Investor Khawatir Proyek Infrastruktur Dikorupsi

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/01/18/index.html

 SUARA PEMBARUAN DAILY
Investor Khawatir Proyek Infrastruktur Dikorupsi
JAKARTA - Sejumlah peserta yang mengikuti Infrastructure Summit masih 
mengkhawatirkan korupsi dan lemahnya transparansi pemerintah dalam mengelola 
berbagai proyek infrastruktur dan berbagai bantuan asing untuk membangun 
kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang hancur akibat gempa dan 
tsunami. 

Pada sesi tanya jawab pertemuan tersebut yang menghadirkan pembicara Menteri 
Koordinator bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Negara PPN/Ketua 
Bappenas Sri Mulyani Indrawati, muncul pertanyaan dari peserta yang meresahkan 
praktik korupsi di Indonesia. Demikian pula pada konferensi pers, empat pelaku 
bisnis asing menekankan aspek transparansi sebagai kunci sukses dalam 
pembangunan infrastruktur Indonesia.

Menanggapi hal itu, Aburizal secara terbuka mengakui bahwa di Indonesia memang 
banyak terjadi korupsi, tetapi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono telah bertekad untuk memerangi korupsi. Korupsi tidak 
mungkin dituntaskan dalam satu atau dua tahun, tetapi setidaknya pemerintah 
akan menekannya seminimal mungkin. 

''Kami tidak menutup-nutupi dan lebih baik terbuka saja. Yang penting adalah 
kami mampu menekan korupsi serendah mungkin. Kami optimistis, korupsi di 
Indonesia dapat ditekan karena pemerintah telah dan akan menciptakan 
transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang transparan itu 
diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia," katanya.

Aburizal menjamin dana kemanusiaan untuk korban tsunami NAD dan Sumatra Utara 
(Sumut) akan dikelola dengan transparan dan bebas dari unsur korupsi. Untuk 
itu, dana asing yang masuk melalui pemerintah akan diperlakukan sebagai dana 
bujeter. Sementara dana sumbangan dari pihak swasta yang pemerintahnya melarang 
disalurkan melalui pemerintah akan dikategorikan dalam of budget. ''Kita akan 
ciptakan sistem setransparan mungkin sehingga dana bantuan itu sulit 
dikorupsi,'' katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya hingga kini belum dapat 
memastikan tingkat kerugian akibat gempa dan tsunami di NAD dan Sumut. 
''Menteri terkait masih terus menyampaikan laporan dan datanya terus di up 
date,'' katanya.

Menyangkut penanganan soal NAD, Sri Mulyani mengemukakan, prioritas utama 
pemerintah sekarang adalah membangun shelter untuk korban tsunami yang tersebar 
di berbagai lokasi pengungsian. Bila dibangun rumah permanen, biayanya 
diperkirakan mencapai Rp 3 triliun. 

Untuk kebijakan jangka menengah dan panjang, pemerintah akan berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. ''Seperti untuk lokasi 
pembangunan rumah akan kita konsultasikan dengan masyarakat NAD,'' katanya. 
(L-7)


Last modified: 18/1/05

++++
http://www.suarapembaruan.com/News/2005/01/18/index.html

 SUARA PEMBARUAN DAILY
Utang Baru RI Lampaui Batas Nilai Ekonomi

Paris Club Pahami Sensitivitas Publik Indonesia

Pembaruan/Jurnasyanto Sukarno

MORATORIUM - Menteri Keuangan Jusuf Anwar (kanan) didampingi Wakil Presiden 
Bank Dunia Jemal-ud-din Kassum memberikan keterangan pers seputar rencana 
moratorium utang beberapa negara pada acara "Indonesia Infrastructure Summit" 
di Jakarta, Senin (17/1).





JAKARTA - Pernyataan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg 
PPN) sekaligus Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati untuk meminta pinjaman 
dari Consultative Group on Indonesia (CGI) direspons negatif. Pengajuan utang 
baru senilai US$ 2,8 miliar tersebut dianggap sudah melampaui batas nilai 
ekonomi. 

Hal itu terlontar dalam Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap Bersama dengan tema 
''Indonesia Tanpa CGI'' di Kantor Pusat PB Nahdlatul Ulama (NU), Senin (17/1). 
Diskusi menghadirkan pembicara Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi, 
Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy, Guru Besar FEUI/Penasihat Ketua 
Bappenas Sri-Edi Swasono, Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LSKN) Hartojo 
Wignjowojoto, dan ekonom Revrisond Baswir.

Menurut Ichsanuddin, jumlah utang luar negeri Indonesia sudah melampaui batas 
nilai ekonomi. ''Jangan dulu bicara RUU manajemen perutangan, tapi lakukan dulu 
pengurangan utang,'' ujarnya. 

Dikatakan, penggunaan utang luar negeri masih belum dapat dipertanggungjawabkan 
dengan baik. Dalam rencana pembangunan infrastruktur, alokasinya masih belum 
jelas. Dikhawatirkan, sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur lebih 
banyak memprioritaskan jalan tol daripada jalan umum. 

Sementara itu, ekonom Revrisond Baswir mengatakan, niat sesungguhnya pemerintah 
untuk mengajukan utang baru harus diketahui. Selama ini, alasan pemerintah 
hanya mengada-ada. Patut dicurigai, kaitan utang dengan proyek, dominasi asing 
dan masuknya investasi asing. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Hartojo. Dia mengatakan, utang luar negeri 
Indonesia akan semakin menjerat bangsa ke dalam perbudakan baru. Utang luar 
negeri telah menjelma menjadi perangkap perbudakan. Karena itu, menurutnya, CGI 
harus ditolak. 


Moratorium Utang

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengungkapkan, 
sampai saat ini belum ada kepastian berapa nilai moratorium (penundaan 
pembayaran utang) yang akan diberikan oleh Paris Club kepada Indonesia. Hal itu 
masih menunggu hasil dari perkiraan besaran dana (assessment) oleh Bank Dunia 
dan Dana Moneter Internasional (IMF), mengenai berapa kebutuhan dana untuk 
merekonstruksi dampak bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Sumatera Utara.

Selain menunggu hasil assessment yang dilakukan oleh Bank Dunia dan IMF itu 
selesai, Paris Club juga akan menghitung berapa besaran hibah dan pinjaman yang 
telah diperoleh Indonesia. Dari perhitungan itu baru dapat diketahui berapa 
plafon moratorium utang.

Menurut Menlu, terlampau spekulatif bila mengatakan Indonesia kehilangan 
kesempatan US$ 3 miliar dari Paris Club. Karena sampai saat ini pun plafon dari 
moratorium itu belum disepakati oleh Paris Club. 

Berkaitan dengan hal itu, sambungnya, pemerintah akan berhati-hati karena bisa 
jadi akan menurunkan rating utang luar negeri Indonesia. ''Mereka memahami 
sensitivitas publik kita dengan kekhawatiran masuknya program IMF,'' ujar Menlu.

Keputusan yang diambil Paris Club pada 12 Januari 2005 lalu, merupakan 
keputusan sementara, karena pihak Paris Club masih menunggu assessment dari IMF 
dan Bank Dunia yang diperkirakan dapat selesai pada 1 hingga 3 bulan. Hingga 
saat itu, Paris Club tidak mengharapkan pembayaran cicilan dari Indonesia.

Indonesia memiliki beban biaya pembayaran pokok dan bunga utang untuk 2005 
sebesar US$ 7,2 miliar, di antaranya US$ 4,6 miliar merupakan cicilan 
pembayaran utang ke Paris Club. (U-5/L-10)


Last modified: 18/1/05  

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Help save the life of a child.  Support St. Jude Children's Research Hospital's
'Thanks & Giving.'
http://us.click.yahoo.com/mGEjbB/5WnJAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.uni.cc
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
6. kembali menerima email: 
ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ppiindia-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/