Subject: (thougtfull) Nilai Dari Sebuah Bencana - msg#00745

Previous Message by Date: click to view message preview

Monsanto, Korupsi, dan Tragedi Lingkungan

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=185224&kat_id=23 Rabu, 26 Januari 2005 Monsanto, Korupsi, dan Tragedi Lingkungan Oleh : Syaefudin Simon Monsanto perusahan raksasa yang memproduksi produk-produk kimia (pestisida, kosmetik, bahan kimia industri) dan benih rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) asal Amerika Serikat kembali mendapat sorotan dunia. Pers Amerika awal Januari 2005 mengekspose pengakuan Monsanto bahwa pihaknya melalui anak perusahaannya di Jakarta, PT Monagro Kimia - telah menyuap 140 pejabat tinggi Indonesia untuk meloloskan produknya (benih kapas GMO, pestisida merk Roundup, Polaris, dan Spark) di Indonesia sebesar 700.000 dolar AS (Rp 6,5 miliar) sejak tahun 1997 sampai 2002. Pengakuan Monsanto keluar setelah perusahaan tersebut melakukan audit internal atas permintaan Departemen Kehakiman dan Badan Pengawas Pasar Modal AS. Pengakuan Monsanto itu langsung bikin geger nasional. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang diduga menerima suap langsung membantahnya. Tidak apa. Di mana sih ada maling yang mau mengaku? Yang jelas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) seperti mendapat durian runtuh. Mereka sebenarnya tinggal menguliti ''hidangan korupsi'' yang telah disuguhkan Departemen Kehakiman AS itu. Tak usah repot melacak dan mencari data siapa penyuap dan siapa yang menerima suap. Pihak Monsanto telah membeberkannya. Melebar Persoalannya, sejauh manakah keberanian KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut? Soalnya bukan perkara mudah mengusut 140 pejabat Indonesi sebagian besar diduga dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, dan Bappenas yang terindikasi menerima suap Monsanto. Apalagi jika masalahnya kemudian melebar lagi ke daerah. Bukankah PT Monagro Kimia juga menyuap sejumlah pejabat daerah yang wilayahnya menjadi contoh penanaman kapas transgenik produk Monsanto. Sekadar informasi, kapas transgenik itu pada tahun 2001 ditanam di enam kabupaten di Sulawesi Selatan: Soppeng, Wajo, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Gowa. Sesuai SK Menteri Pertanian saat itu, pemerintah menyiapkan lahan 10.000 hektar untuk penanaman kapas transgenik tersebut. Bila hasilnya bagus, kata Kepala Dinas Perkebunan Sulsel A Makkarasang waktu itu, pihaknya akan menambah 25.000 hektar lagi untuk perluasan penanaman kapas transgenik. Saat itu, pihak Monsanto menyatakan bibit kapas transgenik (GMO) tersebut punya keunggulan dibanding bibit kapas konvensional yaitu tahan terhadap hama ulat yang menjadi momok para petani kapas di Sulawesi. Dari gambaran di atas, betapa banyaknya pejabat yang terlibat kasus Monsanto. Jika sampai ke pengadilan, niscaya kasusnya akan makin melebar lagi. Maklum, biasanya para koruptor tidak ingin masuk penjara sendirian. Mereka mengajak pelbagai pihak yang akomodatif untuk bisa menikmati hasil korupsinya. Harapannya, pihak-pihak yang diajak itu akan dapat meringankan hukumannya bila kasusnya terbongkar. Lantas, siapa yang paling bisa meringankan hukuman, bahkan membebaskannya? Biasanya pejabat yang punya kedudukan strategis yang bisa mendikte hukum. Niscaya Anda tahu siapa-siapa mereka. Itulah yang akan menyulitkan KPTPK dalam penyelidikannya. Beranikah KPTPK menguliti kasus korupsi Monsanto sampai ke akar-akarnya? Pertanyaan ini layak kita ajukan karena bukan tidak mungkin, seperti yang sudah-sudah, KPTPK hanya mencari kambing hitam. Sang raja korupsinya justru aman! Tradisi TNC Sebagai perusahaan raksasa trannational corporation (TNC), Monsanto sudah lama terkenal karena kemampuan lobi-lobinya untuk meloloskan produk-produknya di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang. Keberhasilan lobi-lobi tersebut karena Monsanto tidak hanya mampu menebar uang ke berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk meloloskan produk-produknya di negara sasaran, tapi juga karena Monsanto mempunyai pelobi-pelobi handal yang notabene merupakan pejabat tinggi bahkan pembantu presiden di Washington. Cara memperkuat lobi Monsanto di AS dan mancanegara sama seperti apa yang dilakukan konglomerat Indonesia. Untuk melancarkan bisnisnya, sebagai contoh, Monsanto merekrut pejabat tinggi sebagai salah seorang dewan komisaris atau dewan direkturnya. Tujuannya jelas untuk memperkuat lobi-lobinya dalam memasuki pasar di dalam maupun luar negeri. Sampai saat ini, misalnya, Monsanto masih menjadikan Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS, untuk menjabat dewan direktur dari divisi farmasi perusahaan itu. Bahkan, mantan jaksa Agung AS, Clearence Thomas pernah tercatat sebagai salah seorang pengacara Monsanto. Begitu juga mantan menteri pertanian, Anne Veneman, tercatat sebagai salah seorang dewan direkur Monsanto. Ibarat kata, organisasi pemerintahan Monsanto seperti ''negara'' dalam ''negara'' di AS sana. Tak heran jika negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan India misalnya tak sanggup membendung lobi-lobi Monsanto. Maklumlah, jika Monsanto gagal melobi di tingkat kepala daerah, pejabat, dan menteri, maka dengan kekuatan lobinya, dia bisa meminta Washington melobi presiden negara sasaran. Kebiasaan itu sering dirasakan negara-negara berkembang. Ingat ketika Dubes AS Ralph L Boyce tahun lalu datang ke Presiden Megawati Soekarnoputri untuk melindungi pejabat-pejabat PT Newmont, perusahaan tambang emas asal AS, yang dituduh membuang limbah beracunnya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Itulah salah satu ''perlindungan dan lobi'' bagi perusahaan pertambangan emas transnational Newmont yang ampuh. Hal yang senada dalam kasus berbeda, niscaya dilakukan pula oleh Monsanto. Maklumlah lobi jalur government to government ini sangat efektif karena pengaruhnya sangat luas. Sekarang persoalannya terletak pada keteguhan pejabat-pejabat negara sasaran Monsanto. Jika pejabat tersebut teguh dan tak terpengaruh lobi Monsanto, perusahaan ini pun bakal pergi. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia lobi Monsanto gagal total. Departemen Kesehatan Itali misalnya secara tegas menolak kehadiran jagung transgenik (GMO) yang diproduksi Monsanto karena khawatir kandungan kimia dan biologis jagung ini akan merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Bulan Maret 2001 lalu polisi Itali juga menggrebek kantor Monsanto di Roma dan mereka menemukan 112 ton bbit jagung transgenik yang siap disebarkan secara ilegal kepada para petani. Hal yang sama terjadi di Jerman. Produk-produk bibit transgenik Monsanto dilarang memasuki negeri pembuat mobil papan atas itu. Dengan melihat sepak terjang Monsanto dan bahaya lingkungan di masa depan akibat tersebarnya bibit tanaman pangan transgenik (jagung, kedelai, gandum, kentang, tomat, apel, dan lain-lain) kini Uni Eropa secara tegas melarang Monsanto menjual bibit-bibit GMO-nya ke sana. Hilangnya pasar di Eropa tersebut, membuat Monsanto aktif bergerilya ke negara-negara dunia ketiga, khususnya Asia dan Afrika. Hampir semua negara Asia, kecuali Jepang, Filipina, dan India yang pendidikannya maju, menerima rayuan Monsanto. Sejumlah LSM lingkungan yang memperingatkan munculnya tragedi lingkungan di masa depan akibat pestisida dan bibit transgenik produk Monsanto diabaikan pemerintah masing-masing. Lobi mereka terlalu kuat dibanding teriakan LSM. Di negara-negara yang ''lunak'' ini, Monsanto berkembang pesat. Dia tidak saja bisa menjual produk-produk kimianya secara bebas di pasar nasional, tapi juga bisa melobi pejabat-pejabat terkait untuk membuat kebijakan agar para petani di Indonesia menggunakan bibit tanaman dan pestisida merek tertentu (Roundup, Polaris, Spark, dan lainnya). Hasilnya, produk Monsanto dipakai luas para petani di Indonesia yang umumnya mendapat paket kredit (benih dan obat-obatan) dari pemerintah. Dengan cara seperti itu, Monsanto tidak merasa rugi jika harus mengeluarkan duit ratusan, bahkan jutaan dolar AS untuk menyuap pejabat terkait. Cukupkah sepak terjang Monsanto sampai di situ? Tidak! Dengan kekuatan uang dan lobinya, Monsanto pun ikut menggolkan pelbagai perundang-undangan yang akan menguntungkan bisnisnya. Greenpeace, misalnya, menuduh Monsanto telah membiayai penggolan (penyuksesan) undang-undang privatisasi air, rekayasa genetik, dan hormon-hormon pertumbuhan. Saat ini masalah-masalah tersebut, khususnya privatisasi air, sedang menjadi isu hangat di Indonesia. Setelah sukses mempromosikan ''revolusi hijau'' di Indonesia yang mengakibatan petani tergantung pada pestisida dan bibit Monsanto, kini perusahaan yang sama tengah mempromosikan privatisasi air. Yang terakhir ini pun sudah lolos di DPR, tapi masih menghadapi gugatan hukum oleh sejumlah aktivis lingkungan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika privatisasi air di MK juga lolos, percayalah masa depan petani dan lingkungan Indonesia akan rusak berat. Barangkali itulah sebabnya, para aktivis lingkungan menyebut Monsanto sebagai global corporate terrorism. Pemred Newsletter JICA NGO Desk, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Date: click to view message preview

Refleksi untuk 100 Hari SBY-Kalla

http://padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=5807&PHPSESSID=fcf08fb2371ff5a682cca63d9074e018 Refleksi untuk 100 Hari SBY-Kalla * Memotret Masalah dan Kesempatan Oleh Herdi Sahrasad Oleh Redaksi Kamis, 27-Januari-2005, 17:08:410 klik Secara objektif, khalayak umum mengakui bahwa Wapres M. Jusuf Kalla dikenal sebagai pejabat yang berani dan cepat bekerja meski kini berbagai kontroversi mengitarinya. Tatkala dia terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Partai Golkar 15-20 Desember di Bali, muncullah reaksi dari M. Amien Rais dan Ichlasul Amal. Kemenangan Kalla dinilai Amien akan jadi lonceng kematian demokrasi lantaran terjadi komplikasi karena menyatunya tiga sumber daya politik pada diri Kalla, yakni kekuasaan, bisnis, dan partai politik. Itu menjadi suatu konglomerasi politik yang rawan konflik kepentingan. Jika hal itu benar terjadi, bakal timbul set back bagi usaha kita membangun demokrasi dan tradisi politik baru yang fair, accountable, dan transparan yang menjadi komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul gempa dan tsunami di Aceh, terjadi kontroversi surat keputusan Wapres tentang pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang menyulut reaksi DPR. Amal menyatakan, kemenangan Kalla dapat mempersulit pemerintahan Yudhoyono memberantas korupsi karena di masa lalu banyak kader Golkar yang terlibat korupsi. Meskipun Kalla menyatakan Golkar bukan bungker bagi koruptor, kemungkinan kader Golkar yang korup berkelit-kelindan dan menggunakan partainya sebagai tempat bersembunyi tetap bisa terjadi. *** Menyatunya tiga sumber daya, kekuasaan, bisnis, dan parpol, merupakan konglomerasi kekuasaan Kalla yang sangat mungkin dapat membeli segalanya. Makna segalanya berarti peraturan, supervisi, dan regulasi. Segalanya juga berarti jabatan, otoritas, bahkan hati nurani. Di masa pemerintahan-pemerintahan lalu, kekuatan modal mengalahkan kekuatan moral dan otoritas yang sah. Akibatnya, RI seperti republik siluman karena begitu banyaknya korupsi-kolusi dan penyelewengan. (B. Herry Priyono, FEER, 17/1/1991) Sebagai Wapres dan ketua umum Golkar, Kalla memiliki political-economic leverage yang kuat untuk bargaining terhadap SBY serta untuk menentukan kebijakan, mengalokasikan proyek pembangunan, dan sumber daya ekonomi. Sebagai pebisnis, Kalla dan konglomerasinya memiliki kekuatan menentukan dalam percaturan sosial dan wilayah kebijakan. Itulah penyebab terjadinya matahari kembar dalam pemerintahan SBY-Kalla. Mengapa? Meminjam perspektif Herry Priyono, ada dua hal yang krusial. Pertama, sumber dan bentuk kekuasaan atas suatu masyarakat bukan tunggal (mono-centrist), melainkan jamak (polycentrist). Kekuasaan pemodal untuk melakukan atau tidak melakukan investasi, memenangkan tender, membeli keputusan pengadilan, atau mendesakkan proyek pembangunan sama konkretnya dengan kekuasaan presiden untuk mengundangkan peraturan. Karena itu, amat menyesatkan menganggap kinerja kekuasaan sebagai sekadar soal otoritas legal-formal aparatur negara. Kekuasaan atas masyarakat tidak terbatas pada kontrol terhadap institusi negara, tidak juga pada jabatan pemerintahan. Apakah kita masih percaya pemerintah merupakan penguasa riil atas masyarakat bila di Indonesia dewasa ini 15 keluarga menguasai 61,7 persen kapitalisasi pasar di Indonesia dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go public dikuasai oleh keluarga (Claessens, dkk 1999)? Karena itu, dengan konglomerasi politiknya, Kalla amat berpeluang untuk mendesakkan kepentingannya. Kedua, kekuasaan bisnis berakar dari kapasitasnya untuk melakukan dan tidak-melakukan investasi. Karena negara tidak menguasai modal, sedangkan kaum pemodal sesuka hatinya menentukan investasi dan tidak perduli lagi dengan rasa kebangsaan atau nasionalisme yang mungkin dianggap usang, maka negara yang justru bergantung pada kekuatan modal. Dalam diri Kalla, jabatan kenegaraan (Wapres), pengusaha, dan politik (ketua umum DPP Partai Golkar) menyatu sehingga munculnya kekhawatiran konglomerasi politik itu sangat rasional, yakni, kekuatan modal (yang pada diri Kalla menyatu dengan kekuasaan) akan mudah mendiktekan kebijakan, keputusan, dan peraturan. Sekadar contoh, di bawah rezim Soeharto, kita melihat skandal pertanian yang melibatkan 1,7 juta hektare Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Proyek itu pertama lahir bukan dari Soeharto atau kabinetnya, melainkan dari upaya pemodal/pengusaha raksasa Tay Juhana (yang diikuti pebisnis lain, seperti Bob Hasan), untuk mengeruk dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat 206,5 juta dolar AS, sedangkan Bob Hasan 161,7 juta dollar AS. Pola semacam juga terjadi dalam berbagai skandal lain, seperti perubahan BRI sejak 1996-1998 dari bank rakyat menjadi bank konglomerat serta penggelapan Rp 1 triliun pajak oleh pengusaha ST dan DD. Di sini pemodal bisa membeli peraturan, kebijakan, dan supervisi sehingga terjadi korupsi dan manipulasi yang merugikan rakyat. *** Di tengah krisis multidimensi, bencana banjir, gempa, dan tsunami, negara kita dewasa ini justru bergantung pada kekuatan modal. Karena itu, potensi Kalla untuk mempengaruhi dan mendiktekan kebijakan dan peraturan hanya bisa dihindarkan oleh kebesaran jiwa Kalla sebagai negarawan. Harus diakui, ketergantungan negara terhadap modal meningkat pascajatuhnya Soeharto. Selanjutnya, berlakulah paham kapitalisme, yang meminjam bahasa Karl Marx, modallah yang menentukan dan mendefinisikan realitas kehidupan, realitas sejarah, dan kelas-kelas sosial karena rakyat sangat berkepentingan dengan lapangan kerja dan penghidupan itu sendiri. Modal telah menciptakan ketergantungan rakyat dan negara kepadanya, yang membelah manusia menjadi kelas-kelas sosial: antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja yang tuna kapital. Hanya jiwa besar Kalla yang bisa membuktikan, beliau tetap konsisten sebagai negarawan ataukah dia hanya jadi politikus oportunis yang memanfaatkan peluang kekuasaan untuk kepentingan sesaat. Kita percaya, sebagai orang Bugis, Kalla memiliki rasa malu, siri, untuk tidak berbuat kesalahan dan ketidakbajikan. * Herdi Sahrasad, aktivis Prodem, research scholar pada Freedom Foundation, LSPEU Indonesia, dan Indonesian Research Group (IRG), Jakarta. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Previous Message by Thread: click to view message preview

Monsanto, Korupsi, dan Tragedi Lingkungan

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=185224&kat_id=23 Rabu, 26 Januari 2005 Monsanto, Korupsi, dan Tragedi Lingkungan Oleh : Syaefudin Simon Monsanto perusahan raksasa yang memproduksi produk-produk kimia (pestisida, kosmetik, bahan kimia industri) dan benih rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) asal Amerika Serikat kembali mendapat sorotan dunia. Pers Amerika awal Januari 2005 mengekspose pengakuan Monsanto bahwa pihaknya melalui anak perusahaannya di Jakarta, PT Monagro Kimia - telah menyuap 140 pejabat tinggi Indonesia untuk meloloskan produknya (benih kapas GMO, pestisida merk Roundup, Polaris, dan Spark) di Indonesia sebesar 700.000 dolar AS (Rp 6,5 miliar) sejak tahun 1997 sampai 2002. Pengakuan Monsanto keluar setelah perusahaan tersebut melakukan audit internal atas permintaan Departemen Kehakiman dan Badan Pengawas Pasar Modal AS. Pengakuan Monsanto itu langsung bikin geger nasional. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang diduga menerima suap langsung membantahnya. Tidak apa. Di mana sih ada maling yang mau mengaku? Yang jelas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) seperti mendapat durian runtuh. Mereka sebenarnya tinggal menguliti ''hidangan korupsi'' yang telah disuguhkan Departemen Kehakiman AS itu. Tak usah repot melacak dan mencari data siapa penyuap dan siapa yang menerima suap. Pihak Monsanto telah membeberkannya. Melebar Persoalannya, sejauh manakah keberanian KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut? Soalnya bukan perkara mudah mengusut 140 pejabat Indonesi sebagian besar diduga dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, dan Bappenas yang terindikasi menerima suap Monsanto. Apalagi jika masalahnya kemudian melebar lagi ke daerah. Bukankah PT Monagro Kimia juga menyuap sejumlah pejabat daerah yang wilayahnya menjadi contoh penanaman kapas transgenik produk Monsanto. Sekadar informasi, kapas transgenik itu pada tahun 2001 ditanam di enam kabupaten di Sulawesi Selatan: Soppeng, Wajo, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Gowa. Sesuai SK Menteri Pertanian saat itu, pemerintah menyiapkan lahan 10.000 hektar untuk penanaman kapas transgenik tersebut. Bila hasilnya bagus, kata Kepala Dinas Perkebunan Sulsel A Makkarasang waktu itu, pihaknya akan menambah 25.000 hektar lagi untuk perluasan penanaman kapas transgenik. Saat itu, pihak Monsanto menyatakan bibit kapas transgenik (GMO) tersebut punya keunggulan dibanding bibit kapas konvensional yaitu tahan terhadap hama ulat yang menjadi momok para petani kapas di Sulawesi. Dari gambaran di atas, betapa banyaknya pejabat yang terlibat kasus Monsanto. Jika sampai ke pengadilan, niscaya kasusnya akan makin melebar lagi. Maklum, biasanya para koruptor tidak ingin masuk penjara sendirian. Mereka mengajak pelbagai pihak yang akomodatif untuk bisa menikmati hasil korupsinya. Harapannya, pihak-pihak yang diajak itu akan dapat meringankan hukumannya bila kasusnya terbongkar. Lantas, siapa yang paling bisa meringankan hukuman, bahkan membebaskannya? Biasanya pejabat yang punya kedudukan strategis yang bisa mendikte hukum. Niscaya Anda tahu siapa-siapa mereka. Itulah yang akan menyulitkan KPTPK dalam penyelidikannya. Beranikah KPTPK menguliti kasus korupsi Monsanto sampai ke akar-akarnya? Pertanyaan ini layak kita ajukan karena bukan tidak mungkin, seperti yang sudah-sudah, KPTPK hanya mencari kambing hitam. Sang raja korupsinya justru aman! Tradisi TNC Sebagai perusahaan raksasa trannational corporation (TNC), Monsanto sudah lama terkenal karena kemampuan lobi-lobinya untuk meloloskan produk-produknya di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang. Keberhasilan lobi-lobi tersebut karena Monsanto tidak hanya mampu menebar uang ke berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan untuk meloloskan produk-produknya di negara sasaran, tapi juga karena Monsanto mempunyai pelobi-pelobi handal yang notabene merupakan pejabat tinggi bahkan pembantu presiden di Washington. Cara memperkuat lobi Monsanto di AS dan mancanegara sama seperti apa yang dilakukan konglomerat Indonesia. Untuk melancarkan bisnisnya, sebagai contoh, Monsanto merekrut pejabat tinggi sebagai salah seorang dewan komisaris atau dewan direkturnya. Tujuannya jelas untuk memperkuat lobi-lobinya dalam memasuki pasar di dalam maupun luar negeri. Sampai saat ini, misalnya, Monsanto masih menjadikan Donald Rumsfeld, menteri pertahanan AS, untuk menjabat dewan direktur dari divisi farmasi perusahaan itu. Bahkan, mantan jaksa Agung AS, Clearence Thomas pernah tercatat sebagai salah seorang pengacara Monsanto. Begitu juga mantan menteri pertanian, Anne Veneman, tercatat sebagai salah seorang dewan direkur Monsanto. Ibarat kata, organisasi pemerintahan Monsanto seperti ''negara'' dalam ''negara'' di AS sana. Tak heran jika negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan India misalnya tak sanggup membendung lobi-lobi Monsanto. Maklumlah, jika Monsanto gagal melobi di tingkat kepala daerah, pejabat, dan menteri, maka dengan kekuatan lobinya, dia bisa meminta Washington melobi presiden negara sasaran. Kebiasaan itu sering dirasakan negara-negara berkembang. Ingat ketika Dubes AS Ralph L Boyce tahun lalu datang ke Presiden Megawati Soekarnoputri untuk melindungi pejabat-pejabat PT Newmont, perusahaan tambang emas asal AS, yang dituduh membuang limbah beracunnya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Itulah salah satu ''perlindungan dan lobi'' bagi perusahaan pertambangan emas transnational Newmont yang ampuh. Hal yang senada dalam kasus berbeda, niscaya dilakukan pula oleh Monsanto. Maklumlah lobi jalur government to government ini sangat efektif karena pengaruhnya sangat luas. Sekarang persoalannya terletak pada keteguhan pejabat-pejabat negara sasaran Monsanto. Jika pejabat tersebut teguh dan tak terpengaruh lobi Monsanto, perusahaan ini pun bakal pergi. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Italia lobi Monsanto gagal total. Departemen Kesehatan Itali misalnya secara tegas menolak kehadiran jagung transgenik (GMO) yang diproduksi Monsanto karena khawatir kandungan kimia dan biologis jagung ini akan merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Bulan Maret 2001 lalu polisi Itali juga menggrebek kantor Monsanto di Roma dan mereka menemukan 112 ton bbit jagung transgenik yang siap disebarkan secara ilegal kepada para petani. Hal yang sama terjadi di Jerman. Produk-produk bibit transgenik Monsanto dilarang memasuki negeri pembuat mobil papan atas itu. Dengan melihat sepak terjang Monsanto dan bahaya lingkungan di masa depan akibat tersebarnya bibit tanaman pangan transgenik (jagung, kedelai, gandum, kentang, tomat, apel, dan lain-lain) kini Uni Eropa secara tegas melarang Monsanto menjual bibit-bibit GMO-nya ke sana. Hilangnya pasar di Eropa tersebut, membuat Monsanto aktif bergerilya ke negara-negara dunia ketiga, khususnya Asia dan Afrika. Hampir semua negara Asia, kecuali Jepang, Filipina, dan India yang pendidikannya maju, menerima rayuan Monsanto. Sejumlah LSM lingkungan yang memperingatkan munculnya tragedi lingkungan di masa depan akibat pestisida dan bibit transgenik produk Monsanto diabaikan pemerintah masing-masing. Lobi mereka terlalu kuat dibanding teriakan LSM. Di negara-negara yang ''lunak'' ini, Monsanto berkembang pesat. Dia tidak saja bisa menjual produk-produk kimianya secara bebas di pasar nasional, tapi juga bisa melobi pejabat-pejabat terkait untuk membuat kebijakan agar para petani di Indonesia menggunakan bibit tanaman dan pestisida merek tertentu (Roundup, Polaris, Spark, dan lainnya). Hasilnya, produk Monsanto dipakai luas para petani di Indonesia yang umumnya mendapat paket kredit (benih dan obat-obatan) dari pemerintah. Dengan cara seperti itu, Monsanto tidak merasa rugi jika harus mengeluarkan duit ratusan, bahkan jutaan dolar AS untuk menyuap pejabat terkait. Cukupkah sepak terjang Monsanto sampai di situ? Tidak! Dengan kekuatan uang dan lobinya, Monsanto pun ikut menggolkan pelbagai perundang-undangan yang akan menguntungkan bisnisnya. Greenpeace, misalnya, menuduh Monsanto telah membiayai penggolan (penyuksesan) undang-undang privatisasi air, rekayasa genetik, dan hormon-hormon pertumbuhan. Saat ini masalah-masalah tersebut, khususnya privatisasi air, sedang menjadi isu hangat di Indonesia. Setelah sukses mempromosikan ''revolusi hijau'' di Indonesia yang mengakibatan petani tergantung pada pestisida dan bibit Monsanto, kini perusahaan yang sama tengah mempromosikan privatisasi air. Yang terakhir ini pun sudah lolos di DPR, tapi masih menghadapi gugatan hukum oleh sejumlah aktivis lingkungan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika privatisasi air di MK juga lolos, percayalah masa depan petani dan lingkungan Indonesia akan rusak berat. Barangkali itulah sebabnya, para aktivis lingkungan menyebut Monsanto sebagai global corporate terrorism. Pemred Newsletter JICA NGO Desk, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose. A simple way to provide underprivileged children resources often lacking in public schools. Fund a student project in NYC/NC today! http://us.click.yahoo.com/5F6XtA/.WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

Next Message by Thread: click to view message preview

Pertamina says 2004 profit may reach Rp 7.3 trillion

http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20050126190139&irec=0 Pertamina says 2004 profit may reach Rp 7.3 trillion JAKARTA (Bloomberg): PT Pertamina, Indonesia's state oil company, said its profit may have risen to Rp 7.3 trillion (US$798 million) in 2004 after the company pumped 138,000 barrels of oil a day, President Director Widya Purnama told a parliamentary hearing in Jakarta. The net income figure is preliminary, and the company is still awaiting final audit results, he said. Pertamina posted net income of Rp 3.9 trillion in 2003, the company said in its report released last year. The company earlier targeted net income of Rp 4.38 trillion in 2004. Revenue from the company's oil and natural gas exploration and production business last year contributed about 80 percent to total profit, up from as much as 70 percent in 2003, "because we started producing in several new fields," said Harry Kustoro, the company's director of its oil and natural gas exploration and production business. Pertamina produced an average of 138,000 barrels a day of crude oil in 2004, about 94 percent of its target of 140,670 barrels a day, Kustoro said. It produced about 120,000 barrels a day in 2003, the company said in its report last year. (**) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital's 'Thanks & Giving.' http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx 6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx