Islam dan Tantangan Demokratisasi

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/26/opini/1581893.htm
Sabtu, 26 Februari 2005

Islam dan Tantangan Demokratisasi
Ahmad Fuad Fanani

SEMENJAK awal abad ke-21, demokrasi menjadi tema umum yang menarik perhatian 
banyak negara di seluruh dunia. Negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa Timur, 
Timur Tengah, Asia, dan Afrika mempunyai keinginan menyuarakan tentang 
perlunya power sharing kekuasaan. Dalam power sharing kekuasaan yang menjadi 
bagian penting demokrasi itu terdapat aspek partisipasi, representasi, dan 
perlindungan warga negara. Pada demokrasi, juga meniscayakan adanya 
akuntabilitas pemerintahan, aturan hukum, dan keadilan sosial.

MENURUT John L Esposito (2003), dalam tatanan demokrasi, para aktivis NGO, 
partai politik, asosiasi profesional, pendidikan, keuangan, pelayanan 
kesehatan, organisasi hak asasi wanita dan manusia memungkinkan untuk 
terlibat. Soalnya, dalam sistem ini, pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan 
untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik 
terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang 
jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pada banyak negara dan masyarakat Islam, agama menduduki posisi yang 
signifikan dalam perkembangan tatanan demokrasi ini. Peran agama menjadi 
penting, apakah ia akan mendukung demokratisasi ataukah justru ia menjadi 
penghalang bagi penciptaan sebuah masyarakat yang demokratis. Ditambah lagi, 
institusi agama juga banyak yang menyediakan pelayan sosial, lembaga 
pendidikan, sarana kesehatan, yang tentu sangat berpengaruh pada kondisi 
masyarakat (Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and 
the Middle East, 2003). Maka kesesuaian yang jelas dan titik temu pemahaman 
yang jernih antara Islam dan demokrasi sangat memberikan kontribusi positif 
pada penciptaan negara dan masyarakat yang demokratis.

Kritik konsep khilafah
Dalam pandangan banyak masyarakat Islam, perdebatan apakah Islam cocok 
dengan demokrasi atau tidak sudah menjadi polemik lama yang hingga sekarang 
belum tuntas. Perdebatan ini menjadi penting untuk diangkat terus-menerus, 
sebab situasi dalam negara Muslim dan pada umumnya negara di dunia 
senantiasa berkembang dan berubah. Menurut para pakar hukum Islam, pada era 
abad lampau, umumnya ada tiga hubungan antara Islam dan pemerintahan yang 
banyak mengemuka pada masyarakat Muslim.

Pertama, sistem kuno, yaitu sistem negara yang alami, tidak beradab, 
anarkis, serta bersifat tiranik. Hukum dalam sistem ini adalah sebagaimana 
hukum rimba, yaitu bagaimana yang kuat memakan atau mengalahkan yang lemah. 
Kedua, sistem kerajaan, yaitu adanya seorang raja atau pangeran yang 
mengatur semua urusan negara. Sistem ini juga banyak menguntungkan hanya 
pada kelas penguasa dan meminggirkan rakyat jelata, oleh karenanya sangat 
tiranik dan tidak mempunyai legitimasi. Ketiga, adalah sistem kekhalifahan, 
yaitu adanya seorang pemimpin yang mendasarkan aturan pemerintahan pada 
hukum syariah. Karena dianggap sebagai pemerintahan berdasarkan syariah yang 
mempunyai otoritas dibandingkan manusia, maka sistem ini menjadi kuat 
dibanding sistem lainnya (Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of 
Democracy, 2003).

Berdasarkan anggapan seperti itu, maka sistem kekhalifahan saat ini juga 
masih banyak yang menarik perhatian umat Islam. Mereka umumnya kembali 
menginginkan kejayaan kekhalifahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah, 
kembali muncul pada abad sekarang. Hal ini tampak terlihat dari fenomena 
Hizbut Tahrir yang banyak mengampanyekan khilafah Islamiyah sebagai solusi 
atas persoalan bangsa dan dunia. Padahal, pasca-ambruknya kekhalifahan 
Abbasiyah oleh tentara Mongolia pada tahun 1258 Masehi dan berakhirnya 
kekuasaan Dinasti Mamluk di Turki yang diganti oleh pemerintahan sekuler 
Mustafa Kemal Ataturk, sudah banyak masyarakat Muslim yang lebih tertarik 
pada konsep negara kebangsaan (nation state).

Bila kita telusuri dan pikirkan lebih mendalam, pada dasarnya pada sistem 
khalifah terhadap persoalan yang mendasar dan problematis. Karena ia mengaku 
sebagai Khalifatullah war Rasul (wakil Tuhan dan Rasulullah), maka banyak 
khalifah yang tidak merasa perlu atau penting mempertanggungjawabkan 
kekuasaannya. Soalnya, dia menganggap bahwa apa saja yang dikatakan atau 
diperintahkan, itulah wujud dari hukum Tuhan. Dari sini, otoritanianisme dan 
absolutisme kekuasaan berawal muncul dan menjadi tradisi yang dipelihara 
oleh banyak khalifah-khalifah di masa lalu. Padahal, sebagaimana tugas nabi 
sendiri, pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan dan memberikan bimbingan 
pada manusia seluruhnya. Selain itu, dalam sistem kekhalifahan, juga tidak 
ada pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif.

Adanya kecenderungan romantisme masa lalu itulah maka kesesuaian antara 
Islam dan demokrasi di masyarakat Islam menjadi persoalan yang rumit. Selain 
karena anggapan awal bahwa demokrasi adalah ide Barat yang sekuler dan tidak 
mengakui Tuhan, mereka juga mempertanyakan di mana meletakkan kedaulatan 
Tuhan di antara kedaulatan rakyat dan aturan negara? Menurut Khaled Abou El 
Fadl (2003), pada dasarnya demokrasi sangat mendukung kedaulatan Tuhan. 
Tapi, kedaulatan Tuhan itu sendiri sesungguhnya bisa diketahui lewat 
kehendak masyarakat atau dengan memenuhi kedaulatan rakyat. Sebab, pada 
dasarnya yang sering dikatakan sebagai hukum atau kehendak Tuhan oleh 
sebagian masyarakat itu sesungguhnya adalah penafsiran manusia yang sangat 
beragam dan tidak terdapat kebenaran tunggal. Oleh karenanya, visi etik Al 
Qur'an yang mengajarkan tentang penegakan hukum, shuro', al-'adalah, dan 
al-musawah adalah pilar bagi tatanan demokrasi itu sendiri.

Menuju praksis demokrasi
Olivier Roy dalam buku Globalised Islam: The Search for a New Ummah (2004) 
menyatakan bahwa perdebatan pada istilah atau konsep Islam dan demokrasi 
pada saat ini bukanlah menjadi persoalan yang terlampau penting. Yang lebih 
penting adalah persoalan dukungan dan keterlibatan masyarakat untuk 
melakukan pembelajaran dan praktik demokrasi. Tentu saja, ini berlaku pada 
sepanjang waktu, kalangan atas dan bawah, serta dalam keadaan damai atau 
konflik. Sebab, demokratisasi akan bisa ditegakkan pada masyarakat nyata, 
jadi bukan pada hal atau visi abstrak yang diinginkan masyarakat.

Pada wilayah ini, maka para aktor demokrasi yang berbeda mesti memberikan 
pemahaman internal tentang konsep yang selanjutnya ditransformasikan menjadi 
hal yang praktis dan dipahami masyarakat. Jadi, bukan melulu melakukan 
permainan retorika istilah atau definisi administratif yang membingungkan 
rakyat.

Pernyataan Olivier Roy itu memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 
Sebab, bila demokrasi betul-betul bisa dilaksanakan secara prosedural dan 
substansial, maka partisipasi publik yang luas untuk memutuskan apa yang 
terbaik untuk rakyat bisa menjadi kenyataan. Jadi, persoalan pengertian dan 
cakupan demokrasi memang sebenarnya sangat melindungi hak dan kedaulatan 
rakyat. Dan semua aturan itu bisa dinegosiasikan lewat cara-cara yang 
beradab dan terbuka. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah 
melakukan praksis demokrasi lewat aktor-aktor dan institusi yang bisa 
mendukungnya.

Para aktor demokrasi itu tidaklah harus berasal dari intelektual progresif 
yang mempunyai ide-ide bagus sebagai komentator atau ahli politik Barat. 
Namun, hendaknya mereka berasal dari negara atau masyarakat di mana 
demokrasi itu akan dikembangkan. Tentu lebih bagus jika mereka juga 
mempunyai ikatan sosial dan jaringan tradisional yang mengakar pada 
masyarakat. Dalam istilah yang sekarang banyak dipakai orang, mereka itu 
adalah kompenen civil society. Civil society ini bisa terdiri dari aktivis 
NGO dan partai politik yang dikombinasikan dengan masyarakat pers yang 
bebas, atau juga dengan organisasi keagamaan dan tradisional.

Semua kekuatan itu, sebisa mungkin melakukan jaringan kebersamaan untuk 
menantang dan melawan semua otoritarianisme dan hegemoni negara atau pasar 
dunia. Dengan begitu, demokrasi nantinya tidak hanya menjadi ideologi atau 
wirid yang diucapkan tiap hari, namun sebagai aturan permainan dan 
alternatif penyaluran politik yang terbaik untuk kedaulatan rakyat.

Ahmad Fuad Fanani Ketua Program Kajian Jaringan Intelektual Muda 
Muhammadiyah (JIMM) 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx