Politik Bantuan Luar Negeri

Politik Bantuan Luar Negeri
Oleh: Muhammad Ismail Yusanto
Publikasi 21/10/2004

hayatulislam.net - Bantuan luar negeri adalah salah satu teknik negara-negara 
Barat untuk melangsungkan imperialisme (penjajahan) kepada negara-negara 
jajahannya (Abdurrahman al-Maliki, As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsla, hal. 
7). Sedang imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang 
khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang 
mereka anut. Menurut Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani (1973) dalam Mafahim 
Siyasiyah li Hizbit Tahrir, hal. 13, imperialisme (al isti?mar) adalah 
pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan 
budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi 
(istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri 
tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya 
eksploitasi (istighlal).


Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan 
perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era 
puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang 
lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada 
negara-negara jajahannya. Perancis misalnya menduduki dan menjajah Aljazair 
(1830), Tunisia (1881), Maroko (1912), dan Syam (1920). Sementara Inggris 
menjajah India (1857), Mesir (1882), Irak (1914), dan Palestina (1918). Namun 
demikian, pada abad XIX negara-negara penjajah sebenarnya sudah mulai 
memanfaatkan bantuan luar negeri sebagai langkah awal untuk menancapkan taring 
penjajahan di banyak negara. Bahkan boleh dikatakan, penjajahan militer hampir 
tak dapat dipisahkan dengan bantuan luar negeri sebagai titik awal pendudukan 
militer. Inggris tak akan pernah menjajah Mesir kecuali melalui jalan hutang, 
Perancis tidak akan pernah menduduki Tunisia melainkan melalui jalan hutang, dan
 negara-negara Barat tak akan dapat meluaskan cengkeramannya di Daulah 
Utsmaniyah pada masa-masa terakhirnya kecuali melalui jalan hutang (Abdurrahman 
al-Maliki, op.cit., hal. 200, Bab Akhthar Al Qurudh Al Ajnabiyah).

Sebelum Perang Dunia I, cara yang ditempuh negara-negara Barat adalah 
memberikan bantuan (hutang), kemudian melakukan intervensi melalui hutang itu 
untuk menancapkan pengaruh dan kebijakannya di negeri-negeri yang diberi 
bantuan. Di Mesir, bantuan-bantuan yang diterima oleh pemerintah antara tahun 
1864 hingga 1875 telah mencapai sekitar 95 juta poundsterling. Kemudian pada 
tahun 1875 datanglah satu komisi penyelidik untuk memeriksa kondisi 
perekonomian Mesir dan mengusulkan dibentuknya sebuah dewan pengawas untuk 
memperbaiki keadaan perekonomiannya. Penguasa Mesir saat itu, Khadawi, tunduk 
kepada usulan ini dan setelah itu bantuan hutang tidak diberikan kecuali atas 
persetujuan dewan pengawas tersebut. Pada tahun 1886 Khadawi membentuk lembaga 
Dana Hutang (Shunduq Ad Dayn) guna menerima dana-dana hutang yang dikhususkan 
untuk mengelola proyek-proyek lokal. Dengan demikian, ada anasir pemerintahan 
asing di dalam tubuh pemerintahan Mesir. Pada tahun 1886 itu juga, Khadawi 
membentuk
 lembaga bernama Sistem Pengawasan Bilateral (Nizham Ar Raqabah Ats Tsuna`iyah) 
yang antara lain tugasnya adalah melakukan kontrol atas kondisi keuangan Mesir. 
Yang melakukan tugas ini adalah dua orang pengawas, yaitu satu orang Inggris 
untuk mengontrol segala pendapatan negara, dan satu orang Perancis yang 
mengontrol segala pembelanjaan negara. Lembaga pengontrol ini kemudian 
berkembang dan berubah menjadi Dewan Menteri yang di antara anggotanya adalah 
dua orang menteri berkebangsaan Eropa; satu orang berkebangsaan Inggris yang 
memegang jabatan menteri dalam Kementerian Keuangan, satu orang lagi 
berkebangsaan Perancis menjabat sebagai menteri dalam Kementerian Urusan 
Pekerjaan Rakyat. Demikianlah akhirnya Inggris berhasil menjajah Mesir melalui 
jalan hutang (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal. 201).

Sementara itu di Tunisia, penguasanya saat itu, Bey, telah meminta hutang ke 
negara-negara Eropa. Tidak sampai 7 tahun, hutang Tunisia jumlahnya telah 
mencapai 150 juta Frank, sehingga kemudian negara-negara Eropa menjadikan 
hutang itu sebagai justifikasi untuk melakukan intervensi dalam urusan dalam 
negeri Tunisia. Perancis lalu mengusulkan agar dibentuk suatu dewan keuangan 
yang kemudian ini disetujui oleh Inggris dan Italia. Pada tahun 1870, Bey 
mengeluarkan keputusan untuk membentuk dewan tersebut yang meskipun diketuai 
oleh seorang berkebangsaan Tunisia, namun anggota-anggotanya adalah orang-orang 
Perancis, Inggris, dan Italia. Dewan keuangan ini bertugas mendata hutang, 
menetapkan suku bunga, dan mengelola proyek-proyek yang mendapat bantuan 
dananya dari hutang. Dengan jalan inilah, akhirnya Perancis berhasil menjajah 
Tunisia. Dan boleh dikatakan, cara seperti ini merupakan langkah umum yang 
ditempuh oleh negara-negara Barat saat itu (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., 
hal. 201).

Namun penjajahan yang mengandalkan pasukan bersenjata dan kekuatan militer ini 
mulai goyah pada pertengahan abad XX, tepatnya menjelang berakhirnya Perang 
Dunia II. Ini terutama terjadi berkat opini dunia yang sangat gencar 
dilancarkan Uni Soviet untuk menentang kolonialisme Barat di berbagai belahan 
dunia (Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, hal. vii). Serangan Uni 
Soviet ini telah melemahkan posisi kolonialisme yang ada saat itu. Ketika 
Sekutu berhasil meraih kemenangan pada Perang Dunia II, Uni Soviet telah 
menetapkan program untuk melanjutkan serangannya terhadap penjajahan 
kapitalisme dan sekaligus mendorong bangsa-bangsa terjajah untuk mengobarkan 
revolusi guna merebut kemerdekaan. Maka dari, Amerika Serikat (AS) kemudian 
menyadari bahwa tak ada jalan lagi untuk melestarikan imperialisme kecuali 
dengan mengubah caranya dan bahwa tak ada cara lain untuk merebut negara-negara 
terjajah dari negara penjajah lain kecuali dengan cara baru, yaitu memerdekakan 
negara-negara
 jajahan lalu menjeratnya dengan macam-macam bantuan dan hutang. 

Pada awalnya, imperialisme gaya baru AS ini tidak banyak diketahui orang 
banyak, karena diberi kedok dengan ?revolusi kemerdekaan? dari penjajahan dan 
?bantuan? untuk membangun ekonomi negara yang baru merdeka. Semula cara baru 
ini hanya diketahui oleh para pengamat politik internasional. Namun pada 
pertengahan dasawarsa 60-an, orang-orang sudah mulai menyadari hal ini terutama 
setelah mereka mengamati upaya kemerdekaan negara-negara Afrika dan peristiwa 
Kongo. Akhirnya menjadi jelaslah bagaimana cara baru yang dijalankan AS untuk 
mengembangkan imperialisme, yaitu mengubah imperialisme yang semula berupa 
pemaksaan dominasi melalui pasukan perang dan kekuatan militer terhadap 
bangsa-bangsa lemah untuk kemudian dieksploitasi, menjadi pemaksaan dominasi 
dengan cara baru : (1) pemberian kemerdekaan ?secara formalitas? kepada negara 
terjajah, dan (2) memaksakan dominasi atas negara itu melalui berbagai hutang 
dan bantuan (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal. 7-8).

Menjadi gamblanglah bagi setiap orang bahwa ide pemberian kemerdekaan kepada 
berbagai bangsa dan pemberian hutang kepada mereka, tidak lain adalah cara baru 
untuk melangsungkan imperialisme. Semua orang akhirnya tahu bahwa AS selalu 
memantau negara-negara jajahan Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Portugal 
di berbagai belahan dunia, kemudian merebut negara-negara jajahan mereka itu 
dengan jalan memberikan kemerdekaan dan kemudian mengikatnya dengan memberi 
bantuan dan hutang. Peristiwa Kongo dan Angola, serta upaya PBB menentang 
penjajahan Inggris di Afrika (seperti Rhodesia), juga pembebasan Irian Barat 
yang kemudian digabungkan dengan Indonesia, merupakan bukti-bukti yang amat 
jelas adanya langkah politik AS menjalankan cara baru imperialismenya, yaitu 
memberi kemerdekaan dan bantuan.

Yang perlu juga diingat, sebuah negara merdeka yang akan mengambil hutang dari 
AS, tentunya harus mempunyai alasan atau justifikasi yang kuat di hadapan 
rakyatnya. Karena itulah, AS merekayasa opini umum mengenai ?rencana 
pembangunan? atau ?upaya menumbuhkan ekonomi? di negeri-negeri yang sebelumnya 
merupakan negara jajahan atau berada di bawah pengaruh negara-negara Barat. 
Pembentukan opini ini bertujuan agar penduduk negeri-negeri itu terdorong untuk 
menyusun rencana pembangunan atau rencana pembangunan ekonomi, yang untuk 
implementasinya tentu membutuhkan biaya besar yang tak lain harus diambil dari 
hutang-hutang luar negeri, terurama dari AS. Melalui hutang inilah, akhirnya 
negara-negara Barat ?terutama AS? dapat memaksakan dominasinya atas berbagai 
bangsa untuk kemudian dieksploitasi guna kepentingan negara-negara imperialisme 
yang kafir itu. Inilah teknik penjajahan baru yang memang dirancang untuk 
menggantikan penjajahan gaya lama berupa pemaksaan dominasi melalui pasukan
 perang dan kekuatan militer (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal.8).

Inilah hakikat politik bantuan luar negeri negara-negara Barat, khususnya AS, 
kepada berbagai negara dan bangsa di dunia. Bantuan luar negeri adalah sarana 
negara-negara Barat ?khususnya AS? untuk menguasai negeri-negeri dan 
mencengkeramkan pengaruhnya di negeri-negeri itu. Dengan kata lain, bantuan 
luar negeri itu sebenarnya bukanlah bantuan, melainkan suatu senjata politik 
(as silah as siyasi) yang ada di tangan negara pemberi hutang untuk memaksakan 
politik dan falsafah hidupnya (kapitalisme) kepada negeri yang mengambil 
hutang. Pernyataan John F. Kennedy pada tahun 1962 kiranya membuktikan semua 
itu. Dia menyatakan, ?Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan 
itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki 
pengawasan di seluruh dunia, serta menopang cukup banyak negara yang jika tidak 
dibantu sudah pasti akan runtuh, atau beralih ke dalam blok Komunis.? (Magdoff, 
The Age of Imperialism, hal.117, dalam Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan
 Sekarang, hal. 120).

Maka dari itu, tak heran bila bantuan luar negeri dalam berbagai bentuknya 
?bantuan ekonomi, militer, pangan, pinjaman, hibah, dan lain-lain? akan selalu 
menampakan dua ciri utama penjajahan, yaitu pertama, adanya pemaksaan dominasi 
(fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal).

Pemaksaan dominasi nampak sangat jelas dalam bermacam persyaratan 
(conditionalities) pemberian hutang, yang sebenarnya lebih patut disebut 
sebagai ?mengintimidasi dan mencampuri urusan dalam negeri?. Para pemberi 
pinjaman, apakah itu lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Dana Moneter 
Internasional (IMF), Bank Dunia, atau bank-bank komersial swasta, hanya akan 
memberikan pinjaman jika negara yang akan diberi pinjaman memang bersedia 
melaksanakann apa yang mereka sebut sebagai ?penyesuaian struktural? 
(structural adjustment) yang, pada dasarnya, adalah ?menyesuaikan kebijakan 
perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan terintegrasi 
ke dalam sistem pasar dunia.? Artinya, menyesuaikan diri dengan kehendak sistem 
pasar dunia yang dominan: sistem perdagangan bebas kapitalis seperti yang 
berlaku di negara-negara industri maju di Amerika Utara, Eropa Barat, dan 
Jepang. Itu berarti bahwa negara-negara yang ingin mendapatkan pinjaman dari 
IMF/Bank Dunia harus
 melakukan sejumlah ?langkah penyesuaian? di dalam negeri mereka, antara lain: 
devaluasi mata uang, deregulasi sistem perbankan, privatisasi, liberalisasi 
pasar, peningkatan ekspor, pengurangan konsumsi dalam negeri, pengurangan 
subsidi sektor publik, pemotongan belanja pemerintah untuk sektor-sektor 
pelayanan sosial, dan sebagainya dan seterusnya. 

Dominasi ekonomi ini seringkali ditambah lagi dengan dominasi dan tekanan 
politik dari negara-negara pemberi hutang. Insiden Atambua yang menewaskan tiga 
orang pekerja UNHCR dijadikan alasan AS untuk melancarkan embargo dan menyetop 
bantuan ekonomi, jika Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus itu dengan 
membubarkan dan mengadili milisi-milisi bersenjata di Timtim. Dalam 
kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan AS, William 
Cohen (Yahudi), menyatakan, ?Kegagalan mereka menjalankan semua komitmen itu 
pasti akan memperburuk hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Lebih 
jauh, hal itu juga akan membahayakan kelangsungan semua bantuan ekonomi kepada 
Indonesia.? (al-wa?ie, No. 02 Th. I, edisi 1-31 Oktober 2000, hal. 4).

Selain menimbulkan pemaksaan dominasi, hutang juga menjadi sarana eksploitasi 
bagi negara-negara pemberi hutang untuk memperkaya diri sendiri. Bantuan luar 
negeri sebenarnya hanya untuk menguntungkan negara-negara kreditor. 
Negara-negara yang mendapat bantuan tidak mendapatkan apa-apa selain 
ketergantungan kepada negara-negara penjajah yang semakin menjerat dari hari ke 
hari.

Keuntungan hasil eksploitasi melalui hutang itu memang cukup nyata. Bantuan 
luar negeri telah membentuk suatu sistem yang luar biasa untuk mengalirkan 
nilai keuntungan yang diukur melalui pendapatan dan investasi-investasi luar 
negeri. Misalnya, dari tahun 1970 hingga 1976, negara-negara industri Barat 
telah mengadakan investasi di luar negeri bernilai US$ 67 miliar dolar, yang 
US$ 27 miliar dolar di antaranya datang dari Amerika Serikat. Bersamaan dengan 
itu, negara-negara penjajah itu menerima pendapatan sebesar US$ 99 miliar dolar 
dari investasi-investasi itu (yang US$ 42 miliar dolar di antaranya digunakan 
kembali di luar AS, dan yang US$ 57 miliar dolar kembali ke AS). Ini 
menunjukkan suatu kelebihan bersih sebesar US$ 32 miliar untuk negara-negara 
industri itu dan suatu hasil bersih sebesar US$ 30 miliar untuk neraca luar 
negeri AS (Angka-angka dari Survey of Curent Business, dalam Serge Latouche, 
Critique de l?imperialisme, hal. 209).

Selain itu, seluruh kredit dan pinjaman itu sendiri ?yang diberikan kepada 
negara-negara berkembang? akan mengalir lagi ke negara-negara pemberi utang 
dalam bentuk kewajiban utang (pelunasan dan bunganya) dalam jumlah yang lebih 
besar. Setiap satu dolar yang dikeluarkan negara donor untuk dunia ketiga akan 
kembali lagi kepada mereka dalam jumlah yang berlipat. Pada tahun 1983, 
misalnya, uang yang mengalir dari negara-negara berkembang ke bank-bank swasta 
di negara-negara industri jumlahnya US$ 21 miliar dolar lebih banyak daripada 
kredit yang mereka berikan ke negara-negara berkembang. Pada tahun 1984, uang 
yang mengalir ke negara-negara berkembang, baik dalam bentuk pinjaman maupun 
kredit, jumlahnya mencapai US$ 85 miliar dolar. Pada saat yang sama, uang yang 
mengalir balik ke negara-negara industri dalam bentuk pelunasan (cicilan 
hutang) dan bunga adalah sebesar US$ 92 miliar, atau sekitar 108 % dari uang 
yang sebelumnya mereka hutangkan (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga:
 Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 92-93).

Dari uraian ini, nampak jelas bantuan luar negeri ?sebagai bentuk imperialisme 
baru? selain disertai syarat-syarat yang menunjukkan dominasi pihak pemberi 
hutang, juga memang lebih banyak mengabdi untuk kepentingan negara-negara 
kreditor itu sendiri, bukan untuk kepentingan negara-negara penerima hutang. 
Demikianlah kenyataannya, karena perilaku negara-negara penjajah yang kapitalis 
memang tak dapat dipisahkan dari persepsi ideologi kapitalisme anutan mereka, 
yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dalam setiap aktivitas 
hidupnya. Mereka tak akan peduli, walaupun bantuan luar negeri yang mereka 
berikan akhirnya menimbulkan kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, 
gejolak sosial, dan kerugian lainnya di pihak penerima bantuan. Yang penting 
diri sendiri untung. Itulah prinsip mengutamakan kepentingan sendiri (self 
interest) gaya kapitalisme yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh Adam Smith 
(1723-1790), Bapak Kapitalisme. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations
 (1776) berkata:

?Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita 
mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas 
kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa 
bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dari rasa cinta terhadap diri 
sendiri; dan tak akan kita berbicara kepada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan 
kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih.? (Adam Smith, 
The Wealth of Nations, vol.II (London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960), hal. vii, 
dalam Bonnie Setiawan, Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, hal. 20).


Bahaya Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri untuk membiayai pembangunan adalah jalan paling berbahaya 
bagi seluruh negeri di dunia. Umat manusia akan terus mengalami penderitaan 
selama mereka mengambil bantuan luar negeri, karena bantuan ini hakikatnya 
adalah penjajahan atas mereka.

Sesungguhnya setiap orang yang melihat dan memperhatikan fakta utang luar 
negeri, terdapat 5 (lima) bahaya besar yang jelas-jelas tampak di depan mata 
(Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal. 200-207, Bab Akhthar Al Qurudh Al 
Ajnabiyah):

Pertama, Utang yang diberikan negara-negara kapitalis kepada negeri-negeri 
miskin ?termasuk Indonesia? pada hakikatnya adalah salah satu cara yang 
ditempuh untuk menjajah secara ekonomi negara-negara yang menerima utang 
tersebut. Dengan kata lain, negara penerima utang akan dijadikan ?sapi perahan? 
belaka, yang diambil dan disedot segala harta dan kekayaan oleh negara-negara 
pemberi hutang. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kenyataan di Indonesia, 
bahwa jumlah pembayaran kembali cicilan dan bunga hutang-hutangnya telah 
menyedot hampir separoh dari belanja negara. Biro Pusat Statistik mencatat 
angka 48 % belanja pemerintahan tahun anggaran 1992 ditujukan untuk membayar 
kembali cicilan dan bunga hutang luar negeri. Padahal pada tahun 1974 hanya 
tercatat angka 4%, alias kenaikan hampir tujuh kali lipat selama hampir 20 
tahun. Sementara itu Bank Dunia mencatat akumulasi jumlah pembayaran kembali 
(cicilan dan bunga) hutang luar negeri Indonesia tahun 1985-89 adalah sebesar 
US$ 37,03
 miliar dolar. Jumlah ini adalah rata-rata 9,3 % dari total GNP atau 36,4 % 
dari nilai ekspor. Rasio antara kewajiban cicilan plus bunga dengan penghasilan 
negara dari ekspor (sebagai sumber utama pembayaran hutang) inilah yang disebut 
dengan DSR (Debt Service Ratio), yakni tolok ukur utama untuk menilai apakah 
suatu negara penghutang dianggap mampu membayar hutang-hutangnya. Menurut Bank 
Dunia, angkanya tak boleh lebih dari 30 %. Data terakhir dari ADB, DSR 
Indonesia tahun 1998 mencapai 36,0 %. Angka yang gawat. Bahkan tahun 2000 
diprediksi tetap sama gawatnya: 34 %. Bahkan menurut ECONIT, tahun 2000 
diprediksi DSR Indonesia sebenarnya 52 %. Gawat darurat ! Dengan kata lain, 
lebih dari separuh penghasilan kita habis lagi, hanya untuk membayar hutang 
luar negeri. Inilah suatu bentuk eksploitasi negara-negara imperialis atas 
Indonesia (Roem Topatimasang, Hutang Itu Hutang, hal. 9).

Kedua, sebelum hutang diberikan, negara-negara donor harus mengetahui kapasitas 
dan kapabilitas sebuah negara yang berutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar 
ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara 
tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Saat ini 
di Indonesia, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada 
hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of 
Intent (LoI) (Roem Topatimasang, Hutang Itu Hutang, hal. 9). Ini jelas 
berbahaya, karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan 
menjadi terkuak dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai 
persyaratan (conditionalities) pemberian pinjaman yang sangat mencekik leher 
rakyat melarat ?seperti pemotongan subsidi bahan pangan, pupuk, dan BBM? yang 
akhirnya hanya menguntungkan pihak negara-negara donor sementara Indonesia 
hanya dapat gigit jari saja menelan kepahitan ekonomi. 

Ketiga, Pemberian hutang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap 
miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke 
waktu. Pada tahun 2000 ini, setelah tiga tahun dibantu IMF, jumlah orang miskin 
di Indonesia menjadi 50 % dari jumlah penduduk, atau sekitar 100 juta orang. 
Padahal sebelum krisis ekonomi (tahun 1997) jumlah kaum miskin di Indonesia 
hanya sekitar 14 % dari jumlah penduduk atau sekitar 22 juta jiwa (Muhidin M. 
Dahlan (ed), Sosialisme Religius Suatu jalan Keempat?, hal. 41; Suara 
Muhammadiyah, No. 04, 16-28 Februari 2000). Jadi telah terbukti, bahwa program 
IMF telah sukses menambah jumlah kaum miskin dan melarat. Bagi negara-negara 
berkembang yang sedang dalam kesulitan seperti Indonesia karena harus tunduk 
dan patuh kepada IMF, IMF tampak seperti pencekik berdarah dingin, yang 
menghisap darah orang miskin. Program-program yang biasanya diajukan IMF di 
bidang politik dan ekonomi adalah: (1) Gaji (juga upah buruh) mesti dibekukan
 (tidak dinaikkan), atau kalau perlu kenaikannya dibatasi dengan undang-undang. 
Bila ini diterapkan, sedang harga terus membubung, daya beli masyarakat akan 
hancur berantakan. (2) Bantuan Sosial yang dikeluarkan pemerintah harus 
dikurangi. Yang menderita adalah rumah sakit, sekolah, lembaga sosial, dan 
tunjangan sosial. (3) Subsidi bahan makanan pokok (sembako) dan BBM harus 
dihilangkan. Tentu saja tanpa subsidi harga pangan dan BBM akan melangit dan 
akan menghantam habis kaum dhuafa. (4) Merosotnya nilai mata uang akan 
menyebabkan ekspor besar-besaran dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Pasar 
dalam negeri akan mengalami kelangkaan barang akibat ekspor berlebihan. 
Langkanya barang, jelas akan melambungkan harga. Yang paling menonjol adalah 
jenaikan harga barang-barang impor (minyak tanah, bensin, bahan pangan, dan 
lain-lain). (5) Liberalisasi ekonomi terhadap pihak luar negeri akan memberi 
kesempatan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeruk keuntungan 
tanpa batas.
 Tentu saja hal ini akan dapat memancing kerusuhan sosial yang ujung-ujungnya 
akan membikin rakyat menderita. Apalagi dalam penerapan kebijakan pemerintah 
ini, tak jarang dibarengi dengan politik represif atau kekuatan militer yang 
kejam (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan 
Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 99). Selain itu, utang yang makin 
bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu juga sangat memberatkan negara peminjam 
dan membuatnya semakin tergantung kepada negara-negara donor atau lembaga 
keuangan internasional yang meminjamkan uangnya. Menurut INFID (International 
NGO Forum on Development Indonesia) akumuluasi hutang luar negeri yang sudah 
diterima Indonesia makin menggunung dengan peningkatan cukup tajam, dari US$ 54 
miliar pada 1997, menjadi US$ 142 miliar pada tahun 2000. Hal ini otomatis akan 
meningkatkan pula rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), dari 23 % 
pada 1997 menjadi 83 % pada tahun 2000 (Suara Pembaruan, 12 Oktober 2000).

Keempat, Hutang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata 
politik (as silah as siyasi) negara-negara kapitalis kafir Barat kepada 
negeri-negeri muslim untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum 
muslimin. Tujuan mereka memberi hutang bukanlah untuk membantu negara lain, 
melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka 
menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai 
kepentingan mereka. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan 
bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS itu sendiri dan 
mengamankan kepentingan ?Dunia Bebas? (negara-negara kapitalis). Pada akhir 
tahun 1962 dan awal tahun 1963 di AS muncul debat publik seputar bantuan luar 
negeri AS bidang ekonomi dan militer. Maka kemudian Kennedy membentuk sebuah 
komisi beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, yang diketuai oleh Jendral Lucas 
Clay, untuk mengkaji masalah ini. Pada minggu terakhir Maret 1963,
 komisi itu mengeluarkan dokumen hasil kajiannya. Di antara yang termaktub di 
sana adalah bahwa tujuan pemberian bantuan luar negeri dan standar untuk 
memberikan bantuan adalah ?keamanan bangsa Amerika Serikat dan keamanan serta 
keselamatan ?Dunia Bebas?.? Inilah standar umum untuk seluruh bantuan ekonomi 
ataupun militer. Jadi, tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya 
bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga 
keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya, atau dengan kata lain, 
tujuannya adalah menjadikan negara-negara penerima bantuan tunduk di bawah 
dominasi AS untuk kemudian dijadikan sapi perahan AS dan alat untuk membela 
kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., 
hal. 204-205). 

Kelima, Utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor 
keuangan (moneter) negara pengutang. Hutang ada yang berjangka panjang dan ada 
yang berjangka pendek. Yang berjangka pendek, berbahaya karena akan dapat 
memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan 
kerusuhan sosial dalam negeri. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, 
pembayarannya tidak menggunakan mata uang domestik, melainkan terutama harus 
dengan dolar AS. Padahal dolar AS termasuk hard currency. Maka dari itu, negara 
penghutang akan tidak mampu melunasi hutangnya dengan dolar AS karena langka, 
ataupun kalau dipaksakan membeli dolar, maka dolar akan dibeli dengan harga 
yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal, sehingga akhirnya akan membawa 
kemerosotan nilai mata uang lokal. Adapun hutang jangka panjang, adalah juga 
berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin menggila, yang akhirnya akan 
dapat melemahkan anggaran belanja negara penghutang dan membuatnya
 tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya. Pada saat inilah negara-negara 
kreditor akan dapat memaksakan kehendak dan kebijakannya yang sangat merugikan 
kepada negara penghutang. 

Berdasarkan kenyataan ini, jelas sekali bahaya-bahaya besar yang ada dibalik 
ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. AS dalam hal ini, yang 
mengendalikan lembaga-lembaga keuangan Intemasional seperti Bank Dunia, IMF, 
maupun CGI, dengan mudah dapat menghancurkan perekonomian negeri-negeri miskin. 
Selanjutnya mereka memaksakan kepentingan politik dan ekonominya terhadap 
penguasa ?penguasa yang ada di negeri-negeri tersebut. Atau bila perlu 
menggantikan penguasa secara paksa melalui krisis ekonomi yang mereka rancang, 
seperti yang terjadi dalam kasus lengsernya Soeharto sesaat setelah IMF dan 
Bank Dunia membangkrutkan Indonesia lewat krisis moneter dan memaksa Soeharto 
mundur.

Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya itu, bantuan luar negeri adalah 
haram menurut syara?, karena:

Pertama, bantuan luar negeri menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai 
kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga 
kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Segala macam sarana atau perantaraan 
yang akan membawa kemudharatan (dharar) ?padahal keberadaannya telah 
diharamkan? adalah haram. Kaidah syara? menetapkan:

?Al Wasilatu ilal haram muharramah.? (Segala perantaraan yang membawa kepada 
yang haram, maka ia diharamkan).

Kedua, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir 
dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan 
tidak boleh terjadi. Allah SWT berfirman:

?Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk 
menguasai kaum mu`minin.? (Qs. an-Nisaa` [4]: 141).

Ketiga, bantuan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal 
Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang 
wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauihnya. Allah SWT berfirman :

?Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba?? (Qs. al-Baqarah 
[2]: 275).

Rasulullah Saw bersabda:

?Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari 
macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) 
ibu kandungnya sendiri...? [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid 
II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih].

?Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar 
dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam).? 
[HR. al-Baihaqy, dari Anas bin Malik].


Khatimah

Sudah saatnya kaum muslimin bersikap tegas dalam masalah bantuan luar negeri 
ini. Mereka harus menolak bantuan luar negeri, karena telah terbukti membawa 
bahaya dan menyengsarakan mereka. Mereka harus berusaha dan berjuang keras 
untuk menghentikan ketertindasan dan ketundukan yang hina di bawah dominasi dan 
eksploitasi negara-negara Barat yang kafir. Mereka harus sadar bahwa 
negara-negara Barat bukanlah sahabat apalagi penolong mereka, melainkan musuh 
dan penjajah yang telah menyengsarakan dan menghinakan mereka. 





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx