Re: Re: Yang bener? UU Kewarganegaraan 1946 sudah tidak berlaku sejak Agustus 1958

Sedikit komentar, 

 

Saya kira, sekalipun UU Kewarganegaraan tahun 1946 itu diubah oleh UU lain 
tetapi apa yang telah berlaku akibat isi UU Kewarganegaraan tahun 1946 tidak 
dapat ditarik kembali. 

 

Artinya, mereka yang telah disahkan oleh UU Kewarga-negaraan tahun 1946 tidak 
bisa dibatalkan seperti apa yang terjadi kemudian. Dengan logika ini, UU baru 
pengganti UU no.3/1946 itu hanya mengatur status dari mereka-mereka (orang 
tionghoa) yang baru datang yang belum disahkan kewarga-negaraannya oleh UU 
No.3/1946. 

 

Adalah aneh, bagi sebuah negara secara aktif membatalkan status 
kewarga-negaraan seseorang. 

 

Masalah status kewarga-negaraan ini menjadi rumit pada saat di tingkat 
implementasi terjadi berbagai dampak negatif dan penyimpangan moral dari 
perilaku pegawai negeri urusan dokumen. 

 

Seharusnya, KTP itu sudah cukup kuat untuk membuktikan status kewarga-negaraan 
seseorang. Tetapi karena lemahnya pengawasan pembuatan KTP yang menurut mantan 
ketua BIN, Hendropriyono, bahwa seorang teroris akan sangat mudah membuat 5 
buah KTP sekaligus, maka orang Tionghoa terkena imbasnya. Seorang koruptor yang 
berdomisili di jakarta dapat dengan mudah punya 5 buah passport karena sistem 
pembuatan passport begitu kacau. Dengan sistem seperti ini maka tidak heran 
apabila begitu banyak kekacauan yang terjadi. 

 

Tentunya, apabila terdapat itikad baik dan awareness yang tinggi, sebenarnya 
masalah ini mudah diselesaikan. Tetapi karena memang kesemerawutan masalah ini 
justeru menguntungkan segelintir orang maka kesemerawutan itu tetap dijadikan 
budaya yang dilestarikan. 

 

Entah apa penyebab itikad-tidak-baik itu.

 

Ttd

Michelle

 

Chan CT wrote:

 

Lha, seandainya benar UU Kewarganegaraan tahun 1946, yang menetapkan berasaskan

ius Soli dan stelsel pasif itu dibatalkan, lalu kapan dibatalkan dan menjadi

tidak berlaku lagi?

 

Lalu, kalau konsekwen berasaskan ius Sanguinis dan deengan stelsel aktif, dimana

setiap peranakan asing, khususnya Tionghoa untuk menjadi warganegara Indonesia,

dia harus lebih dahulu maju kedepan pengadilan negeri menolak warganegara

Tiongkok secara resmi, untuk mendapatkan SBKRI itu. Jadi, sebelum mendapatkan

SBKRI, status peranakan Tionghoa itu adalah warganegara asing, Tiongkok! Dengan

demikian, maka tidaklah mungkin SBKRI tidak diberlakukan kembali!

 

Sedang jelas-jelas SBKRI secara resmi telah beberapa kali dibatalkan! Surat

Edaran dari Sekretariat Wakil Presiden RI Nomor B. 313 tertanggal 15 Maret 2004,

perihal Pelaksanaan Keppres No. 56 Tahun 1996 dan Inpres No. 4 Tahun 1999

tentang SBKRI. Yang pada intinya menggantikan SBKRI dengan akte kelahiran dan

KTP sebagai identitas kewarganegaraan RI. Dan, ... kalau yang diangkat adalah

akte kelahiran, berarti memberlakukan kembali UU Kewarganegaraan tahun 1946 yang

berasaskan ius Soli!

 

Mana yang benar dan bagaimana penjelasan konkritnya, ya? Ada yang bisa memberi

pecerahan?

 

Salam,

ChanCT
   

                
---------------------------------
Brings words and photos together (easily) with
 PhotoMail  - it's free and works with Yahoo! Mail.

[Non-text portions of this message have been removed]





.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.

.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.

.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.

.: Jaringan pertemanan Friendster : 
budaya_tionghua-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx :. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    budaya_tionghua-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/