Presiden Siap Tidak Populer dengan Kenaikan Harga BBM

REFLEKSI: Presiden boleh saja siap untuk tidak populer. Hal ini dapat 
dimengerti, sebab kalau dilihat semua kader lulusan "Fort Bening", tempat 
dimana presiden mengikuti pendidikan kemiliteran tidak ajarkan  untuk 
menjadi populer dalam pengertian pengabdian kepada kepentingan rakyat 
mayoritas yang melarat.  Hal ini bisa dilihat dari pengalaman di 
negeri-negeri lain teristimewa pengalaman rakyat Amerika Latin, yaitu 
diktatur militer  yang silih berganti sejak tahun 1950-an sampai  1980-an 
umumnya lulusan "Fort Bening". Jadi bukan wahyu-wahyu Tuhan diajarkan disitu 
untuk menjadi orang saleh yang mengangkat manusia dari penghinaan dan 
kemiskinan menjadi manusia yang berharga, sehingga menjadi populer di 
kalangan rakyat mayortas. Apakah mantan jenderal  dan sekarang presiden RI 
berbeda dengan militer-militer sebelumnya atau teman-teman sekolah lainnya? 
Mungkin jawaban dari pertanyaan tsb diterka dari pernyataan "I don't care". 
Mr President, pepatah melayu kuno yang berkata: "raja adil - raja disembah, 
raja lalilm - raja disanggah".

Who cares?

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/26/utama/1582622.htm
Sabtu, 26 Februari 2005

Presiden Siap Tidak Populer dengan Kenaikan Harga BBM

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan siap untuk 
tidak populer sehubungan dengan rencana pemerintah menaikan harga bahan 
bakar minyak. Dia berjanji untuk memperhatikan pemberian subsidi kepada 
rakyat kecil. Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat, penentangan keras 
semakin menguat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah bersikap lebih lunak 
dengan menyatakan memahami rencana tersebut.

"Saya harus menomordua-tigakan popularitas pribadi saya. Subsidi yang begitu 
besar untuk siapa, apakah untuk rakyat kecil, apakah untuk kelompok menengah 
ke atas yang sebaiknya tidak harus mendapatkan subsidi. Ini keadilan. Salah 
kalau saya ingin populer tetapi ekonomi kita ambruk, pilar ekonomi nasional 
keropos dan jatuh. Saya berusaha berbuat sekuat tenaga untuk melindungi si 
kecil," ujar Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam acara seminar 
dan pameran pasar modal, di Jakarta, Jumat (25/2).

Dia menjanjikan kenaikan harga BBM yang rasional setelah pemerintah 
memperhitungkan dengan matang dan hati-hati. "Siang dan malam saya sendiri 
menelaah, menguji, apakah kebijakan ini tepat untuk kepentingan besar dan 
kepentingan jangka panjang di Indonesia," lanjutnya.

Pemerintah, menurut Presiden, berkomitmen penuh untuk membela rakyat kecil. 
Sebab, di samping tidak menaikkan harga BBM yang banyak dibutuhkan (minyak 
tanah-Red), pemerintah juga memberikan kompensasi.

Jangan bergejolak
Presiden Yudhoyono juga berharap, kenaikan BBM dapat diterima tanpa perlu 
terjadi gejolak di masyarakat. "Masyarakat semakin cerdas dan memahami 
kesulitan pemerintah sebab subsidi BBM memberatkan pemerintah dan informasi 
soal harga BBM juga sudah lama disampaikan, sosialisasi juga terus 
dilakukan," katanya.

Jika ada demonstrasi dan unjuk rasa karena adanya kenaikan harga BBM ini, 
Yudhoyono menganggapnya wajar, tetapi diharapkan dilakukan secara wajar dan 
tidak sampai memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ekonomi.

"Saya menghormati hak asasi dan kalau terjadi protes tentunya berharap 
ketika pemerintah menghormati hak tiap orang, hormati juga hak orang lain 
tanpa melanggar kentuan," kata Presiden.

Secara terpisah, usai sholat Jumat di Istana Wakil Presiden, Wakil Presiden 
Muhammad Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah akan mengerahkan Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit, untuk menjamin 
transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana kompensasi kenaikan harga 
BBM.

Pemerintah juga telah bekerja sama dengan 30 universitas di seluruh 
Indonesia. "Nanti akan dikerahkan mahasiswa dari 30 universitas untuk 
langsung mengawasi penyalurannya," tambah Wapres.

DPR Menolak
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang diperkirakan rata-rata 29 
persen, per 1 Maret 2005, mendapat reaksi beragam di lembaga legislatif. 
Arus kuat di DPR menentang keras rencana pemerintah tersebut.

Ketua DPR Agung Laksono kepada pers, menyatakan secara tegas keberatannya 
atas rencana pemerintah tersebut.

"Sebagai Ketua DPR saya keberatan karena tidak ada jaminan bahwa rakyat 
tidak akan susah dengan adanya rencana ini," tandas Agung.

Belajar dari pengalaman selama ini, Agung juga tidak yakin skema subsidi 
yang direncanakan pemerintah akan sampai ke sasaran.

"Sekarang, belum diumumkan saja sudah mulai terjadi kenaikan barang dan 
jasa. Ibu-ibu juga sudah banyak mengeluh. Kenaikan barang ini juga akan 
diikuti kenaikan barang kebutuhan pokok, sayur mayur, transportasi, dan 
rentetan lainnya," paparnya.

Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu tidak merasa khawatir 
apabila sikap politiknya itu bertentangan dengan Wapres Jusuf Kalla yang 
juga Ketua Umum Partai Golkar. "Golkar itu partai pemenang Pemilu. Karena 
itu harus menghargai konstituan. Rakyat itu tidak menghendaki kenaikan BBM," 
tegas Agung yang berasal dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.

Gunakan hak
Sejumlah fraksi di DPR secara tegas menolak rencana tersebut. F-Kebangkitan 
Bangsa adalah yang paling keras dan secara serius menyikapi persoalan ini. 
Berbeda dengan fraksi lain, konferensi pers dilakukan dengan kekuatan penuh 
dan disampaikan langung oleh ketua fraksinya.

Dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara I DPR, Ketua F-KB Ali Masykur 
menyatakan secara tegas tidak menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan 
harga BBM per 1 Maret.

Apabila pemerintah tetap memaksakan rencana tersebut, F-KB menilai 
pemerintah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005. Karena, pemerintah telah 
mengubah struktur APBN tanpa persetujuan DPR.

"Kalau pemerintah tetap menjalankan rencananya, F-KB bersama fraksi-fraksi 
lain akan menggunakan hak-hak DPR atas pelanggaran undang-undang yang telah 
dilakukan. Bentuknya bisa macam-macam," tegas Ali Masykur.

Wakil Ketua Panitia Anggaran dari F-KB Amin Said Husni juga mengingatkan 
pemerintah soal adanya catatan dalam UU APBN 2005 yang mengharuskan 
pemerintah menugaskan konsultan independen untuk menganalisa biaya produksi 
setiap jenis BBM sebelum Januari 2005. Keputusan ini belum dilaksanakan 
pemerintah, padahal turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia dan 
Menteri Keuangan.

Amin yang berasal dari Daerhah Pemilihan Jawa Timur III ini juga khawatir, 
skema subsidi BBM yang tidak fokus ini akan digunakan pihak-pihak tertentu 
untuk kepentingan jangka pendek, yaitu Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang 
akan diselenggarakan Juni 2005.

F-KB menghendaki subsidi BBM difokuskan hanya pada pelayanan pendikan 
gratis, mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Umum, serta 
pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas sampai rumah sakit kelas 
III. Sementara itu, skema pemerintah sangat beragam dan sulit dipantau 
realisasinya.

DPD memahami
Sementara itu, sikap Pimpinan DPD lebih lunak. Mereka dapat memahami 
kebijakan pemerintah dan akan mencermati pelaksanaannya. Sikap itu 
disampaikan Wakil Ketua DPD Irman Gusman dari Sumatera Barat dan Laode Ida 
dari Sulawesi Tenggara. Kendati demikian, di antara Pimpinan DPD sendiri 
terjadi perbedaan.

Laode mengaku termasuk yang tidak menyetujui rencana pemerintah. Namun, 
dalam rapat pimpinan, dirinya kalah suara. Karena itu terpaksa mengikuti 
semangat yang berkembang. "Saya secara pribadi menolak, tapi karena ini 
sikap politik jadi sulit," ucapnya.

Sementara itu, Irman menegaskan, keputusan itu didapat secara bulat. Dia 
menyanggah jika Laode tidak menyetujui keputusan itu. "Pak Laode itu 
ngarang," ucap Irman.

Irman Gusman juga menegaskan, sikap DPD itu merupakan sikap rasional. 
Keputusan itu juga tidak diambil dalam Rapat Pimpinan DPD, tetapi merupakan 
kesepakatan di Panitia Ad Hoc II dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral.

Jaminan
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menjamin 
kenaikan inflasi yang diakibatkan kenaikan harga BBM hanya akan berkisar 
1-1,5 persen. Dengan demikian, inflasi tahunannya telah disepakati hanya 
akan mencapai tujuh persen.

Menurut Aburizal, pemerintah akan menggunakan semua kebijakan yang dapat 
menahan dampak terhadap kenaikan harga makanan pokok, salah satunya dengan 
operasi pasar.
"Kami akan menggunakan operasi pasar itu, sehingga barang-barang yang kurang 
akan kami tambah," kata Aburizal.

Mengenai proses konsultasi dengan DPR, Aburizal mengatakan, itu merupakan 
bagian dari demokrasi. Pemerintah telah melakukan sopan santun politik 
dengan membicarakan terlebih dahulu masalah kenaikan BBM dengan DPR RI.

Cenderung meningkat
Penjualan BBM pada tahun 2005 menunjukkan kecenderungan peningkatan 
signifikan hingga 15 persen. Kenaikan penjualan BBM Pertamina yang 
diungkapkan juru bicara Pertamina, M Harun menunjukkan secara nasional untuk 
semua jenis BBM meningkat dari 165,1 ribu kilo liter (kl) per hari pada 
Februari 2004 menjadi 189,7 kl per hari pada Februari 2005.

Peningkatan tertinggi terjadi pada bahan bakar jenis Solar dari 65,8 ribu kl 
per hari menjadi 81,9 ribu kl per hari pada periode bulan. Jenis Premium 
meningkat dari 40,1 kl per hari menjadi 45,1 kl per hari, sedangkan minyak 
tanah dikendalikan dari 31,7 ribu kl per hari menjadi 31,4 ribu kl per hari 
pada Februari 2005. Minyak bakar juga meningkatan dari 17,6 ribu kl per hari 
menjadi 18,8 kl per hari. (anv/joe/har/sut/boy/oin) 



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources 
often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today!
http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx