oot: Memaknai Kebebasan Beragama

Memaknai Kebebasan Beragama 


M. Dawam Rahardjo, Presiden, The International Institute of Islamic 
Thought (III-T) Indonesia 


JIKA pengertian negara sekuler dilawankan dengan negara agama, 
Indonesia bukan negara agama, melainkan negara sekuler. Dalam negara 
sekuler, negara tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu 
yang membentuk teokrasi. Namun sering juga dikatakan Indonesia tidak 
sepenuhnya sekuler, karena dasar negara dalam konstitusinya adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa.


Tetapi negara tidak punya tugas melaksanakan syariat Islam bagi 
pemeluknya. Sementara itu warga negara mempunyai kebebasan untuk 
menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya 
masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa berkedudukan sebagai sumber 
moral yang dijadikan pedoman bagi sikap dan perilaku warga. Sistem 
moral itu dapat digali dari ajaran-ajaran agama yang dipeluk 
masyarakat. Tapi ajaran-ajaran agama itu harus melalui proses 
rasionalisasi dan objektifikasi. Tuhan di sini adalah Tuhan lintas 
agama. Dengan demikian, setiap agama punya peranan dalam membangun 
moral bangsa.


Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu diikuti dengan ketentuan mengenai 
kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. Di sini, berlaku asas pluralisme yang 
mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama, terutama dalam hal 
akidah (creed) dan peribadatan (cult). Kebebasan di sini berarti 
bahwa keputusan beragama diletakkan pada tingkat individu. Artinya, 
agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. 
Syariat Islam bisa dilaksanakan, tapi pada tingkat masyarakat, oleh 
para pemeluknya sendiri. Inilah makna sekularisme yang sebagaimana 
dikatakan oleh Talcott Parson, mengembalikan agama kepada masyarakat 
dan bukan bersatu dengan kekuasaan negara (kesatuan al din wa 
aldaulah). Hukum agama yaitu syariat tidak berkedudukan sebagai 
hukum positif, melainkan sebagai hukum volunter (voluntary law), 
meminjam istilah tokoh Masyumi, Sjafruddin Prawiranegara.


Jika melihat pada sejarahnya, yaitu sejarah gereja Kristen, asal 
sekularisme lahir, liberalisme agama, yang merupakan salah satu 
unsur sekularisme itu. Artinya, setiap individu dalam memeluk dan 
menjalankan agama, bebas dari otoritas keagamaan. Hal ini sejalan 
dengan ajaran Islam La rohbaniyah fi al Islam (tidak ada otoritas 
keagamaan dalam Islam). Sebab otoritas keagamaan selalu cenderung 
mengurangi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut 
keyakinan individu. Sementara itu, iman tidak bisa dipaksakan oleh 
otoritas apa pun. Inilah makna la ikraha fi al din (tidak ada 
paksaan dalam agama). Di sinilah asas liberalisme dan pluralisme 
bertemu dengan sekularisme, yang sesungguhnya tidak bertentangan 
dengan agama, termasuk Islam.

Kebebasan beragama, dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama, 
adalah prinsip yang sangat penting dalam sekularisme dan harus 
dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun 
masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam 
suatu UU yang memayungi kebebasan dalam keberagamaan. Maksud UU ini 
adalah, pertama agar bisa membatasi otoritas negara sehingga tidak 
menimbulkan campur tangan negara dalam hal akidah (dasar-dasar 
kepercayaan) dan ibadah maupun syariat agama (code) pada umumnya. 
Kedua, di lain pihak memberikan kesadaran kepada setiap warga negara 
akan hak-hak asasinya, dalam berpendapat, berkeyakinan, dan 
beragama. UU semacam itu harus mendefinisikan kebebasan beragama 
secara lebih detail.


Pertama, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama 
atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk 
melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.


Kedua, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak 
beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak 
percaya kepada Tuhan atau untuk berkeyakinan ateis.


Ketiga, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah 
agama, artinya berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama 
lain. Berpindah agama tidak berarti murtad, melainkan menemukan 
kesadaran baru dalam beragama. Berpindah agama juga tidak disebut 
kafir, karena istilah kafir bukan berarti mempunyai agama lain, 
melainkan karena menentang perintah Tuhan.


Perpindahan agama harus dianggap peristiwa biasa dan sering disambut 
oleh kalangan agama yang baru dipeluk, sebagaimana tampak dalam 
penayangan orang-orang mualaf atau pemberian zakat kepada mualaf 
yang sering kali sebelumnya memeluk agama lain.


Keempat, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan 
agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun 
paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan untuk 
mencari pengikut, dengan pembagian bahan makanan, beasiswa kepada 
anak-anak dari keluarga miskin, atau pelayanan kesehatan gratis 
dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu, adalah usaha yang 
tidak etis, karena bersifat merendahkan martabat manusia, 
dengan 'membeli' keyakinan seseorang. Namun program bantuan semacam 
itu boleh dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan, asal tidak 
disertai syarat masuk agama tertentu.


Penyebaran agama dengan cara menawarkan iman dan keselamatan secara 
langsung dari orang ke orang atau dengan cara kunjungan dari rumah 
ke rumah dengan tujuan proselitasi adalah tindakan yang tidak sopan 
dan sangat mengganggu, karena itu harus dilarang. Kegiatan 
penyebaran agama, sebagai pewartaan, tidak dilarang, tetapi upaya 
kristenisasi atau islamisasi sebagai proselitasi tidak diperkenankan.


Jika tata cara penyebaran agama bisa diatur, tidak akan ada lagi 
tuduhan kristenisasi, islamisasi, atau pemurtadan.


Atas dasar tanpa kecurigaan dan semangat untuk hidup rukun 
antarpemeluk agama, maka pendirian rumah ibadah maupun penggunaan 
rumah sebagai tempat ibadah tidak dilarang, asal tidak melanggar 
peraturan tata kota, mengganggu lalu lintas, atau menimbulkan 
gangguan lainnya. Peraturan semacam SKB Dua Menteri, 1969, yang 
mengatur pendirian rumah ibadah, atau UU Kerukunan Antar Umat 
Bergama yang bernuansa politisasi agama tidak diperlukan.

Kelima, ateisme sebagai paham yang dipropagandakan, yang bersifat 
antiagama dan anti-Tuhan harus dilarang oleh negara, karena 
bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Dalam rangka ateisme ini juga dilarang mencela dan menghina 
suatu agama. Namun tulisan yang berpandangan ateis, sebagai 
diskursus ilmiah, tidak dilarang tapi boleh dibantah secara ilmiah 
pula.


Keenam, atas dasar kebebasan beragama dan pluralisme, negara harus 
bersikap adil terhadap semua agama. Suatu peraturan pemerintah yang 
bersifat membendung penyebaran agama atau membatasi kegiatan 
beribadah, dianggap bertentangan dengan UU. Konsekuensinya, 
pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya, tidak diperlukan, 
karena bisa membuka peluang bagi favoritisme dan diskriminasi yang 
menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau 
berpengaruh di pemerintahan.


Ketujuh, negara harus memperbolehkan perkawinan antara dua orang 
yang berbeda agama, jika hal itu sudah menjadi keputusan pribadi dan 
keluarga.


Otoritas agama boleh mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan 
lintas agama, atau keluarga dan individu boleh menganggap haram 
pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda. Namun fatwa itu tidak 
mengikat negara dan pandangan keluarga dan individu itu hanya 
berlaku pada dirinya sendiri.


Kedelapan, dalam pendidikan, setiap siswa atau mahasiswa diberi hak 
untuk menentukan agama yang dipilih untuk dipelajari. Pilihan tidak 
boleh berlaku otomatis menurut agama orang tua, walaupun orang tua 
bisa memengaruhi, bahkan menentukan pilihan anak-anaknya. Hak ini 
mencakup pilihan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. 
Namun minimal ada keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa untuk 
mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, 
karena pelajaran itu penting bagi pembentukan warga negara yang baik.


Kesembilan, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak 
untuk membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama 
baru, asal tidak mengganggu ketenteraman umum dan melakukan praktik-
praktik yang melanggar hukum dan tata susila atau penipuan dengan 
kedok agama. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin 
mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan 
emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai 
dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan 
keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat.


Kesepuluh, negara maupun suatu otoritas keagamaan, jika ada, tidak 
boleh membuat keputusan hukum (legal decition) yang menyatakan suatu 
aliran keagamaan sebagai--sesat dan menyesatkan--, kecuali jika 
aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan 
tata susila. Namun otoritas keagamaan bisa memberi penerangan dan 
bimbingan yang berkenaan dengan ibadah, akidah, dan syariat, tapi 
tidak mengikat siapa pun, baik negara maupun warga negara.

MIOL -- Selasa, 22 November 2005 



http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=2297
http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=2297&page=2
http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=2297&page=3








------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/wlSUMA/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.

.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.

.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.

.: Jaringan pertemanan Friendster : 
budaya_tionghua-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx :. 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    budaya_tionghua-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/