Hak Asasi Petani, Kenapa Perlu?

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0502/26/opi02.html


Hak Asasi Petani, Kenapa Perlu?
Oleh Usep Setiawan

Mengaitkan hak asasi manusia dengan kemandirian bangsa (Sinar Harapan, 
13/12/2004), makin signifikan jika diletakkan dalam konteks sosiologis 
bangsa ini. Elemen masyarakat yang pokok mendapat perhatian dalam pengakuan 
hak asasinya adalah kaum tani. Selain karena mayoritas, kaum tani merupakan 
kelompok rentan pelanggaran HAM.

Kita layak mengingat buah "Konferensi Nasional Pembaruan Agraria untuk 
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Asasi Petani" (17-20 April 2001) di 
Cibubur Jakarta berikut deklarasi dan resolusinya. Belum lama ini, Komnas 
HAM melalui semiloka di Cikampek Purwakarta (9-12 Desember 2004), telah 
menguatkan kembali buah konferensi ini.
Naskah Deklarasi Hak-hak Asasi Petani Indonesia hasil Konferensi Cibubur, 
telah merinci peta situasi dan kondisi serta argumen-argumen pokok sebagai 
dasar pijakan hak asasi petani. Mukadimah deklarasi ini menyatakan: ". 
sesuai dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, Negara wajib mengakui hak-hak petani untuk mencapai taraf 
penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan hak untuk bebas dari 
kelaparan, melalui tindakan pembaruan agraria". Pemerintah dan DPR hendaknya 
segera meratifikasi kovenan Ekosob ini yang sejatinya tak boleh lepas dari 
Kovenan Sipil-Politik.
Deklarasi hak asasi petani mencakup delapan bagian dan enam puluh tujuh 
butir. Bagian-bagian tersebut meliputi hak-hak petani atas hidup dan atas 
penguasaan dan pemakaian sumber daya alam dan kemampuan pribadinya.
Diidentifikasi pula hak petani atas produksi dan konsumsi, serta pemasaran 
produk, pengadaan asupan, dan jaminan mutu akan produknya. Diuraikan pula 
hak petani untuk berorganisasi, dan pelanjutan keturunannya serta makhluk 
hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya, dan hak atas 
pengungkapan.
Keseluruhan isi deklarasi ini dapat dijadikan indikator dalam mengukur 
kondisi hak asasi petani di Indonesia dari masa ke masa.


Hambatan dan Peluang
Perjuangan menuju pengakuan hak asasi petani bukanlah tanpa hambatan. 
Pertama, belum kuatnya komitmen penyelenggara negara yang ditandai nihilnya 
peraturan perundang-undangan yang mengakui hak asasi petani. Gagasan 
perlunya pembentukan UU Hak Asasi Petani sama sekali belum mendapat lirikan 
pemerintah.
Kedua, belum kuatnya kesadaran kaum tani untuk mendesakkan hak asasi petani. 
Hal ini terjadi karena belum menyatunya pandangan, belum adanya sinergi 
strategi dan tindakan dari aktor-aktor gerakan petani, ditambah perhatian 
yang ada masih parsial dengan pola perjuangan yang juga dilancarkan 
sendiri-sendiri.
Ketiga, belum ada lembaga khusus yang mengadvokasi hak asasi petani. Komnas 
HAM dinilai terlalu luas cakupan kerjanya, sehingga sering "memarjinalisasi" 
advokasi hak petani. Jika Komnas untuk perempuan dan anak telah ada, kenapa 
untuk petani tidak.
Keempat, masih berlakunya pembangunan pertanian propasar bebas yang banyak 
merugikan petani. Menurut Bonnie Setiawan (2003), World Trade Organization 
dan Agreement On Agriculture telah memaksa Indonesia untuk: membuka pasar 
domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar dan sebaliknya 
(market access); mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani (domestic 
support) dan mengurangi dukungan dan subsidi bagi petani untuk mengekspor 
(export competition).
Selain beragam tantangan di atas, kita punya beberapa peluang. Pertama, 
adanya Piagam Petani (The Peasants Charter) hasil Konferensi Sedunia 
Mengenai Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan (FAO-PBB, Roma, Juli 
1979). Piagam yang disepakati 145 negara termasuk Indonesia, menekankan: "... 
pengembangan kelompok-kelompok petani, koperasi, dan bentuk-bentuk lain dari 
organisasi petani dan buruh tani yang bersifat sukarela, otonom, dan 
demokratis" (Wiradi, 1984).
Kedua, adanya pengakuan negara bagi penegakan HAM dalam amendemen UUD 1945, 
serta berbagai UU yang terkait dengan HAM. Sejalan dengan itu, makin menguat 
pula posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara yang khusus mengadvokasi HAM. 
Komnas HAM sudah selayaknya mengarus-utamakan penanganan masalah petani 
secara lebih kuat.
Ketiga, adanya Deklarasi Hak-hak Asasi Petani Indonesia sebagai hasil 
Konferensi Cibubur (2001). Deklarasi ini telah mencakup hal-hal pokok yang 
dihadapi petani Indonesia sekaligus detail mengenai jenis dan bentuk hak 
asasi yang harus dilindungi dan ditegakkan.
Keempat, telah tumbuhnya kesadaran di kalangan petani yang terkristalisasi 
dalam berbagai serikat tani dari tingkat kampung/desa sampai nasional. Hanya 
melalui organisasi yang solid dan kuatlah perjuangan petani dapat 
menghasilkan dampak signifikan.


Upayakan Pengakuan
Mengingat kompleksnya perjuangan pemenuhan hak asasi petani, maka diperlukan 
upaya yang sistematis, komprehensif dan berjangka panjang oleh semua 
kalangan yang peduli. Kalangan organisasi tani mestilah mengambil peranan 
lebih besar ketimbang sebelumnya. Tak ayal diperlukan konsolidasi kekuatan 
organisasi tani yang ada.
Komnas HAM perlu membentuk "sekretariat bersama" dan mengambil peran sebagai 
fasilitator atau mediator dalam advokasi hak petani, termasuk mendorong 
ratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.



Pemerintahan yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla 
(SBY-JK), hendaknya mengubah gagasan dan praktik politik pertanian/agraria 
yang pro-pasar bebas menjadi pro-rakyat kecil. Jika liberalisme pertanian 
terus digencarkan maka rasa aman, adil dan kesejahteraan masyarakat yang 
tergantung pada tanah dan kekayaan alam mestilah kian jauh dari kenyataan.
Dalam naskah bertajuk Membangun Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera 
(Jakarta, 10 Mei 2004), di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), SBY-JK 
menjanjikan "Agenda Program Keadilan Hukum, HAM dan Demokrasi" termasuk 
"penghormatan 
dan pengakuan atas Hak Asasi Manusia". Dalam uraiannya, dikatakan bahwa 
"Pemenuhan 
HAM merupakan suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan 
kemanusiaannya".
Lingkup HAM yang dimaksud SBY-JK mencakup: "Hak atas kebebasan berpendapat, 
hak atas kebebasan berorganisasi, hak atas keyakinan agamanya, hak atas 
kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, 
dan hak atas hidup yang sehat". Agar janji ini dapat terwujud dan mumpung 
masa pemerintahan masih seumur jagung, maka SBY-JK hendaknya segera 
menyiapkan implementasi reforma agraria menyeluruh, termasuk membentuk 
kelembagaan penyelesaian konflik agraria. Secara khusus, pemerintahan perlu 
mempercepat penyusunan UU tentang hak asasi petani dan membahasnya melalui 
konsultasi publik, terutama kepada serikat-serikat tani.
Apa yang hendak dituju dari penegakkan hak asasi petani? Dimuliakannya kaum 
penghasil makanan sekaligus berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan yang 
selama ini mendera sebagian besar anak bangsa, inilah yang patut kita 
usahakan dengan saksama.


Penulis adalah Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Copyright © Sinar Harapan 2003







 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx