|
SUARA PEMBARUAN DAILY
Potensi Guangdong
AKHIR Oktober lalu beberapa wartawan media elektronik dan cetak Indonesia,
termasuk wartawan Pembaruan Edwin Karuwal, diundang pemerintah
Provinsi Guangdong untuk berkunjung ke beberapa kota di wilayah itu.
Wartawan berkesempatan bertemu dan berbincang-bincang dengan pejabat
provinsi, masyarakat, dan berkunjung ke dua perusahaan besar dan menjadi andalan
di wilayah itu. Selain untuk melihat dari dekat perkembangan perekonomian di
sana, kunjungan juga dimaksudkan mendapat informasi langsung tentang peran
masyarakat Cina dalam menyukseskan pembangunan di provinsi tersebut.
Menunggu Investor dari Guangdong
Produk Keramik - Aneka keramik Cina pada Canton Fair Oktober 2005
banyak menyita perhatian calon pembeli.
BULAN April 2005, Presiden Cina Hu Jintao berkesempatan berkunjung ke
Indonesia, sekaligus kunjungan itu sebagai tanda memperkuat hubungan kemitraan
kedua negara. Hubungan itu, baik ekonomi maupun politik, berjalan untuk
meluruskan keuntungan bersama baik secara bilateral maupun berdampak positif
secara regional.
Salah satu wujud memantapkan kemitraan tersebut, pada 15 November ini sekitar
400 pengusaha Provinsi Guangdong berkunjung ke Indonesia. Dan, itu tidak lain
adalah untuk menjajaki kemungkinan pengusaha di provinsi itu berinvestasi di
Indonesia.
Hubungan Indonesia - Cina di berbagai bidang sebenarnya memiliki perjalanan
panjang sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sampai kini pun hubungan
kedua negara, walaupun mengalami pasang-surut, dapat dikatakan baik. Salah satu
contoh yang membesarkan hati dalam jalinan hubungan persahabatan itu bukan hanya
di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan
pendidikan serta kebudayaan. Namun, dari semua itu, hubungan di bidang ekonomi
memiliki nilai tersendiri yang menjadikan kedua negara semakin erat.
Jalinan perdagangan kedua negara berkembang pesat. Apalagi diperkuat dengan
kunjungan khusus pengusaha dan pejabat pemerintah Provinsi Guangdong itu.
Artinya perhatian lebih yang diberikan pemerintah provinsi itu harus disambut
positif oleh pemerintah dan pengusaha Indonesia.
Provinsi Guangdong, dalam sejarah perjalanan pembangunan di Negeri Cina,
menarik disimak. Perkembangan pesat dalam mendukung kemajuan ekonomi Cina selama
sekitar 25 belakangan ini, membuktikan Indonesia memang membutuhkan mitra di
dunia internasional yang bersikap terbuka dan dilandasi semangat kebersamaan.
Tahun ini, tepatnya ketika Presiden Yudhoyono melawat ke Cina pada Juli 2005,
presiden menandatangani dokumen kerja sama ekonomi di berbagai bidang seperti
pengelolaan minyak bumi, gas alam, moneter, teknologi informasi bernilai 4
miliar dolar AS. Pada kesempatan itu ada harapan yang diinginkan presiden,
hubungan ekonomi ini bisa meningkat terus, sehingga paling tidak pada 2010 total
nilai kerja sama kedua mencapai 30 miliar dolar AS.
Kerja sama ekonomi kedua negara ini memiliki peluang sangat besar. Hal itu
sebenarnya harus bisa dimanfaatkan Indonesia, terutama menjalin hubungan
Indonesia dengan Provinsi Guang Dong. Guang Dong merupakan salah satu yang
memiliki nilai-nilai strategis tinggi dalam membantu mengangkat nama Indonesia
di percaturan ekonomi dunia.
Kekurangan
Di tingkat nasional, Provinsi Guangdong menduduki perangkat tiga dengan GDP
tahun 2005 diperkirakan mencapai 2.500 miliar dolar AS. Sedangkan pendapatan per
kapita 3.000 dolar AS. Jalinan perniagaan baik ekspor maupun impor
Guangdong-Indonesia adalah sepertiga dari hubungan ekonomi Indonesia-Cina.
Keuntungan lain, industri Guangdong begitu maju. Tetapi, mereka tidak
menutupi kekurangan provinsi itu masih membutuhkan atau kekurangan energi dan
bahan mentah, sementara Indonesia memiliki banyak bahan mentah yang dibutuhkan
provinsi itu.
Bagi pengusaha Guangdong, investasi di Indonesia merupakan salah satu pilihan
terbaik. Ada beberapa peluang yang menurut mereka bisa menjadi pilihan utama,
seperti di bidang energi. Ekonomi Cina berkembang cepat dan ini sesungguhnya
membutuhkan energi yang memadai untuk mendukung perkembangan itu.
Pada 2004 Cina menduduki perangkat dua dunia sebagai negara pengimpor minyak
bumi, setelah Amerika Serikat. Dalam kaitan ini, Guangdong yang menjadi salah
satu andalan Negeri Tirai Bambu itu, menghadapi kendala yaitu kekurangan sumber
energi, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Kekurangan itu juga dipicu
dengan diresmikannya proyek LNG senilai 1,2 miliar dolar AS. Ini jelas
membutuhkan sumber energi yang memadai. Tetapi, kenyataannya dalam persaingan
antara Indonesia dan Australia saja, menurut Prof Wen Beiyan dari Universitas
Jinan Guangzhou Guangdong Cina, khususnya dalam pengadaan energi, Indonesia
kalah.
Pengusaha Guangdong, katanya, membutuhkan sumber-sumber energi yang tidak
dimiliki Cina, tetapi justru dimiliki Indonesia. Hanya dengan menjalin kerja
sama di bidang itu, diharapkan dapat tercipta mitra usaha yang saling
menguntungkan kedua negara.
Pertanian di Cina pun berkembang begitu cepat dalam beberapa puluh tahun
belakangan ini, termasuk di Guangdong. Dana dan teknologi pengusaha provinsi
itu, kata Prof Wen, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Beberapa jenis komoditi
pertanian yang diminati pengusaha provinsi itu adalah padi, kedelai, karet,
jagung. Bahkan mereka juga berminat membuka pabrik pengolahan kelapa dan kepala
sawit di Indonesia, dan hasilnya diekspor.
Selain itu, ada yang menarik di bidang perikanan. Menurut Wen, ada kelompok
usaha perikanan yang ditugaskan pemerintah provinsi itu untuk menyuplai 500 ton
ikan bagi penduduk di Kota Guangzhou, ibu kota provinsi itu. Itu tentu peluang
lagi yang bisa diisi Indonesia.
Ia berharap Indonesia bisa menangkap peluang kerja sama itu. Dengan adanya
sekitar 1.300 perusahaan provinsi itu, yang berada di 140 negara (patungan
maupun modal sendiri), diharapkan jumlah perusahaan yang berinvestasi di
Indonesia juga meningkat.
Saat ini, menurut analisis perguruan tinggi itu, ada sekitar tujuh perusahaan
Guangdong yang berinvestasi di Indonesia. Total nilai investasi 26 juta dolar
AS. "Jadi bukan hanya perusahaan besar, yang berinvestasi di Indonesia.
Diharapkan perusahaan berskala kecil dan menengah pun bisa melakukan hal
serupa," ia menambahkan. "Apalagi dari pemerintahan Cina sendiri, untuk
berinvestasi di luar negeri tidak ada kendala, justru mereka didorong membantu
negara-negara tetangga." *
Last modified: 22/11/05
SUARA PEMBARUAN DAILY
Provinsi Guangdong Mitra Potensial
FOTO-FOTO: PEMBARUAN/EDWIN KARUWAL
POS BARU - Jembatan baru dibangun pemerintah Kota Shenzhen. Jembatan
itu sekaligus menjadi pos perbatasan baru kota itu dengan wilayah Hong Kong (di
sebelah kanan sungai).
GUANGDONG kini maju pesat di berbagai bidang. Tidak salah bila 25 tahun lalu
ketika Cina mulai memberlakukan kebijakan pintu terbuka, memilih tiga kota di
Provinsi Guangdong, yaitu Shenzhen, Zhuhai, dan Shan- tou, sebagai salah satu
pintu gerbang dari 13 pintu atau kota untuk dikembangkan menjadi kota industri.
Guangdong, wilayah seluas 230.000 kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 84
juta, dengan income per capita (tahun 2004) sekitar 3.000 dolar AS,
berkembang menjadi tempat idaman bagi pencari kerja di seluruh negeri tirai
bambu itu.
Bagi pemerintah pusat, tentu ada alasan tersendiri memilih tiga kota itu,
baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, untuk mendukung
reformasi yang dijalankan. Sebuat saja Kota Shenzhen berhadapan langsung dengan
Hong Kong, kota Zhuhai dengan Makau, dan Chaozhou ke wilayah Asia yang ada di
tenggara Cina.
Kebijakan pintu terbuka itu dari sudut pandang Pemerintah Cina, sungguh
berdampak positif bagi perkembangan di dalam negeri. Menurut Dr Hou Songling,
Wakil Direktur Pusat Studi, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jinan
Guangzhou, kebijakan itu paling tidak bisa mencegah penduduk Cina untuk
meninggalkan negeri mereka menuju misalnya ke Hong Kong atau Makau.
Sebelum kebijakan itu diterapkan, banyak warga Cina yang menjadikan Kota
Shenzhen sebagai terminal untuk menyeberang ke Hong Kong. Mereka
berbondong-bondong bekerja di sana.
Tetapi, dengan dikembangkannya berbagai industri yang diikuti kebijakan
investasi, termasuk perangkat hukum dan kesejahteraan tenaga kerja yang
mendukung dunia usaha, maka wilayah itu menjadi menarik bagi warga Cina sendiri.
Apalagi warga Cina diperketat keluar-masuknya, muncul keengganan untuk mencari
nafkah ke wilayah lain, kecuali di dalam negeri sendiri. Warga keturunan Cina di
perantauan pun akhirnya juga ikut mengembangkan usaha di provinsi itu, sebut
saja di Kota Guangzhou, Shenzhen, Chang An, dan Dongguan.
Mendukung Ekonomi
Dalam perjalanannya, pejabat provinsi itu berusaha menyelaraskan dan
menyeimbangkan segala perangkat kebijakan untuk menjaga stabilitas di berbagai
bidang. Tetapi, salah satu pandangan utamanya, adalah semua kebijakan tetap
mendukung perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan bidang-bidang lain.
Kenyataan itu dipertegas lagi oleh Direktur Komisi Hukum Kongres Rakyat
Provinsi Guangdong, Wang Xu Dong. Ia mengatakan, berbagai perundangan dan
kebijakan ekonomi yang dibuat provinsi itu tidak lain untuk mendorong
pertumbuhan dan keterbukaan ekonomi di wilayah tersebut dan berorientasi pada
kepentingan rakyat.
Di provinsi itu yang berkembang pesat dan banyak membutuhkan perhatian adalah
usaha kecil dan menengah. Karena itu, kebijakan yang ditetapkan kongres provinsi
pun pada dasarnya harus memihak kepada kemajuan dan kemakmuran yang adil.
Dengan kata lain, Wang menambahkan, kebijakan yang dibuat itu, harus
memastikan bahwa pengusaha kecil dan menengah berkembang, dan menjamin
keberadaan mereka ikut memakmurkan rakyat. Undang-undang itu dimaksudkan bukan
hanya semata-mata mengatur perdagangan atau perekonomian, tetapi jug kepada
kepentingan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Termasuk di dalamnya usaha
memberantas korupsi.
"Kebijakan yang dibuat ini berorientasi kepada rakyat. Selama 25 tahun ini
telah diterbitkan 462 undang-undang, termasuk perundangan yang cocok dengan
perkembangan ekonomi provinsi," Wang menegaskan. "Tetapi semua itu sekaligus
untuk menjamin terselenggaranya politik keterbukaan di provinsi tersebut."
Ia mengakui, pesatnya perkembangan di bidang ekonomi di Guangdong itu juga
menimbulkan berbagai masalah yang perlu diatasi secara bijak. Berbagai sengketa
yang muncul diharapkan bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di
tingkat provinsi. Wang pun menyadari akan persoalan yang muncul sebagai dampak
perkembangan ekonomi ini. Yang pasti penegakan hukum sekarang jauh lebih baik
dibanding sebelum diberlakukannya kebijakan reformasi. "Sebelum reformasi tidak
ada UU yang dipercaya rakyat," ia menekankan. "Salah satu ukuran UU semakin
dipercaya adalah orang semakin berhati-hati menjalankan usaha. Mereka takut
dituduh korupsi."
Korupsi, adalah contoh nyata masalah yang muncul dari perkembangan ekonomi
itu. Baik pemerintah pusat maupun provinsi, menurut Wang, tidak main-main soal
pemberantasan korupsi. Korupsi banyak terjadi di berbagai lembaga pemerintah dan
perusahaan. Akibatnya rakyat dirugikan.
SUNGAI MUTIARA - Kawasan di sebelah utara Sungai Mutiara yang membelah
Kota Guangzhou.
Tenaga Kerja
Perhatian pemerintah setempat untuk menyejahterakan rakyat sungguh serius.
Namun, pemerintah provinsi pun harus memutar otak untuk menekan tingkat
pengangguran, artinya tetap berusaha menciptakan lapangan kerja bukan hanya bagi
penduduk kota tetapi juga bagi penduduk kota lain yang mencari nafkah di
Guangzhou atau kota-kota lain di Guangdong.
Pemerintah provinsi berusaha menjamin agar karyawan di setiap perusahaan
mendapat dana jaminan hari tua, uang pensiun, dan tidak kalah penting adalah
asuransi kesehatan.
Pada 2004 jumlah tenaga kerja di Guangzhou sekitar 46 juta. Tetapi pada 2000
tercatat 41 juta. Ada pertambahan 5 juta, atau naik sekitar 13 persen. Sementara
tenaga kerja potensial dari luar provinsi sekitar 16 juta. Jumlah inilah yang
selalu memusingkan pemerintah Guangzhou untuk selalu mencari terobosan-terobosan
baru, sebab daya serap industri untuk tenaga kerja ini 500.000 saja. Di samping
itu, bagi penduduk yang mencapai usia 50 tahun, tetapi belum mencapai masa
pensiun, akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mendapat pekerjaan.
Dengan tingkat perekonomian seperti yang ada sekarang, perhatian kepada
tenaga kerja juga semakin tinggi. Apalagi setelah reformasi, keharusan setiap
tenaga kerja untuk menjadi peserta asuransi menjadi salah satu program utama
kesejahteraan mereka. Asuransi ini bukan hanya bagi mereka yang masih aktif
bekerja. Pemerintah jug memberikan tunjangan itu bagi orang lanjut usia atau
pengangguran selama mereka belum mendapatkan pekerjaan. Program asuransi itu,
seperti juga dipraktikan di negara lain, yaitu pengobatan, kesehatan kerja atau
melahirkan anak, bagi tenaga kerja wanita. Tidak mengherankan bila jumlah
peserta yang mengikuti program asuransi di Guangdong mencapai 10 juta orang
dengan nilai 10 miliar RMB. Ini jumlah paling tinggi di tingkat nasional.
Bukan cuma itu, pemerintah menyalurkan kredit bagi tenaga kerja yang belum
memiliki rumah. Kredit perumahan dari pemerintah mencapai nilai 20.000 RMB per
orang. Di samping itu, pemerintah provinsi memberikan dana berupa modal kerja
untuk kepentingan usaha bagi pengangguran yang ingin memiliki usaha sendiri bila
tidak ingin terikat dengan suatu perusahaan. Sejak 2003, modal yang tersalurkan
untuk usaha itu mencapai 3,8 miliar RMB. Sayangnya, pemerintah setempat tidak
memiliki data pasti jumlah orang yang mendapat bantuan modal kerja itu.
Pemerintah Provinsi Dongguan, tidak berhenti sampai di situ saja. Ada program
yang jauh lebih dan sudah menjadi perhatian sekitar tiga tahun belakangan ini,
yaitu pendidikan tenaga kerja, terutama mereka yang datang dari desa. Sekitar
1,1 juta pencari kerja menjadi fokus pemerintah provinsi setempat untuk
ditingkatkan kualifikasi pendidikan mereka. Angka itu, menurut beberapa pejabat
setempat adalah angka paling tinggi di Cina.
Pentingnya pendidikan bagi pemimpin provinsi ini tentu memiliki tujuan lain.
Artinya meningkatnya kualitas pendidikan penduduk atau tenaga kerja di
wilayahnya, tingkat kesejahteraan pun akan naik, sehingga kesenjangan antara
mereka yang kaya dan miskin semakin kecil.
Persoalan kesenjangan kaya dan miskin di negara itu, bukan hal yang
main-main. Pemerintah terus berusaha menghilangkan kesenjangan tersebut.
Guangdong, kota yang terbelah Sungai Mutiara (Pearl River), terdapat
perbedaan yang mencolok. Tingkat kesejahteraan pun berbeda. Dari sisi gaji saja,
di selatan sungai itu rata-rata gaji yang diperoleh di atas 13.000 RMB,
sedangkan di wilayah utara, timur, dan barat hanya sekitar 6.000 RMB.
Hal itu disebabkan lebih berkembangnya berbagai usaha dan pusat bisnis di
kawasan selatan itu. Pantaslah wilayah tersebut lebih berkembang dibanding
wilayah lain di seputar sungai tersebut.
Karena itu, sekarang pemerintah setempat menetapkan gaji minimum di di setiap
kota. Sebut saja di Guangzhou gaji atau upah regional sekitar 680 RMB.
Pemerintah setempat berprinsip, kalau memang kenyataan suatu wilayah bisa
berkembang lebih makmur, biarkan itu berjalan sendiri. Namun ada saat kelebihan
dari wilayah itu harus disubsidikan untuk menopang dan memompa kemajuan
wilayah-wilayah yang masih tersendat pembangunannya
Karena itu, beberapa pejabat di pemerintah setempat menegaskan, rencana di
masa depan, pemerintah tetap terfokus pada peningkatan pendidikan tenaga kerja,
mengurangi tingkat pengangguran, memberikan bantuan dana modal kerja termasuk
tunjangan-tunjangan yang adil.
AJANG PROMOSI - Canton Fair, salah satu pameran dagang terbesar di
Cina, digelar dua kali dalam setahun diikuti berbagai industri Cina. Para
pembeli dari berbagai negara bisa langsung bertransaksi dengan para pedagang.
Industri Penting
Selama perjalanan 25 pembangunan di Guangdong, pemerintah setempat berhasil
membangun sembilan industri penting, yaitu di bidang peralatan elektronik dan
teknologi informasi, mesin, petrokimia, otomotif, obat, pabrik kertas, tekstil
dan garmen, makanan dan minuman, serta bidang konstruksi.
Kemajuan itu membuat Guangdong menjadi salah satu basis manufaktur impor di
Cina, sekaligus menjadikan provinsi itu pusat penghasil produk-produk teknologi
informasi dan barang-barang impor lainnya.
Pada 2004, total nilai perdagangan bilateral dengan Indonesia misalnya,
mencapai 13,2 miliar dolar AS. Dan pada 2005, diperkirakan 14 miliar - 20 miliar
dolar AS. Bahkan sepertiga atau sekitar 30 persen, dari total ekspor/impor Cina,
hasil perdagangan dengan Indonesia. GDP Provinsi Guangdong sendiri pada 2004
mencapai 197 miliar dolar AS (sepersembilan total GDP nasional) dan total volume
ekspor/impor mencapai 350 miliar dolar AS pada tahun yang sama.
Selama 25 tahun pembangunan di negeri itu, investasi langsung di provinsi itu
telah berkembang menjadi lebih dari 150 miliar dolar AS (seperempat investasi
nasional). Bahkan sepanjang perjalanan itu, ada sekitar 1.400 pengusaha yang
menginvestasikan modal mereka di 88 negara dengan total nilai 4,28 miliar dolar
AS.
Salah satu lirikan mereka untuk mengembangkan mitra usaha adalah ke ASEAN,
termasuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Guangdong sangat berkeinginan
meningkatkan jalinan kerja sama dengan Indonesia, yang sekarang menempati posisi
kelima mitra dagang dengan provinsi tersebut.
Tidak segan-segan pemerintah Provinsi Guangdong, selain mengundang berbagai
negara, juga mengundang ASEAN untuk menghadiri Canton Fair yang diselenggarakan
dua kali dalam setahun. Canton Fair menggelar berbagai produk Cina dari seluruh
unit industri yang ada. *
Last modified: 22/11/05
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : budaya_tionghua-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w@xxxxxxxxxxxxxxxx :.
SPONSORED LINKS
YAHOO! GROUPS LINKS
| 