|
SUARA PEMBARUAN DAILY
Imlek, Kebangkitan Etnis Tionghoa Indonesia
Dok Pembaruan
Bakti Sosial - Sejumlah dokter dari kalangan etnis Tionghoa memeriksa
kesehatan warga saat bakti sosial yang digelar Perhimpunan Indonesia Tionghoa
(INTI), di Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Keterlibatan etnis Tionghoa dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan sangat membantu upaya pembauran .
DIHAPUSNYA sejumlah peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh
Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maupun penetapan Tahun Baru Imlek
sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, boleh dikata
sebagai suatu kebangkitan yang diperjuangkan oleh seluruh masyarakat etnis
Tionghoa di Indonesia. Bayangkan, selama lebih 700 tahun kehadiran etnis
Tionghoa di Tanah Air, mereka selalu menjadi kambing hitam dan mendapat
perlakuan tidak adil atau diskriminatif.
''Saya berharap tahun baru Imlek dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen
dan komponen bangsa ini, khususnya masyarakat etnis Tionghoa, untuk membangun
habitus baru. Dengan membuang egoisme dan mengarahkan seluruh perilaku yang
berbasis pada hati nurani, moral, budi pekerti, dan etika yang luhur, sehingga
seluruh penyakit sosial dan kriminal dapat dihindari. Dan tahun baru Imlek dapat
menjadi kemenangan etnis Tionghoa Indonesia,'' ujar Ketua Komisi Hubungan Antar
Agama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Benny Susetio Pr kepada
Pembaruan di Jakarta, Selasa (24/1).
Menurut Romo Benny, gereja Katolik sangat menghargai dan menghormati
kebudayaan masyarakat yang juga merupakan hasil akal serta budi pekerti manusia
untuk menjaga tatanan kehidupan dan peradaban. ''Sesuai dengan semangat
inkulturasi, gereja melihat budaya merupakan salah satu anugerah Allah kepada
manusia. Gereja menghargai seluruh bentuk manifestasi serta pernak-pernik
kebudayaan yang ditampilkan selama pesta Tahun Baru Imlek, sehingga menjadi
lebih semarak,'' katanya.
Perlakuan Tidak Adil
Hal senada diungkapkan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa DKI Jakarta,
Benny G Setiono, yang menilai Imlek boleh dibilang sebagai bentuk kemenangan
etnis Tionghoa Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak
adil yang sebelumnya sempat dialami.
''Peristiwa 13-14 Mei 1998 yang telah meluluhlantakkan ribuan ruko, toko,
rumah tinggal, pusat pertokoan, bengkel, apartemen, supermarket, kendaraan
bermotor, baik roda empat maupun roda dua, bahkan juga perkosaan terhadap
perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta dan Solo, merupakan puncak kehancuran
martabat dan jati diri etnis Tionghoa di Indonesia,'' ujar Benny mengenang
peristiwa yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru tujuh tahun silam.
Selama pemerintahan Orde Baru, secara terus-menerus terjadi kerusuhan anarkis
anti- Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 seakan adalah puncak dari aksi kerusuhan
tersebut.
Banyak orang sebelumnya berpendapat bahwa kerusuhan anti-Tionghoa tidak
mungkin terjadi di Jakarta. Tetapi ternyata, menjelang keruntuhan rezim Orde
Baru, puncak kerusuhan tersebut justru dibiarkan berlangsung oleh aparat
keamanan di ibu kota.
Dengan kasat mata seluruh dunia dapat menyaksikan bagaimana kerusuhan yang
berlangsung selama dua hari penuh, dibiarkan aparat keamanan tanpa melakukan
suatu tindakan apapun. Jadi terbukti apa yang selama ini dikhawatirkan, etnis
Tionghoa memang dijadikan bumper dan tumbal keruntuhan rezim Orde Baru
pimpinan Presiden Soeharto.
Sungguh menyedihkan melihat etnis Tionghoa demikian tidak berdaya menghadapi
segala penindasan terhadap dirinya. Yang bisa dilakukan hanya menyelamatkan diri
untuk sementara waktu ke luar negeri, atau ke Bali dan Kalimantan Barat bagi
mereka yang masih mempunyai uang. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai
uang, sudah tentu hanya bisa pasrah atas semua kekerasan dan penderitaan yang
menimpa diri dan keluarganya.
Etnis Tionghoa yang semasa pemerintahan rezim Orde Baru tampak seolah-olah
demikian ''gagah'', ternyata hanya dalam waktu sekejap dapat dibuat tidak
berdaya.
Ini yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan etnis Tionghoa di Indonesia.
Mereka selama ini terlampau dininabobokan, seolah-olah rezim Orde Baru adalah
segala-galanya, yang memberikan kemakmuran, keamanan, dan kemapanan atas
dirinya. Mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik, seolah-olah politik
adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa turut
berpartisipasi di wilayah politik, sebesar apapun kekuatan mereka di bidang
ekonomi, akan dengan mudah dibuat tidak berdaya.
Memang oleh rezim Orde Baru, peluang etnis Tionghoa untuk terjun ke wilayah
politik sangat dibatasi, terutama dengan melekatkan stigma Badan Permusyawatan
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), yang hasilnya terbukti sungguh-sungguh
sangat ampuh. Sebaliknya segelintir etnis Tionghoa ''dirayu'' agar mau menjadi
kroni untuk menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang sangat
menyengsarakan rakyat, dan akibatnya kita tanggung sampai saat ini.
''Sebagai perantau yang mencari kehidupan baru di Indonesia, selama ratusan
tahun, etnis Tionghoa selalu menjadi pelengkap penderita. Walaupun kedatangan
mereka di negara- negara yang menjadi pilihannya semata-mata bertujuan mencari
kehidupan baru atau memajukan perdagangan, tanpa sedikit pun melakukan
kekerasan, apalagi dengan tujuan- tujuan untuk menjajah, seperti yang dilakukan
bangsa-bangsa kulit putih,'' ujar Benny G Setiono.
Tumbuhnya Kesadaran
Setelah Presiden Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 dan Indonesia memasuki era
reformasi, tumbuh kesadaran di kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan mereka
sangat lemah dan menyedihkan. Kesadaran ini membangkitkan keberanian mereka
untuk menolak kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka dan membela keadilan.
Dengan segera berbagai organisasi dideklarasikan oleh orang-orang peranakan
yang peduli pada keadaan tersebut, antara lain Partai Reformasi Tionghoa
Indonesia (Parti), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa Bangsa
(SNB), Formasi, Simpatik, Gandi, PSMTI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa
(INTI). Demikian juga berbagai penerbitan seperti harian, tabloid dan majalah,
antara lain Naga Pos, Glodok Standard, Suar, Nurani, Sinergi, Suara Baru serta
sejumlah lainnya bermunculan.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa organisasi tersebut
berguguran, dan beberapa media cetak telah hilang dari peredaran. Masalah utama
yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut adalah masalah klasik, tidak adanya
program yang jelas, semangat yang mengendur, dan terjadinya perpecahan di
kalangan pemimpinnya.
Masalah yang dihadapi media cetak yang pada umumnya dikelola golongan
peranakan adalah masalah finansial dan sumber daya manusia. Hampir tidak ada
dukungan dari masyarakat Tionghoa akan kelangsungan hidup media cetak tersebut.
Hasil-hasil apakah yang diperoleh dengan berdirinya organisasi-organisasi
yang menghimpun etnis Tionghoa baik peranakan maupun totok? Walaupun sangat
lamban, kesadaran politik mereka mulai tampak meningkat. Namun trauma masa lalu
dan stigma Baperki masih menghantui sebagian besar etnis Tionghoa, sehingga
mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik.
Meski demikian, perjuangan organisasi-organisasi peranakan dalam membela
hak-hak etnis Tionghoa dan menuntut penghapusan peraturan-peraturan yang
diskriminatif telah banyak menunjukkan kemajuan. Dihapusnya segala
peraturan-peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh Presiden
Abdurrahman Wahid maupun Tahun Baru Imlek yang dijadikan hari libur nasional
oleh Presiden Megawati merupakan suatu kemenangan yang diperjuangkan oleh
seluruh organisasi Tionghoa tersebut. *
Last modified: 26/1/06
SUARA PEMBARUAN DAILY
Etnis Tionghoa
MINGGU, 29 Januari 2006, merupakan hari libur nasional dalam rangka
memperingati Tahun Baru Cina, Imlek. Setiap kali Imlek tiba, pembahasan mengenai
salah satu golongan anak bangsa, yakni etnis Ti-onghoa, selalu mengemuka. Hal
itu tidak terlepas dari fakta sejarah, bahwa kehadiran etnis Tionghoa yang sudah
ratusan tahun di bumi pertiwi ini, tak lepas dari gunjingan politik.
Selama bertahun-tahun, status peranakan Tionghoa di Indonesia, selalu
dianggap berbeda dengan anak bangsa lain, meski sama-sama nonpribumi.
Kesenjangan status itulah yang menciptakan api dalam sekam. Terbukti beberapa
kali terjadi peristiwa rasialis yang melibatkan warga pribumi dan etnis
Tionghoa, yang puncaknya adalah tragedi Mei 1998.
Proses asimilasi (pembauran), terutama dari aspek politik dan sosial, tak
pernah berjalan mulus. Mereka masih dianggap sebagai ''orang lain'', meski
terkadang sikap dan perilakunya lebih nasionalis daripada warga pribumi.
Melalui momentum Tahun Baru Imlek kali ini, wartawan Pembaruan Eko
Budi Harsono mengulas potret relasi sosial, politik, dan ekonomi dari etnis
Tionghoa, yang ingin dianggap sebagai warga negara Indonesia seutuhnya.
100 Persen Bagian Integral dari Indonesia
Antara
Atlet berprestasi - Pebulutangkis nasional, Hendrawan (berpeci)
menerima ucapan selamat dari Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo, saat
pembukaan SEA Games, di Filipina, akhir November 2005. Karena prestasinya yang
luar biasa, atlet beretnis Tionghoa itu dipercaya membawa bendera Indonesia pada
pesta olahraga internasional.
KELENTENG Hok Tek Bio di Cibinong, Jawa Barat, semarak oleh warna merah dan
emas. Sekelompok anak muda dengan gembira menabuh tambur dan simbal. ''Pe
ceng, pe ceng, ceng taw, ceng taw'', begitu suara yang keluar dari alat
musik pengiring barongsai menari dan beratraksi.
''Suara pe ceng itu kadang diartikan kasih cepe (seratus), akan
mendapat seceng (seribu). Sedang ceng taw itu berarti kasih
seceng mendapat setauw (sejuta). Itulah sebabnya saat barongsai
keluar selalu mendapat angpau, karena kita percaya dengan memberi angpau kepada
Barongsai, maka kita juga akan dapat berkat,'' ujar David Wijaya, pengelola
kelenteng kepada Pembaruan di Cibinong, belum lama ini.
Dalam perayaan Imlek tahun ini, para pengurus kelenteng yang dibangun sejak
tahun 1938 itu ingin menegaskan, bahwa warga etnis Tionghoa merupakan warga
Indonesia, dan 100 persen cinta Indonesia.
''Kami ini 100 persen Indonesia. Jiwa dan raga kami sama seperti orang Jawa,
Sumatera, atau orang Sulawesi,'' ujar David.
Sikap nasionalis etnis Tionghoa seperti ini, sangat didukung oleh Ketua Umum
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang tidak ingin lagi ada
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.
''Saya kira ada dua sumber masalah besar terkait dengan keberagaman atau
multikulurisme di Indonesia. Pertama hubungan Kristen dan Islam yang kurang
harmonis, dan kedua hubungan Islam dan etnis Tionghoa. Keduanya ini harus segera
diselesaikan oleh pemerintah dan juga komponen masyarakat lainnya. Dalam
momentum Imlek ini saya ingin menegaskan bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian
integral dari Indonesia,'' ujar Din.
Sedangkan Didi Kwartanada, sejarawan peranakan Tionghoa yang sedang mengambil
program doktoral di National University of Singapore, menilai, hubungan antara
orang Tionghoa dengan pribumi itu merupakan hubungan yang sifatnya love and
hate relation, atau hubungan cinta dan benci. Karena itu, perayaan Imlek
merupakan momentum untuk menegaskan bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian
integral dari Indonesia.
Dia lantas memberi contoh, kalau warga Indonesia beretnis Tionghoa
mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang olahraga, mereka dipuji. Tetapi
kalau ada berita tentang orang Tionghoa yang melakukan penyelewengan di bidang
ekonomi, misalnya, mereka akan dimaki-maki.
Didi juga memberi contoh lain, hubungan antara cinta dan benci ini terbukti
dari sejumlah artikel yang judulnya provokatif. Misalnya, ''Siluman Cina Ingin
Jadi Presiden'' dan ''Ekonomi Umat Islam Dicengkeram Yahudi dan Cina kafir''.
''Lantas apa ada hubungan antara Cina dan Yahudi? Namun di sisi lain media
itu juga memuji orang Tionghoa yang masuk agama tertentu. Di sini tampak bahwa
love and hate relation sudah menjadi us, atau kita dan mereka,''
ujarnya.
Orang Tionghoa
Lantas siapakah orang Tionghoa itu? ''Orang mengidentifikasi dirinya sebagai
orang Tionghoa apabila mempunyai darah Tionghoa, walaupun sudah tidak murni atau
banyak bercampur, dan mempunyai nama Tionghoa,'' tutur sejarawan Didi
Kwartanada.
Oleh karena itu, warga etnis Tionghoa di Indonesia tidak homogen, tetapi
heterogen. Perbedaan mereka, misalnya, berdasarkan dialek dan agama. Ada yang
beragama Konghucu, Kristen, Katolik, atau Islam. Ada yang berdialek Hokian,
Hakka dan lain-lain.
Selain itu ada lagi per-bedaan menjadi Tionghoa totok dan Tionghoa per-
anakan. Kebanyakan orang Tionghoa peranakan tidak bisa lagi berbahasa Mandarin.
Sebaliknya orang totok masih bisa berbahasa Mandarin.
Tionghoa peranakan Indonesia biasanya lebih mapan ketimbang Tionghoa totok.
Oleh karena itu Tionghoa totok lebih nekat dalam berbisnis.
Ironisnya, kedua kelompok itu suka saling merendahkan. Misalnya, orang
Tionghoa keturunan (peranakan) suka menuduh orang Tionghoa totok pelit.
Sebaliknya Tionghoa totok gemar merendahkan Tionghoa peranakan karena tidak bisa
berbahasa Mandarin.
Karena bermacam ragam itulah, persatuan di kalangan orang Tionghoa sulit
terwujud. ''Ironisnya, hanya sekali dalam sejarah persatuan itu terwujud, yakni
semasa Jepang,'' ungkapnya.
Jepang memaksa orang Tionghoa bersatu dalam satu organisasi. ''Hal ini sangat
ironis, karena persatuannya disponsori oleh musuh,'' tuturnya.
Sejarah Imlek
Berbicara soal Imlek, perayaan yang sering disebut sebagai perayaan tahun
baru musim semi ini, dari sudut etimologi (sejarah kata) terdiri dari dua kata,
yaitu im yang berarti bulan, dan lek yang berarti penanggalan.
Dengan demikian, Imlek berarti penanggalan yang dihitung berdasarkan peredaran
bulan. Tentu ini berbeda dengan perhitungan penanggalan Yanglek/Masehi, yang
dihitung berdasarkan peredaran matahari (yang berarti matahari).
Perayaan Imlek/Yin Li/Anno Confuciani, menurut sejarah secara umum dan
kenegaraan, dimulai pada zaman Dinasti Han (206 SM-220 M), di mana kaisar
pertamanya yang bernama Han Wu Di. Kaisar Han berasal dari keturunan Liu Bang,
yaitu orang yang menumbangkan tirani Dinasti Qin (221 SM-207 SM).
Han Wu Di merupakan seorang Confucianist sejati, dan memakainya dalam
menjalankan pemerintahan.
Ternyata jalan yang diambilnya tidak salah. Sebab Dinasti Han-lah yang paling
sukses dan berhasil dalam sejarah dinasti di Cina.
Penanggalan Imlek yang dihitung berdasarkan perhitungan lunar atau bulan,
ditetapkan oleh Han Wu Di berdasarkan tahun kelahiran Confucius/Khonghucu, pada
tahun 551 SM.
Tahun 2006, Imlek sudah mencapai tahun yang ke-2557. Perhitungan tersebut
didapat dari penjumlahan tahun kelahiran Confucius (551 SM) dan angka tahun
Masehi (2006). *
Last modified: 26/1/06
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : budaya_tionghua-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx :.
YAHOO! GROUPS LINKS
| 