Program Kompensasi Pendidikan dan Keseimbangan Alokasi SDM

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0502/26/opi01.html


Program Kompensasi Pendidikan dan Keseimbangan Alokasi SDM
Oleh Eko Setio Budi

Pemerintah akan menyediakan pelayanan pengobatan kelas tiga di rumah sakit 
dan sekolah gratis untuk program wajib belajar sembilan tahun bagi keluarga 
miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2005. 
Pemerintah juga akan membangun infrastruktur pedesaan seperti irigasi dan 
jalan desa (Kompas, 1 Februari 2005). Penegasan Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan/Kepala Bapenas Sri Mulyani Indrawati tentang program kompensasi 
kenaikan harga BBM ini, sekaligus memberikan gambaran tentang keseriusan 
pemerintah untuk benar-benar menaikkan harga BBM, meskipun sempat diprotes 
oleh beberapa kalangan dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai 
elemen gerakan mahasiswa beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani secara lebih jauh juga mengatakan bahwa kompensasi pada bidang 
pendidikan akan mendukung tercapainya program wajib belajar sembilan tahun, 
terutama untuk mengurangi putus sekolah dan mendukung masyarakat keluarga 
miskin, dengan perkiraan sementara dana kompensasi yang kurang lebih sebesar 
20 triliun.
Kompensasi pada program pendidikan untuk mendukung program wajib belajar 
sembilan tahun, artinya bahwa dana kompensasi pendidikan akan difokuskan 
pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan 
lebih lanjut, mengingat rendahnya Human Development Indeks (HDI) bangsa 
Indonesia menurut laporan UNDP tahun 2004 pada satu sisi, serta kritik atas 
kegagalan The New Growth Theory, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai 
salah satu cara untuk menguranggi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan 
di negara-negara dunia ketiga.
Berdasarkan laporan World Bank per tahun 1995, menyebutkan bahwa di 
negara-negara berkembang proporsi bersekolah (Enrollments) penduduk usia 
sekolah, jurang perbedaan tingkat putus sekolah para siswa antara negara 
maju dan negara berkembang mencapai 64-81 persen. (World Development 
Indicator: 1998). Dalam kasus negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur 
dan Asia Tenggara, yang dihantam krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, 
dapat dipastikan bahwa angka tersebut semakin besar, sejalan dengan kenaikan 
biaya pendidikan dan penurunan daya beli masyarakat akibat krisis moneter. 
Dari sisi ini, maka kebijakan pemerintah untuk mengfokuskan dana kompensasi 
pendidikan untuk menunjang program wajib belajar sembilan tahun yang 
notabene adalah salah satu program pemerintahan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono di bidang pendidikan menjadi amat relevan. Mendasarkan argumentasi 
kompensasi pendidikan tentunya tidak sebatas pada upaya untuk menurunkan 
angka-angka di atas, tetapi secara komperhensif harus mempertimbangkan asas 
manfaat dan biaya baik secara sosial maupun secara individu dari berbagai 
jenjang pendidikan yang tersedia, baik pendidikan dasar, menengah maupun 
pendidikan tinggi.
Di negara-negara berkembang, pada umumnya, segenap biaya-biaya sosial dari 
pendidikan meningkat secara cepat sehubungan dengan semakin banyaknya jumlah 
pelajar yang ingin mengecap pendidikan yang lebih tinggi (Michaerl P. 
Todaro: 2000). Fenomena ini semakin memperlebar jurang kesenjangan antara 
biaya individual dan biaya sosial karena memacu peningkatan permintaan 
masyarakat akan pendidikan tinggi. Lonjakan permintaan pendidikan ini, akan 
berimplikasi pada, pertama, ketidakseimbangan pasar SDM (baca: kegagalan 
pasar SDM), karena pendidikan tinggi yang ada di Indonesia hanya sebatas 
memenuhi tuntutan pasar pada tingkat yang sama dengan alokasi kebutuhan 
pasar untuk mengalokasikan sumber daya manusia (output) pendidikan pada 
tingkat pemenuhan pasar tenaga kerja nasional, yang pada akhirnya akan 
semakin memperkecil kesempatan kerja dan menjalankan program pembangunan 
lainnya.

Kedua, implikasi lebih jauh (dalam konteks Indonesia) adalah belum adanya 
kesiapan masyarakat untuk menanggung konsekuensi yang muncul akibat lonjakan 
permintaan akan pendidikan tinggi tersebut, seperti peningkatan biaya 
individual yang relatif tinggi akibat lonjakan permintaan yang tinggi pula. 
Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa lonjakan permintaan pada jenjang 
pendidikan tinggi akan memberikan konsekuensi peningkatan biaya dan manfaat 
individual serta manfaat sosial yang negatif.
Memfokuskan kompensasi pada jenjang pendidikan dasar berarti, mencerminkan 
peningkatan produktivitas masyarakat, katakanlah dari sebelumnya yang 
mayoritas adalah petani, tukang kayu dan kuli bangunan, menjadi tekhnisi 
sederhana, wiraswastawan kecil dan berbagai profesi lainnya yang notabene 
hanyalah menerima sedikit pendidikan dasar (basic education) dengan 
latihan-latihan kerja yang sederhana. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa 
focus pada pendidikan dasar, secara perlahan akan meningkatkan manfaat 
individual dengan biaya individual yang relatif kecil serta biaya sosial 
yang kecil pula sehingga kecenderungan manfaat sosialnya menjadi positif.
Konsentrasi dana kompensasi pada program wajib belajar sembilan tahun, juga 
memberikan makna nilai investasi pendidikan manusia dalam kurun waktu 
sembilan tahun, maka biaya sosial marginal akan melampaui manfaat sosial 
marginal. Logika semacam ini mendorong pemerintah yang seharusnya 
menitikberatkan strategi pada upaya untuk memfokuskan strategi investasi 
sosial yang optimal pada jenjang pendidikan dasar dengan berusaha untuk 
meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dasar, bukan dengan terus menambah 
kuantitas jumlahnya.
Hal ini dikarenakan karena fenomena komersialisasi pendidikan yang marak 
akhir-akhir ini. Berbagai instansi pendidikan didirikan sebagai bentuk 
investasi bisnis, bukan dalam konteks peningkatan mutu dan kualitas 
pendidikan, sehingga lonjakan permintaan pendidikan yang pada mulanya 
tinggi, sekarang menjadi negatif akibat lonjakan drastis instansi 
pendidikan.


Pertajam Ketimpangan
Fenomena ini tentunya akan semakin mempertajam ketimpangan dan perbedaan 
antara manfaat dan biaya sosial di satu sisi dengan manfaat dan biaya 
individual pada sisi lain. Sehingga pendekatan dalam konteks pembuatan 
kebijakan tentang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta 
secara artifisial menjadi kurang tepat, khususnya yang berkaitan dengan 
status instansi pendidikan yang mendorong tingkat selektivitas pendidikan 
pada instansi tertentu yang berlebihan dan penentuan harga (pricing) atas 
jasa pendidikan yang tidak tepat karena informasi yang disampaikan tidak 
asimetris dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi biaya individual 
pendidikan.


Akibatnya adalah persepsi individu mengenai pendidikan jauh melampaui nilai 
sosialnya, di mana angka pengangguran yang terus meningkat dan perhatian 
individu yang terus terarah pada pencapaian jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. dan selama kebijakan yang demikian tetap dipertahankan oleh 
pemerintah, maka selama itu pula ketimpangan antara kepentingan individual 
dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan terus berjalan.
Pencurahan insentif biaya pendidikan melalui mekanisme subsidi hanya akan 
menjadi pemborosan anggaran, karena jelas-jelas bahwa kebijakan pendidikan 
menyalahi kaidah pasar.
Dengan kata lain juga akan terus melanggengkan asumsi atau pandangan 
individu yang mengatakan bahwa pendidikan formal yang lebih tinggi merupakan 
hal terbaik bagi kepentingan pribadinya, sehingga mereka akan mencapai dan 
meraihnya meskipun sebenarnya disadari bahwa pekerjaan di sektor modern akan 
semakin langka dan tingkat pengangguran akan semakin meningkat.
Maka kebijakan untuk meninjau biaya (baca: harga) dari jasa pendidikan harus 
disesuaikan atau mendekati realitas sosial, sehingga mis-alokasi sumber daya 
manusia akibat terlalu besarnya pengeluaran untuk pendidikan formal bisa 
dihindarkan dari keadaan yang paling buruk sekalipun.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka esensi dari insentif atau rangsangan 
biaya pendidikan melalui mekanisme subsidi yang difokuskan pada jenjang 
pendidikan dasar, sebagaimana rencana kompensasi kenaikan harga BBM, akan 
berfungsi dengan baik manakala dengan insentif tersebut, mampu menciptakan 
keseimbangan struktur biaya individual dan biaya sosial agar mampu 
mengalokasikan sumber daya manusia dengan kebutuhan dan kesempatan yang ada 
pada berbagai segmen perekonomian.
Sehingga banyak peserta didik atau murid yang akan menyaksikan bahwa sektor 
pekerjaaan modern yang dimasukinya sesuai dan cocok dengan disiplin ilmu dan 
tingkat pendidikan yang notabene adalah investasi pendidikan individualnya.

Penulis adalah Mahasiswa Megister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI 
dan Wakil Sekjen Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB 
PMII).


Copyright © Sinar Harapan 2003







 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx