|
Pak Asahan,
Saya hanya ingin menekankan: setiap istilah, mungkin asalnya
netral, tapi setelah luas dipakai masyarakat, dia akan mengalami perkembangan,
bisa positif bisa negatif. kita tidak bisa mengesampingkan konteks sosial yang
membebani satu istilah begitu saja.
Contohnya istilah Cina, bagi orang diluar Jawa, mungkin biasa
memakai istilah ini, tapi orang jawa biasanya memakai istilah JOWO atau Cinten.
sebelum orde baru, jika mereka memakai bahasa Indonesia, mereka akan memakai
istilah Tionghoa, istilah Cina dipakai hanya saat dia marah. namun sejak orde
baru, istilah tionghoa dilarang, istilah Cina disodorkan paksa oleh pemerintah
rezim militer, istilah ini dipopulerkan dengan maksud merendahkan dan
mendeskreditkan. sekarang, jika kita menolak istilah Cina, ini karena
kita menolak konteks politik yang terkandung di dalamnya. sama seperti orang
Hitam amerika menolak istilah Negro.
Demikian juga dengan istilah Pribumi. selama ini, istilah ini
banyak dipakai oleh rezim Orba dan kalangan rasialis untuk
mempertentangkan orang tionghoa dan non Tionghoa. jika tokoh
politik melontarkan istilah Pribumi non pribumi, pasti ada maksud
tersembunyi dibalik perkataan itu. tendensinya selalu kearah negatif. ini
tidak boleh kita pungkiri. sekarang, karena sering mendapat sorotan
masyarakat yang kritis, supaya tidak terlihat rasialis,
mereka menghindari istilah ini. tapi mereka pintar mencari pengganti
istilah:, istilah Pribumi diganti istilah Kaum Islam. Non Pribumi pun
diganti istilah Non Islam. lihat kalimat ini :" selama orde baru, Kaum
Islam terpinggirkan dalam bidang ekonomi!"
Jika sebuah istilah sudah terdestorsi sedemikina
jauh, apa manfaatnya kita terus mempertahankan? Pak asahan, bagaimana
jika istilah Pribumi sering dipakai orang untuk memaki dan merendahkan? misalnya
disamakan dengan Istilah " barbar", sehingga muncul ungkapan:" dasar Pribumi!!",
apakah Bapak masih senang mendengar disebut Pribumi?
salam,
Zhou Fy
----- Original Message -----
Dan sekarang lagi-lagi saya terpaksa dan sangat terpaksa
bicara soal kata <pribumi>. Saudara punya dalil, bahwa bila tidak mau
mengharamkan kata <pribumi> adalah rasialist.
Saya berpendirian,
tidak seorang manusiapun yang berhak mengharamkan sebuah kata biasa yang
adalah kepunyaan perbendaraan kata-kata bahasa Indonesia, milik orang
Indonesia, lalu demi kepentingan politik tiba-tiba diharamkan untuk
memenuhi kebutuhan satu etnis lain.
Pun, Habibi tidak punya hak demikian meskipun
dia seorang Presiden pada waktunya yang juga sekaligus produk terbesar dari
Orde Baru itu. Saudara Mayat, seperti juga orang-orang yang sepikiran dengan
saudara, saudara ingin mempertahankan peninggalan murtad Orde Baru itu yang
saudara anggap anti rasialist. Dari sudut pandang sempit bertolak dari
kepentingan satu etnis semata-mata, tentu saudara akan menghalalkan dan
mengharamkan semua saja menurut cita rasa golongan saudara sendiri,
kepentingan dan keuntungan golongan saudara sendiri. Tapi Indonesia tidak cuma
mengurusi satu etnis saja, memanjakan satu etnis saja, memperhatikan keluhan
satu etnis saja.
Dengan mentalitas yang demikian, etnis yang saudara
wakili, setiap hari akan menambah musuh dan bukan memperbanyak kawan dan kalau
begitu alangkah kasihannya dengan golongan etnis Cina yang lainnya yang dengan
sepenuh hati dan jujur, rendah hati dan tulus untuk menyatukan diri dengan
etnis-etnis Indonesia yang lainnya, dengan bangsa Indonesia, akan jadi sasaran
kerusuhan rasial sepanjang masa akibat ulah golongan etnis yang punya
mentalitas seperti saudara. Percayalah, semua orang yang masih waras,masih
normal, tidak akan memperdulikan budaya stempel saudara yang main hitam putih,
main cap asal tidak sependapat dengan pikiran saudara atau etnis Cina.
Betapa naif-nya kesimpulan saudara yang mengatakan, bila tidak mengharamkan
atau menghilangkan kata <pribumi> akan memberi peluang bagi rasisme.
Kata< pribumi> adalah milik bangsa Indonesia yang berada dalam
perbendaharaan kata-katanya, dan bukan milik Habibi, bukan milik kaum
kolonialis lama maupun baru dan juga bukan milik orang Cina. Tapi kalau
saudara ingin setia pada Habibi yang dedengkot Orba itu, silahkan saja dan
bagi saya perdebatan ini tidaklah sia-sia, karena saya menjadi lebih tahu di
mana saudara berdiri meskipun dalam omongan sepertinya juga mengumpat Orba dan
saya saudara tuduh sebagai yang "menjalankan project rasialis anti tionghoa".
Orang-orang sebangsa saya bila ingin berhianapun tidak mungkin dan akan mati.
Kami tidak punya jalan lain kecuali tetap setia
asahan aidit.
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, September 13, 2005 4:20 AM
Subject: Fw: [Politik_Tionghoa] Re: Mengapa harus mengharamkah
istilah Pribumi dan Non Pribumi?
----- Original Message -----
Sent: Monday, September 12, 2005 11:17 PM
Subject: [Politik_Tionghoa] Re: Mengapa harus mengharamkah istilah
Pribumi dan Non Pribumi?
Dirgahayu
ada yang salah dalam uraian bung Asahan
Aidit,
itulah kesan pertama setelah menyelesaikan seluruh
komentar
beliau yang sangat argumentatif dan baik.
seakan, bung Asahan sedang
mengadakan
perlawanan total terhadap politik segregratif dan
rasist orde
baru. tetapi di akhir tulisan, ternyata
bung Asahan Aidit ternyata
melaksanakan project
rasialist anti-tionghoa.
tulisan bung Asahan
Aidit menjadi sangat aneh pada
saat seluruh uraian dan argumentasinya
memiliki
kebenaran tetapi "penyimpulan akhir" dari tulisan
beliau
bertolak belakang dengan keumuman perlawanan
terhadap kejahatan rasialis
orde baru.
politik rasialist orde baru yang dibantu oleh para
jenderal fasis dan kelompk LPKB sepenuhnya berlandaskan
pada konflik
horisontal yang berguna sebagai proses
memperlemah kekuatan sipil/rakyat.
salah satu output politik
rasialis itu adalah pembagian warga-negara
menjadi
"pribumi" dan "non-pribumi". kebijakan rasialist ini
sepenuhnya
merugikan seluruh golongan etnis yang
ada, termasuk golongan tionghoa.
tujuan utama dari politik rasialist ini adalah menutup
sumber
malapetaka dan sumber kehancuran negara yang
sepenuhnya terpusat pada
kebijakan dan praktek represif
non-demokratis orde baru. di tataran ini,
bung Asahan
Aidit sangat tepat. dan bertambah tepat pada saat
bung
Asahan Aidit menghimbau agar kita tidak terjebak masuk
dalam
polemik istilah "pribumi" dan "non-pribumi" yang
berarti mengabaikan faktor
utama penyebab kehancuran
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
yang terletak
pada kebijakan politik orde-baru.
tetapi pola TIDAK
mengharamkan istilah pribumi
dan non-pribumi adalah gerakan
mendukung
program segregatif orde baru. disinilah letak paradox
sikap
bung Asahan Aidit. dengan TIDAK mengharamkan
istilah "pribumi" dan
"non-pribumi", bung Asahan Aidit
memberi peluang bagi element rasist untuk
terus
memprovokasi jurang perbedaan antar warga-negara. dan
dengan
demikian, akan selalu terjadi proses perdebatan
yang sia-sia dan terlalu
dibuat-buat untuk mengaburkan
akar masalah yang sebenarnya, apabila
istilah
"pribumi" dan "non-pribumi" belum dihilangkan/diharamkan.
Mayat
--- In Politik_Tionghoa-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx,
"ChanCT" <SADAR@n...> wrote:
> Bung
Asahan yb,
>
> Terimakasih atas respon
yang begitu cepat. Saya jadi tertarik
dengan uraian bung mengenai istilah
"Pribumi" dan "Non-Pribumi" dari
titik pandang lain, hanyalah ulah
pemerintah untuk mengalihkan
masalah berat, krisis-ekonomi, krisis-politik
yang dihadapi. Setuju
juga.
>
> Tapi,
juga tidak dapat diingkari bahwa adanya penggunaan
istilah "Pribumi" dan
"Non-Pribumi" ini dalam sejarah yang cukup
panjang, sejak jaman penjajahan
Belanda sampai Orde Baru berkuasa
itu, digunakan untuk membedakan secara
ras, mendiskriminasi etnis
Tionghoa. Penggunaan istilah "Pribumi" ini
hanyalah salah satu sebab
timbulnya diskriminasi ras, khususnya terhadap
etnis Tionghoa, yang
menimbulkan sentimen dan kebencian terhadap etnis
Tionghoa.
Sebagaimana juga bung tegaskan, "Tapi memang harus diakui, bahwa
istilah (maksudnya "Pribumi" dan "Non-Pribumi", ChanCT) yang sudah
dilaburi warna politik dengan inti reklame menarik itu, memang lebih
banyak ditujukan pada etnis Cina dan memang lalu etnis Cina yang
lebih banyak menjadi korban yang juga sekaligus adalah juga korban
reklame Pemerintah yang berjubah anti diskriminasi rasial. " Kutipan
selesai.
>
> Mengapa? Begitu sebutan
"Pribumi" digunakan pada sekelompok
warga, maka ada sekelompok lain yang
harus disebut sebagai "Non-
Pribumi", dengan pengertian lain adalah
"pendatang" yang
seharusnya "tidak berhak" menikmati kemakmuran dari
jerih-payah yang
diperolehnya, atau menjadi yang dikatakan sebagai
hasil "penghisapan", "Pemerasan kejam" terhadap yang "Pribumi" itu!
Singkat kata, dalam banyak kasus kita bisa melihat sebagai satu
gejala
umum ( tentu tidak mutlak), ternyata
kelompok "perantau", "pendatang" yang
bertekad ingin merubah nasib
hidupnya itu, didalam dadanya terkandung
semangat juang yang luar-
biasa, sehingga didalam persaingan bebas dengan
yang
dinamakan "Pribumi" dimana mereka hidup, bisa lebih unggul dan
menang. Belum kita bicara siapakah sesungguhnya di Nusantara ini
orang
yang berhak menyandang "Pribumi"? Bukankah kalau melihat
sejarah yang
lebih jauh kebelakang, umumnya penghuni di Nusantara
ini adalah pendatang
dari daerah Yunan, yang dikatakan "Melayu-tua",
dan yang dinamakan
"Pribumi" Negroid dan Wedoid berkulit kehitam-
hitaman dan berambut kriting
itu, yang tinggal di Nusatenggara dan
Irian itu?
>
> Mari kita perhatikan kelanjutan dari
pengunaan
istilah "Pribumi" di Indonesia yang semula hanya ditujukan pada
etnis Tionghoa itu. Pernahkah bung memperhatikan adanya
organisasi
"Pembela Pribumi" yang berbau rasis ditahun-tahun 97,
menjelang meletusnya
Tragedi Mei '98, yang bertujuan merebut kembali
hak-hak Pribumi yang
katanya telah "dirampas" secara keji oleh etnis
Tionghoa itu? Dan kalau
kita perhatikan, pertikaian di Poso yang
sedikit banyak juga ada masalah
tersingkirkannya suku Maluku
yang "Pribumi" oleh pendatang Bugis itu, dan
lebih jelas lagi bisa
kita lihat pertikaian suku Dayak dan Madura di
Kalimantan yang
sampai bunuh-membunuh itu. Dan, ... kalau pengertian
"Pribumi"
dan "Non-Pribumi" ini diteruskan, bukankah terjadi desintegrasi
NKRI? Barulah pemerintah cepat-cepat menstop, dengan tegas
menghentikan penggunaan istilah "Pribumi" dan "Non-pribumi" yang
dalam
kenyataan telah membuat perpecahan bangsa Indonesia ini
menjadi lebih
parah. Karena yang merasa "Pribumi" terdesak oleh "Non-
Pribumi", kelompok
pendatang itu.
>
> Jadi, saya sepenuhnya
setuju dengan instruksi Presiden Habibie
itu, untuk menghentikan
penggunaan istilah "Pribumi" pada sebutan
kelompok warga RI. Mengapa harus
mempertentangkan warganya dengan
sebutan "Pribumi" dan "Non-Pribumi"?
Seharusnyalah kita hanya
mengenal satu macam warganegara dengan hak dan
kewajiban yang sama!
Tidak ada lagi pembagian klas, pribumi lebih tinggi
dari yang
dikatakan non-pribumi, atau suku Jawa yang mayoritas lebih
tinggi
kedudukannnya dari suku lain, atau khususnya etnis Tionghoa
sebagai "Non-Pribumi" yang boleh dianak-tirikan. Tidak seharusnya
ada
pengertian anak emas dan anak tiri dalam memperlakukan
warganegaranya.
Setiap orang, setiap warga mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dan
sederajat dihadapan HUKUM. Betul, kan!
>
> Lalu, bagaimana seharusnya memperlakukan
persaingan bebas yang
terjadi, dan kenyataan etnis Tionghoa, suku Bugis,
suku Madura yang
dikategorikan "Non-Pribumi", sebagai "Pendatang" justru
menunjukkan
keungulannya dibidang usaha-ekonomi itu? Haruskan mereka
disingkirkan dengan pernyataan telah "merampas" hak "Pribumi"?
Benarkan mereka-mereka yang berhasil usahanya itu
merupakan
"penghisapan" dan "pemerasan-kejam" terhadap "Pribumi" dan
oleh karenanya
boleh direbut kembali secara semena-mena?
>
> Bagi negeri kaya yang sangat miskin, dimana
ekonomi sedang
terpuruk parah seperti Indonesia ini, tidaklah mungkin
sekaligus
mengangkat rakyatnya menjadi makmur sekaligus. Tidak mungkin
itu,
kecuali dalam mimpi indah saja. Yang mungkin dilakukan adalah
sebagaimana dikatakan Deng Siao-ping, "Perkenankan sementara orang
kaya lebih dahulu. Dan kita gunakan mereka sebagai lokomotif untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang miskin", begitu kira-
kira
pengertian kata Deng yang saya kira tepat dan harus kita
jalankan juga
dengan baik. Berilah kesempatan sebaik-baiknya bagi
mereka yang telah
berhasil menjalankan usaha-nya, dengan tidak
peduli dari suku apa, etnis
apa. Mereka-lah pengusaha yang harus
digunakan sebaik-baiknya untuk
mendorong maju ekonomi lebih cepat
lagi, dan dengan demikian bisa
mengangkat kesejahteraan rakyat
banyak. Mereka-mereka sebagai pengusaha
domestik, bukan sasaran yang
harus disingkirkan apalagi dengan pikiran
rasialis sekadar untuk
menggantikan posisi mereka dengan yang dinamakan
"Pribumi", akan
menjadi lebih celaka ternyata penggantinya hanyalah
konco-konco
dekat pejabat tinggi yang tidak berkemampuan usaha.
Langkah-langkah
demikian ini, hanyalah pemborosan yang sangat sangat
merugikan
pembangunan ekonomi, hanya akan menggendutkan perut segelintir
pejabat tinggi dengan konco-konconya, tapi membuat rakyat banyak
lebih
melarat lagi.
>
> Pemerintah seharusnya
memberi kemudahan bagi mereka-mereka
yang berhasil dalam usaha itu untuk
meningkatkan dan mengembangkan
usahanya lebih baik lagi. Bersandar pada
mereka-mereka itu untuk
mempercepat perputaran ekonomi, menjadikan mereka
sebagai lokomotif
untuk menarik gerbong panjang maju kedepan, meningkatkan
kemakmuran
bersama lebih dahulu. Buatlah ketentuan-ketentuan usaha
sebijaksana
mungkin, tegakkanlah HUKUM sebaik mungkin, jeratlah pengusaha
nakal
licik sesuai dengan ketentuan HUKUM yang berlaku, tak peduli
pengusaha itu berasal dari suku apa, etnis apa dan beragama apa,
yang
salah dan curang harus di HUKUM!
>
>
Jadi, jangan main gebyah uyah, kata orang Jawa. Bagi pengusaha
berhasil
harus berani kita gunakan sebaik-baiknya, tapi bagi yang
melakukan
kecurangan, kelicikan yang biasa disebut pengusaha-hitam
atau
konglomerat-hitam itu, juga harus tegas disingkirkan, dihukum
sebagaimana
ketentuan yang berlaku! Hanya dengan cara demikian,
ekonomi bisa
berkembang lebih cepat dan kesejahteraan rakyat banyak
terangkat
sebaik-baiknya.
>
> Mudah-mudahan
penguasa, penjabat-pejabat tinggi di pemerintah
satu persatu menyadari
betul, kebijaksanaan menggunakan sebaik-
baiknya pengusaha yang berhasil,
dengan tidak peduli pengusaha itu
dari suku dan etnis apa, akan lebih
mempercepat pembangunan ekonomi,
sedang pikiran berbau rasis yang selalu
bertujuan untuk
menyingkirkan etnis Tionghoa atau merebut-kembali posisi
mereka yang
dikatakan sebagai "Non-Pribumi", sebagai "pendatang" adalah
kebijaksanaan celaka yang membuat ekonomi terperosok kejurang lebih
dalam lagi, dan rakyat banyak akan menderita kemiskinan
berkepanjangan.
>
> Mudah-mudahan
bisa dimengerti dengan baik.
>
>
Salam,
> ChanCT
>
>
> ----- Original Message -----
> From: BISAI
> To: BUDAYA TIONGHUA ;
WAHANA
> Sent: Sunday, September 11, 2005 9:35
PM
> Subject: [budaya_tionghua] Mengapa harus mengharamkah
istilah
Pribumi dan Non Pribumi?
>
>
>
> ASAHAN ALHAM AIDIT:
>
>
>
Mengapa harus
mengharamkan
>
istilah Pribumi dan Non
Pribumi?
>
> Menurut pendapat saya
sebutan Pribumi dan non Pribumi
bukanlah sebab utama terjadinya sentimen
ras yang memicu kerusuhan
rasial. Tapi bahwa istilah itu diberi warna
politik untuk
mengesankan seolah-olah pemerintah yang mengharamkan istilah
itu
adalah pemerintah yang bersih dari politik diskriminasi rasial,
adalah cuma punya sifat reklame untuk menarik satu golongan tertentu
dan mengaburkan atau mengalihkan perhatian massa rakyat dari
persoalan-persoalan berat seperti krisis ekonomi, krisis politik dan
juga krisis kebudayaan serta moral di tingkat atas. Tapi memang
harus
diakui, bahwa istilah yang sudah dilaburi warna politik dengan
inti
reklame menarik itu, memang lebih banyak ditujukan pada etnis
Cina
dan memang lalu etnis Cina yang lebih banyak menjadi korban
yang
juga sekaligus adalah juga korban reklame Pemerintah yang
berjubah anti
diskriminasi rasial.
> Buktinya. Ketika benar-benar telah
terjadi kerusuhan rasial di
bulan Mei 1988 , apakah yang telah dilakukan
oleh Pemerintah dalam
usaha menghentikan, membatasi, mengadakan
penyelidikan siapa biang
keladi kerusuhan, menangkap para penyuluh
kerusuhan?, Yang kita
dengar adalah bahwa aparat negara seperti TNI,
polisi cuma diam
menyaksikan kerusuhan yang sudah menjadi terror itu .
Bukankah hal
ini berarti bahwa Pemerintah ketika itu cuma munafik,
demagog, lain
dimulut lain di hati. Dan lalu orang-orang menyalahkan
istilah
Pribumi dan Non Pribumi yang telah menjadi biang keladi dan cikal
bakal sentimen ras. Pada hal kata itu sendiri tidak punya dosa
sedikitpun dan hanya sebutan biasa tanpa warna politik atau tendensi
ras dan hanya menunjukkan tempat di mana seseorang dilahirkan atau
telah lama diam di suatu tempat dan merasa dirinya atau dianggap
adalah penduduk tempat tertentu.Tapi karena dipersoalkan dan banyak
dipersoalkan, kata itu jadi kehilangan artinya yang asli dan netral
lalu diberi warna politik sehingga menjadi peka dan bisa memancing
sentimen ras yang pada gilirannya untuk mengambil keuntungan politik
oleh segolongan atau aliran poltik tertentu. Inti masaalah sentimen
ras bukan terletak pada istilah Pribumi atau non Pribumi tapi pada
cara berfikir seseorang atau golongan atau aliran politik terhadap
satu golongan ras yang lain. Dengan kata lain pengharaman kata
Pribumi
dan Non Pribumi adalah pengharaman yang dilakukan oleh Orde
Baru itu
sendiri untuk tujuan reklame yang licik dan lihai bagi
mempengaruhi
psikologi massa sehingga orang-orang lupa pada masaalah
yang paling inti
dari timbulnya sentimen ras sebagai satu sisitim
pemikiran dan terlena
oleh daya tarik reklame dengan menggunakan
istilah yang mudah dijadikan
kambing hitam. Sedangkan Pemerintah
pencipta pengharaman itu berada di
balik kabut hitam yang
mengaburkan semua kemunafikan dan penipuannya
sambil menyulut
sentimen ras tanpa dirasakan banyak orang. Sebaiknya kita
kembali ke
persoaalan inti masaalah dan bukan pada istilah yang tak
habis-
habisnya dibicarakan.
> Dalam kenyataan yang
lebih dalam, bukan hanya etnis Cina saja
yang menderita korban sentimen
ras atau diskriminasi secara umum. Di
antara ras-ras atau suku-suku di
Indonesia, juga saling
mendiskriminasi satu sama lain. Ini persoalan
bersama semua etnis
yang ada dan bukan hanya terkonsentrasi pada satu
etnis saja.
Terlalu banyak mengkonsentrasi diri sebagai etnis yang
dikorbankan
akan mengakibatkan perjuangan melawan diskriminasi menjadi
hanya
terfokos pada satu etnis dan itu akan berakibat kembali ke
diskriminasi terpusat sehinggap perhatian tertuju ke satu pusat.
Korban diskriminasi di Indonesia mencakup ratusan juta atau sebagian
terbesar penduduk Indonesia. Setiap hari mereka dibunuhi secara
psikologis, secara ekonomis, secara moril maupun materil. Bukankah
kita lebih baik menyatukan diri dalam perjuangan bersama melawan
diskriminasi yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia yang
membuat terpuruknya bangsa ini. Jadi bukan cuma meng-utik-utik soal
istilah Pribumi dan non pribumi melulu sambil berlari jauh dari inti
persoalan yang sesungguhnya yang bahkan bisa lebih menyulut sentimen
ras. Semua kita adalah korban historis dan kontemporer Orde Baru.
Tanpa menyedari hal ini cuma akan menguntungkan Orde Baru dan
memperpanjang keterpurukan bangsa. Waspadalah terhadap reklame Orba
dan jangan cepat-cepat membelinya dengan harga murah, bungkusnya
indah, isinya tuba.
> asahan
aidit.
>
>
>
> .: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok
:.
>
> .: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org
:.
>
> .: Untuk bergabung :
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua
:.
>
> .: Jaringan pertemanan Friendster : budaya_tionghua@y... :.
>
>
>
> SPONSORED LINKS Indonesia Culture
>
>
>
-------------------------------------------------------------------
-----------
>
YAHOO! GROUPS LINKS
>
> a.. Visit
your group "budaya_tionghua" on the
web.
>
> b.. To unsubscribe from this group,
send an email to:
> budaya_tionghua-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
>
> c.. Your use of Yahoo! Groups is
subject to the Yahoo! Terms
of Service.
>
>
>
-------------------------------------------------------------------
-----------
------------------------
Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your
favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/4IYolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on
the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Politik_Tionghoa/
<*>
To unsubscribe from this group, send an email to:
Politik_Tionghoa-unsubscribe-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw@xxxxxxxxxxxxxxxx
<*>
Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
YAHOO! GROUPS LINKS
|
