yang bisa menutupi berbagai kelemahan dalam praktik 
teknokrasi yang reduksionis dan elitis. Potensi intelegensia muncul sebagai 
hasil interaksi antara berbagai kelompok kepentingan dalam satu isu kebijakan. 

Dengan keterlibatan berbagai kelompok kepentingan tersebut, sebuah permasalahan 
bisa diamati dari berbagai sudut pandang dan dimensi, tidak semata-mata 
berlandas pada parameter-parameter teknis-ekonomis kaum teknokrat. Semakin 
luasnya cakupan pengamatan serta analisis, hal itu menghasilkan alternatif 
kebijakan yang lebih kaya dan mendalam. Pada saat bersamaan, terbentuk komitmen 
antara kelompok kepentingan terhadap keputusan yang dihasilkan. 

Tentu, perwujudan gagasan demokratisasi kebijakan publik di Indonesia tidak 
semudah membalikkan telapak tangan, mengingat sejarah praktik demokrasi di 
Indonesia masih seumur jagung. Tapi, bukan berarti potensi untuk itu tidak ada. 
Bagaimanapun, kebijakan publik di Indonesia masih terlalu didominasi kaum 
teknokrat. 
* Sulfikar Amir, kandidat doktor di Dept Science and Technology Studies, 
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York





[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx