Perubahan, Antara Janji dan Kenyataan

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0501/28/opi02.html

Perubahan, Antara Janji dan Kenyataan
Oleh Mohammad Nasih

Salah satu "amunisi" yang membuat pasangan SBY-Kalla memenangi pemilihan umum 
presiden 5 Juli 2004 adalah wacana perubahan. SBY-Kalla kala itu mampu 
membangun image bahkan mitos bahwa mereka adalah pasangan yang akan membuat 
Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju kondisi yang lebih baik. 
Masyarakat yang saat itu sudah berada dalam kondisi jengah terhadap kondisi 
yang pengap, sesak, dan tidak menentu, memang menginginkan perubahan kondisi. 
Persepsi yang menguat di kalangan masyarakat adalah bahwa perubahan itu identik 
dengan pergantian kepemimpinan. Dengan kata lain, perubahan tidak mungkin bisa 
dicapai tanpa pergantian kepemimpinan nasional. Inilah yang segera ditangkap 
pasangan SBY-Kalla sehingga dengan intensitas yang sangat tinggi menggelorakan 
wacana perubahan dan membuat image tambahan bahwa suara rakyat yang 
menginginkan perubahan tersebut datang dari seluruh penjuru nusan
 tara. 
Namun, setelah SBY-Kalla memegang tampuk kepemimpinan sampai 100 hari pertama 
sekarang ini, belum ada tanda-tanda perubahan yang dijanjikan sebelumnya akan 
terwujud. Bahkan, jika jeli melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
SBY-Kalla, perubahan yang dikampanyekan hanya sekadar janji-janji belaka. 
Ternyata apa yang mereka kampanyekan tidak ada bedanya dengan elite-elite 
politik lain yang hanya berkepentingan merebut hati dan simpati rakyat agar mau 
memberikan suara dukungan dalam pemilu presiden.
Ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengambil 
kesimpulan bahwa sesungguhnya pemerintahan SBY-Kalla tidak serius dalam 
mengimplementasikan janji-janjinya itu. Sebab, sampai saat ini, rakyat masih 
belum merasakan perubahan konkret yang dijanjikan SBY-Kalla. 
Pertama, inefisiensi kabinet. Sebenarnya yang diharapkan dari kepemimpinan 
SBY-Kalla adalah pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kabinet yang 
ramping dan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dengan 
struktur kabinet yang ramping, pengeluaran negara bisa ditekan dan mengurangi 
peluang korupsi. Tetapi kenyataannya jauh dari bayangan. Bahkan, Kabinet 
Indonesia Bersatu lebih gemuk lagi karena melebihi jumlah kursi kabinet yang 
dibentuk oleh Megawati dalam pemerintahannya. Parahnya lagi, terlihat SBY 
menempatkan orang yang salah dalam jabatannya. Jika argumen ini disanggah 
dengan mengatakan bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis, maka jawaban 
selanjutnya adalah bahwa SBY pernah menjanjikan dia akan membentuk kabinet yang 
akomodasionis, tetapi juga profesional. Kenyataannya, SBY banyak terjebak oleh 
kepentingan partai-partai yang ingin memasukkan orang-orangnya wal
 aupun tidak mempunyai kemampuan dibidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Kedua, lamban dalam menyikapi persoalan-persoalan yang menuntut penanganan 
secara cerdas dan tangkas. SBY sebelumnya mempunyai citra cepat dan tangkas 
dalam menangani masalah. Ini terkait dengan latar belakang SBY sebagai seorang 
militer. Bahkan dalam karier kemiliterannya, SBY selalu dinaungi bintang 
terang. Tetapi kenyataannya sebagaimana dikatakan banyak orang sebelumnya bahwa 
SBY adalah seorang yang peragu. Sikap inilah yang membuat pemerintah lambat 
dalam menangani permasalahan bangsa yang membutuhkan penanganan cepat dan 
akurat. Contoh konkretnya adalah penangan masalah Aceh yang terlambat dan 
sampai saat ini menyisakan masalah. 
Ketiga, supremasi hukum belum juga ditegakkan secara serius. Pemerintah memang 
telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga 
terlibat tindak korupsi. Tetapi, mereka yang diperiksa dan ditangkap tersebut 
adalah koruptor kelas teri jika dibandingkan dengan koruptor kasus BLBI. Para 
koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara sampai lebih dari lima ratus 
triliun rupiah ternyata bebas berkeliaran dan melarikan diri ke luar negeri. 
Tidak ada tindakan yang tegas dan penangkapan terhadap koruptor kelas kakap 
itu. Itu artinya, pemerintah belum serius dan menjadikan penegakan hukum dengan 
menangkap penjahat-penjahat recehan tersebut sebagai pembentuk wacana di 
masyarakat. Menangkap penjahat kelas teri diwacanakan sebagai gebrakan 
pemerintah.. Jika pemerintah serius menegakkan hukum dan memberantas korupsi, 
para koruptor kakap tersebut seharusnya sudah berada
  dalam sel tahanan. Yang paling mendasar untuk dipertanyakan bagaimana mungkin 
pemerintahan sekarang bisa menyeret Soeharto sebagaimana amanat reformasi kalau 
menyeret koruptor itu saja belum bisa dilakukan. 
Keempat, SBY membiarkan pejabat yang membantunya melakukan rangkap jabatan 
sehingga menyebabkan konflik kepentingan. Contoh yang paling populer adalah 
Kalla yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas di Bali beberapa waktu 
lalu. Bahkan ada indikasi SBY juga menginginkan para menterinya menguasai 
partai-partai yang lain menjelang pelaksanaan kongres beberapa partai sekarang 
ini. Ini tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, karena di samping 
akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, juga akan menyebabkan 
birokratisasi parpol dan membuat proses checks and balances menjadi terganggu. 
Kelima, dalam masa kampanye, berkembangnya wacana SBY didukung lembaga keuangan 
barat dan dunia. Ternyata hal tersebut tidak terbukti. Tidak ada pemotongan 
utang atau penjadwalan kembali utang, apalagi penghapusan utang. Bahkan 
sebaliknya utang harus segera dibayar. Itu menunjukkan kekuatan bargaining 
pimpinan eksekutif di hadapan asing sangat rendah. 
Setidaknya lima hal tersebut di ataslah jawaban mengapa popularitas SBY-Kalla 
menurun drastis. Tingkat kepercayaan kepada SBY-Kalla yang pada saat 
pelaksanaan pemilu mencapai 60 %, saat ini sebagaimana hasil survei LSI 
(Lembaga Survei Indonesia) mengalami penurunan drastis sampai angka di bawah 
40%. Kalau SBY-Kalla tidak segera memperbaiki kinerja pemerintahan, sangat 
mungkin dalam waktu yang tidak lama ketidakpercayaan masyarakat yang sekarang 
ini akan menjadi bola salju yang semakin membuat masyarakat menjadi antipati 
terhadap pemerintah. 

Penulis adalah Fungsionaris Peneliti di Yayasan Katalis Jakarta. 
 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give the gift of life to a sick child. 
Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/lGEjbB/6WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx